Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal anggota Banggar DPR yang puyeng berat dengan ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri berencana membidik anggota Badan Anggaran DPR terkait kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah.
Isu menarik lainnya menyangkut pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR. Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR sudah ada di kantong Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan dan diumumkan pada Selasa (28/9). Sementara itu sumber di DPP Partai Golkar menyebut, pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR sudah ditetapkan, yaitu Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said Dia mengusulkan sebutan ‘koruptor’ diganti dengan ‘pencuri’ atau ‘perampok uang rakyat’. Menurut dia, sebutan koruptor sudah menjadi kata netral, tidak berkonotasi negatif lagi. Sanksi hukum bisa didiskon, seperti yang sedang ngetren belakangan ini. Sementara sanksi ekonomi, harta hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke negara. Sudirman menyoroti KPK yang kini dinilainya tidak lagi luar biasa. Padahal, menurut dia, KPK merupakan lembaga extraordinary. Ia berpendapat, KPK lebih baik dibubarkan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hanya 58,1 persen warga yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Angka tersebut menurun dibanding dengan survei sebelum pandemi Covid-19. Hal ini terekam dalam survei Indikator Politik tentang persepsi publik atas isu-isu terkini yang diselenggarakan pada 17-21 September 2021.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9). Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, puluhan mahasiswa dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah patungan menyewa bus ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9). Berikut isu selengkapnya.
1.Tampaknya anggota Banggar DPR puyeng berat dengan ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri berencana membidik anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. “Mungkin ada hubungan terkait dengan apakah ada kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan terhadap anggota Banggar (DPR) lain,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Saat ini, tegas Firli, KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menelisik adanya keterkaitan anggota Banggar DPR dalam kasus yang menjerat Azis. “Dengan bukti-bukti itu membuat terangnya perkara suatu peristiwa pidana dan kita temukan tersangka. Setelah kita lakukan itu bisa saja terjadi nanti,” kata Firli.
Tidak hanya itu, Firli juga tidak menutup kemungkinan untuk menjerat pihak lainnnya dalam kasus tersebut. “Saya tidak pernah membatasi siapa saja, hal yang paling penting itu kembali kepada apa arti penyidikan,” jelasnya. Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. KPK telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain.
2. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menemukan alat bukti tambahan guna mengembangkan dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. “Saya mendorong KPK menemukan 3 sampai 4 alat bukti termasuk petunjuk dan rekaman pembicaraan, sadapan atau kloning dari alat komunikasi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (26/9).
Sebab, Boyamin menduga Azis juga terlibat dalam perkara korupsi selain suap terkait perkara di Kabupaten Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. “Juga terkait Aliza Gunado yang diduga orangnya Pak Azis yang mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 untuk Lampung Tengah dari APBN,” ungkap dia. Selain itu Boyamin juga menduga bahwa Azis juga terkait dengan perkara mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dalam dakwaan Robin yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Rita diduga memberikan uang Rp 5,197 miliar pada Robin dan pengacara Maskur Husain.
3. Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar merangkap Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Adies Kadir menyatakan, pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR bakal diumumkan pada Selasa (28/9). Menurut Kadir, nama calon pengganti Azis sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Rencananya Selasa sore diumumkan. Sepertinya nama sudah ada di kantong ketum,” kata Adies saat dihubungi, Minggu (26/9). Namun, Adies mengaku tidak tahu siapa calon nama pengganti Azis yang dipilih Airlangga.
Sementara itu sumber di DPP Partai Golkar menyebut, pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR sudah ditetapkan, yaitu Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. ‘’Daripada terjadi keributan yang membuat Golkar tambah goncang, maka disepakatilah pengganti Azis adalah Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus,’’ kata sumber tadi.
Lebih lanjut, Adies Kadir yang duduk di Komisi III DPR ini mengatakan, pemilihan itu merupakan hak prerogatif ketua umum. “Tidak ada yang tahu, karena hak prerogratif ketua umum,” ucapnya. Nama Adies sendiri beredar sebagai salah satu calon pengganti Azis. Selain itu, ada pula nama Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Melchias Marcus Mekeng. Adies enggan mengomentari soal namanya yang masuk dalam pusaran calon pengganti Azis. Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan formal atau informal dengan Airlangga, ia hanya mengatakan Airlangga sering memanggilnya untuk memberikan petunjuk. “Setiap saat saya dipanggil ketum untuk diberikan petunjuk,” kata Kadir.
4. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak mau berkomentar banyak soal penangkapan Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsuddin karena kasus korupsi. Ia berkilah Golkar sedang lakukan pengkajian mendalam terkait penetapan tersangka dan penahanan Azis. Airlangga telah menunjuk Sekreataris Fraksi Golkar di DPR Adies Kadir untuk menjelaskan sikap Golkar terhadap kasus Azis Syamsuddin. “Kami sudah menugaskan kepada saudara Adies sebagai Badan Hukum dan HAM (Bakumham),” kata Airlangga saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, kemarin.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Adies Kadir mengungkapkan, Azis Syamsuddin telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Keteua DPR dari Fraksi Golkar. Surat pengunduran diri itu telah disampaikan Azis kepada DPP Partai Golkar. “Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Adies dalam konferensi pers di Fraksi Golkar DPR, Jakarta, kemarin.
5. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak berwenang mencampuri proses pergantian kursi pimpinan DPR yang diduduki Azis Syamsuddin. Menurut dia, wewenang itu berada di tangan Partai Golkar yang mengusung Azis jadi Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. “Soal kursi Wakil Ketua DPR itu menjadi wewenang Partai Golkar karena berdasarkan Rapat Pengganti Bamus (Badan Musyawarah) tahun 2019 kursi tersebut diperuntukkan kepada Golkar,” kata Habiburokhman kepada wartawan, kemarin.
6. Hilangnya proses demokratisasi di internal parpol menjadi penyebab banyaknya kader terlibat kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menanggapi 2 kader Golkar yang jadi tersangka dugaan kasus korupsi, yakni mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dalam pandangan Zaenur, hilangnya demokratisasi itu menyebabkan pengambilan keputusan di internal partai hanya diambil oleh tokoh-tokoh dominan, seperti ketua umum dan sekretaris jenderal. “Kita sebut misal PDI-P bergantung dengan figur Megawati, Gerindra dengan Prabowo, dan pengambilan keputusan didominasi oleh Ketum. Ini yang mencerminkan tidak ada demokratisasi di internal parpol,” sambung Zaenur.
Proses demokratisasi yang tak berjalan, lanjut Zaenur, menyebabkan proses-proses penetapan kader yang akan ditunjuk untuk menjadi pejabat publik sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan uang. Artinya proses-proses penetapan itu tidak melalui ruang-ruang demokrasi. “Kalau caranya demokratis, tidak perlu menggunakan uang,” ucapnya.
7. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, Partai Golkar harus memilih kader yang berintegritas untuk menggantikan Azis Syamsuddin di kursi Wakil Ketua DPR. Sebab, menurut Hendri, Golkar memiliki catatan yang kurang baik bertalian dengan penempatan kadernya di pucuk pimpinan DPR. Sebelumnya, bekas Ketua DPR Setya Novanto terjerat kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Saat ini, image pimpinan DPR dari Golkar tidak bagus. Setelah Setya Novanto, sekarang Azis tersandung kasus korupsi. Makanya pertama, kriterianya adalah mempunyai integritas yang bagus,” kata Hendri saat dihubungi, Minggu (26/9). Selain berintegritas, lanjut Hendri, calon pengganti Azis mesti merupakan kader senior di parlemen. Kemudian, orang tersebut memiliki komunikasi yang baik dengan kader Golkar lainnya.
8. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said Dia mengusulkan sebutan ‘koruptor’ diganti dengan ‘pencuri’ atau ‘perampok uang rakyat’. Menurut dia, sebutan koruptor sudah menjadi kata netral, tidak berkonotasi negatif lagi. Sanksi hukum bisa didiskon, seperti yang sedang ngetren belakangan ini. Sementara sanksi ekonomi, harta hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke negara. Sudirman menyoroti KPK yang kini dinilainya tidak lagi luar biasa. Padahal, menurut dia, KPK merupakan lembaga extraordinary. Ia berpendapat, KPK lebih baik dibubarkan.
“Sekarang suasana ‘luar biasa’ tidak ditampilkan lagi oleh KPK baik dari skala kasusnya maupun cara penanganannya. Jadi untuk apa dipertahankan,” keluhnya. Sudirman menilai, KPK semakin sulit diharapkan. Sebab, proses seleksi pimpinan atau komisionernya makin kompromistis. “Skandal TWK mungkin menjadi titik nadir dari pelumpuhan peran KPK. Saat ini KPK mengalami ‘distrust’ dari rakyat. Ketuanya pernah melanggar etika, salah satu pimpinannya melakukan kolusi dengan calon tersangka,” kata Sudirman seraya menegaskan, dengan melihat kondisi KPK sekarang, ini merupakan keniscayaan bagi Polri dan Kejaksaan untuk memperbaiki integritas dan kinerjanya.
9. Kepercayaan publik terhadap KPK menurun, sehingga menempatkan posisinya di bawah TNI, Presiden, Polri. Dalam survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak percaya yaitu 26 persen. “Biasanya KPK kalau tidak nomor dua,satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9).
Menurut Muhtadi, lembaga yang paling dipercaya publik dalam survei tersebut adalah TNI dengan tingkat kepercayaan 90 persen. Berikutnya, presiden dengan tingkat kepercayaan 82 persen dan Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen. Di bawah KPK, secara berturut-turut ada kejaksaan dengan tingkat kepercayaan 61 persen, MPR dengan tingkat kepercayaan 57 persen, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, DPR dengan tingkat kepercayaan 50 persen, dan partai politik dengan tingkat kepercayaan 48 persen. Muhtadi mengatakan, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap KPK merupakan sebuah temuan yang mengejutkan.
10. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hanya 58,1 persen warga yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Angka tersebut menurun dibanding dengan survei sebelum pandemi Covid-19. Hal ini terekam dalam survei Indikator Politik tentang persepsi publik atas isu-isu terkini yang diselenggarakan pada 17-21 September 2021.
“Sangat puas atau puas terhadap kinerja presiden secara umum itu 58,1 persen,” kata Muhtadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9). Sementara itu, mereka yang menyatakan kurang puas, yaitu 34 persen dan tidak puas sama sekali sebesar 2,4 persen. Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan publik terhadap presiden ini masih baik karena persentasenya lebih dari 50 persen.
11. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9). Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Demonstrasi itu sendiri digelar setelah tiga hari ultimatum terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menunjukkan keberpihakkan kepada para pegawai KPK telah melewati tengat waktu.
“Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak untuk menindaklanjuti dari ultimatum ke Jokowi yang telah melewati 3×24 Jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 Pegawai KPK yang berintegritas,” demikian bunyi pernyataan Aliansi BEM SI yang diterima wartawan, Minggu (26/9).
12. Puluhan mahasiswa dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah patungan menyewa bus berangkat ke Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9). Rombongan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) berangkat pada Minggu (26/9) menggunakan bus. “Ini (Rombongan) UNY berangkat bareng SSG dan UNS. 86 orang yang naik bis (menuju Jakarta),” kata Ketua BEM UNY, Mutawakkil Hidayatullah, Minggu (26/9).
13. Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihaknya telah menerima aduan pelanggaran kode etik kehakiman yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur, atau terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
“Kami telah bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk meningkatkan pengawasan dan supervisi,” katanya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Edukasi Publik Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (26/9), Ia mengakui tidak mudah menemukan bukti-bukti pelanggaran kode etik hakim sebagaimana aduan masyarakat. Hal ini dikarenakan pola dan modus operandi yang digunakan lebih canggih.
14. Presiden Jokowi mengatakan organisasi Karang Taruna harus bisa melahirkan pemimpin yang berwatak sosial. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi karang taruna harus berkontribusi pada perubahan dan kontrol sosial di masyarakat. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 untuk organisasi Karang Taruna, Minggu (26/9).
Menurut dia, karang taruna harus bisa berkontribusi dalam pergerakan ekonomi. Hal ini bisa dimulai dari desa dan kelurahan. “Insyaallah dari karang taruna akan lahir banyak wirausahawan, enterpreneur, dan sosioplaner,” ungkap Jokowi dalam acara Syukuran dan Doa Bersama Lintas Agama untuk Nusantara yang ditayangkan secara virtual.
15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membagikan 1.000 masker setiap hari dalam rangka protokol kesehatan pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pembagian tersebut dilakukan dengan mendirikan gerai masker di beberapa lokasi venue PON yang tengah diinisiasi. “Sebanyak 1.000 masker setiap harinya akan dibagikan dalam kegiatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan (prokes),” ujar Abdul dikutip dari siaran pers, Minggu (26/9).
16. Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk keras dan menyesalkan aksi pembakaran mimbar masjid raya di Makassar, Sulawesi Selatan. “Pertama-tama, pemerintah menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya,” kata Mahfud melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, kemarin.
Mahfud memerintahkan aparat keamanan untuk mengusut kasus pembakaran mimbar masjid tersebut. Polisi jangan buru-buru memutuskan pelakunya sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti yang sudah-sudah, bawa kasus itu ke pengadilan. “Saya berharap seperti yang sudah-sudah, maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka, jangan terburu-buru memutuskan pelakunya orang gila seperti yang sudah-sudah,” ujarnya. Mahfud mengatakan, aparat harus belajar jadi kasus penganiayaan yang dialami Syekh Ali Jaber di mana pihak keluarga menyatakan pelaku merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
17. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla mengecam aksi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar yang terjadi pada Sabtu (25/9) dini hari. JK meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya peristiwa tersebut. “Saya berharap kepada masyarakat terutama umat Islam di Makassar dan daerah lainnya di Indonesia tidak terprovokasi atas tindakan tersebut,” kata Kalla dalam keterangan tertulis.
JK mengatakan, saat ini aparat kepolisian tengah menangani peristiwa tersebut guna menangkap pelaku pembakaran serta mengungkap motif tindakannya. Ia berpesan kepada para pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapokran kepada pihak berwenang bila melihat hal-hal mencurigakan. “Saya berharap kepada para pengurus Masjid di Indonesia untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat hal hal yang mencurigakan,” tuturnya.
18. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi negara terbesar untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya dan pasar yang sama-sama potensial bagi produk ekonomi syariah. “Dari sisi supply, kita punya sumber daya untuk pengembangan ekonomi syariah. Sementara dari sisi demand, kita adalah pasar potensial bagi ekonomi syariah,” kata Wapres.
Potensi tersebut terdiri dari sektor keuangan, produk dan makanan halal, fashion muslim, dana sosial Islam serta usaha atau bisnis Syariah. Ma’ruf berharap, potensi yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat direalisasikan bersama para pemangku kepentingan. Oleh kare itu, ia berharap literasi masyarakat soal pasar modal syariah perlu ditingkatkan.
19. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta Polda Papua meningkatkan jaminan keamanan untuk para tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas di Papua. Hal ini disampaikan Taufan menyusul terjadinya peristiwa penyerangan tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada 13 September lalu. Peristiwa serangan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) ini diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Ini yang kami sampaikan ke Pak Kapolda Papua. Pak Kapolda akan memberikan perlindungan terhadap nakes,” kata Taufan dalam diskusi secara virtual bertajuk “Peduli Lindungi Nakes di Daerah Konflik”, Sabtu (25/9). Taufan sangat menyesalkan peristiwa penyerangan di Kiwirok yang justru menimpa para nakes yang merupakan pejuang kemanusiaan.
20. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bakal diperiksa polisi, hari ini terkait laporannya terhadap aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Luhut bakal dimintai klarifikasi dalam kapasitasnya sebagai pelapor oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Benar, jam 08.30 LBP diperiksa di krimsus ya,” kata pengacara Luhut, Juniver Girsang saat dikonfirmasi, Minggu (26/9) kemarin. Juniver tak membeberkan apakah akan ada bukti tambahan yang dibawa dalam pemeriksaan. Ia hanya menyebut Luhut akan hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut. “(Luhut) hadir ya,” ucap Juniver singkat.
21. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap demokrasi meningkat akibat banyak penangkapan pada pedemo dan aktivis. Ketidakpuasan terhadap demokrasi di Indonesia disebut meningkat menurut survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada September 2021. Ketidakpuasan terhadap demokrasi awalnya berada di angka 32,1 persen pada April 2021 dan naik menjadi 44,1 persen.
“Kenapa tadi demokrasi turun, ya karena ada penangkapan sewenang-wenang, yang tercatat YLBHI pada 2019 saja ada 1.144 orang ditangkap sewenang-wenang dan meningkat pada 2020 ada 3.539,” kata Asfinawati dalam webinar, Minggu (26/9).
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendapatkan pengalaman unik kala melakukan tinjauan pelaksanaan vaksin Covid-19 di Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (26/9). Salah satu warga di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, tidak mengetahui pasti siapa Puan. Berdasarkan pantauan, pada Minggu (26/9), Puan beserta rombongan datang ke lokasi vaksinasi pada pukul 9.40 WIB. Jajaran petinggi TNI dan Polri juga turut mendampingi kunjungan tersebut, di antaranya Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji dan Wakapolda Metro Jaya Hendro Pandowo.
Puan menyambangi satu per satu pos pelayanan vaksin Covid-19 dan bertanya pada salah satu warga terkait pelayanan vaksin. Puan juga menanyakan kepada warga soal siapa dirinya. Salah satu warga menyebut Puan sebagai adik Ibu Megawati.
23. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar mengatakan, pembangunan Jalan Trans Papua saat ini telah mencapai 3.446 kilometer. Adapun secara total nantinya Jalan Trans Papua akan membentang sepanjang 3.462 kilometer dari kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Ha di Merauke, Papua. “Sampai saat ini, perkembangan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 kilometer. ujar Billy dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (25/9). Billy menuturkan, pembangunan infrastruktur ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (HPS)