Oleh: Dr. Ahmad Effendy Choirie
Pendahuluan: Dari Diplomasi Kekuasaan Menuju Diplomasi Kesejahteraan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15–17 November 2026 di Manila, Filipina, merupakan momentum penting bagi masa depan kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini tidak hanya mempertemukan para pemimpin negara ASEAN, tetapi juga menghadirkan mitra-mitra strategis dunia, termasuk Republik Rakyat China.
Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., Filipina mengusung tema Navigating Our Future, Together, atau menavigasi masa depan bersama. Tema tersebut mencerminkan kesadaran bahwa tantangan geopolitik, ekonomi, keamanan, teknologi, perubahan iklim, dan kesejahteraan sosial tidak mungkin diselesaikan secara sendiri-sendiri.
Presidential Communications Office+1
KTT ASEAN–China ke-29, yang dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang, menjadi bagian penting dari rangkaian diplomasi tersebut. China bukan sekadar negara tetangga ASEAN, melainkan mitra ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan pembangunan yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan kawasan.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok
Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang patut diajukan: untuk siapa pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kemajuan teknologi itu diperjuangkan?
Apakah hanya untuk memperbesar keuntungan korporasi, memperluas pasar, dan meningkatkan kekuatan negara? Ataukah untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi ratusan juta rakyat ASEAN dan lebih dari satu miliar penduduk China?
Menurut hemat penulis, keberhasilan kerja sama ASEAN–China seharusnya diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilannya mengurangi kemiskinan, mempersempit ketimpangan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
ASEAN dan China: Kekuatan Besar Ekonomi dan Peradaban
ASEAN kini terdiri atas sebelas negara anggota, setelah bergabungnya Timor-Leste pada 2025. Kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai penghubung perdagangan dunia, pusat produksi industri, kawasan pertanian, perikanan, ekonomi digital, dan sumber daya alam.
Sementara itu, China merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan kemampuan industri, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, dan perdagangan yang sangat besar.
Hubungan ASEAN–China telah berkembang melalui berbagai mekanisme kerja sama, termasuk perdagangan bebas ASEAN–China, kemitraan strategis komprehensif, serta kerja sama dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Potensi kolaborasi kedua pihak sangat besar. ASEAN membutuhkan investasi produktif, teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan akses pasar. China membutuhkan hubungan ekonomi yang stabil, pasar regional yang berkembang, serta kerja sama rantai pasok dan pembangunan yang berkelanjutan.
Hubungan tersebut semestinya dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan.
ASEAN tidak boleh sekadar menjadi pasar bagi produk China. Sebaliknya, China juga tidak semestinya dipandang hanya sebagai sumber modal dan teknologi.
Keduanya harus menjadi mitra pembangunan yang bersama-sama menciptakan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Perdamaian dan Stabilitas sebagai Fondasi Kesejahteraan
Kerja sama ekonomi tidak akan berkembang secara optimal apabila kawasan diliputi konflik, ketegangan militer, dan ketidakpastian politik.
Hubungan ASEAN–China menghadapi tantangan penting, terutama menyangkut perbedaan kepentingan dan klaim wilayah di Laut China Selatan.
Persoalan ini membutuhkan kebijaksanaan diplomatik. Setiap negara memiliki kepentingan nasional dan hak kedaulatan yang harus dihormati. Namun, penyelesaian sengketa melalui konfrontasi bersenjata justru berpotensi merugikan seluruh masyarakat kawasan.
Karena itu, ASEAN dan China perlu memperkuat dialog, menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), serta mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang efektif dan sesuai hukum internasional.
Perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang. Perdamaian merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, investasi, dan kesejahteraan sosial.
Anggaran negara yang terserap untuk menghadapi konflik berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
Oleh karena itu, diplomasi perdamaian sesungguhnya merupakan bagian penting dari diplomasi kesejahteraan.
Kolaborasi Ekonomi Harus Berpihak kepada Rakyat
Pertumbuhan ekonomi sering kali ditampilkan melalui peningkatan produk domestik bruto, ekspor, investasi, dan nilai perdagangan.
Indikator tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat.
Suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, sementara sebagian penduduknya masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, keterbatasan perumahan, dan kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan.
Di sinilah ASEAN dan China perlu mengembangkan paradigma pembangunan yang lebih inklusif.
Kerja sama perdagangan harus memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, petani, nelayan, pekerja, dan industri lokal.
Investasi asing perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, alih teknologi, penguatan industri nasional, serta peningkatan kapasitas produksi masyarakat.
China memiliki pengalaman panjang dalam industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara-negara ASEAN, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Sebaliknya, ASEAN memiliki pengalaman dalam membangun kerja sama regional yang relatif terbuka, plural, dan mengutamakan musyawarah.
Pertukaran pengalaman pembangunan semacam ini dapat menjadi kekuatan bersama.
Lima Agenda Strategis Kesejahteraan ASEAN–China
Menurut penulis, terdapat lima agenda yang layak dikembangkan sebagai prioritas kerja sama jangka panjang. Pertama, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
ASEAN dan China dapat membangun kerja sama berbasis penelitian, pertukaran kebijakan, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Diperlukan penguatan pendapatan rumah tangga, pendidikan, keterampilan, akses permodalan, kepemilikan aset produktif, dan kesempatan kerja.
Kedua, ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. ASEAN dan China memiliki kepentingan bersama untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, bergizi, dan berkelanjutan.
Kerja sama teknologi pertanian, irigasi, benih, pengolahan hasil pertanian, distribusi pangan, serta perlindungan petani kecil perlu diperluas.
Ketiga, transformasi digital yang inklusif. Kemajuan kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan otomatisasi harus menjadi sarana meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan sekadar memperbesar keuntungan perusahaan teknologi.
Pendidikan digital, pelatihan tenaga kerja, akses internet, dan pengembangan UMKM berbasis teknologi perlu menjadi prioritas.
Keempat, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kerja sama kawasan perlu mencakup penguatan layanan kesehatan primer, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, pendidikan vokasi, perlindungan pekerja migran, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Kelima, pembangunan hijau dan ketahanan terhadap perubahan iklim. ASEAN dan China perlu memperkuat kerja sama energi bersih, transportasi publik, pengendalian polusi, perlindungan hutan dan laut, serta mitigasi bencana.
Kelima agenda tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret dengan sasaran, pembiayaan, jadwal, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi bersama.
Indonesia dan Pelaksanaan Pasal 33–34 UUD 1945
Bagi Indonesia, kerja sama ASEAN–China memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan nasional.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam di darat, laut, dan udara, pasar domestik yang besar, serta potensi tenaga kerja produktif. Namun, kekayaan dan potensi tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip perekonomian nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 memberikan landasan konstitusional bagi tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, sistem jaminan sosial, serta pelayanan umum yang layak.
Kedua pasal ini harus menjadi kompas dalam membangun hubungan ekonomi internasional, termasuk dengan China. Investasi yang masuk ke Indonesia hendaknya memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Kita perlu menghindari pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan makroekonomi, tetapi tidak diikuti peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, penulis memandang penting pengembangan paradigma kesejahteraan berbasis rumah tangga dan rumah warga.
Dalam paradigma ini, keberhasilan pembangunan dilihat dari perubahan konkret kehidupan keluarga: apakah pendapatannya meningkat, anak-anak memperoleh pendidikan, kebutuhan pangan terpenuhi, rumahnya layak, pelayanan kesehatan tersedia, dan masa depannya lebih terjamin.
Kerja sama ASEAN–China dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut.
Membangun Diplomasi Kesejahteraan Sosial
Selama ini, diplomasi internasional lebih banyak menonjolkan kerja sama politik, pertahanan, perdagangan, dan investasi.
Padahal, persoalan kesejahteraan sosial mempunyai dimensi lintas negara yang semakin kuat. Kemiskinan, migrasi tenaga kerja, perdagangan manusia, ketimpangan digital, perubahan iklim, bencana alam, serta penuaan penduduk merupakan persoalan yang membutuhkan kolaborasi regional.
Karena itu, ASEAN bersama China patut mempertimbangkan pembentukan atau penguatan forum kerja sama kesejahteraan sosial yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga kesejahteraan sosial, dan komunitas masyarakat.
Forum tersebut dapat mengembangkan penelitian bersama, pertukaran praktik baik, pelatihan tenaga kesejahteraan sosial, inovasi pelayanan masyarakat, serta mekanisme pembiayaan program sosial.
Peran organisasi masyarakat sipil penting karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan secara sendiri. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan, investasi sosial, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perguruan tinggi menyediakan penelitian, inovasi, dan evaluasi kebijakan. Sementara organisasi sosial menjangkau kelompok masyarakat yang sering kali belum memperoleh pelayanan secara memadai.
Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan fondasi penting bagi pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.
ASEAN Harus Menjaga Kemandirian Strategis
Kerja sama dengan China tidak berarti ASEAN harus mengurangi hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, India, Korea Selatan, Uni Eropa, ataupun mitra internasional lainnya.
Justru kekuatan ASEAN terletak pada kemampuannya membangun hubungan konstruktif dengan berbagai kekuatan dunia tanpa kehilangan kemandirian.
Prinsip sentralitas ASEAN perlu terus dijaga agar kawasan tidak menjadi arena persaingan kekuatan besar yang merugikan kepentingan masyarakatnya.
Bagi Indonesia, prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap relevan.
Indonesia harus mampu menjalin hubungan baik dengan China, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya berdasarkan kepentingan nasional, perdamaian dunia, dan kesejahteraan rakyat.
Persaingan geopolitik seharusnya tidak menghalangi kerja sama untuk mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, krisis pangan, dan berbagai persoalan kemanusiaan.
Negara-negara boleh berbeda kepentingan politik, tetapi harus dapat menemukan titik temu dalam memperjuangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat.
Penutup: Kemajuan Ekonomi untuk Kesejahteraan Manusia
KTT ASEAN Filipina 2026 dan pertemuan ASEAN Plus China merupakan kesempatan penting untuk memperkuat hubungan kawasan di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi dunia. Namun, nilai historis pertemuan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya deklarasi, kesepakatan perdagangan, atau komitmen investasi.
Keberhasilannya harus dinilai dari kemampuan negara-negara ASEAN dan China menerjemahkan kerja sama menjadi kemajuan nyata bagi rakyat.
Apakah kemiskinan berkurang? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah petani dan nelayan semakin sejahtera? Apakah anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas? Apakah penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran moral sekaligus ukuran kebijakan. ASEAN dan China mempunyai kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, kebudayaan, dan pengalaman pembangunan yang sangat besar. Apabila seluruh potensi tersebut dikelola melalui kolaborasi yang adil dan saling menguntungkan, kawasan ini dapat menjadi salah satu pusat kemajuan dan kesejahteraan dunia.
Bagi Indonesia, kerja sama internasional harus tetap berpijak pada Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya ekonomi dan kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Inilah semangat yang semestinya menjadi arah kolaborasi ASEAN dan China: bukan sekadar tumbuh bersama, melainkan maju, damai, adil, dan sejahtera bersama.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Dr. Ahmad Effendy Choirie adalah Ketua Umum DNIKS; Anggota DPR/MPR RI 1999–2013.





