Berita menarik hari ini adalah soal laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07 persen yang menghantarkan kita keluar dari resesi ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen di kuartal II 2021 adalah pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak subprime mortgage.
Pengacara Hotman Paris Hutapea dan aktivis LSM Haris Azhar menilai polemik rencana pemberian sumbangan Rp2 triliun dari anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty di Sulawesi Selatan tak bisa dibawa ke jalur hukum. Hotman Paris menganggap tidak ada unsur pidana yang dapat terpenuhi dalam peristiwa tersebut.
Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan aparat kepolisian tak perlu melanjutkan proses hukum terhadap selebritas Dinar Candy yang lakukan aksi protes perpanjangan PPKM dengan memakai bikini di jalan raya. Rini menilai Dinar tak melakukan kejahatan, cuma tindakannya itu tidak pantas.
Sekum PP Muhammaidyah ungkap Abdul Mu’ti soal politikus ikan lele. Sekjen PAN Eddy Soeparno setuju, tetapi cakupannya tidak hanya terbatas pada politikus saja melainkan juga para buzzer. “Tidak terbatas pada politikus saja, tapi juga masyarakat biasa, dalam hal ini adalah buzzer-buzzer,” ujarnya. Berikut isu selengkapnya.
1.Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini menjadi titik balik setelah di kuartal sebelumnya masih mencatat kontraksi -0,74 persen. Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II 2020. Kala itu di kuartal II 2021, ekonomi RI -5,32 persen. “Dengan demikian perhitungan pertumbuhan pada triwulan II 2021 secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Kamis (5/8).
Bila dilihat secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi kuartal I tumbuh 3,31 persen (qtoq). Secara kumulatif pada Januari-Juni 2021 dibanding Januari-Juni 2020, ekonomi RI tumbuh 3,10 persen (CtoC). Margo mengungkap, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB kuartal I 2021 atas dasar harga berlaku Rp 4.175,8 triliun. Sementara berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 adalah Rp 2.772,8 triliun. Menurut pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), komponen ekspor impor, investasi, dan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan di kuartal II 2021.
2. Politisi Demokrat Rachland Nashidik mengatakan perekonomian Indonesia keluar dari resesi dengan biaya 100 ribu orang meninggal selama pandemi Covid-19.
“Saya tak yakin kita patut rayakan. Ekonomi keluar dari resesi dengan biaya hampir 100 ribu nyawa warga negara-30 ribu pada bulan Juli,” kata Rachland dalam akun twitter resminya @rachlannashidik yang sudah diizinkan untuk dikutip, Kamis (5/8).
Rachland menyebut saat ini Indonesia saat ini juga masih menjadi episentrum penularan virus corona di Asia. Menurutnya, keadaan ini membuat Indonesia ‘dikucilkan’ negara lain. Ia mengakui fokus Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi berhasil. Namun, di sisi lain pemerintah belum bisa menangani pandemi virus corona. “Indonesia keluar dari resesi tapi terjungkal dalam pandemi. Kematian hampir 100 ribu jiwa — 30 ribu di bulan Juli. Positivity rate 500 ribu. Indonesia episentrum pandemi Asia, dikucilkan dunia. Patut dirayakan?” ujarnya dalam nada bertanya.
3. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat dan pedagang bersabar dengan kondisi pandemi saat ini. “Saat ini saya minta semua sabar, kita cari jalan bersama dan ekonomi juga bisa pulih kembali. Saya pesankan untuk semuanya yang penting sekarang sehat,” ujar Luhut saat bertemu warga dan pedagang di kawasan Malioboro, Yogyakarta seperti yang dilansir dari laman resmi Kemenko Marves, Jumat (6/8).
Luhut mengingatkan kepada seluruh warga dan pedagang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu menjaga jarak. Kata Luhut, saat ini pemerintah dan para ahli sepakat bahwa pengendalian Covid-19 dapat dicapai melalui disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). Juga pelaksanaan testing, tracing dan treatment yang terus ditingkatkan serta percepatan vaksinasi Covid-19.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen di kuartal II 2021 adalah pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak subprime mortgage. Dikatakan, pertumbuhan yang diraih Indonesia pada kuartal II lebih tinggi dibanding pertumbuhan di negara-negara sekitar. Airlangga lantas membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara. Negara India hanya tumbuh 1,6 persen di kuartal II 2021, Korea Selatan hanya 5,69 persen, dan Jepang -1,6 persen.
“Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07 (yoy) dan pertumbuhan tersebut merupakan angka pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak beberapa waktu lalu, atau sejak subprime mortgage dan lebih tinggi dari negara sekitar,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/8).
Airlangga menyebut, pertumbuhan terjadi karena komponen pengeluaran atau agregat demand sudah tumbuh positif di kuartal II. Tercatat ekspor impor tumbuh 31,78 persen (yoy) dan 31,22 persen (yoy) karena permintaan domestik dan global yang melesat. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,06 persen (yoy).
5. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi pada kuartal ketiga diharapkan bisa mengalami pertumbuhan seperti pada kuartal kedua 2021. Meski demikian, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal ketiga akan lebih rendah, yakni antara 4.0 persen hingga 5,7 persen. “Kita harap momentum pemulihan ekonomi bisa terjaga. Tentu ini hanya bisa dilaksanakan apabila seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat ikut menjaganya. Kita masih berharap antara range 4,0-5,7 untuk kuartal ketiga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8).
Menurut dia, target tersebut menjadi tantangan tersendiri. Mengingat, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai hingga batas maksimal jika varian delta virus corona bisa dikendalikan. Selain itu, mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi bisa berjalan normal kembali. “Ini sebuah tantangan karena kita hanya bisa melakukan pada upper end (batas maksimal) apabila varian delta bisa dikendalikan dan mobilitas serta kegiatan ekonomi mulai bisa berjalan secara normal kembali,” kata Sri Mulyani.
6. Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 7 persen pada kuartal ini menunjukkan Indonesia sudah masuk fase pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang baru saja diumumkan oleh BPS bahwa kita mencapai pertumbuhan di atas 7 persen untuk kuartal ini dan pertumbuhan quarter to quarter juga membaik. Tentunya ini menunjukkan bahwa kita sudah memasuki fase pemulihan ekonomi,” ujar Kartika dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8).
Menurut dia, pertumbuhan ini tak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, baik melalui PPKM, percepatan program vaksinasi, maupun peningkatan kualitas pengobatan untuk pasien Covid-19. “Yang ini beriringan kita jaga agar ekonomi tetap bergerak dan tentunya perbankan sebagagai institusi yang berperan dalam perekonomian nasional bisa hadir,” kata Kartika.
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan indikator-indikator ekonomi sampai dengan penghujung kuartal II-2021 menunjukkan tren membaik menuju pemulihan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Satoso mengatakan, salah satu indikator perekonomian yang menunjukan adanya tren pemulihan ekonomi ialah terus tumbuhnya penyaluran kredit.
Meningkatnya mobilitas masyarakat pada kuartal II-2021 mendorong kenaikan permintaan, yang berpengaruh pada kredit yang mulai mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi di Juni 2021 sebesar 1,83 persen sejak awal tahun ini atau year to date (ytd). “Sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 sebesar 7 persen dapat tercapai,” kata Wimboh. Namun demikian, Wimboh mengakui, dengan meningkatnya penyebaran kasus Covid-19 pada Juni 2021, berpotensi sedikit berpengaruh terhadap prediksi tersebut.
8. Ekonom Chatib Basri mengungkapkan solusi agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan selanjutnya bisa lebih baik dari sebelumnya, salah satunya adalah dengan memastikan mobilitas ekonomi aman. Dia bilang, mobilitas menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini menjadi dilema karena dengan mobilitas yang terlalu jauh memiliki risiko infected cases. Sehingga pemerintah saat ini memberlakukan PPKM Level 4 yang sudah berjalan sekitar empat pekan.
“Jadi kalau yang kita bisa lihat dari sini, kita ingin menjaga pemulihan ke depannya (di kuartal III tahun 2021) maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mobilitas berjalan tapi tetap aman. Itu kuncinya,” kata Chatib secara virtual, Kamis (5/8). Ia menilai, ada dua solusi untuk menjaga mobilitas tetap aman, yakni menjaga protokol kesehatan secara disiplin dan vaksinasi.
9. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menekan mobilitas masyarakat pada Agustus ini melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. “Kuartal ketiga kita masih melihat kapan kita bisa mendorong kegiatan mobilitas masyarakat. Karena Agustus ini kita masih terus menerapkan PPKM yang menekan mobilitas,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8).
Terkait dengan pelaksanaan PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, Airlangga mengingatkan bahwa semuanya tergantung dari tingkat kedisiplinan masyarakat di masing-masing daerah dalam mematuhi protokol kesehatan. Untuk memaksimalkan PPKM, menurut Airlangga, pemerintah akan terus mendorong vaksinasi Covid-19 selama Agustus. Sebanyak 73 juta dosis vaksin telah disiapkan untuk penyuntikan bulan Agustus.
10. Pengacara Hotman Paris Hutapea dan aktivis LSM Haris Azhar menilai polemik rencana pemberian sumbangan Rp2 triliun dari anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty di Sulawesi Selatan tak bisa dibawa ke jalur hukum. Hotman Paris menganggap tidak ada unsur pidana yang dapat terpenuhi dalam peristiwa tersebut. “Secara hukum, agak susah diterapkan pasal mana. Karena belum ada yang dirugikan,” kata Hotman Paris dalam keterangannya melalui akun instagram @hotmanparisofficial, Kamis (5/8).
Hotman memaparkan sejumlah pasal yang sempat diwacanakan hendak dipakai untuk menjerat Heriyanty. Misalnya, pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Menurut Hotman Paris, pasal tersebut tak dapat diterapkan karena permasalahan sumbangan tersebut tak menimbulkan pertentangan SARA. Malah peristiwa itu menjadi candaan bagi masyarakat Indonesia.
11. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel melakukan tes kejiwaan terhadap anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Tes tersebut berkaitan dengan polemik rencana pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel, Komisaris Besar Supriadi mengatakan pemeriksaan kejiwaan tersebut dilakukan pada hari ini, Kamis (5/8).
“Progres untuk Heriyanty, dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog dari Polda Sumsel. Kita juga minta bantuan kepada psikolog yang ada di Jakarta untuk pemeriksaan psikologi ini. Hasilnya masih tunggu karena tidak bisa langsung keluar,” ujar Supriadi. Heriyanty menjalani pemeriksaan kejiwaan di kediamannya karena dua hari sebelumnya mengaku kondisi kesehatannya menurun.
12. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel Lesty Nurainy menyatakan siap jadi saksi terkait polemik rencana pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel dari mendiang Akidi Tio melalui putrinya, Heriyanty. Lesty mengaku dirinya hanya menjadi penghubung antara Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri dengan dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan. “Kalau diminta jadi saksi siap, karena kita semua sebelumnya tidak ada pikiran negatif tentang hal ini. Sampai saat ini belum ada dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Lesty saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (5/8).
13. Lesty mengungkapkan, awalnya Hardi menghubungi dirinya melalui pesan WhatsApp. Harid meminta nomor ponsel Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri dengan maksud terkait pemberian uang bantuan tersebut. “Prof Hardi minta nomor HP Pak Kapolda ke saya. Saya izin ke Pak Kapolda apakah boleh menyampaikan nomor HP-nya, karena Prof Hardi kan memang orang senior di kesehatan. Kapolda welcome, karena ada orang yang berniat baik mau memberikan bantuan. Tentu kita semua berpikir positif,” kata Lesty.
14. ‘Prank’ donasi Rp 2 triliun dari mendiang Akidi Tio yang disalurkan keluarga bikin Kapolda Sumatera Selatan (Kapolda Sumsel) Irjen Eko Indra Heri melayangkan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan masyarakat. Pasalnya, polemik tersebut menimbulkan kegaduhan.
“Secara pribadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya jelas kepada bapak Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia dan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Eko membuka konferensi pers di Polda Sumsel, Kamis (5/8).
Kapolda Sumsel juga meminta maaf kepada tokoh agama, Gubernur Sumsel Herman Deru hingga Danrem Garuda Dempo Brigjen TNI Agus, karena ikut terlibat dalam kasus tersebut. “Tokoh agama, gubernur dan danrem yang ikut terlibat dalam kegaduhan ini,” imbuh Kapolda. Eko mengakui kegaduhan itu berasal dari dirinya yang tidak hati-hati terhadap rencana bantuan Rp 2 triliun tanpa mengecek dulu uang yang dijanjikan.
15. Polisi mencari motif Heryanty melakukan perbuatan ‘prank‘-nya itu. “Dengan adanya saldo yang tidak mencukupi, tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Penyidik akan mencari apa motifnya dan apa maksudnya kepada ‘yang punya itikad baik’ untuk menyumbang penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan ini,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis (5/8).
Argo mengatakan Heryanty memberikan giro Rp 2 triliun itu ke Polda Sumsel pada 29 Juli 2021, adapun bilyet giro itu jatuh tempo pada 2 Agustus 2021. Lantas penyidik bersama Heryanti melakukan kliring ke bank dengan tujuan mengambil dana Rp 2 triliun itu. Namun pihak bank memberi keterangan bahwa saldo tidak mencukupi.
16. Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan aparat kepolisian tak perlu melanjutkan proses hukum terhadap selebritas Dinar Candy yang lakukan aksi protes perpanjangan PPKM dengan memakai bikini di jalan raya. Rini menilai Dinar tak melakukan kejahatan, cuma tindakannya itu tidak pantas.
Menurutnya, kepolisian tak perlu menambah beban kerja untuk memproses hukum Dinar di tengah pandemi Covid-19. “Ngapain nambahin kerjaan polisi, kejaksaan, dan pengadilan di tengah pandemi. Sementara, urusan dia (Polri) soal kekerasan terhadap perempuan jauh lebih banyak,” ujarnya.
17. Polisi menetapkan artis Dinar Candy sebagai tersangka. Dinar dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal itu berisi ancaman hukuman 10 tahun bui atau denda Rp 5 miliar.
Pasal tersebut berbunyi : “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
18. Polisi menyebut aksi protes menggunakan bikini yang dilakukan Dinar Candy tak mengindahkan norma budaya dan norma agama yang berlaku di masyarakat. “Di Indonesia ini ada norma, atau ada etika, ada norma budaya, ada norrma agama yang berlaku dari masyarakat kita, nah tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan, Kamis (5/8).
Azis mengatakan, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli dan dari keterangan itu, polisi lantas menetapkan Dinar sebagai tersangka. “Ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudin budaya, dan sebagainya,” ucap Azis. Seperti diketahui, aksi Dinar Candy dilakukan di sekitar Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu (4/8) sekitar pukul 21.30 WIB.
19. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, sepakat dengan PP Muhammadiyah yang menyebut politikus ikan lele sebagai pihak yang kerap memperkeruh suasana di tengah masa pandemi. Politikus ikan lele memang cepat berkembang biak di era pandemi COVID-19.
“Soal definisi politikus ikan lele, kalau saya coba maknai pernyataan dari Abdul Mu’ti itu politikus ikan lele adalah politikus yang hidupnya dari kekisruhan dari kekacauan gitu, bahkan dia manfaatkan kekisruhan kekacauan untuk bisa tingkatkan popularitas dirinya atau kemudian mencari posisi di partainya. Ya pansos-lah, katakan begitu,” kata Qodari, Kamis (5/8).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai seruan Abdul Mu’ti itu bentuk simpati pada masa pandemi ini. Awiek sepakat dengan seruan itu karena politikus ikan lele, menurutnya, memicu perpecahan bangsa.
“Itu sebagai bentuk imbauan simpatik dari PP Muhammadiyah. Bahwa sejatinya di era pandemi ini semuanya harus bahu-membahu dan saling dukung, saling menguatkan untuk mengatasi COVID, yang semua negara tidak bisa mengelak. Oknum politisi ikan lele justru semakin memicu adanya perpecahan bangsa ini dengan berselancar dan mengadu domba satu sama lain,” ujarnya.
PAN juga sepakat dengan seruan Abdul Mu’ti soal politikus ikan lele. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan saat ini memang masih ada saja pihak yang hanya memperkeruh suasana di masa sulit pandemi.
Menurut Eddy Soeparno, anggapan politikus ikan lele itu bukan hanya untuk politikus, tetapi juga para buzzer. “Tidak terbatas pada politikus saja, tapi juga masyarakat biasa, dalam hal ini adalah buzzer-buzzer,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebutan politikus ikan lele diungkapkan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Menurutnya, sifat politikus ikan lele senang memperkeruh suasana dan mengadu domba di masa pandemi COVID-19. Itulah yang harus diwaspadai.
“Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi,” kata Mu’ti.
“Politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya maka dia itu semakin menikmati kehidupannya sehingga karena itu sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan banyak orang yang tidak sekadar memancing di air keruh, tapi juga memperkeruh suasana,” sambung Mu’ti.
Mu’ti menjelaskan politikus ikan lele adalah mereka yang bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung. Di setiap kelompok partisan tersebut, Mu’ti menengarai selalu ada beberapa orang yang mengambil peran sebagai politikus ikan lele.
“Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan tapi itu juga berseliweran di masyarakat sehingga dalam keadaan yang serbasulit seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Maarif itu seperti politisi ikan lele,” jelas Mu’ti.
20. BPK Wilayah DKI Jakarta menemukan ada pemborosan yang dilakukan Pemprov DKI dalam pengadaan rapid test pada 2020. Disebutkan, pemborosan itu mencapai sebesar Rp 1,190 miliar. Dugaan pemborosan itu terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.
Semula anggaran penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun lalu dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun. “Realisasi BTT sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 4.707.937.545.524 atau 85,27 persen dari anggaran Rp 5.521.44.220.129,” demikian isi LHP tersebut, seperti dilihat, Kamis (5/8).
21. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai pemasangan baliho dengan asosiasi Pemilu 2024 oleh sejumlah politisi di masa pandemi Covid-19 menunjukkan kurangnya empati terhadap keadaan. Pemasangan baliho itu seolah tak peka terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Penilaian ini menanggapi sejumlah politisi seperti Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang gencar memasang baliho di sejumlah daerah. “Hanya memang sekarang kan perdebatannya apakah perlu di masa pandemi masang-masang baliho gitu? Para tokoh itu kan orang pintar ya, masa sih perlu kita ingatkan untuk berempati dengan warga lain yang masih mengalami kesulitan menghadapi pandemi?” ujar Hendri, Kamis (5/8).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menepis anggapan bahwa partainya sengaja memasang baliho bergambar wajah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kepentingan Pilpres 2024. Ia mengklaim, pemasangan baliho-baliho AHY merupakan simbol melawan aksi kudeta terhadap Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Baliho yang masih ada saat ini bukan karena pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Moeldoko cs, yang mengaku-ngaku Ketum Partai Demokrat secara ilegal,” kata Herzaky sembari menjelaskan, isi baliho yang menarasikan Partai Demokrat sebagai partai nasionalis religius merupakan bentuk penegasan karena Demokrat merasa difitinah, disebut disusupi aliran radikal oleh kubu Moledoko.
Pengamat politik Ujang Komarudin mendesak para elite parpol menghentikan promosi dan sosialisasi terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 melalui baliho dan alat peraga lain di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, pemasangan baliho politik tidak tepat dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan. “Mestinya sosialisasi baliho tersebut, direm dulu. Disetop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang enggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho,” kata Ujang.
Politisi PDIP Hendrawan Supratikno membantah, baliho Puan Maharani yang banyak ditemukan di pinggir jalan merupakan bagian dari kampanye pencalonan presiden 2024. Ia menyebut, partainya saat ini belum berbicara soal agenda politik Pilpres 2024. ‘’PDIP saat ini masih fokus membantu pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. Kami belum berpikir soal 2024. Masih jauh. Yang menjadi fokus sekarang adalah soal penanganan pandemi,” tegasnya.
22. Kejagung RI tengah memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari. “Dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (5/8).
Leonard mengungkapkan, Pinangki diberhentikan sementara dari jabatatannya sejak 12 Agustus 2020. Ia pun membantah selama ini Pinangki masih tetap menerima gaji. Menurutnya, Pinangki sudah tidak menerima gaji sejak September 2020. “Sedangkan tunjangan kinerja dan uang makan juga sudah tidak diterima lagi oleh yang bersangkutan sejak Agustus 2020,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak Kejagung segera melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Pinangki Sirna Malasari. Sebab, putusan atas Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutantelah dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten. “Saya berharap dengan inkrahnya kasus Pinangki dan sudah dilakukan eksekusi, otomatis ini harus segera dilakukan pemberhentian tidak hormat terhadap jaksa Pinangki,” ujar Boyamin, Kamis (5/8).
23. Pihak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melayangkan somasi kedua terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait obat Ivermectin. Moeldoko memberikan waktu 3×24 jam kepada ICW membuktikan tuduhan soal adanya hubungan dekat antara dirinya dan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories. “Jadi dia (Moeldoko) bilang bahwa supaya ada waktu yang cukup lah, jangan nanti dibilang sewenang-wenang kita ini. Kalau 1×24 jam enggak cukup, kita kasih 3×24 jam,” kata Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan dalam konferensi pers daring, Kamis (5/8).
Setidaknya, ada dua hal yang diinginkan Moeldoko melalui somasi ini. Pertama, pembuktian ICW mengenai kapan dan di mana dirinya terlibat atau mendapat keuntungan dari peredaran Ivermectin. Kedua, pembuktikan ICW mengenai tuduhan yang menyebut Moeldoko menjalin kerja sama dengan PT Noorpay dalam ekspor beras. ‘’Apabila dalam waktu 3×24 tuduhan itu tak bisa dibuktikan, kami minta ICW meminta maaf dan mencabut pernyataan mereka. Namun, jika itu tidak juga dilakukan, klien kami akan menempuh langkah hokum,’’ tegasnya.
24. LaporCovid-19 menyatakan ada gap atau selisih data kematian Covid-19 antara data pemerintah kabupaten/kota dengan data Kementerian Kesehatan dan gapnya cukup jauh. Berdasarkan hasil rekapitulasi data Covid-19 di kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid19 hingga 23 Juli 2021, jumlah kematian positif Covid-19 di Indonesia mencapai 100.436 jiwa. Sementara, data yang disampaikan Kemenkes sebanyak 80.598 jiwa. Berarti ada selisih sebanyak 19.838 atau atau 24,6 persen.
Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, perbedaan data tersebut karena pemerintah kabupaten/kota tidak melaporkan kematian Covid-19 ke sistem New-all Record (NAR). “Karena kabupaten, kota, tidak langsung melaporkan data tersebut ke sistem NAR. Jadi kalau ada data kematian yang keluar hasil labnya harus langsung dilaporkan,” katanya, kemarin. (HPS)
