JAKARTA, REPORTER.ID – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait rencana pemberian pulsa gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PPJ), di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, dinilai tidak cerdas.
Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2020).
Saran Fahri, daripada sibuk membeli gadget dan pulsa, sebaiknya Pemerintah mewajibkan semua televisi (TV), untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50 persen.
“Layar TV sudah ada di rumah-rumah penduduk, tapi siarannya alamakkkk! Ayolah, cerdas dikit kenapa membuat kebijakan,” ketusnya.
Melanjutkan pernyataannya, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyebut bahwa saat ini banyak tersedia TV lokal. Konten-konten pendidikan pun, katanya, ada di YouTube hingga bisa dicari di Google.
“Daring kan juga bisa pakai studio TV lokal. Adalah caranya. Masak sih kita kehabisan akal. Maksud saya, ini krisis kan krisis tapi TV-TV nggak kelihatan ada krisis kok. Ajarin rakyat dong ini revolusi mental kan,” katanya lagi.
Seharusnya, menurut Fahri, bangsa ini bisa mempelajari banyak hal dalam krisis. Dia juga mengkritik acara TV saat ini yang dinilai tidak jelas, karena hanya menyiarkan akting-akting konyol.
“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa nggak jelas dan orang-orang konyol akting nggak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya. mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” ucap Fahri.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam raker bersama Komisi X DPR RI, beberapa waktu lalu berjanji memberikan kuota gratis kepada siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen. Bantuan kuota akan diberikan selama bulan September hingga Desember 2020.
“Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan,” kata Nadiem.
Dalam paparan yang ditampilkan Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR, Nadiem akan memberikan bantuan anggaran Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet kepada siswa, guru, dan mahasiswa, dan dosen.
Rinciannya, setiap bulan siswa akan mendapat 35 GB, kemudian guru akan mendapat kuota 42GB. Sementara untuk dosen dan mahasiswa akan mendapat kuota 50 GB per bulan. ***