Habib Aboebakar Sayangkan, Presiden Tak Singgung Isu Penegakan Hukum dan Korupsi dalam Pidatonya

oleh
oleh
Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan, Aboebakar Alhabsyi.

JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melihat ada yang terlewat dari isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR, yakni isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Mencermati pidato Presiden tadi, saya melihat ada yang terlewat. Isu penegegakan hukum dan pemberantasan korupsi sepertinya tidak diulas oleh Presiden. Beliau hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court,” kata Aboe Bakar kepada wartawan usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Padahal, menurut Habib Aboebakar sapaan akrab Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, beberapa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan oleh kasus pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) BANK Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan penegak hukum. Belum lagi kasus Harun Mashiku yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak.

Kasus-kasus ini, lanjut dia, menjadi atensi yang luar biasa dari publik, karena menciderai rasa keadilan masyarakat. Adanya oknum yang ternyata main mata dengan buronan, merupakan indikator rendahnya integritas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Sebenarnya rakyat ingin hal ini di“mention” oleh Presiden dalam pidatonya. Sebagai bentuk atensi Presiden dan kesungguhannya dalam proses penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi. Karena, atensi dan fokus kebijakan presiden setahun ini tentunya akan dibaca oleh rakyat sari pidato yang disampaikan. Jadi sangat disayangkan jika hal ini terlewatkan dalam pidato presiden,” pungkas Habib Aboebakar. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *