Menteri LHK Siti Nurbaya: Indonesia Masukkan Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC

oleh
Menteri LHK RI, Siti Nurbaya saat menjadi salah satu pembicara dalam Inaugural Annual Ministerial Dialogue on Adaptation Action, bagian dari rangkaian acara Coalition Ambition Summit CAS 2021.

JAKARTA, REPORTER.ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan catatan sebagai co-chair di hari yang sama dan melanjutkan penekanan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sebagai negara agraris, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

“Oleh karena itu, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu, ekonomi, sosial dan kebutuhan dasar hidup, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam,” beber Menteri LHK saat menjadi salah satu pembicara dalam Inaugural Annual Ministerial Dialogue on Adaptation Action pada pada acara Coalition Ambition Summit CAS 2021, Senin malam (25/1/2021),

Menteri Siti juga menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030.

“Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak,” katanya seraya juga menyampaikan bahwa, pada saat situasi pandemi Covid-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi Covid-19.

Inisiatif tersebut, lanjut Menteri Siti, bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate.

Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Menteri Siti menginformasikan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi untuk mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

“Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, oleh karena itu diharapkan dengan dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi,” ungkapnya.

RI Bantu Negera Berkembang Lainnya

Terakhir, Menteri Siti menegaskan bahwa sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation. Beberapa kerja sama internasional tersebut antara lain adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO dan CIFOR.

Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA–UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA dan Jepang.

“Mengakhiri pernyataan saya, saya ingin menekankan pentingnya adaptasi, sebagaimana tercermin dari ambisi besar kami untuk mencapai agenda pengendalian perubahan iklim,” pungkas Menteri Siti.

Konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) tahun 2021, adalah konferensi global untuk mengakselarasi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan upaya negara-negara dalam beradaptasi dengan efek perubahan iklim. Dan pada Summit 2021 ini, Belanda sebagai chair di dampingi co-chair dari Inggris dan Indonesia.

Dalam acara ini terdapat juga pesan Perdana Menteri ((PM) Belanda, Mark Rutte dan keynotes dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ke-8, Ban Ki-moon, serta Utusan Perubahan Iklim Presiden Amerika Serikat, John Kerry.

CAS 2021 diselenggarakan secara virtual pada tangal 25-26 Januari 2021 dengan Belanda menjadi tuan rumah. Masyarakat dapat meangakses informasi terkait CAS 2021 secara virtual melalui tautan CAS2021.com dan menyaksikan para pembicara pada tautan cas2021-onlinesummit.com.

Sebagai Delegasi Republik Indonesia, Menteri LHK pada CAS 21 ini didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi/Badan Standardisasi Instrumen LHK, dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *