Isu menarik pagi ini adalah soal harta kekayaan pejabat negara bertambah Rp 1 miliar selama pandemi Corona sebagaimana diungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, sementara honor guru madrasah di Pandeglang, Banten hanya Rp 50 ribu per bulan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, sebanyak 239 Anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, banyak anggota DPR yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara karena terhambat oleh kebijakan work form home (WFH).
Lapas Kelas I Kota Tangerang, Banten, terbakar, Rabu (8/9) dini hari. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka. Namun, belum ada laporan terperinci tentang korban tewas dan luka tersebut. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 01.50 WIB.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak euforia menanggapi turunnya kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Ma’ruf meminta masyarakat tetap waspada meski kasus positif Covid-19 harian beserta angka kematian terus mengalami penurunan, sedangkan angka kesembuhan juga terus meningkat.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua membuktikan negara hadir di Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikannya saat membahas persiapan pelaksaanan PON XX dan Peparnas bersama sejumlah tokoh Papua dan pejabat Kemenpora secara virtual, Selasa (7/9). Berikut isu selengkapnya.
1. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan antara lain menyebut, berdasarkan hasil analisa tim monitoring KPK, mayoritas pejabat negara hartanya bertambah sekitar Rp 1 miliar selama pandemi. Pertambahan harta kekayaan Rp1 miliar itu terdapat di pejabat kementerian dan DPR.
“Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat kenaikan terjadi, tapi penurunan terjadi dengan statistik seperti ini rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat Kementerian, DPR meningkat juga dan seterusnya,” kata Pahala dalam webinar, Selasa (7/9).
Juga disebutkan, 95 persen penyelenggara negara tak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan baik dan benar. Menurut dia, mereka melaporkan hartanya tidak akurat. “Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi, ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum,” ujar Pahala Nainggolan.
Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi. Dikatakan, salah satu cara yang dilakukan pihaknya yakni menelusuri setiap harta kekayaan penyelenggara negara dengan mengggandeng pihak terkait, salah satunya bank. KPK akan memastikan setiap aliran dana keluar dan masuk para penyelenggara negara.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik pejabat negara yang diungkap KPK bikin heboh. Sebab, ada pejabat negara yang disebut KPK memiliki harta kekayaan senilai Rp 8 triliun. “Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara kementerian/lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp 1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp 1,7 triliun minus, pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp 8 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9).
Berdasarkan penelusuran dari situs LHKPN KPK, Selasa (7/9) menyebutkan, pejabat negara yang memiliki harta Rp 8 triliun adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tahir. Pejabat negara ini tercatat menyetorkan LHKPN pada 31 Maret 2021. Harta tersebut merupakan harta pada 2020.
3. Berikut daftar pejabat negara yang terkaya berdasarkan penelusuran dari situs LHKPN KPK, Rabu (8/9). Pejabat negara terkaya adalah anggota Wantimpres Tahir, ia memiliki harta Rp 8 triliun. Disusul Menparekraf Sandiaga Uno yang memiliki harta Rp 3,8 triliun, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan kekayaan Rp 2,4 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir total harta kekayaannya Rp 2,3 triliun. Menhan, Prabowo Subianto total kekayaanya Rp 2,02 triliun. Kepala Bagian Sekda Pemkab Rokan Hulu, Umzakirman total harta kekayaannya Rp 1.8 triliun. Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang, Nurhali total harta kekayaannya Rp 1,6 triliun.
Wakil Direktur Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid total harta kekayaannya senilai Rp 1,5 triliun, Anggota Wantimpres, Muhamad Mardiono total harta kekayaanya Rp 1,2 triliun. Wakil Camat Sekretariat Kota Jaksel, Jan Hider Oslannd P total harta kekayaannya senilai Rp 958,60 miliar.
4. Seorang guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) di Pandeglang, Banten hanya menerima upah Rp 50 ribu per bulan dari hasil KBM di sekolah. Muhammadiyah meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan betul kesejahteraan guru madrasah. “Pemerintah kurang memperhatikan, masyarakat sekitar harus memperhatikan, walau mereka ikhlas tapi kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad ketika dihubungi, Selasa (7/9). Dadang menyebut harus ada batas minimal gaji agar kesejahteraan guru madrasah tetap terjamin. Batas minimal itu bisa disejajarkan dengan upah minimum regional (UMR).
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang angkat bicara terkait polemik guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) yang menerima gaji Rp 50 ribu per bulan. Dindikbud pun menyatakan anggaran yang dikucurkan oleh pemda berbentuk hibah sebagai stimulus untuk membantu kebutuhan operasional masing-masing madrasah. “Memang betul ada dana hibah dari pemda untuk madrasah, tapi itu hanya berupa stimulan. Pengelolaan anggarannya itu ada di Dindik, di bidang pendidikan nonformal,” kata Sekretaris Dindikbud Pandeglang Sutoto, Selasa (7/9).
Menurut Sutoto, penyelenggaraan MDTA sebetulnya berada dalam kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Perencanaan anggaran hingga perumusan kurikulumnya pun berada dalam wewenang Kemenag. Pemkab Pandeglang hanya memberikan bantuan berupa hibah karena adanya Peraturan Daerah (Perda) 1/2020 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.
6. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, sebanyak 239 Anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN). Hal itu, diketahui dari hasil penelitian dan evaluasi KPK terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi yang salah satu indikator nya adalah ketaatan dan kepatuhan pembuatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Tercatat pada 6 September 2021, anggota DPR dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239, atau tingkat presentasi laporan baru 58 persen,” ujar Firli dalam Webinar KPK, Selasa (7/9).
Firli mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ada perintah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Setidaknya, ada 1 pasal yang menyebutkan kewajiban itu, yaitu dipasal 5 Ayat 2 yang menyebutkan, penyelenggara negara wajib memberikan laporan tentang harta kekayaan negara baik sebelum, selama, dan setelah melakukan atau menduduki jabatan.
7. Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, minimnya kepatuhan para penyelanggara negara dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tidak adanya sanksi. “Mungkin Karena tidak ada konsekuensi yang tidak diberikan kepada anggota atau pejabat negara yang terlambat, atau tidak melaporkan LKHPN kecuali hanya dibutuhkan dan merasa diperbutuhkan,” ujar Bambang dalam webinar KPK, Selasa (7/9).
Bamsoet mendorong kepada seluruh pihak, khususnya para pimpinan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menyusun sanksi untuk membangun kesadaran dalam penyampaian LKHPN. “Menurut saya perlu juga dipikirkan cara-cara bagaimana mendorong kesadaran dengan tindakan atau peringatan atau aturan yang membuat mereka pasti melaporkan harta kekayaan,” ucap Bambang.
8. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, banyak anggota DPR yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena terhambat oleh kebijakan work form home (WFH). Sebab, para anggota dewan biasanya dibantu oleh staf dan tenaga ahlinya untuk melaporkan LHKPN, tetapi hal itu terhambat karena para staf dan tenaga ahli (TA) menerapkan WFH.
“Itu LHKPN kan harus dimasukkan pada saat-saat pandemi, nah mereka kan biasanya dibantu oleh TA, oleh staf, nah ini kan kita WFH semua sehingga staf yang membantu itu rata-rata juga pada WFH,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/9). Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan LHKPN itu murni karena masalah teknis.
9. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin (yang Wakil Ketua Komisi IV DPR dari NasDem, red) diduga memasang tarif untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.
“Coba bisa bayangkan Pjs (Pejabat Sementara) kades saja dijualbelikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo,” ujar Firli dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9). Menurut dia, para pejabat yang diangkat bupati seharusnya orang-orang yang nantinya membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat.
Firli menerangkan, semua keputusan yang diambil Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, termasuk proses seleksi jabatan harus mendapat persetujuan dari suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan yang pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Probolinggo. “Semua keputusan yang akan diambil bupati harus dengan persetujuan suami bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya dan suaminya membubuhkan paraf dulu,” ujar Firli.
10. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Kota Tangerang, Banten, terbakar, Rabu (8/9) dini hari. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka. Namun, belum ada laporan terperinci tentang korban tewas dan luka tersebut. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 01.50 WIB. Mulanya, kebakaran terjadi di blok C Lapas Kelas I Tangerang.
Rika menyebut korban meninggal dalam peristiwa ini sekitar 41 orang. Namun, ia tak merinci apakah korban tewas ini semua narapidana atau terdapat juga petugas lapas. “Korban meninggal sekitar 40, kami update lagi,” ujarnya. Rika juga belum bisa menyampaikan penyebab kebakaran di Lapas Tangerang tersebut. Menurutnya, saat ini pihaknya fokus melakukan evakuasi para korban dan memastikan kondisi Lapas Tangerang kondusif.
11. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar meminta Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dicabut. Peraturan yang diterbitkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim itu dipersoalkan karena mengatur syarat sekolah penerima BOS harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir.
”Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,” kata Muhaimin, melalui keterangan pers, Selasa (7/9). Muhaimin mengatakan, ketentuan tersebut melanggar Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menilai kebijakan tersebut akan berdampak terhadap banyak sekolah.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendorong Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang ditetapkan. Pasalnya ia melihat, hingga kini tiga juta penduduk Indonesia masih buta aksara, dan sebagian wilayah memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional. “Saya mendorong Kemendikbud-Ristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau,” pinta Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (7/9).
12. Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Badan Advokasi dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mendoakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tetap tegar setelah namanya terseret dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. “Mari kita mendoakan beliau, iya kan. Mari kita mendoakan beliau agar tegar menghadapi masalah ini dengan baik,” kata Supriansa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/9).
Supriansa mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap masalah yang menimpa Azis. Ia enggan berkomentar soal status hukum Azis karena hal itu merupakan urusan penyidik KPK. Namun, Supriansa memastikan, Partai Golkar tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. “Kami menghargai seluruh proses hukum yang telah berjalan yang ada di KPK selama ini yang kami nilai berjalan dengan baik,” ujarnya.
13. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak euforia menanggapi turunnya kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Ma’ruf meminta masyarakat tetap waspada meski kasus positif Covid-19 harian beserta angka kematian terus mengalami penurunan, sedangkan angka kesembuhan juga terus meningkat. “Alhamdulillah telah tampak perkembangan yang baik. Namun, kita tetap harus waspada dan menjaga protokol kesehatan secara disiplin, jangan sampai terjadi euforia masyarakat karena merasa aman,” kata Ma’ruf dalam Dialog Lintas Agama yang digelar Masjid Istiqlal secara virtual, Selasa (7/9). Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terpenuhi. Apalagi, pemerintah menargetkan 77 persen atau 208,2 juta masyarakat Indonesia divaksinasi untuk dapat mencapai kekebalan kelompok tersebut.
14. Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan pemerintah agar keamanan data pada aplikasi PeduliLindungi terjaga, seiring dengan rencana untuk memperluas penggunaan aplikasi tersebut sebagai syarat untuk mengakses tempat publik. “Saya berharap vendor yang menyediakan aplikasi PeduliLindungi ini, selain memperhatikan aspek fungsionalitas, juga harus memasukkan sisi pengamanan datanya. Itu harus menjadi satu paket,” kata Sukamta, Selasa (7/9/2021). Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara mesti memastikan dua aspek tersebut terjaga betul. “Jangan ada cerita data bocor dan saling menyalahkan tanpa ada yang bertanggungjawab,” ujar Sukamta.
15. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak keberatan seluruh terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asabri (Persero). Hal ini disampaikan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dengan agenda putusan sela, kemarin. “Menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima, memerintahkan sidang dilanjutkan,” ucap ketua majelis hakim. Adapun delapan terdakwa tersebut yakni Direktur Utama (Dirut) Asabri periode 2011–Maret 2016 Rachmat Damiri, Dirut Asabri periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaya.
Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setianto, dan Direktur PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro. Kemudian, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, Heru Hidayat, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Dirut Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo, dan Direktur Keuangan Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, Bachtiar Effendi.
16. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut penanganan COVID-19 di Indonesia lebih baik dari Korea Selatan (Korsel) dan Singapura. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah jangan berpuas diri. “Kita tidak boleh berpuas diri,” ujarnya, Selasa (7/9). “Seperti yang kata Pak Luhut kita jangan mengatakan kita sudah selesai karena perjalanan masih panjang. Karena menurut prediksi Menteri Kesehatan, 5 sampai 10 tahun lagi (pandemi) belum tentu selesai,” tutur Saleh.
Ketua Fraksi PAN DPR ini berharap pemerintah terus memperbaiki sejumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan selagi kasus menurun. “Kita berharap pemerintah harus mempersiapkan seluruh hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan Covid, seperti kapasitas rumah sakit,” pungkasnya.
17. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penularan Covid-19 di Papua Barat dan Papua masih tinggi. Menurut dia, dalam sepekan terakhir kasus positif Covid-19 di Papua Barat mengalami peningkatan. “Kasus Papua Barat di minggu ini berjumlah 398 kasus, naik dari minggu sebelumnya yang berjumlah 319 kasus,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9).
Wiku menyebut, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif Covid-19 mingguan. Sementara itu, provinsi lain mengalami penurunan kasus positif mingguan. Apabila melihat angka kasus aktif Covid-19, hanya terdapat satu provinsi yg mengalami kenaikan, yakni Papua. Kenaikan yang terjadi sebesar 0,32 peresen.
18. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua membuktikan negara hadir di Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikannya saat membahas persiapan pelaksaanan PON XX dan Peparnas bersama sejumlah tokoh Papua hingga pejabat Kemenpora secara virtual, Selasa (7/9). “Dengan PON, pemerintah ingin agar di Papua, negara benar-benar hadir, sebagaimana hadir di daerah-daerah dan provinsi-provinsi lain, kita maju bersama, torang bisa maju bersama,” ujar Mahfud. Dalam persiapan pesta akbar olahraga nasional itu, Mahfud dijadwalkan akan datang ke Papua pada pekan ini. Kedatangan Mahfud bertujuan untuk memastikan PON berjalan dengan baik, lancar, dan aman.
19. Mensos Tri Rismaharini alias Risma memaparkan 4 strategi kementeriannya untuk mengatasi persoalan bansos yang sering terjadi, mulai dari proses penyaluran, sampai penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Salah satunya adalah memperbaiki sistem meskipun tidak semua masyarakat melek digital. Meskipun berat, dia beranggapan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan demi perubahan ke arah yang lebih baik.
“Perbaikan sistem bisa dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), cleansing data ganda, serta memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor kartu tanda penduduk (KTP),” kata Risma dalam Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 di Jakarta, Selasa (7/9).
Risma menilai, upaya perbaikan data penerima bansos membutuhkan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, hingga kini masih ada pemda yang tidak aktif atau tidak peduli dengan perbaikan dan pembaruan data, sehingga penerima bansos di daerahnya tidak tepat sasaran. Bahkan, ada Pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama sepuluh tahun.
20. Politisi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengundurkan diri dari PAN dan kembali lagi ke partai asalnya, yakni PPP. Alasannya, para ulama memintanya untuk mengurus kembali partai berlambang Ka’bah tersebut setelah melihat hasil evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Para ulama mungkin mengevaluasi, bahwa pada waktu kepemimpinan saya, PPP kan masih 10 kursi 2014-2019. Ulama lihat, Pileg 2019 itu PPP dari 10 kursi jadi 1 kursi. Evaluasi dua tahun itu, saya dipanggil lah akhirnya oleh ulama, untuk mengurus kembali PPP,” kata Lulung, Selasa (7/9). Lulung bercerita, dirinya dipecat dari jabatan Ketua DPW PPP DKI Jakarta oleh DPP PPP lantaran enggan mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada 2017. Ia minta maaf kepada Ketum PAN atas pengunduran dirinya itu.
21. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, ada 1.625 warga yang terdeteksi berstatus hitam pada aplikasi PeduliLindungi beraktivitas di luar rumah. Ribuan warga tersebut positif Covid-19 atau menjadi kontak erat pasien positif. Mereka tak hanya beraktivitas di jalan, tetapi juga terpantau masuk mal. “Kita sudah berhasil menjaring kira-kira kasus hitam itu sebanyak 1.625. Jadi 1.625 kasus itu adalah mereka yang tidak diketahui sebelumnya atau diketahui sebelumnya menderita Covid-19 atau kontak erat,” ujar Dante dalam konferensi pers, kemarin.
22. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Kejagung menduga ada penyimpangan dalam kasus tersebut, tetapi kerugian negaranya ditemukan secara nyata dan pasti.
Awalnya penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpanjangan Kerjasama Pengoperasioan Dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Berupa Kerjasama Usaha dengan PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) pada PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. JICT dan Instansi Terkait lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-54/F.2/Fd.2/09/2020 tanggal 04 September 2020 jo. Nomor: Print-501/F.2/Fd.2/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 jo. Nomor: Print-604/F.2/Fd.2/12/2020 tanggal 07 Desember 2020.
23. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan sanksi tegas terkait kerumunan yang muncul di Holywings Jakarta. Ia mengarahkan TNI-Polri untuk menutup sementara kafe tersebut. “Pangdam Jaya dengan Kapolda Metro di lapangan terbang lapor saya mengenai Holywings, saya bilang tutup aja. Saya bilang tutup aja. Saya tidak ada masalah mereka bilang baru jam 8 (20.00 WIB) baru buka. Enggak apa-apa jam 8 buka, tapi jangan seperti itu pengunjungnya,” ujar Luhut saat memberikan arahan dalam Rapat Satgas Citarum di Dago, Kota Bandung, Selasa (7/9).
Menurut Luhut, kehati-hatian menjadi kunci agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi. Saat ini, dikatakan Luhut, Indonesia tengah berada dalam trek yang benar dalam penanggulangan COVID-19, sehingga ia mengklaim saat ini Indonesia lebih baik dari negara-negara tetangga. (HPS)