Salah satu berita menarik pagi ini adalah soal elektabilitas capres 2024. Menurut hasil survei New Indonesia Research & Consulting, elektabilitas puteri Megawati, Puan Maharani dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum terkerek, masih di bawah anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meskipun baliho keduanya bertebaran di mana-mana.
Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Charles Honoris tanpa tedeng aling-aling mengatakan, Provinsi DKI Jakarta layak turun level PPKM dari yang awalnya PPKM level 4 menjadi level 3. Anak buah Megawati ini menilai angka penularan Corona turun dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit sudah mulai membaik.
Pimpinan KPK mengubah aturan tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK. Lewat aturan baru ini, perjalanan dinas pimpinan maupun pegawai KPK bisa ditanggung oleh penyelenggara. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 yang ditandatangani Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya pada 30 Juli lalu.
Isu menarik lainnya adalah usulan politisi Golkar Robert J Kardinal agar pemerintah menunda atau kalau perlu membatalkan penyelenggaraan PON XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. Anggota Komisi X DPR dari Dapil Papua Barat ini khawatir even olahraga tersebut justru menjadi ajang penularan Covid-19 yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.
Dua peretas situs Sekretariat Kabinet yakni setkab.go.id adalah anak baru gede alias ABG, yakni BS alias ZYY (18 tahun) dan MLA alias Lutfifake (17 tahun). Keduanya ditangkap di Padang, Sumbar, Kamis (5/8). Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua unit laptop, tiga telepon seluler, serta satu unit alat pengisi daya laptop. Berikut isu selengkapnya.
1.Elektabilitas Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum terkerek naik meskipun balihonya dipasang di sejumlah daerah. Elekabilitas keduanya masih kalah dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu berdasarkan survei terbaru New Indonesia Research & Consulting yang dirilis Minggu (8/8). Survei dilakukan pada 21-30 Juli 2021 kepada 1.200 orang responden yang dipilih secara acak. Margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Di tengah perang baliho politisi, elektabilitas Puan Maharani dan Airlangga masih jauh tertinggal, justru AHY yang paling berkibar,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono melalui keterangan tertulis, kemarin. Andreas Nuryono juga menerangkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo justru menempati posisi pertama pada survei yang dilakukannya. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga.
2. Baliho Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mulai bertebaran di sejumlah titik jalan protokol, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain Airlangga, juga terpampang baliho Ketua DPR, Puan Maharani.
Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief mengatakan pihaknya sengaja memasang baliho Airlangga untuk menyosialisasikan Airlangga yang dianggap berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia. “Itu tentunya semangat dari para kader Partai Golkar yang ingin mensosialisasikan simbol kemuliaan partai, yaitu Bapak Ketum yang tentu kerja-kerja beliau sebagai Menko Perekonomian patut kita apresiasi dan sosialisasikan,” kata Zulham, Minggu (8/8).
3. Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Charles Honoris tanpa tedeng aling-aling mengatakan, Provinsi DKI Jakarta layak turun level PPKM dari yang awalnya PPKM level 4 menjadi level 3. Anak buah Megawati ini menilai angka penularan Corona turun dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit sudah mulai membaik.
“Bagi beberapa wilayah seperti DKI Jakarta yang angka penularan dan BOR-nya sudah membaik, PPKM bisa diturunkan levelnya menjadi level 3 atau bahkan level 2. Dengan demikian, berbagai pelonggaran seperti pembukaan kantor, dan pusat perbelanjaan bisa dilakukan secara bertahap,” kata Charles, Minggu (8/8). Menurut Charles, daerah-daerah lain yang masih memiliki kasus tinggi tetap berada di level 4. Charles juga mengingatkan agar daerah yang awalnya level 3 atau 2, bisa naik level 4.
4. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di DKI Jakarta akan berakhir hari ini, Senin (9/8). Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal PPKM. “Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat,” kata Wagub DKI Riza Patria saat ditemui di Mako Cafe, Jakarta Selatan, Minggu (8/8).
“Pemerintah pusat memiliki data fakta dan itungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu. Jadi kami siap saja melaksanakan apapun kebijakannya, dilanjutkan, dikurangi atau dilonggarkan kami akan laksanakan sebaik mungkin,” tutur Riza.
Lantas apakah ada pembahasan soal kemungkinan PPKM di Jakarta turun ke level 3? “Semuanya dibahas setiap saat. Kami rapat dengan pemerintah pusat, dengan Pak Menko, semuanya. Semua kemungkinan dibahas,” jelas Riza. Politisi Gerindra ini meminta agar warga DKI tetap berada di rumah meski sudah lakukan vaksinasi. Riza mengatakan prokes ketat harus tetap diutamakan.
5. Sementara itu, berdasarkan data harian Satgas Penanganan Covid-19, hingga Minggu (8/8), angka kasus positif dan kematian masih tinggi. Meskipun kasus sembuh juga bertambah. Target pemerintah menekan tambahan 10 ribu kasus per hari pun belum tercapai. Sementara itu vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua selama PPKM belum mencapai target 2 juta dosis suntikan per hari yang dicanangkan Presiden Jokowi.
6. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun Level 4 belum bedampak signifikan. Sebab, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi meski angka keterisian tempat tidur sudah menurun.
“Dampaknya sih ada, namun angka kematian masih tinggi, jadi belum berdampak signifikan,” kata Dicky dalam sebuah diskusi, Sabtu (7/8). Dicky menjelaskan, indikator keberhasilan PPKM semestinya bukan menurunkan jumlah kasus baru menjadi di bawah 10.000 per hari, melainkan menurunkan positivity rate. Sebab, angka kasus baru Covid-19 rawan dimanipulasi.
7. Presiden Jokowi mewanti-wanti jajarannya untuk terus waspada dalam menyikapi penyebaran virus corona. Ia menyebut, lonjakan Covid-19 kini terjadi di banyak daerah luar Jawa dan Bali. “Terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali dan selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Presiden menginstruksikan seluruh pimpinan daerah segera menghabiskan vaksin yang ada, suntikkan saja ke masyarakat, tidak usah ditahan-tahan di dinkes, rumah sakit atau Puskesmas. “Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes, rumah sakit, maupun Puskesmas. Perintahkan segera suntikkan. Karena kecepatan ini akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” ujar Jokowi.
8. Pimpinan KPK mengubah aturan tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK. Lewat aturan baru ini, perjalanan dinas pimpinan maupun pegawai KPK bisa ditanggung oleh penyelenggara. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 yang ditandatangani Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya pada 30 Juli lalu.
“Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara,” demikian bunyi Pasal 2A ayat (1) yang dilihat media, Minggu (8/8). Berikutnya pada ayat (2) disebutkan, dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.
9. Mantan Pimpinan KPK, M Busyro Muqoddas mengkritik, terbitnya peraturan pimpinan KPK terbaru yang membolehkan perjalanan dinas dibiayai panitia merupakan bukti upaya pelumpuhan KPK lebih total. “Itu membuktikan proses penyempurnaan pelumpuhan KPK secara lebih total,” kata Busyro melalui sambungan telepon, Minggu (8/8).
Menurut Busyro, sejak periode pimpinan KPK yang pertama hingga keempat, peraturan yang membolehkan perjalanan dinas dibiayai panitia tidak ada. Saat itu, terdapat Peraturan Komisi (Perkom) yang melarang perjalanan dinas dibiayai panitia. Perjalanan dinas akan dibiayai dari keuangan KPK.
Bahkan, pegawai KPK yang diutus juga tidak boleh dijemput dan membayar makan dengan uang dari KPK. “Sampai kepada jamuan makan siang atau makan malam itu juga tidak boleh ditanggung oleh lembaga yang mengundang, baik itu pemerintah maupun swasta,” kata Busyro.
10. Anggota Komisi X DPR dari Dapil Papua Barat, Robert J Kardinal menyarankan, agar pemerintah menunda atau kalau perlu membatalkan penyelenggaraan PON XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. Ia khawatir even olahraga tersebut justru menjadi ajang penularan Covid-19 yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.
‘’Tidak ada jaminan pandemi virus corona akan berhenti pada Oktober mendatang. Karenanya saya mengusulkan agar ditunda. Lebih baik dananya digunakan untuk membangun rumah sakit dan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Papua daripada dipakai untuk kegiatan yang malah membawa bencana,’’ ujar Robert kepada wartawan, Minggu (8/8).
Politisi Golkar ini mengaku sangat khawatir penyelenggaraan PON XX akan melahirkan kluster baru karena digelar di tengah meningginya pandemi corona. Kalau itu terjadi, maka itu hal yang kontradiksi dengan upaya pemerintah mencegah penularan Covid-19 melalui kebijakan PPKM Level 4.
‘’Saya kira pemerintah harus konsisten. Jangan sampai hasil baik yang dicapai melalui kebijakan PPKM, dibuyarkan oleh penyelenggaraan PON XX di Papua. Masa ekonomi nggak bisa bangkit gara-gara PON, kan sayang toh. Makanya saran saya, tunda sajalah. Lagian, even olahraga itu juga nggak bisa jadi sarana hiburan bagi masyarakat, karena nggak boleh nonton,’’ tegasnya.
11. Sebelumnya, Ketua DPP KNPI Bidang Olahraga Sumardi Evulae mendesak Menpora Zainuddin Amali dan Presiden Jokowi agar menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021. Alasannya, karena lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah, tidak terkecuali Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini.
“Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban,” ujar Sumardi, Jumat (23/7) lalu.
12. Sebanyak 34 warga negara asing (WNA) asal China masuk ke Indoensia melalui Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (7/8). Ditjen Imigrasi Kemenkumham memastikan, 34 WNA itu merupakan tenaga kerja asing (TKA) pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) serta sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19. Selain itu, 34 TKA asal China tersebut telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta.
“Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumhm Angga dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8).
13. Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, kasus hibah bodong Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio bisa dipersoalkan di ranah pidana. Sebab, kasus itu memenuhi unsur berita bohong yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana. “Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 15 itu bisa, itu sudah jelas berita bohong,” kata Fickar dalam sebuah diskusi daring, Minggu (8/8).
Fickar menilai, niat keluarga mendiang Akidi Tio menyumbang bantuan penanganan Covid-19 sebenarnya masuk ke ranah perdata. Namun, karena sumbangan yang dimaksud tidak ada atau jauh dari nilai yang dijanjikan dan informasi ihwal sumbangan telah dipublikasikan secara masif, maka hal itu dapat disebut sebagai kebohongan yang memenuhi unsur pidana.
14. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel mengirimkan tim ke Jakarta untuk lakukan pemeriksaan terhadap 5 orang anak almarhum Akidi Tio terkait bantuan Rp 2 triliun. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, pemeriksaan seluruh anak Akidi Tio itu agar kasus hibah Rp 2 triliun tersebut dapat terungkap secara jelas. “Mereka ada tujuh saudara. Satu meninggal. Ada lima di Jakarta dan satu atas nama Heriyanti di Palembang. Tim sudah dikirim ke Jakarta untuk memeriksa keluarga Heriyanti yang lain,” kata Supriadi.
15. Dua peretas situs Sekretariat Kabinet yakni setkab.go.id adalah anak baru gede alias ABG, yakni BS alias ZYY berusia 18 tahun dan MLA alias Lutfifake berusia 17 tahun. Keduanya ditangkap di Padang, Sumbar, Kamis (5/8). Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua unit laptop, tiga telepon seluler, serta satu unit alat pengisi daya laptop.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan, kedua ABG tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo Pasal 33.
16. Kemensos RI melakukan berbagai upaya terkait perlindungan anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dihimpun Kemensos melalui per 20 Juli 2021, ada 11.045 anak menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu. Dari data yang sama, tercatat 350.000 anak terpapar Covid-19 dan 777 diantaranya meninggal dunia.
“Sejauh ini data akurat by name by adress terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh tim kami di lapangan,” kata Mensos Tri Rismaharini. Menurut Risma, perlu dilakukan respons cepat terhadap anak-anak yang kehilangan kedua orangtua di tengah wabah pandemi ini.
17. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, stok beras bantuan sosial di Pandeglang, Banten yang mirip gumpalan batu telah ditarik dan diganti dengan beras baru yang layak konsumsi. Hal itu disampaikannya setelah mendapat laporan dari pihak PT Pos Indonesia dan Perum Bulog saat lakukan sidak di Kantor Pos Pandeglang dan tempat penggilingan gabah di Pandeglang. “Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Berasnya sudah diganti, sudag ditarik dari keluarga penerima manfaat, bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya,” tegas Muhadjir.
18. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk mengonfirmasi soal ketiadaan nama buronan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dalam situs resmi Interpol. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Interpol hanya akan memajang nama-nama buronan atas permintaan negara lain dalam kasus kejahatan.
“Jadi, KPK sudah berkoordinasi dan bertanya terkait ini, bagaimana kemudian tidak ada di sana [situs Interpol]. Memang di website tersebut ada beberapa buronan internasional yang tercantum. Itu adalah permintaan dari negara lain. Jadi, kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan dalam Interpol NCB Indonesia,” kata Ali kepada wartawan, Minggu (8/8).
19. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra, mengingatkan pemerintah agar tidak melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir Senin (9/8). Menurutnya, kasus penularan Covid-19 yang melandai saat ini masih sangat rentan, sebab diikuti dengan positivity rate serta kematian yang tinggi. “Pelonggaran tidak bisa secara terbuka dan signifikan,” ujar Hermawan, Minggu (8/8).
20. Pj Ketua Umum PB HMI, Abdul Muis Amiruddin sempat hilang selama dua hari, namun saat ini, Muis sudah berada di rumah. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Fauzi Marasabessy lewat pesan singkat, Minggu (8/8) kemarin. “Saat ini, Ketua Umum kami sudah ada di rumah,” katanya. Sayangnya Fauzi belum membeberkan soal kronologi hilangnya Muis selama dua hari tersebut.
21. Mensos Tri Rismaharini menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Polres Malang mengungkap korupsi dana bansos. Pada Minggu (8/8) kemarin, Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping. “Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini,” kata Risma.
Menurut Risma, langkah tegas tersebut sekaligus menjadi pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main dalam penyaluran bansos, terlebih pendamping. “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” ujar Risma.
22. Akun twitter elite Partai Demokrat Rachland Nashidik diretas dan diganti nama orang lain. Rachland mengaku hingga saat ini tidak bisa menggunakan akunnya itu. “Hari ini 8 Agustus twitter saya dibajak, akun saya itu sekarang berganti nama dengan nama asing, nama orang lain, nama yang tidak saya kenal, mungkin nama fiktif. Dan yang pasti saya tidak bisa lagi menggunakannya,” kata Rachland Nashidik kepada wartawan, Minggu (8/8) malam.
Rachland mengaku tidak mengetahui pihak yang meretas akun Twitter-nya. Tetapi ia meyakini peretas akunnya adalah pihak yang tak suka kepada cuitannya yang kerap kali mengkritik pemerintah. “Saya tidak tahu siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anti demokrasi ini. Yang pasti kemungkinan besar pasti dia tidak suka dengan isi dari tweet-tweet saya yang memang kerap melancarkan kritik terhadap pemerintah Presiden Jokowi khususnya dalam penanganan COVID-19 yang memakan begitu banyak jiwa,” kata dia.
Informasi diretasnya akun twitter Rachland Nashidik diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief lewat akun Twitter resminya. Andi Arief menyebut akun Rachland ‘dicuri’. “Hallo @TwitterID mohon perhatiannya, akun Rachland Nashidik @rachlannashidik baru saja dicuri dan di rename,” cuit Andi Arief, Minggu (8/8) malam. (HPS)
