JAKARTA, REPORTER.ID – Kasus suap proyek KemenPUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp7 miliar pada tahun anggaran 2016 mulai akan diungkap atau didalami lagi oleh KPK.
“Kasus suap Rp7 miliar diduga adanya aliran uang ke A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum DPP PKB setelah terungkap dalam surat permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah menjadi terpidana perkara suap tersebut,” tegas Koordinator Nasional Budget Institute (BINS), Heryanto di Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Menurut Heryanto, memang kasus suap Rp7 miliar ini dibilang kasus lama, makanya KPK dalam penanganannya terkesan bertele-bertele. Terlalu banyak KPK basa -basi ke publik. Mungkin karena ada indikasi melibatkan mereka yang tengah berkuasa. “Tapi biarlah, sepandai-pandainya membungkus ‘duren busuk’ pada akhirnya akan berbau juga,” kata Heryanto.
Di sisi lain, KPK seperti mengidap penyakit rasa jengah dalam melihat dan menangani kasus yang satu ini. Padahal kata Heryanto, kasus suap KemenPUPR sudah diketahui publik, tapi KPK sepertinya sedang diendap-endapkan agar pelan-pelan menguap dihembus angin Covid-19 atau ditelan angin-angin yang lainnya.
Hal ini juga lanjut Heryanto, memperlihatkan bahwa para penegakan hukum oleh KPK dibuat pura pura kewalahan atau sedang bermain-main dalam membongkar atau menangkap belut licin ‘nan asoy’ ini. Karena itu, Budget Institute meminta KPK :
Pertama, penyidik KPK untuk segera memanggil Cak Imin sapaan A. Muhaimin Iskandar ke kantor KPK terkait adanya dugaan aliran uang kepada Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Kedua, jangan lupa segera panggil juga anak buahnya Cak Imin yang bernama Jazilul Fawaid ke KPK. Menurut Musa Zainuddin, uang yang diterimanya dari Abdul Khoir itu tak dinikmatinya seorang diri. Tapi, sebanyak Rp6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB saat itu, yaitu Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR RI.
Dengan demikian, Budget Institute meminta kepada KPK untuk tidak bertele-tele lagi. Karena itu, BINS mendesak tuntaskan kasus suap PUPR ini, tanpa ada rasa takut. Berani berarti jujur dalam mengungkap permintaan dari justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah menjadi terpidana.
“Sebaliknya, kalau KPK tidak mengungkap JC mantan politisi PKB, Musa Zainuddin ini berarti hanya akan membuat citra KPK makin ‘ndelosor nyungsep’ dan sangat lemah di mata publik,” pungkasnya.
