Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai, pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai pemerintah tanpa kontrol oleh lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat pendidikan. Ia menyebut, pembubaran ini merupakan blunder dan kemunduran bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, memiliki peran penting dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai ‘tiket’ untuk memuluskan jabatannya.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah lakukan investigasi internal terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawainya. KPI membebastugaskan korban dan terduga pelaku pelecehan seksual dari pekerjaan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam tahun 2050. Pertama, pembangunan tanggul pantai yang mulai dibangun di pesisir utara Jakarta.
Isu menarik lainnya adalah soal pengadaan multivitamin di DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar akhirnya membatalkan pengadaan multivitamin yang nilainya mencapai Rp 2 miliar. Pembatalan ini dilakukan setelah muncul protes bahwa multivitamin yang dianggarkan dalam APBD 2021 itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR. Berikut isu selengkapnya.
1. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra angkat bicara soal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Azyumardi menilai, pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai pemerintah tanpa kontrol oleh lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat pendidikan. Ia menyebut, pembubaran ini merupakan blunder dan kemunduran pendidikan di Indonesia.
‘’Pembubaran ini mencerminkan semakin menguatnya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional. Sebab, BSNP memiliki banyak anggota yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Pembubaran BSNP adalah blunder dan setback bagi pendidikan bangsa,” tegas Azyumardi Azra, kemarin.
2. Pemerhati pendidikan Doni Koesoma menilai, langkah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim membubarkan BSNP bertentangan dengan amanat dari UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Peraturan yang mengadakan badan standardisasi berada di bawah Kemendikbud Ristek bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas ini,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).
3. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni menilai, pembubaran BSNP menunjukkan wajah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang sebenarnya. Menurut dia, pembubaran itu menunjukkan Nadiem tidak paham bahwa penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi banyak pihak. “Bukannya menguatkan, Nadiem Makarim malah merebut hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya, Kamis (2/9).
Zamroni menyadari, pembubaran BSNP telah menimbulkan reaksi sejumlah kalangan. Hal itu, karena pembubaran BSNP dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas. “Dalam pasal 35 UU Sisdiknas, pemerintah jelas-jelas diberi amanat untuk mengembangkan standar nasional pendidikan serta melakukan pemantauan dan pelaporan,” ujarnya.
4. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, memiliki peran penting dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai ‘tiket’ untuk memuluskan jabatannya.
Tanda tangan Hasan, kata Alex, sebagai representasi dari istrinya, Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati Probolinggo. “Ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang,” kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan. Harga ‘tiket’ yang dipatok untuk jadi kepala desa di Probolinggo yakni Rp 20 juta plus memberikan upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.
5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memeriksa tujuh pegawainya terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Sebelumnya MS menulis surat terbuka terkait kejadian yang menimpanya. Dalam surat terbuka itu, ia menuliskan nama delapan orang terduga pelaku yang kerap melakukan perundungan dan pelecehan seksual terhadapnya.
“Kami membentuk tim investigasi untuk klarifikasi pada para pihak yang ditulis saudara MSA. Kami sudah panggil 7 dari 8 orang yang menjadi terduga pelaku,” kata Komisioner KPI Nuning Rodiyah dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Kamis (2/9).
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah lakukan investigasi internal terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawainya. KPI membebastugaskan korban dan terduga pelaku pelecehan seksual dari pekerjaan. “Iya betul sedang dilakukan investigasi. Pihak kepolisian juga telah mulai merespons,” kata Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo kepada wartawan, Kamis (2/9) malam.
Dibebastugaskannya korban dan terduga pelaku diberlakukan sejak kemarin. Langkah itu diambil untuk mempermudah proses hukum yang dijalani korban dan terduga pelaku pelecehan. “Sejak hari ini (kemarin, red) korban dan terduga diberikan pembebasan tugas agar bisa menjalani proses di dalam dan di luar,” ujar Mulyo. Jika terduga pelaku pelecehan terbukti bersalah, ujarnya, maka sanksi sudah siap diberikan.
7. Komnas HAM akan lakukan penyelidikan kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI berinisial MS. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, sebenarnya penyelidikan dengan meminta keterangan korban dijadwalkan Kamis (2/9) kemarin, tetapi korban tidak datang. Sebagai gantinya MS akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (3/9) hari ini. “Sampai saat ini kami mengutamakan atau mempriortiaskan keterangan pada korban lebih dahulu,” kata Beka.
8. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bakal menyelidiki kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi berjanji segera menurunkan tim. “Saya baru dapat informasi tadi pagi. Dittipidum akan turunkan tim untuk menyelidiki kasus ini,” kata Andi, Kamis (2/9).
9. Komnas HAM memastikan, proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami MS terus berjalan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta tidak ada pembiaran dari aparat penegak hukum terkait kasus tersebut. “Kepolisian akan menangani kasus ini. Komnas HAM akan memastikan supaya proses hukumnya berjalan,” terangnya, kemarin.
Beka menyebut Komnas HAM sudah mengindikasi adanya tindakan pidana dalam ksus perundungan dan kekerasan seksual yang dialami MS. Saat ini pihaknya sedang mendalami sikap dan kebijakan dari KPI dan kepolisian terkait perkara tersebut. “Karena sudah bertahun-tahun terjadi tetapi tidak ada tindakan atau penanganan yang berarti,” kata dia.
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam tahun 2050. Pertama, pembangunan tanggul pantai yang mulai dibangun di pesisir utara Jakarta. “Kebijakan pencegahan kami yang mungkin bisa dikembangkan ke depan, satu pembangunan tanggul pantai,” kata Yusmada, Kamis (2/9). Pembangunan tanggul di pesisir utara Jakarta merupakan salah satu kegiatan strategis daerah DKI Jakarta yang menjadi prioritas.
Kedua, pembangunan sistem polder. Sistem ini memungkinkan air dipompa keluar kembali ke laut meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut. “Ketiga sistem monitoring land subsidence (pemantauan penurunan permukaan tanah) dalam rangka pengambilan keputusan untuk strategi mitigasi dan pengembangan wilayah pesisir bekerjasama dengan ahli dan akademisi,” ujar Yuzmada.
11. Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan mantan pengacara terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, Frederich Yunadi ditolak Mahkamah Agung. Penolakan itu dilakukan majelis hakim PK yaitu Eddy Army, Ansori dan Suhadi pada Rabu (1/9). “Amar putusan: Tolak,” demikian tertulis dalam laman MA pada Kamis (2/9). Seperti diketahui, PK diajukan oleh Frederich Yunadi pada 18 Juni 2021 dengan nomor 294 PK/Pid.Sus/2021.
Adapun putusan kasasi MA dijatuhkan pada 23 Maret 2019 lalu. MA memutuskan memperberat hukuman terhadap Frederich Yunadi menjadi 7,5 tahun berikut denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Maka dengan penolakan ini, hukuman penjara yang diberikan pada Frederich Yunadi sama seperti putusan kasasi MA.
12. Mural di Jalan Kebagusan Raya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menyindir wacana Jokow akan maju yang ketiga kalinya menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Pantauan di lapangan menunjukkan sosok Jokowi berbaju hitam bertuliskan “IIT”. Jokowi digambarkan sedang tersenyum dan mengacungkan jempol. Di dekat kepala Jokowi juga ada tulisan seolah-olah sedang mengatakan, “Okelah 3 Periode HEHEHE…” Dalam mural tersebut, digambarkan sebuah tulisan bertagar #IndonesiaWajibOK. “Nggak oke…? BORGOL”,” lanjut si penggambar mural.
13. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat. Ia mewanti-wanti pemerintah agar pemerataan vaksinasi Covid-19 dapat tercapai. Puan juga meminta peran serta seluruh elemen masyarakat mendukung program vaksinasi.
Ketua DPP PDI-P itu menyoroti semangat gotong royong di sentra vaksin yang akan melayani 7.500 peserta vaksinasi selama tiga hari itu. Para peserta vaksinasi di antaranya para nelayan, anak-anak, tunawisma dan difabel.
“Kita perlu bergotong royong untuk memastikan bahwa jangan sampai ada kesenjangan vaksinasi. Kita tidak bisa sehat sendiri, lingkungan kita juga harus sehat,” kata Puan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/9).
14. Sekjen DPR Indra Iskandar akhirnya membatalkan pengadaan multivitamin yang nilainya mencapai Rp 2 miliar. Pembatalan ini dilakukan setelah muncul protes bahwa multivitamin yang dianggarkan dalam APBD 2021 itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR RI.
Indra mengakui pihaknya melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat. Kemudian didapatkan pemenang dengan angka Rp 1,7 miliar. “Namun setelah mendengarkan masukan dari publik, maka pada Kamis pagi saya putuskan untuk dibatalkan,” kata Indra, Kamis (2/9).
Ia menjelaskan, pengadaan multivitamin tersebut rencananya akan diberikan kepada para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR, dengan rincian : 1.308 aparatur sipil negara (ASN), 1.486 petugas pengamanan dalam, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, dan 718 petugas kebersihan taman.
Seperti diketahui, Setjen DPR awalnya memang mengajukan pengadaan multivitamin senilai Rp 2,09 miliar pada APBN 2021. Pengadaan itu tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR dan tertulis satuan kerja yang melakukan pengadaan, yakni Sekretariat Jenderal DPR. Hal tersebut terlihat dalam laman lpse.dpr.go.id dengan nilai nominal sebesar Rp 2.096.080.000.
15. Politisi PDIP, TB Hasanuddin meminta Setjen DPR mengklarifikasi soal pengadaan multivitamin dengan anggaran yang cukup fantastis itu. Karena ia tidak pernah mendengar informasi mengenai hal itu. “Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI. Apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp. 2 miliar,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (2/9).
TB Hasanuddin mengatakan, DPR selama ini tidak pernah mendapatkan suplai vitamin dari negara. Sebab, kebutuhan itu merupakan kebutuhan pribadi yang bisa dibeli dengan anggaran pribadi.
16. Mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) Kota Solo Hasta Gunawan mengaku pernah diperas oknum yang diduga dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng di Semarang pada 2013 lalu. Komisi Kejaksaan meminta Hasta melaporkan kasus itu secara resmi.
“Untuk dapat menindaklanjuti informasi ini maka sangat baik kalau yang bersangkutan melaporkan secara resmi apa yang dialaminya kepada Komisi Kejaksaan,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (2/9).
Barita mengatakan pihaknya memerlukan data dan keterangan dari Hasta, untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan. “Kami memerlukan data, keterangan dan informasi yang sangat penting untuk menindaklanjuti informasi ini,” tuturnya.
17. Sebelumnya mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) Kota Solo Hasta Gunawan mengungkapkan curahan hatinya pernah diperas oknum yang diduga dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 2013 lalu, saat dia menjadi saksi dugaan korupsi pengadaan tanah di Mojosongo.
Pengalaman itu dituliskan oleh Hasta Gunawan melalui akun Facebook pribadinya dua hari yang lalu. Saking panjangnya curahan hatinya, Hasta sampai memberikan judul di setiap bagian tulisannya yakni Unforgetable story (bagian 1-4).
“dipanggil jaksa tindak pidana korupsi (tipikor) di kejakti Semarang merupakan mimpi buruk sepanjang pengabdianku, thn 2013 ketika saya menjabat Ka DKP….dipanggil sbgai saksi atas dugaan korupsi thn 2012 di Badan pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan perempuan perlundungan anak dan Keluarga berencana( Bapermas pp pa dan kb),” demikian salah satu kutipan dalam postingan Hasta itu.
18. Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (2/9). Dengan peresmian ini, maka bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 itu siap difungsikan. “Bendungan ini menelan biaya Rp 1,78 triliun dan memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dengan luas genangan 800 hektare,” kata Jokowi. Ia menjelaskan, Bendungan Way Sekampung punya banyak fungsi, yakni untuk irigasi, air baku, untuk pembangkit listrik serta pengendalian banjir.
19. Penyidik KPK menggeledah beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis (2/9). Penggeledan itu terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, salah satu tempat yang digeledah yakni rumah dinas jabatan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. “Saat ini tim masih berada di lapangan dan sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang terkait dengan perkara ini. Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud, nantinya akan segera kami sampaikan kembali,” ujarnya.
20. Perwakilan pegawai KPK nonaktif mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke aparat penegak hukum setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. Adapun perwakilan pegawai tersebut terdiri dari penyidik nonaktif Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko.
Menurut Novel, laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan Lili secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga mendesak Dewas KPK segera melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke polisi. Pasalnya, Lili terbukti berkomunikasi dengan pihak yang kasusnya tengah ditangani KPK yakni Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial. Menurut Kurnia, polisi perlu menelusuri dugaan tindak pidana berupa konflik kepentingan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Lili dan M. Syahrial yang tengah menjalani proses hukum di KPK. “Dewan pengawas KPK harus segara melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian,” kata Kurnia dalam diskusi daring bertajuk “Putusan Dewas KPK Cederai Keadilan Publik” di Jakarta, Rabu (1/9).
21. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani.
Adapun 16 orang tersebut terdiri dari 10 orang pegawai negeri sipil (PNS) DJP yakni, Yudi Sutiana Gardayudia, Paryan, Indra Ahmad Wijaya dan Arif Wibowo. Kemudian, Andri Puspo Heriyanto, Budiyanta, Putu Eka Dibia Putra, Prasetya Adi Siswanto, Ilham Zahroni dan Musliman. Selain itu, KPK juga memeriksa enam orang dari pihak swasta yaitu Wahyu Santoso, Agus Susetyo, A Sunardi R, Ester Sutrisna, Naufal Binnur dan bagian keuangan Clipan Finance. (HPS)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai, pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai pemerintah tanpa kontrol oleh lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat pendidikan. Ia menyebut, pembubaran ini merupakan blunder dan kemunduran bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, memiliki peran penting dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai ‘tiket’ untuk memuluskan jabatannya.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah lakukan investigasi internal terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawainya. KPI membebastugaskan korban dan terduga pelaku pelecehan seksual dari pekerjaan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam tahun 2050. Pertama, pembangunan tanggul pantai yang mulai dibangun di pesisir utara Jakarta.
Isu menarik lainnya adalah soal pengadaan multivitamin di DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar akhirnya membatalkan pengadaan multivitamin yang nilainya mencapai Rp 2 miliar. Pembatalan ini dilakukan setelah muncul protes bahwa multivitamin yang dianggarkan dalam APBD 2021 itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR. Berikut isu selengkapnya.
1.Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra angkat bicara soal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Azyumardi menilai, pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai pemerintah tanpa kontrol oleh lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat pendidikan. Ia menyebut, pembubaran ini merupakan blunder dan kemunduran pendidikan di Indonesia.
‘’Pembubaran ini mencerminkan semakin menguatnya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional. Sebab, BSNP memiliki banyak anggota yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Pembubaran BSNP adalah blunder dan setback bagi pendidikan bangsa,” tegas Azyumardi Azra, kemarin.
2. Pemerhati pendidikan Doni Koesoma menilai, langkah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim membubarkan BSNP bertentangan dengan amanat dari UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Peraturan yang mengadakan badan standardisasi berada di bawah Kemendikbud Ristek bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas ini,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).
3. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni menilai, pembubaran BSNP menunjukkan wajah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang sebenarnya. Menurut dia, pembubaran itu menunjukkan Nadiem tidak paham bahwa penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi banyak pihak. “Bukannya menguatkan, Nadiem Makarim malah merebut hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya, Kamis (2/9).
Zamroni menyadari, pembubaran BSNP telah menimbulkan reaksi sejumlah kalangan. Hal itu, karena pembubaran BSNP dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas. “Dalam pasal 35 UU Sisdiknas, pemerintah jelas-jelas diberi amanat untuk mengembangkan standar nasional pendidikan serta melakukan pemantauan dan pelaporan,” ujarnya.
4. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, memiliki peran penting dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai ‘tiket’ untuk memuluskan jabatannya.
Tanda tangan Hasan, kata Alex, sebagai representasi dari istrinya, Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati Probolinggo. “Ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang,” kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan. Harga ‘tiket’ yang dipatok untuk jadi kepala desa di Probolinggo yakni Rp 20 juta plus memberikan upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.
5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memeriksa tujuh pegawainya terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Sebelumnya MS menulis surat terbuka terkait kejadian yang menimpanya. Dalam surat terbuka itu, ia menuliskan nama delapan orang terduga pelaku yang kerap melakukan perundungan dan pelecehan seksual terhadapnya.
“Kami membentuk tim investigasi untuk klarifikasi pada para pihak yang ditulis saudara MSA. Kami sudah panggil 7 dari 8 orang yang menjadi terduga pelaku,” kata Komisioner KPI Nuning Rodiyah dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Kamis (2/9).
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah lakukan investigasi internal terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawainya. KPI membebastugaskan korban dan terduga pelaku pelecehan seksual dari pekerjaan. “Iya betul sedang dilakukan investigasi. Pihak kepolisian juga telah mulai merespons,” kata Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo kepada wartawan, Kamis (2/9) malam.
Dibebastugaskannya korban dan terduga pelaku diberlakukan sejak kemarin. Langkah itu diambil untuk mempermudah proses hukum yang dijalani korban dan terduga pelaku pelecehan. “Sejak hari ini (kemarin, red) korban dan terduga diberikan pembebasan tugas agar bisa menjalani proses di dalam dan di luar,” ujar Mulyo. Jika terduga pelaku pelecehan terbukti bersalah, ujarnya, maka sanksi sudah siap diberikan.
7. Komnas HAM akan lakukan penyelidikan kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI berinisial MS. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, sebenarnya penyelidikan dengan meminta keterangan korban dijadwalkan Kamis (2/9) kemarin, tetapi korban tidak datang. Sebagai gantinya MS akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (3/9) hari ini. “Sampai saat ini kami mengutamakan atau mempriortiaskan keterangan pada korban lebih dahulu,” kata Beka.
8. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bakal menyelidiki kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi berjanji segera menurunkan tim. “Saya baru dapat informasi tadi pagi. Dittipidum akan turunkan tim untuk menyelidiki kasus ini,” kata Andi, Kamis (2/9).
9. Komnas HAM memastikan, proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami MS terus berjalan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta tidak ada pembiaran dari aparat penegak hukum terkait kasus tersebut. “Kepolisian akan menangani kasus ini. Komnas HAM akan memastikan supaya proses hukumnya berjalan,” terangnya, kemarin.
Beka menyebut Komnas HAM sudah mengindikasi adanya tindakan pidana dalam ksus perundungan dan kekerasan seksual yang dialami MS. Saat ini pihaknya sedang mendalami sikap dan kebijakan dari KPI dan kepolisian terkait perkara tersebut. “Karena sudah bertahun-tahun terjadi tetapi tidak ada tindakan atau penanganan yang berarti,” kata dia.
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam tahun 2050. Pertama, pembangunan tanggul pantai yang mulai dibangun di pesisir utara Jakarta. “Kebijakan pencegahan kami yang mungkin bisa dikembangkan ke depan, satu pembangunan tanggul pantai,” kata Yusmada, Kamis (2/9). Pembangunan tanggul di pesisir utara Jakarta merupakan salah satu kegiatan strategis daerah DKI Jakarta yang menjadi prioritas.
Kedua, pembangunan sistem polder. Sistem ini memungkinkan air dipompa keluar kembali ke laut meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut. “Ketiga sistem monitoring land subsidence (pemantauan penurunan permukaan tanah) dalam rangka pengambilan keputusan untuk strategi mitigasi dan pengembangan wilayah pesisir bekerjasama dengan ahli dan akademisi,” ujar Yuzmada.
11. Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan mantan pengacara terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, Frederich Yunadi ditolak Mahkamah Agung. Penolakan itu dilakukan majelis hakim PK yaitu Eddy Army, Ansori dan Suhadi pada Rabu (1/9). “Amar putusan: Tolak,” demikian tertulis dalam laman MA pada Kamis (2/9). Seperti diketahui, PK diajukan oleh Frederich Yunadi pada 18 Juni 2021 dengan nomor 294 PK/Pid.Sus/2021.
Adapun putusan kasasi MA dijatuhkan pada 23 Maret 2019 lalu. MA memutuskan memperberat hukuman terhadap Frederich Yunadi menjadi 7,5 tahun berikut denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Maka dengan penolakan ini, hukuman penjara yang diberikan pada Frederich Yunadi sama seperti putusan kasasi MA.
12. Mural di Jalan Kebagusan Raya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menyindir wacana Jokow akan maju yang ketiga kalinya menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Pantauan di lapangan menunjukkan sosok Jokowi berbaju hitam bertuliskan “IIT”. Jokowi digambarkan sedang tersenyum dan mengacungkan jempol. Di dekat kepala Jokowi juga ada tulisan seolah-olah sedang mengatakan, “Okelah 3 Periode HEHEHE…” Dalam mural tersebut, digambarkan sebuah tulisan bertagar #IndonesiaWajibOK. “Nggak oke…? BORGOL”,” lanjut si penggambar mural.
13. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat. Ia mewanti-wanti pemerintah agar pemerataan vaksinasi Covid-19 dapat tercapai. Puan juga meminta peran serta seluruh elemen masyarakat mendukung program vaksinasi.
Ketua DPP PDI-P itu menyoroti semangat gotong royong di sentra vaksin yang akan melayani 7.500 peserta vaksinasi selama tiga hari itu. Para peserta vaksinasi di antaranya para nelayan, anak-anak, tunawisma dan difabel.
“Kita perlu bergotong royong untuk memastikan bahwa jangan sampai ada kesenjangan vaksinasi. Kita tidak bisa sehat sendiri, lingkungan kita juga harus sehat,” kata Puan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/9).
14. Sekjen DPR Indra Iskandar akhirnya membatalkan pengadaan multivitamin yang nilainya mencapai Rp 2 miliar. Pembatalan ini dilakukan setelah muncul protes bahwa multivitamin yang dianggarkan dalam APBD 2021 itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR RI.
Indra mengakui pihaknya melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat. Kemudian didapatkan pemenang dengan angka Rp 1,7 miliar. “Namun setelah mendengarkan masukan dari publik, maka pada Kamis pagi saya putuskan untuk dibatalkan,” kata Indra, Kamis (2/9).
Ia menjelaskan, pengadaan multivitamin tersebut rencananya akan diberikan kepada para pegawai dan staf di lingkungan Setjen DPR, dengan rincian : 1.308 aparatur sipil negara (ASN), 1.486 petugas pengamanan dalam, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, dan 718 petugas kebersihan taman.
Seperti diketahui, Setjen DPR awalnya memang mengajukan pengadaan multivitamin senilai Rp 2,09 miliar pada APBN 2021. Pengadaan itu tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR dan tertulis satuan kerja yang melakukan pengadaan, yakni Sekretariat Jenderal DPR. Hal tersebut terlihat dalam laman lpse.dpr.go.id dengan nilai nominal sebesar Rp 2.096.080.000.
15. Politisi PDIP, TB Hasanuddin meminta Setjen DPR mengklarifikasi soal pengadaan multivitamin dengan anggaran yang cukup fantastis itu. Karena ia tidak pernah mendengar informasi mengenai hal itu. “Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI. Apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp. 2 miliar,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (2/9).
TB Hasanuddin mengatakan, DPR selama ini tidak pernah mendapatkan suplai vitamin dari negara. Sebab, kebutuhan itu merupakan kebutuhan pribadi yang bisa dibeli dengan anggaran pribadi.
16. Mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) Kota Solo Hasta Gunawan mengaku pernah diperas oknum yang diduga dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng di Semarang pada 2013 lalu. Komisi Kejaksaan meminta Hasta melaporkan kasus itu secara resmi.
“Untuk dapat menindaklanjuti informasi ini maka sangat baik kalau yang bersangkutan melaporkan secara resmi apa yang dialaminya kepada Komisi Kejaksaan,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (2/9).
Barita mengatakan pihaknya memerlukan data dan keterangan dari Hasta, untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan. “Kami memerlukan data, keterangan dan informasi yang sangat penting untuk menindaklanjuti informasi ini,” tuturnya.
17. Sebelumnya mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) Kota Solo Hasta Gunawan mengungkapkan curahan hatinya pernah diperas oknum yang diduga dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 2013 lalu, saat dia menjadi saksi dugaan korupsi pengadaan tanah di Mojosongo.
Pengalaman itu dituliskan oleh Hasta Gunawan melalui akun Facebook pribadinya dua hari yang lalu. Saking panjangnya curahan hatinya, Hasta sampai memberikan judul di setiap bagian tulisannya yakni Unforgetable story (bagian 1-4).
“dipanggil jaksa tindak pidana korupsi (tipikor) di kejakti Semarang merupakan mimpi buruk sepanjang pengabdianku, thn 2013 ketika saya menjabat Ka DKP….dipanggil sbgai saksi atas dugaan korupsi thn 2012 di Badan pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan perempuan perlundungan anak dan Keluarga berencana( Bapermas pp pa dan kb),” demikian salah satu kutipan dalam postingan Hasta itu.
18. Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (2/9). Dengan peresmian ini, maka bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 itu siap difungsikan. “Bendungan ini menelan biaya Rp 1,78 triliun dan memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dengan luas genangan 800 hektare,” kata Jokowi. Ia menjelaskan, Bendungan Way Sekampung punya banyak fungsi, yakni untuk irigasi, air baku, untuk pembangkit listrik serta pengendalian banjir.
19. Penyidik KPK menggeledah beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis (2/9). Penggeledan itu terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, salah satu tempat yang digeledah yakni rumah dinas jabatan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. “Saat ini tim masih berada di lapangan dan sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang terkait dengan perkara ini. Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud, nantinya akan segera kami sampaikan kembali,” ujarnya.
20. Perwakilan pegawai KPK nonaktif mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke aparat penegak hukum setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. Adapun perwakilan pegawai tersebut terdiri dari penyidik nonaktif Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko.
Menurut Novel, laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan Lili secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga mendesak Dewas KPK segera melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke polisi. Pasalnya, Lili terbukti berkomunikasi dengan pihak yang kasusnya tengah ditangani KPK yakni Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial. Menurut Kurnia, polisi perlu menelusuri dugaan tindak pidana berupa konflik kepentingan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Lili dan M. Syahrial yang tengah menjalani proses hukum di KPK. “Dewan pengawas KPK harus segara melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian,” kata Kurnia dalam diskusi daring bertajuk “Putusan Dewas KPK Cederai Keadilan Publik” di Jakarta, Rabu (1/9).
21. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani.
Adapun 16 orang tersebut terdiri dari 10 orang pegawai negeri sipil (PNS) DJP yakni, Yudi Sutiana Gardayudia, Paryan, Indra Ahmad Wijaya dan Arif Wibowo. Kemudian, Andri Puspo Heriyanto, Budiyanta, Putu Eka Dibia Putra, Prasetya Adi Siswanto, Ilham Zahroni dan Musliman. Selain itu, KPK juga memeriksa enam orang dari pihak swasta yaitu Wahyu Santoso, Agus Susetyo, A Sunardi R, Ester Sutrisna, Naufal Binnur dan bagian keuangan Clipan Finance. (HPS)
