Isu kudeta Partai Demokrat masih menjadi isu kuat pagi ini. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding, Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) melibatkan pihak eskternal yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Politisi Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak membalas surat Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Berita lain yang menjadi sorotan publik adalah bantahan Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman tentang isu kocok ulang atau reshuffle kabinet. Fadjroel mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle di lingkungan Istana. Dia menyebut, semua elemen pemerintahan fokus bekerja.
Partai NasDem kini berbalik arah mendukung agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi setelah sebelumnya mendukung agar UU tersebut direvisi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Nasdem memang wajib kritis terhadap setiap kebijakan, tetapi Nasdem tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
Isu menarik lainnya adalah ICW mendorong BPK dan KPK untuk lakukan pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19. ICW menyebut, besaran dana penanganan virus corona rawan untuk dikorupsi. Munculnya korupsi dana bansos merupakan fenomena gunung es dari buruknya tata kelola keuangan negara. Besarnya anggaran Covid-19 menjadi potensi adanya dugaan korupsi. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding, Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) melibatkan pihak eskternal yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. “Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko,” kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2).
Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pihaknya telah menerima kesaksian sejumlah kader yang mengaku dikasih uang untuk ikut gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen,” kata Riefky dalam pernyataan video pada Jumat (5/2).
Menurut Riefky, 75 persen dana yang tersisa akan diberikan apabila Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah selesai dilaksanakan dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menjadi pemimpin baru. Ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius.
2. Politisi Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak membalas surat Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menilai, Presiden tidak semestinya mengabaikan surat yang dikirim AHY. Menurut dia, Presiden harusnya membalas surat tersebut guna memberikan sinyal kuat bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar. “Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk,” tegasnya. Rachland mengingatkan, praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat, melainkan juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu. Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu.
3. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya khawatir partainya tak bisa ikut Pemilu 2024 jika gerakan kudeta yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan sejumlah kader berhasil dilakukan. Riefky mengatakan banyak contoh kehancuran partai dimulai dari dualisme kepengurusan. “Jika skenario buruk itu terjadi, Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan pilkada mendatang,” kata Riefky dalam siaran resmi DPP Partai Demokrat, Jumat (5/2).
Menurut Riefky, nasib Demokrat akan malang jika kudeta itu terjadi. Pemerintah, bisa saja menyatakan Demokrat tidak sah karena ada dua ketua umum. Riefky mengatakan kekhawatiran itu menjadi alasan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap isu kudeta ke publik.
4. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024. “Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya,” ujar Andi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/2).
5. Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, membantah isu kocok ulang atau reshuffle kabinet. Isu itu beredar usai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terseret polemik kudeta Partai Demokrat. Fadjroel mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle di lingkungan Istana. Dia berkata semua elemen pemerintahan fokus bekerja. “Tidak ada (rencana reshuffle). Semua fokus menangani pandemi Covid-19,” kata Fadjroel, Jumat (5/2). Fadjroel menyebut saat ini pemerintah berupaya menuntaskan krisis kesehatan dan ekonomi. Berbagai program digenjot untuk memulihkan kondisi tersebut. “Khususnya vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada UMKM,” tutur Fadjroel.
6. Partai NasDem kini berbalik arah mendukung agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi setelah sebelumnya mendukung agar UU tersebut direvisi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Nasdem memang wajib kritis terhadap setiap kebijakan, tetapi Nasdem tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2). Paloh pun mengarahkan agar Fraksi Nasdem di DPR mengambil sikap tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak.
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, lebih dari 1.000 warga negara Indonesia (WNI) telah berangkat ke Irak dan Suriah akibat terpengaruh paham radikalisme. Boy menyebut, dari jumlah tersebut, ada sebagian yang meninggal dan ada yang ditahan. Sementara itu, ada perempuan dan anak-anak yang berada di kamp pengungsian. “Hari ini akibat dari setujunya mereka dengan apa yang ditawarkan dalam konten narasi radikalisasi itu, rela berangkat ke Irak dan Suriah. Jadi tercatat dari data keberangkatan itu ada 1.250-an,” ujar Boy dalam tayangan langsung di akun YouTube BNPT, Jumat (5/2).
8. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menyebut hampir seluruh terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel yang ditangkap di Kota Makassar merupakan anggota dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI). Merdisyam mengatakan, dari hasil pemeriksaan, FPI Makassar bersama kelompok Ansharut Daulah di wilayah Makassar pernah melakukan deklarasi dukungan kepada ISIS dan dilanjutkan baiat kepada ISIS. “Kalau di sini dari hasil pemeriksaan yang ditangkap anggota dan simpatisan (FPI). Hampir semuanya simpatisan dan anggota FPI Makassar seperti pengakuan mereka sendiri,” ujar Merdisyam di Lanud Hasanuddin Makassar, Kamis (4/2) lalu.
Selain anggota FPI, sebagian terduga teroris yang ditangkap di Makassar, merupakan keluarga dari Rulli Rian Zeke dan Ulfa Handayani, pasangan suami istri yang menjadi pelaku bom bunuh diri di gereja katedral di Filipina beberapa waktu lalu. Bahkan salah satu tersangka berinisia
9. Peneliti ICW, Wana Alamsyah mendorong BPK dan KPK untuk lakukan pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Wana menyebut, besaran dana penanganan virus corona rawan untuk dikorupsi. Kata dia, munculnya korupsi dana bansos merupakan fenomena gunung es dari buruknya tata kelola keuangan negara. Besarnya anggaran Covid-19 menjadi potensi adanya dugaan korupsi.
“Tentunya KPK perlu melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus yang ditemukan jika ada potensi kerugian negara yang muncul, serta KPK pun perlu menelisik dugaan kasus hingga ke aktor utamanya,” lanjutnya. Baca juga: ICW Sebut Pemerintah Abai dalam Penanganan Covid-19
10. Berkas perkara Rizieq Shihab dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. “Untuk kasus MRS Petamburan, berkas perkara yang bersangkutan sudah P-21 dinyatakan lengkap oleh kejaksaan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/2).
Rusdi mengatakan, Bareskrim Polri bakal segera menyerahkan barang bukti dan tanggung jawab terhadap tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan berang bukti rencananya dilakukan pada Selasa (9/2/2021). “Minggu depan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya dari penyidik Bareskrim Polri kepada pihak penuntut umum,” ujarnya.
11. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, broadcast message tentang DKI Jakarta akan lockdown total mulai Jumat (12/2) malam hingga Senin (15/2) pagi, yang beredar di layanan pesan singkat WhatsApp adalah tidak benar. Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait lockdown di DKI Jakarta. “Ini merupakan hoaks, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown total di Jakarta maupun di daerah lain,” kata Nadia dalam konferensi pers Kemenkes, Jumat (5/2).
12. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan, broadcast message tentang DKI Jakarta akan lockdown total mulai Jumat (12/2/2021) malam hingga Senin (15/2/2021) pagi yang beredar di layanan pesan singkat WhatsApp adalah hoaks. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran pesan-pesan yang beredar di WhatsApp dan media sosial lainnya. “Broadcast ini adalah tidak benar. Broadcast ini salah. Dengan adanya broadcast yang tidak benar, akan berdampak negatif bagi siapa saja,” tegas Argo dalam diskusi daring yang digelar Kementerian Kesehatan, Jumat (5/2). Argo mengatakan, pesan-pesan hoaks dapat menimbulkan hasutan yang menyebabkan kegaduhan masyarakat.
13. Presiden Jokowi mengatakan, stabilitas di Laut China Selatan akan tercipta apabila semua negara yang terlibat menghormati hukum internasional. Hal itu diungkapkan Jokowi usai menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jumat (5/2). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu dunia, antara lain soal kudeta militer Myanmar, persoalan Rohingnya hingga Laut China Selatan. “Kita juga bertukar pikiran tentang stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional,” ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers, kemarin.
14. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, soal tuntutan maritim di perairan Laut China Selatan tersebut dan penyelesaiannya hendaklah dibuat secara aman berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa yang disepakati secara universal. Termasuk di dalamnya UNCLOS 1982. Menurut Muhyiddin, semua pihak perlu menghindari tindakan yang menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif (self–restraint) serta tindakan militer. “Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai,” ujarnya.
15. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia dengan Malaysia mendorong digelarnya pertemuan menteri luar negeri (menlu) negara-negara ASEAN guna membahas kudeta militer di Myanmar. Dorongan tersebut disampaikan Jokowi usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin di Istana Merdeka, Jumat (5/2). “Sebagai satu keluarga (ASEAN), kami minta dua Menlu (Indonesia dan Malaysia) untuk berbicara dengan Chair of ASEAN. Guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Secara detiail kami telah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri Malaysia mengenai ini,” kata Jokowi.
16. Polri terus menelusuri orang-orang atau organisasi yang terlibat dalam acara baiat atau pengucapan sumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) yang dilakukan oleh tersangka teroris di Makassar. Salah seorang tersangka teroris dari Makassar, Muhammad Aulia menyatakan, dirinya lakukan baiat mendukung ISIS pimpinan Abu Bakr Al Baghdadi di Markas FPI Kota Makassar pada Januari 2015. Menurut dia, saat itu ada mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di lokasi. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, siapa pun yang terlibat dalam kegiatan baiat itu akan ditindak sesuai hukum. “Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya,” kata Rusdi, Jumat (5/2).
17. KPK mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali (PK) mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selaku terpidana kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, eksekusi terhadap terpidana Anas Urbaningrum berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020. “Terpidana akan menjalani pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama tiga bulan,” kata Ali, Jumat (5/2).
Selain itu, kata Ali, Anas Urbaningrum juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 57.592.330.580,00 dan 5.261.070 dollar AS. Ali mengatakan, apabila belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terpidana disita dan dilelang.
18. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengkaji kembali rencana penurunan besaran insentif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Azis mengatakan, insentif bagi para tenaga kesehatan merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang menjadi garda terdepan dalam penangan Covid-19. “Insentif nakes merupakan bentuk apresiasi dari negara untuk memotivasi dan menjaga spirit nakes untuk menangani pasien Covid-19, maka sangat disayangkan bila insentif nakes mengalami penurunan,” kata Azis, Jumat (5/2).
19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menerapkan aturan lockdown akhir pekan di Ibu Kota. Alasannya, karena masih menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid 2. Dalam aturan PSBB atau PPKM jilid 2 yang kini diterapkan, tidak ada ketentuan untuk melakukan lockdown pada akhir pekan. “Kami masih melaksanakan PSBB sampai tanggal 8 (Februari 2021) atau PPKM jilid 2, di mana dalam program PPKM jilid atau PSBB sampai tanggal 8 tidak ada program lockdown akhir pekan,” kata Riza, Jumat (5/2).
20. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan skema relokasi rumah warga yang terdampak banjir bandang di wilayah Gempol, Kabupaten Pasuruan. Khofifah juga akan menyambungkan kembali jembatan di Dusun Ngerong, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Pasuruan, yang putus akibat banjir. “Setiap ada bencana alam, ada proses tanggap darurat, ada proses recovery, ada proses rekonstruksi,” kata Khofifah saat meninjau daerah terdampak banjir di Pasuruan, Jumat (5/2). (HPS)