Prof. Dr. Amir Santoso (Foto : Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Saya membaca berita di media sosial bahwa banyak hotel di Bali yang diiklankan untuk dijual. Karena itu kita perlu menganalisis masalah tersebut bukan hanya dari segi mengapa hotel-hotel tersebut dijual tapi terutama dari segi siapa yang paling diuntungkan oleh kehadiran wisatawan di Bali.
Bali tidak sedang kehabisan wisatawan. Yang patut dipertanyakan justru: siapa yang sebenarnya menikmati uang yang dibawa para wisatawan itu?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika sejumlah hotel dan vila di Bali ditawarkan untuk dijual. Di pasar properti, ratusan properti dengan label hotel dan vila muncul sebagai aset yang hendak dilepas, dengan nilai transaksi mulai dari miliaran hingga ratusan miliar rupiah.
Fenomena ini tentu tidak boleh serta-merta disebut sebagai tanda kebangkrutan. Menjual hotel tidak selalu berarti bisnisnya gagal. Bisa saja pemilik sedang melakukan divestasi atau mengalihkan modal.
Tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggapnya sebagai transaksi bisnis biasa. Sebab, fenomena itu berlangsung di tengah industri pariwisata Bali yang secara kasatmata tetap ramai. Pada Juli 2026, Bali menerima hampir 698 ribu kunjungan wisatawan mancanegara.
Tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencapai 67,29 persen. Namun secara kumulatif Januari-Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara masih tercatat turun 1,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Artinya, ada paradoks. Wisatawan tetap datang, tetapi tidak semua pelaku usaha menikmati pertumbuhan yang sama. Di sinilah pemerintah seharusnya mulai melihat persoalan Bali bukan sekadar sebagai masalah pariwisata, melainkan sebagai persoalan ekonomi-politik.
Hotel memiliki biaya tetap yang tinggi. Pegawai harus dibayar, listrik harus menyala, bangunan harus dirawat, pajak harus dibayar dan kamar harus terus dijual. Pada saat yang sama, hotel berhadapan dengan vila, guesthouse dan berbagai bentuk akomodasi alternatif yang menawarkan harga serta pengalaman berbeda.
Persaingan itu menjadi tidak sehat apabila sebagian akomodasi beroperasi dengan standar kewajiban yang berbeda dari hotel formal.
Hotel resmi dapat dikenai berbagai kewajiban pajak, ketenagakerjaan, keselamatan dan perizinan. Sementara itu, akomodasi yang beroperasi di luar sistem formal dapat menawarkan harga lebih murah karena tidak menanggung seluruh biaya regulasi yang sama.
Akibatnya sederhana: wisatawan bertambah, tetapi kamar hotel belum tentu bertambah menguntungkan.
Masalah berikutnya lebih besar yakni kepemilikan aset. Ketika sebuah hotel dijual, yang berpindah tangan bukan hanya bangunan dan kamar. Yang berpindah bisa berupa tanah, lokasi strategis, jaringan bisnis dan hak ekonomi atas kawasan yang nilainya terus meningkat.
Karena itu pemerintah seharusnya tidak cukup bertanya: berapa banyak wisatawan datang ke Bali? Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali dan dinikmati masyarakat Bali?
Pemerintah perlu memiliki peta yang jelas mengenai perubahan kepemilikan hotel, vila dan properti pariwisata. Siapa yang membeli? Dari mana modalnya? Apakah pembelinya investor lokal, nasional atau asing? Apakah kepemilikannya langsung atau melalui perusahaan perantara? Dan yang paling penting: apakah masyarakat lokal masih mempunyai posisi yang kuat dalam rantai ekonomi tersebut?
Jangan sampai statistik pariwisata terlihat gemilang, tetapi struktur ekonominya justru semakin terkonsentrasi. Pemerintah juga perlu membedakan antara pertumbuhan wisatawan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dua hal itu tidak otomatis sama.
Seorang wisatawan mungkin menginap di vila milik investor dari luar Bali, membeli produk dari jaringan bisnis besar, menggunakan platform digital internasional dan membayar berbagai layanan yang keuntungan akhirnya mengalir keluar daerah. Dalam statistik, wisatawan tersebut tetap tercatat sebagai keberhasilan pariwisata Bali. Tetapi berapa bagian dari uangnya yang benar-benar berputar di ekonomi lokal?
Inilah pertanyaan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali perlu mengubah ukuran keberhasilan pariwisata. Jangan hanya menghitung jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel. Ukurlah juga lama tinggal, pengeluaran per wisatawan, proporsi belanja yang masuk kepada usaha lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, penerimaan pajak daerah dan distribusi kepemilikan aset pariwisata.
Bali tidak membutuhkan sekadar lebih banyak wisatawan. Bali membutuhkan pariwisata yang memberikan nilai tambah lebih besar kepada masyarakatnya.
Fenomena hotel yang dijual seharusnya menjadi alarm. Bukan alarm bahwa Bali sedang bangkrut. Bukan pula alasan untuk panik. Melainkan peringatan bahwa struktur ekonomi pariwisata Bali sedang berubah.
Jika perubahan itu tidak dibaca sejak sekarang, kita mungkin suatu hari melihat angka wisatawan yang terus meningkat, hotel-hotel baru berdiri, vila-vila semakin menjamur, dan nilai tanah semakin tinggi. Tetapi masyarakat Bali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi berapa banyak wisatawan datang ke Bali. Pertanyaannya adalah: ketika mereka datang dan membelanjakan uangnya, siapa yang paling banyak menikmati hasilnya?
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta 2008-2024, dan mantan Anggota DPR/MPR RI).
