JAKARTA REPORTER.ID -, Ketua DPR RI Puan Maharani bersama beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan berkomitmen jika DPR akan bersama-sama pemerintah untuk bahu membahu dalam menangani pandemi Covid-19.
“DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam bertindak cepat untuk mengatasi pandemi dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,” kata Puan di Istana Negara Jakarta, Jumat (27/8/2021).
Pemerintah kata Puan, agar terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan pandemi, yang diperlihatkan melalui kebijakan yang solid, implementasi yang bersinergi, dan adanya holding statement yang sama.
Dalam pertemuan itu lanjut Puan, Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19, termasuk program vaksinasi nasional di mana Indonesia saat ini berada dalam peringkat ke-7 negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.
“Semangat gotong royong dalam menghadapi Covid-19 sangat dibutuhkan. DPR akan terus membantu penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah demi penyelamatan rakyat. Saatnya semua elemen bangsa bersatu melawan musuh bersama ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya soliditas di masa pandemi Covid-19. Puan juga meminta agar jajaran pemerintah satu suara dalam menerapkan kebijakan. “Teknis di lapangan memang terkadang dinamis, namun segala kekurangan bisa diperbaiki. Saya pribadi optimistis Indonesia bisa melewati badai ini jika semua elemen bangsa bersatu dan mau memikul beban bersama-sama,” tambah Puan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan PPKM dinilai berhasil menekan lonjakan kasus Covid-19.
Menanggapi hal itu, Puan meminta pemerintah untuk membuat desain kuat penanganan Covid-19 pada Rancangan APBN 2022. Hal itu penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus Covid-19.
“Dan Kementerian/Lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan,” jelas Puan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan tetap berjalan. Namun masih menunggu waktu yang tepat. Dan, DPR bisa menerima langkah tersebut.
Hanya saja, agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang. “Serta perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI,” pungkas mantan Menko PMK itu.
