HOT ISU PAGI INI, KAPAL SELAM TNI AL HILANG DI PERAIRAN BALI

oleh
oleh

Berita menyedihkan yang menjadi perbincangan publik pagi ini adalah belum ditemukannya kapal selam KRI Nanggala – 402 milik TNI AL yang hilang kontak di Perairan Bali pada Rabu (21/4) sore kemarin. Kapal buatan Jerman tahun 1979 tersebut  membawa 53 awak dengan rincian 49 ABK, 1 komandan kapal, dan 3 orang arsenal.

Salah satu berita menarik adalah tertangkapnya penyidik KPK yang meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrizal dengan janji akan menghentikan penyidikan kasusnya di KPK. Ia ditangkap oleh personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bekerjasama dengan KPK.

Presiden Jokowi mengaku sedih saat mendengar harga gabah sempat anjlok beberapa waktu lalu. Anjloknya harga gabah karena terdampak dari wacana impor beras oleh pemerintah. Padahal, kata Jokowi, kala itu belum ada kepastian terkait impor.

Kemensos memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus. “Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan,” kata Mensos Tri Rismaharini, di Gedung Kemensos, Rabu (21/4). Berikut isu selengkapnya.

1. Kapal selam KRI Nanggala – 402 milik TNI Angkatan Laut dikabarkan hilang di sekitar perairan Selat  Bal pada Rabu (21/4/) pukul 03.00 WITA. Kapal selam buatan Jerman tahun 1979 tersebut  membawa 53 awak dengan rincian 49 ABK, 1 komandan kapal, dan 3 orang arsenal. Ada dugaan, kapal selam tersebut berada di kedalaman 600-700 meter. Dari pemantauan udara menggunakan helicopter, ditemukan adanya tumpahan minyak di sekitar perairan tersebut.

2. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) Laksamana Pertama Julius Widjojono menyebutkan, stok oksigen kapal selam KRI Nanggala-402 cukup bagi 53 personel yang bertugas di kapal tersebut.  “Ada (stok oksigen), dengan kondisi 53 ABK memenuhi syarat,” ujar Julius, Kamis (22/4). Hingga kini, petugas masih melakukan pencarian KRI Nanggala-402. Proses pencarian kini difokuskan ke area tumpahan minyak yang diduga berasal dari KRI Nanggala-402.

Jajaran TNI AL meminta doa restu kepada seluruh masyarakat agar KRI Nanggala-402 segera dapat ditemukan. “Kami dari segenap prajurit AL mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa menemukan mereka dalam keadaan baik,” imbuh Yulius.

3. Dalam upaya pencarian kapal selam tersebut, Indonesia meminta bantuan dua negara sahabat, yakni Singapura dan Australia. Kedua negara tersebut diharapkan dapat membantu pencarian dengan menggunakan kapal penyelamat kapal selam.

Kemhan mengkonfirmasi tiga negara sahabat, yakni India, Singapura, dan Australia siap membantu pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang di perairan utara Bali. Kepastian itu didapatkan setelah Indonesia mengirimkan distres International Submarine Escape and Rescue Liaison officer (ISMERLO), sebuah organisasi yang mengoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan kapal selam internasional.

“Beberapa negara sudah merespons dan siap memberikan bantuan. Di antaranya adalah AL Singapura, AL Australia, dan AL India,” demikian keterangan tertulis Biro Humas Kemhan, kemarin  malam. Kemhan terus memantau pencarian kapal selam tersebut. TNI mengerahkan KRI Rigel dari Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian dengan menggunakan side scan sonar.

4. Penyidik KPK, AKP SR, diamankan atau ditangkap personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan KPK. SR merupakan penyidik KPK yang berasal dari Polri.  SR diduga meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrizal dengan janji akan menghentikan penyidikan kasusnya.

“Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR pada Selasa (20/4/2021) dan telah diamankan di Divisi Propam Polri,” ujar Kepala Divisi Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo dalam keterangannya, Rabu (21/4). Sambo mengatakan, penyidikan terhadap SR selanjutnya dilakukan oleh KPK. Namun, KPK akan berkoordinasi dengan Propam Polri. “Penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh KPK, namun demikian tetap berkoordinasi dengan Propam Polri,” ujarnya.

5. Dewas KPK sudah menerima lapora soal dugaan penyidik KPK AKP SR yang meminta uang hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Akan tetapi, dikatakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, laporannya masih secara lisan. “Laporan resmi belum diterima, tetapi informasi lisan sudah disampaikan,” kata Tumpak saat dikonfirmasi, Rabu (21/4).

Namun demikian, Tumpak tidak merespons saat ditanya benar tidaknya informasi penyidik KPK minta uang. Ia tak memberikan pernyataan ketika ditanya apakah Dewas KPK sudah memberikan instruksi ihwal dugaan kejadian itu. Sambo mengatakan, penyidikan terhadap SR selanjutnya dilakukan oleh KPK. Namun, KPK akan berkoordinasi dengan Propam Polri.

6. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota KPK. Firli menegaskan itu menanggapi adanya dugaan oknum penyidik KPK yang meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial. “Kami memastikan memegang prinsip zero tolerance, KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4).

Firli menyebut, saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana tersebut dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya. “Hasil penyelidikan, akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara segera di forum ekspose pimpinan,” kata Firli seraya menambahkan, “Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan.’’

7. Presiden Jokowi mengaku sedih saat mendengar harga gabah sempat anjlok beberapa waktu lalu. Anjloknya harga gabah karena terdampak dari wacana impor beras oleh pemerintah. Padahal, kata Jokowi, kala itu belum ada kepastian terkait impor. “Saya dengar harga gabah waktu jatuh itu ya sedih juga kita itu. Katanya karena mau impor (beras), yang mau impor siapa?” kata Jokowi, saat berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4).

Namun, Jokowi mengakui bahwa pemerintah sempat berencana untuk mengimpor beras. Sebab, pemerintah khawatir pandemi Covid-19 akan menyebabkan hasil panen dalam negeri tidak baik dan tak banyak. Pemerintah juga khawatir pandemi menyebabkan stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mencukupi.

8. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah ingin mencapai swasembada beras atau dapat memenuhi kebutuhan beras nasional secara mandiri. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. “Tentu saja kita juga ingin swasembada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak senang dengan impor beras,” ujar Jokowi saat meninjau panen padi di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4). Menurut Presiden, ada sejumlah penyebab pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Antara lain karena terdampak bencana banjir dan pandemi Covid-19. “Kadang memang itungan kalkukasi itu sulit. Misalnya, waduh ini kurang sehingga perlu tambahan buat cadangan,” kata Jokowi.

9. Kemensos memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus. “Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan,” kata Mensos Tri Rismaharini, di Gedung Kemensos, Rabu (21/4).

Risma mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BPK, BPKP, KPK, Kejagung hingga Kepolisian dalam menghapus jutaan data ganda tersebut. Data ganda, kata dia, bisa berarti ada dua nama dalam menerima satu program bantuan, atau menerima bantuan sosial lebih dari satu program.

“Bisa namanya ganda, kemudian bisa menerimanya ganda, jadi sesuai aturan, kalau PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu bisa, tapi kalau BST (Bantuan Sosial Tunai) dengan yang lainnya itu enggak bisa,” ujarnya.

10. Mendagri Tito Karnavian berharap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bisa menjawab persoalan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua. Sebab, UU tersebut mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat SDM asli Papua. Tito mengatakan, program yang akan dijalankan pun dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua.

Menurut dia, keberpihakan pada warga asli Papua harus dikedepankan tetapi tetap memperhatikan kualitas. Misalnya, dalam seleksi CPNS atau TNI/Polri,  “Harus karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” kata Tito saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4).

11. Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito yang menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Suharjito terbukti menyuap sebanyak Rp 2,146 miliar yang terdiri atas 103.000 dollar AS (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706.001.440,00. “Mengadili, menyatakan terdakwa Suharjito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” kata ketua majelis hakim Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4).

12. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. “Mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi justice collaborator,” ucap Ketua Majelis Hakim Albertus Usada, Rabu (21/4). Hakim menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Suharjito bukan pelaku utama dan bukan pihak yang berinisiatif memberikan sesuatu. Lantaran bukan pelaku utama, Suharjito memenuhi syarat jadi justice collaborator.

13. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, hingga saat ini belum ada pernyataan dari Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Fajroel memastikan reshuffle belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Belum ada pernyataan Presiden, saya sudah bertemu beliau. Pak Jokowi fokus pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Iya demikian (belum akan dilakukan pada waktu dekat ini),” ujar Fadjroel, Rabu (21/4).

Sebelumnya beredar kabar bahwa reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan dilakukan pekan depan. Kabar itu dilontarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. “Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini,” kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4).

14. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan isi pertemuan Mendikbud Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Selasa (20/4/2021) kemarin. Hasto menyebut, pertemuan keduanya (Megawati dan Nadiem, red) membicarakan banyak hal terkait politik, pendidikan, hingga pentingnya Pancasila.

“Bu Mega berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada Tanah Air tidak hanya melalui teori, namun juga praktik, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja,” kata Hasto, kemarin.


15. Mendikbud Nadiem Makarim berkelit, Kamus Sejarah Indonesia disusun sejak 2017 saat dirinya belum menjabat sebagai Menteri. Ia meminta semua pihak menyikapi isu ketiadaan nama tokoh pendiri Nadlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari dengan kepala dingin. “Kamus Sejarah ini disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di Instagram @nadiemmakarim pada Rabu (21/4).

Dijelaskan, saat dirinya menjabat Mendikbud, Nadiem langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap kamus tersebut. Nadiem meminta, tim di Kemendikbud menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari pihak Nahdlatul Ulama (NU).

16. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan vaksin Nusantara yang tengah diteliti di RSPAD Gatot Soebroto tak akan dikomersilkan dan diproduksi secara massal. “Kami porsinya bukan ke situ, kami porsinya hanya membantu penelitian. Kita tidak ada hubungannya dengan komersialisasi maupun rencana-rencana produksi (massal),” kata Andika, Rabu (21/4) malam.

Andika mengatakan TNI AD mendukung penelitian vaksin Nusantara ini lantaran tim peneliti yang digawangi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menghubungi RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

17. Dua bawahan mantan Mensos Juliari Batubara yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa menjadi perantara suap pengadaan bansos Covid-19 sebesar Rp 32,48 miliar. Matheus merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktoran Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos periode April-Oktober 2020. Sedangkan Adi Wahyono menjabat Kabiro Umum Kemensos Sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020

Berdasarkan dakwaan jaksa KPK, uang suap tersebut diterima dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Dari Dirut PT Tigapolar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddantja sebesar Rp 1,95 miliar, serta 29,25 miliar dari vendor bansos Covid-19 lainnya. “Juliari  Batubara memerintahkan Adi Wahyono mengumpulkan fee sebesar Rp 10.000 per paket dari penyedia untuk kepentingan terdakwa dan agar Adi berkoordinasi dengan tim teknis Mensos, Kukuh Ary Wibowo dalam pelaksanaan pengadaan bansos,” ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4).

18. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Mensos Juliari Batubara lakukan pemotongan sebesar Rp 10.000 per paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dijelaskan, awalnya Juliari menunjuk Adi Wahyono sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Tahun 2020. Penunjukan Adi Wahyono sebagai KPA dilakukan 14 Mei 2020 atau dua bulan pasca Covid-19 diumumkan masuk ke Indonesia. “Setelah terdakwa (Juliari) menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA, maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp 10.000 per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4).

19. Jaksa penuntut umum (JPU) KPKmendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 32,4 miliar dari sejumlah pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Uang pelicin itu diduga diberikan kepada Juliari terkait dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19 di antaranya yaitu PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama.

“Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Juliari di Pengadilan Tipikor Jakarta dikutip dari Tribunnews, Rabu (21/4/2021). Baca juga: Ada Istilah Titipan Pak Menteri di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara Jaksa menyebut, uang puluhan miliar tersebut diduga diterima Juliari melalui Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Adi Wahyono, yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso.

20. Jubir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menyebut sejak ditunjuk untuk mengawasi pembangunan di Papua, Wapres melakukan pendekatan dari sisi kesejahteraan. Pendekatan terutama juga berkaitan dengan unsur budaya lokal masyarakat Papua. Kata Masduki, Ma’ruf ingin pembangunan yang dilakukan di Papua tidak hanya dari sisi kepentingan Jakarta tapi juga berdasar pada kaca mata warga asli Papua.

“Ada tempat aspiratif lah saya kira, jangan sampai melakukan pembangunan tetapi pembangunannya itu hanya dari sisi Jakarta. Jadi pembangunan itu harus dilihat dari sisi kepentingan saudara kita yang dari Papua. Apa yang jadi kebutuhan dasar bagi orang-orang Papua,” ujarnya, Rabu (21/4). Menurut Masduki, Wapres Ma’ruf terus lakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai kementerian yang terlibat dalam pembangunan Papua.

Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menyebut tindakan kekerasan hingga penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua belakangan ini memang harus dilawan. Hal itu, karena kelompok tersebut melakukan penyerangan terhadap warga negara Indonesia –terutama warga sipil– adalah pengacau dan bersenjata. Untuk itu, perlawanan atas KKB tersebut bisa dilakukan dengan senjata.

“Kalau yang melakukan itu adalah kelompok bersenjata yang memang sengaja mengacau ya harus dilawan dengan senjata. Saya kira seperti itu,” kata Masduki, Rabu (21/4). Menurutnya jika ada orang atau kelompok yang melanggar hukum dengan mengganggu warga negara, terutama dengan melakukan penembakan, tak bisa diterima begitu saja. Proses hukum pun harus dilakukan.

21. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa tak memungkiri setiap tahunnya banyak prajurit TNI yang membelot atau kabur dari kesatuannya. Menurut dia, alasan para pembelot cukup beragam, mulai dari terlilit utang hingga terlibat permasalahan asusila. “Motivasinya beda-beda, ada yang karena utang, ada yang karena mungkin merasa tidak cocok, ada yang mungkin karena masalah susila, macem-macem itu begitu banyak,” kata Andika di Pomdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (20/4).

22. Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, penelitian vaksin Nusantara yang memakai pendekatan sel dendritik ada campur tangan Amerika Serikat (AS). Dahlan menyebut AS mempercayai Indonesia karena mempunyai kesamaan dalam mempelajari platform dendritik. Selain itu, Indonesia juga dianggap mempunyai alat yang mumpuni untuk kelangsungan proses penelitian.

“Saya anggap vaksin Nusantara atau apapun namanya itu, bapaknya Amerika, Ibunya Indonesia,” seloroh Dahlan dalam sebuah acara diskusi, Rabu (21/4). Wartawan senior itu bertekad akan mendukung vaksin Nusantara. Ia berjanji akan mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Ia mengakui, vaksin Nusantara sejalan dengan niatnya.

23. Penyidik Kejagung terus menelusuri aset milik tersangka kasus dugaan korupsi ASABRI, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro. Terbaru, Kejagung menyita tanah seluas 7.360 meter persegi atau 0,736 hektare lahan diduga milik Benny Tjokro di Batam.

“Aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka BTS berupa 6 bidang tanah dan/atau bangunan dengan jumlah luas seluruhnya 7.360 meter persegi,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (21/4). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *