Berita menarik yang menjadi perbincangan publik pagi ini adalah langkah Mabes Polri kirim tim untuk memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri terkait hibah bodong Rp 2 T dari keluarga Akidi Tio. Mabes Polri ingin mengetahui peristiwa itu secara jelas dengan mengklarifikasi Irjen Eko.

Pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau armada Boeing Business Jet (BBJ) 2 di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, langkah pemerintah mengecat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang tidak bijak.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali bicara soal kondisi keuangan negara di tengah pandemi. Ia  meminta semua pihak tak usah khawatir berlebihan, karena kondisi keuangan negara masih kuat, juga masih tahan. Mantan petinggi Bank Dunia ini mengaku beban negara dalam menghadapi pandemi Corona sangat berat. Kocek negara banyak terkuras untuk mengurus kesehatan dan stimulus bagi rakyat. Sementara, defisit APBN membuat kocek negara terus-terusan jebol.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi diperiksa PKP pada Rabu (4/8). Mantan Bupati Purwakarta itu diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Kemenkes dan Kemendagri saling lempar tanggung jawab soal kasus warga Bekasi  yang tak bisa vaksinasi Covid-19 karena nomor induk kependudukan (NIK) dipakai WNA. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data vaksinasi belum terhubung dengan data kependudukan.  Sementara Jubir Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut Dukcapil Kemendagri yang akan menangani kasus itu. Berikut isu selengkapnya.

1. Mabes Polri kirim tim untuk memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri terkait hibah bodong Rp 2 T keluarga Akidi Tio.  “Berkaitan dengan Kapolda Sumsel, ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal, yaitu dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Div Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers virtual, Rabu (4/8).

Argo menjelaskan Mabes Polri ingin mengetahui peristiwa itu secara jelas dengan mengklarifikasi Irjen Eko. Pemeriksaan akan dilakukan secara internal. “Ya tentunya kami ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana dan itu ranah daripada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil daripada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri. Itu perkembangan peristiwa di Palembang,” tuturnya.

2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyebut kasus sumbangan Rp 2 triliun yang dilakukan anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti, mencederai integritas pejabat dan sistem keuangan di Indonesia. “Ini bisa dikatakan suatu pencederaan. Ini persoalan terkait mengganggu integritas pejabat dan integritas sistem keuangan, dalam konteks sistem keuangan di Indonesia,” ujar Dian. Dalam kasus tersebut, PPATK turun tangan untuk menganalisis sumber dana yang dijanjikan. Dian beralasan, PPATK terlibat dalam analisis karena adanya kriteria mencurigakan dari profil penyumbang.

3. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyayangkan rencana sumbangan Rp 2 triliun yang digembar-gemborkan di ruang publik tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Dia mengatakan, seharusnya Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri memeriksa terlebih dahulu berbagai hal mengenai rencana tersebut.

“Saya sayangkan ini tidak seharusnya terjadi. Dari semula ini misalnya kalau ada sumbangan siapapun apalagi ruang publik. Jadi kalau ada keragu-raguan itu sebaiknya menghubungi PPATK. Jangan dulu diumumkan,” ujar Dian, Rabu (4/8).

Dian mengatakan, jika saja rencana pemberian sumbangan dilaporkan dulu kepada PPATK, pihaknya akan meneliti kredibilitas pihak yang akan memberikan hibah. PPATK juga akan meneliti pihak tersebut memiliki dana tersebut atau tidak.

4. Sosiolog Universitas Nasional Sigit Rochadi menyebut para pejabat yang ikut mempromosikan donasi fiktif Akidi Tio di Sumatera Selatan harus diberi sanksi karena ini berperan membesarkan kebohongan publik.
Menurutnya, masyarakat terkesima dengan dugaan kebohongan Heriyanty–putri Akidi Tio–usai sejumlah pejabat membuat pernyataan meyakinkan tentang donasi senilai Rp2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan.
Terlebih, serah terimanya dilakukan di salah satu institusi negara, yaitu Polda Sumatera Selatan. “Sanksi juga harus diberikan kepada pejabat publik karena Heriyanty tidak mungkin mencuat tanpa bantuan mereka,” kata Sigit, Rabu (4/8).

5. Pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau armada Boeing Business Jet (BBJ) 2 di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, langkah pemerintah mengecat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang tidak bijak. Kata dia, pemerintah semestinya menunda atau mengalihkan biaya pengecatan pesawat tersebut untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

“Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu,” katanya, Rabu (4/8). Politikus PKS ini mengingatkan, pandemi Covid-19 telah membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan maupun tidak bisa berjualan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah semestinya bisa menjadi sosok pemimpin bagi rakyatnya dengan tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak.

6. Anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan memandang, tidak ada yang salah dari pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Arteria justru menilai bahwa persoalan seharusnya muncul ketika era SBY yang memesan pesawat berwarna biru, yang selama ini dikenal sebagai warna Partai Demokrat.

Menurut Arteria, kritik Partai Demokrat seperti menjadi tanda sulitnya melepaskan diri dari post power syndrome. “Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan ‘post colour syndrome’ yang merupakan pelesetan dari post power syndrome atau sindrom pasca-kekuasaan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang,” kata Arteria dalam keterangannya, Rabu (4/8).

7. Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali bicara soal kondisi keuangan negara di tengah pandemi. Ia  meminta semua pihak tak usah khawatir berlebihan, karena kondisi keuangan negara masih kuat, juga masih tahan. Mantan petinggi Bank Dunia ini mengaku beban negara dalam menghadapi pandemi Corona sangat berat. Kocek negara banyak terkuras untuk mengurus kesehatan dan stimulus bagi rakyat. Sementara, defisit APBN membuat kocek negara terus-terusan jebol.

Tahun lalu, di awal pandemi Corona menyerang, ekonomi Indonesia mengalami resesi. Bahkan, pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pernah mengalami kontraksi yang dalam hingga minus 5,2 persen. Di tahun ini, gelagat adanya pemulihan ekonomi sudah terlihat. Seluruh indikator mengalami peningkatan yang baik. Pemerintah lantas mematok target pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun ini sekitar 7-8 persen.

Tetapi kondisi itu tiba-tiba berubah. Kasus Corona yang telah melandai sejak bulan Februari hingga Mei, tiba-tiba meledak lagi. Ekonomi rakyat yang mulai bergeliat, terkapar lagi setelah pemerintah menerapkan PPKM Darurat yang kemudian berubah jadi PPKM Level 4. “Namun, ini tidak membuat kita menyerah. Kita terus merekalibrasi, merevisi, dan melakukan penyesuaian, sehingga kita yakin pada momen pemulihan tersebut, saya yakin masih sangat kuat,” kata Sri Mul dalam sebuah webinar, di Jakarta, kemarin.

8. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, dirinya telah melapor kepada Presiden Jokowi soal prediksi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Jakarta akan tenggalam 10 tahun mendatang. “Apakah yang harus kita lakukan, itu sudah saya laporkan ke presiden. Presiden sudah dengar apa belum ya ada berita kayak begini, gitu, terus kita kok suruh cepat-cepat pindah ke Kalimantan itu untuk ibukota baru,” kata Megawati, Rabu (4/8).

Megawati menuturkan, saat pertama kali mendengar pernyataan Biden, ia menduga hal itu akan jadi polemik di tengah masyarakat dan pejabat. Namun, di sisi lain, Megawati menyebut pernyataan Biden juga berdampak positif agar masyarakat lebih peduli dengan ancaman pemanasan global yang berdampak pada tenggelamnya Jakarta. “Bagus dia bisa ngomong kayak gitu karena biasanya orang kita baru dengar kalau orang asing ngomong, kalau pemimpinnya sendiri di-bully-bully, dibilang begini lah, begono lah,” ujar Megawati.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membuat geger atas prediksi tenggelamnya DKI Jakarta dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menyinggung bahaya pemanasan global saat berpidato di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Selasa (27/7) waktu setempat. “Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?” terang Biden.

Dalam pidatonya, Biden juga mengingatkan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global bisa saja mengubah doktrin strategis nasional. Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 sebenarnya sudah banyak diprediksi. Sejumlah kalangan menengarai tenggelamnya ibu kota dipicu oleh land subsidence.

9. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi diperiksa PKP pada Rabu (4/8). Mantan Bupati Purwakarta itu diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019. Dedi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ade Barkah Surahman. “Ditanya masalah Pak ABS (Ade Barkah Surahman) dan Bu Siti Aisyah, karena kebetulan saya Ketua DPD-nya dulu,” ucap Dedi di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

10. Angka kematian akibat Covid-19 tembus 100.000 kasus. Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Timur menduduki peringkat teratas angka kematian dengan 21.670 kasus. Disusul Jawa Tengah (20.947 kasus), DKI Jakarta (12.531 kasus), Jawa Barat (9.960 kasus), DIY (3.634 kasus), Kaltim (3.616 kasus), Riau (2.757 kasus), Bali (2.306 kasus), Lampung (2.298 kasus), Banten (2.250 kasus), dan beberapa daerah lainnya.

11. Kemenkes dan Kemendagri saling lempar tanggung jawab soal penanganan kasus warga Bekasi, Wasit Eidwan yang tak bisa vaksinasi Covid-19 karena nomor induk kependudukan (NIK) dipakai WNA, Lee In Wong. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data vaksinasi belum terhubung dengan data kependudukan.

“Kemkes nanti yang melacak penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin,” kata Zudan lewat pesan singkat, Rabu (4/8). Sementara Jubir Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut Dukcapil Kemendagri yang akan menangani kasus itu. Ia mengatakan Kemenkes hanya memeriksa data berdasarkan database di aplikasi PCare.

12. PB HMI pimpinan penjabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin merencanakan demonstrasi pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021 mendatang. Mereka berjanji akan menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat berdemo. “Tentu yang pertama tetap menaati protokol kesehatan,” kata Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu (4/8).

Amiruddin mengaku telah menerbitkan surat instruksi soal rencana demonstrasi. Mereka menyebut aksi demonstrasinya sebagai #AgustusMerdeka. Aksi tersebut didasari penilaian bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin telah gagal memenuhi hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19.

13. Menanggapi rencana aksi tersebut, Tenaga Ahli Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengajak HMI untuk berdialog daripada berdemo. Ngabalin meminta HMI untuk menjelaskan secara rinci apa yang gagal dalam penanganan COVID oleh pemerintah. Ngabalin tak ingin HMI turun derajat seperti penyebar hoax.

“Kalau di lihat dari posisi himpunan mahasiswa Islam Indonesia itu kan organisasi kader yang isinya adalah teman-teman mahasiswa, kalo HMI juga punya penilaian pemerintah ini gagal, maka yang harus dilakukan itu adalah dia harus mengurai di mana kegagalan yang mereka maksud,” kata Ngabalin, kepada wartawan, Rabu (4/8) malam.

14. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh masyarakat Indonesia kompak dalam memutus penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Luhut ingin siapapun tidak asal berkomentar jika belum jelas informasinya.

15. Kemendikbud-Ristek melanjutkan program bantuan kuota internet tahun 2021 untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan sekitar 26,8 juta peserta dan tenaga kependidikan akan kembali mendapat bantuan kuota internet. Bantuan ini rencananya akan diberikan dalam tiga bulan kedepan, mulai dari September hingga November 2021. “Kami akan menyalurkan Rp 2,3 triliun untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa mahasiswa, guru, dan dosen,” kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Rabu (4/8).

Nadiem mengatakan, bantuan kuota di tahun 2021 ini ditujuan untuk mendukung proses pembelajaran di tengah masa pandemi Covid-19. Ia menegaskan, bantuan kuota internet ini kembali disalurkan untuk membantu peserta didik dan pendidik, serta memastikan pembelajaran tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Nadiem mengatakan, para penerima bantuan dapat mencari informasi resmi terkait bantuan kuota internet melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

16. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sebaiknya obat antivirus dan oksigen tersedia di puskesmas agar pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri bisa segera mendapat penanganan saat mereka membutuhkan bantuan medis. “Ini saya sangat dukung, supaya obat-obatan antivirus bisa disediakan di level paling bawah, yaitu di puskesmas atau tempat isolasi mandiri,” kata Muhadjir saat mengunjungi perusahaan gas PT Samator Gas Industri di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (4/8) .

Dia mengemukakan, warga yang menjalani isolasi mandiri karena terserang Covid-19 harus rutin melapor ke puskesmas supaya petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan dan segera memberikan pertolongan saat kondisi mereka memburuk. Karenanya, obat-obatan dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti obat antivirus dan oksigen harus ada di puskesmas. “Itu berarti perlu obat antivirus di samping pertolongan lain seperti ketersediaan oksigen dan seterusnya (harus ada),” katanya.

17. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jaktim dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab. Dengan demikian, sesuai putusan majelis hakim PN Jakarta Timur, Rizieq harus membayar denda Rp 20 juta. “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi putusan PT DKI yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rabu (4/8).

Putusan itu dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada siang tadi. Majelis hakim pada PT DKI yang memutus banding tersebut diketuai Sugeng Hiyanto, dengan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam. Majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang dianggap telah tepat dan benar.

18. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding General USARPAC General Charles A Flynn membuka latihan bersama Garuda Shield ke-15 Tahun 2021 yang digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD di Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan, pada Rabu (4/8). Latihan terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat ini diselenggarakan mulai 1-14 Agustus 2021 di tiga tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado.

Adapun materi latihan meliputi staff exercise, field training exercise (FTX), live fire exercise (LFX), aviation, dan medical exercise (medex). Selain itu, dua program latihan yang akan digabungkan, yakni joint combined exchange training (JCET) dan Garuda Airborne. Latgab ini melibatkan 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 personel US Army. Andika menekankan bahwa latihan terbesar ini merupakan pengalaman pertama terjun lintas negara yg tidak pernah dialami generasi sebelumnya.

19. Imbas gaduh Anies-Risma, 99 ribu keluarga belum terima bansos. Pemprov DKI Jakarta menunda pemberian bantuan sosial (bansos) Covid-19 terhadap 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lantaran ada dugaan data ganda. Pemprov DKI belum memberikan bansos kepada mereka lantaran harus lakukan validasi data terlebih dahulu.
“Sebelum Hari Raya Idul Adha kemarin, kami melakukan top up untuk 907 ribu dari satu juta, kenapa? karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu merupakan data dobel dari Kemensos, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,”  kata Kepala Dinas Sosial Premi Lesar dalam sebuah diskusi virtual.

20. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai seharusnya ada pemeriksaan kejiwaan dari pihak yang masih mengingkari pandemi Virus Corona (Covid-19). “Pihak yang mengingkari pandemi Covid-19 harus diperiksa irfaninya/jiwanya. Sebab akibat tindakan mereka berpotensi memperkeruh situasi bencana kesehatan yang taruhannya adalah nyawa,” kata Haedar. Ia menegaskan, Virus Corona sulit dibantah atau diingkari oleh siapa pun. Terlebih, hal itu sudah dibuktikan dengan data kualitatif dan kuantitatif yang ada selama ini. (HPS)