Salah satu isu menarik pagi ini adalah sentilan pedas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin bahwa gaya kepemimpinan Mensos Tri Rismaharini yang kerap marah-marah tidak cocok dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mendorong Jokowi segera menegur Risma dan meningatkannya agar bersikap lebih santun. Jika Risma hanya marah-marah saja lebih baik mundur dari kursi Mensos.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gugatan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang diajukan kubu Moeldoko sudah melampaui batas alias keterlaluan. Bahkan, Herzaky menyebutkan gugatan itu sebagai bentuk pembodohan publik.
Isu menarik lainnya adalah soal Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto yang makin menampakkan keakrabannya. Keduanya tampil mesra di Bumi Cenderawasih, Papua. Presiden Jokowi dan Prabowo bertolak ke Papua untuk melakukan sejumlah kegiatan. Salah satu diantaranya meresmikan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
TNI akan memamerkan 112 alutsista dalam perayaan HUT ke-76 TNI di sekitar Istana Merdeka, tepatnya di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/10) besok. Selain memamerkan alutsista, TNI melakukan demontrasi udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter TNI di atas langit Jakarta.
Sejumlah warga merusak gedung Kantor Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/10), buntut sengketa tanah dengan Sentul City. “Iya benar, kemarin siang sejumlah warga melakukan unjuk rasa di depan kantor desa dan menerobos ruangan serta menghancurkan fasilitas,” ungkap Kepala Desa Bojong Koneng Rusdi Anwar, Minggu (3/10). Berikut isu selengkapnya.
1.Kebiasaan Mensos Tri Rismaharini suka marah-marah di depan publik jadi sorotan publik. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, gaya kepemimpinan Mensos Tri Rismaharini yang kerap marah-marah tak cocok dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi. “Sikap yang tak tepat dan jauh dari nilai-nilai kesantunan dan tak cocok dengan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung menjaga citranya,” kata Ujang, Minggu (3/10). Ujang mendorong Jokowi untuk menegur gaya Risma dan mengingatkannya agar bersikap lebih santun. “Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja,” tegasnya.
Ujang menilai, marah-marah sejatinya bukan solusi menyelesaikan persoalan negara, sikap itu justru akan menambah beban dan masalah baru. Karut-marut ihwal bantuan sosial yang menyebabkan Risma kembali naik pitam, kata Ujang, tak mungkin bisa dibereskan dengan cara marah-marah. “Tak ada persoalan yang bisa dibereskan hanya dengan marah-marah. Pemimpin itu bukan marah-marah, tetapi memberi keteladanan. Marah-marah itu bisa saja merupakan tanda tak mampu, tanda tak mempu bekerja dengan baik. Alih-alih menarik simpati masyarakat, sikap yang sering kali ditunjukkan Risma justru akan merugikan dirinya sendiri. Marah-marah tak akan meningkatkan elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya itu,’’ ujar Ujang.
2. Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengkritisi aksi marah-marah Risma saat rapat bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pendataan dan distribusi bansos. HNW menilai, meluapkan kemarahan di depan publik sebagaimana yang kerap dilakukan Mensos Risma tidak sesuai dengan Etika Pemerintahan dalam TAP MPR 6/2001. ‘’Apalagi kejadian tersebut langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan masyarakat luas,” kata HNW, Minggu (3/10).
HNW mendesak Menko PMK Muhadjir Effendy dan Presiden Jokowi sebagai atasan Mensos turun tangan menegur langsung Risma agar kejadian serupa tak berulang di kemudian hari. “Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan, apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos. Mestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif, tanpa marah-marah yang malah menambah masalah, dan mengurangi hormat dan marwah,” kata HNW.
3. Setali tiga uang, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar dalam cuitannya juga menyoroti gaya Risma yang suka marah-marah. “Marah mulu Bu risma. Gak capek apa marah-marah?” kata Gus Umar dalam akun Twitter @UmarChelsea007, Jumat, (1/10). Gus Umar juga menyebut Risma menteri yang fenomenal, karena sikapnya yang suka marah-marah. Bahkan berani menghardik pegawainya di depan umum. Ia menyarankan Presiden Joko Widodo agar mengganti Mensos Risma.
4. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku tersinggung Mensos Tri Rismaharini alias Risma marah-marah dan tunjuk-tunjuk warganya di tempat terbuka lantaran menemukan ada warga yang terdata tetapi saldonya tidak pernah terisi. Rusli memahami alasan Risma marah, tetapi ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan dari PKH itu. “Itu pegawai saya, meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” katanya kepada wartawan, kemarin.
Gubernur Golkar ini menilai apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Rusli menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara. Karena, selain seorang ibu, Risma juga seorang menteri dan sosial yang mestinya memberi contoh baik bagaimana sikap seorang pejabat. “Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik,” katanya. Rusli mengingatkan agar Risma bisa menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang.
5. Mensos Tri Rismaharini alias Risma kembali membuat kontroversi dengan gaya marah-marahya saat sidak ke Gorontalo. Risma tampak kecewa dan memarahi koordinator penyalur bansos di Kabupaten Gorontalo. Kemarahan itu dipicu akibat ada data penerima bantuan yang dinilai tidak beres.
“Jadi bukan kita cor (maksudnya, coret, red), ya,” kata Risma sambil memegang mik. Namun secara mendadak perhatian Risma tertuju pada pria berkemeja merah yang ada di sisi depan sebelah kirinya. Risma lantas berjalan menghampiri pria tersebut sambil marah dan menunjuk-nunjuk orang itu menggunakan benda seperti pulpen. “Tak tembak kamu ya, kamu tak tembak, ya,” ucap Risma kepada pria yang mengenakan kemeja merah.
6. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gugatan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang diajukan kubu Moeldoko sudah melampaui batas alias keterlaluan. Bahkan, Herzaky menyebutkan gugatan itu sebagai bentuk pembodohan publik. Gugatan uji materil dan formil atas AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) diajukan kubu Moeldoko dengan menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.
“Kami memandang ulah Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril, bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tetapi juga kepada Rakyat Indonesia, akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan,” ujar Herzaky, dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (3/10). “Melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik,” tutur dia. Herzaky menuding Moeldoko dan Yusril telah memanfaatkan posisi serta jabatan untuk merebut kepemimpinan Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Herzaky mengatakan, Moeldoko punya dua pilihan terkait pengambilalihan kepemimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pilihan pertama, mundur dari segala upaya dan ambisi mengambil alih Partai Demokrat. Moeldoko harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. “Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapa pun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah,” ujarnya.
Pilihan kedua, Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. Herzaky mengatakan, saat ini kubu Moeldoko sudah tercerai-berai. Max Sopacua dan Cornel Simbolon mundur. Bahkan Muhammad Nazaruddin, yang disebut sebagai salah satu penyandang dana, telah keluar dari koalisi tersebut. Posisi Nazaruddin, kata Herzaky, digantikan Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain.
7. Eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawai M Isnaini Widodo mengatakan, judicial review atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak berkaitan dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Isnaini mengatakan, pengajuan judicial review tersebut merupakan insiatif dirinya bersama tiga mantan kader Partai Demokrat lain yang menganggap AD/ART Partai Demokrat bermasalah. “Itu inisiatif kami, kalau di luar itu ada nama Pak Jenderal Purnawirawan Moeldoko, no, tidak ada. Itu adalah murni pemikiran kami berempat, ini di luar Pak Moeldoko,” kata Isnaini dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, kemarin.
Isnaini mengaku pernah didatangi oleh pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY agar mencabut judicial review atau uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat. Namun, Isnaini menolak permintaan itu dengan alasan sudah berkomitmen untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. “Hal yang wajarlah Mas AHY berupaya bagaimana kita ini bisa mencabut di (gugatan nomor) 154 maupn di JR-nya. Kemarin saya juga didatangi bagaimana saya bisa mencabut itu,” kata Isnaini lagi.
8. Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto yang makin menampakkan keakrabannya. Keduanya tampil ‘mesra’ di Bumi Cenderawasih, Papua. Presiden Jokowi dan Prabowo bertolak ke Papua untuk melakukan sejumlah kegiatan. Salah satu diantaranya meresmikan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ada tujuh arena PON XX Papua yang diresmikan Jokowi dan ditemani Prabowo.
Jokowi meminta agar arena-arena pertandingan yang telah dibangun untuk PON XX Papua Tahun 2021 terus dirawat dan dimanfaatkan dengan baik meski acara PON usai. Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar benar-benar menjaga arena yang sudah diresmikan dan dibangun ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin fasilitas yang dibangun ini menjadi rusak dan tidak terawat.
Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Modular Jenderal TNI LB Moerdani di Merauke, Papua dalam kunjungannya ke Papua, Minggu (3/10). “Alhamdulillah pada sore hari ini pembangunan RS Jenderal TNI LB Moerdani sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Merauke,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu. Jokowi mengatakan, RS Jenderal TNI LB Moerdani dibangun dengan sangat cepat yakni sekitar 20 hari. Rumah sakit tersebut awalnya dibangun untuk memfasilitasi pasien Covid-19 di Merauke. Namun, karena kasus virus corona di Indonesia belakangan sudah melandai, RS tersebut difungsikan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua. “Selain untuk mendukung pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini nanti juga bisa dimanfaatkan pasca PON untuk melayani seluruh masyarakat yang ada,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga meresmikan terminal baru Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Papua. Dalam peresmian tersebut, Presiden berpesan kepada Gubernur Papua dan Bupati Merauke agar memanfaatkan bandara ini dengan sebaik-baiknya. “Terminal baru ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang. Kita harapkan makin tertata, bersih, dan nyaman agar penumpang terlayani dengan baik di bandara ini,” ujar Jokowi.
“Bandara ini dapat mendorong lahirnya sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekspor dan investasi. Sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke dan masyarakat Papua,” sambungnya seraya mengatakan, ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas bandara yang berada di ujung timur Indonesia ini, untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Presiden Jokowi juga meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, Minggu (3/10). PLBN Sota merupakan PLBN ke-8 yang dibangun pemerintah di perbatasan-perbatasan Tanah Air. Di Papua, Sota merupakan PLBN kedua yang dibangun setelah PLBN Skouw. Jokowi mengatakan, PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi yang memiliki fasiltas lengkap meliputi bangunan komersial, fasiltas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalur pejalan kaki, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya. Presiden berharap PLBN Sota memberikan pelayanan yang lebih nyaman pada warga yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini serta meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. “Serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perkonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebutkan, dalam 7 tahun terakhir, pemerintah terus membangun dan mengembangkan sejumlah infrastruktur baik bandara, pelabuhan, dan jalan, untuk memperlancar konektivitas dan program-program pemerintah seperti misalnya tol laut. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pentingnya bangsa Indonesia membangun infrastruktur, khususnya transportasi.
Menurutnya, sebagai negara besar dengan rentang wilayah yang luas, Indonesia membutuhkan konektivitas agar bisa saling terhubung. “Konektivitas yang bisa mempersatukan kita sebagai satu bangsa, memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa. Sehingga ekonomi kita semakin efisien dan meningkatkan daya saing negara dalam persaingan global,” kata presiden.
9. Sementara itu, utang pemerintah kembali membengkak. Teranyar, utang negara saat ini totalnya mencapai Rp 6.625,43 triliun. Utang pemerintah di era Presiden Jokowi memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Dikutip dari laman APBN KiTa Setember 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Rabu (29/9) lalu, utang pemerintah per Agustus 2021 tersebut naik dibandingkan sebulan sebelumnya, di mana utang per Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun. Selain kenaikan utang, Kementerian Keuangan juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada Juli 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51 persen. Sementara di Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.
10. Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal mengapresiasi terpilihnya Papua sebagai lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Menurut dia, perhelatan PON XX Papua 2021 tidak sekadar event olahraga nasional, tetapi juga memberi makna mendalam soal tidak adanya perlakuan berbeda dari pemerintah kepada Papua. Apresiasi ini pun juga disampaikan kepada Presiden Jokowi yang membuka penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
“Kami bangga Papua terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XX tahun ini. Kehadiran Presiden Jokowi yang membuka PON XX Papua, memberi makna khusus bahwa Papua tidak diperlakukan berbeda dari provinsi lain di Indonesia,” ujar Robert melalui keterangan tertulis, Minggu (3/10). Wakil rakyat dari Tanah Cendrawasih ini mengajak semua masyarakat Papua tidak lagi terbawa isu bahwa Papua dianaktirikan oleh pemerintah. Momentum yang dibuka langsung Presiden Jokowi itu, ujar dia, secara jelas telah menunjukkan bahwa Papua tidak dianaktirikan. “Jangan ada lagi pemikiran bahwa kita berbeda. Jangan mau dipecah belah,” ujar politisi Golkar ini.
11. Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan anggaran negara yang dihabiskan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. Dana APBN yang tak sedikit ini dikucurkan secara langsung melalui kementerian lembaga dan dicairkan bertahap sejak tahun 2018. Selain itu, duit APBN juga disalurkan dalam skema bantuan untuk APBD Pemerintah Provinsi Papua. “Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke 20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN (#uangkita) disalurkan melalui APBD (Dana Tambahan Infrastruktur- DTI; Dana Otonomi khusus (DOtsus); Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Aokasi Khusus Fisik (DAKF) dan Belanja KL (PUPR, Perhubungan, Menpora, Kominfo, TVRI/REI),” jelas Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (3/10).
Berikut rincian dana APBN untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. Tahun 2018 Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Rp 881,5 miliar, belanja Kementerian/Lembaga: Rp 211,2 miliar. Tahun 2019 Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Rp 716,5 miliar, dana otonomi khusus (DOtsus) Rp 1,44 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp 1,708 triliun, dana aokasikKhusus fisik (DAKF) Rp 18,55 miliar, belanja Kementerian/Lembaga: Rp 999,66 miliar. Tahun 2020 Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 140,5 miliar, dana otonomi khusus (DOtsus) Rp 1,44 triliun, dana alokasi Khusus fisik (DAKF) Rp 18,55 miliar, belanja kementerian/lembaga Rp 999,66 miliar. Tahun 2021 Bantuan pemerinth pusat melalui Kemenpora ke Papua Rp 1,58 triliun, dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 793,73 miliar.
12. Menko PMK Muhadjir Effendy berharap, PON XX tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga nasional, tetapi sekaligus bisa menjadi media promosi pariwisata Papua dunia. Hal ini Muhadjir sampaikan saat meninjau arena dayung PON XX di Teluk Youtefa, Pantai Holltekamp, Kota Jayapura, Papua. “Itu yang penting karena sangat bagus untuk mempromosikan wilayah Papua ini,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (3/10).
Muhadjir mengaku senang dengan hadirnya arena olahraga dayung di Provinsi Papua. Ia pun takjub pada keindahan pemandangan arena dayung di Teluk Youtefa. Ia mengatakan, fasilitas-fasilitas yang ada di arena olahraga dayung sudah berstandar internasional. Muhadjir yakin arena tersebut bisa dipromosikan untuk digunakan sebagai perhelatan olahraga dayung kelas dunia.
13. TNI akan memamerkan 112 alutsista dalam perayaan HUT ke-76 TNI di sekitar Istana Merdeka, tepatnya di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/10) besok. Selain memamerkan alutsista, TNI melakukan demontrasi udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter TNI di atas langit Jakarta. Demikian disampaikan Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Edys Riyanto, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/10) kemarin.
Dijelaskan, beberapa jenis alutsista yang ditampilkan meliputi 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) Armoured Personel Carrier, 2 unit Rantis Bushmaster, dan 19 unit P6 Atav. Kemudian, 24 unit kendaraan Rudal Mistral, 2 unit BTR 4, 1 unit Aligator, 2 unit APC Turangga, 5 unit MLRS (RM 70 Vampire dan Tatrapan), 2 unit Orlikon Skyshield, 4 unit MLRS Astros, dan 6 unit Armed Caesar 155 MM. Edys mengatakan, alutsista yang dipamerkan merupakan bentuk perwujudan kekuatan TNI saat ini. Selain itu, sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat bahwa anggaran yang diberikan pemerintah kepada TNI salah satunya digunakan untuk pengadaan kebutuhan alutsista.
14. Kericuhan di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua pada Minggu (3/10) melibatkan dua kelompok massa dari dua suku berbeda: Suku Kimyal dan Suku Yali. Dari peristiwa tersebut sebanyak 52 orang diamankan, kesemuanya merupakan anggota Suku Kimyal yang melakukan penyerangan.
“52 orang tersebut dalam pemeriksaan intensif Penyidik Polres Yahukimo,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa, (3/10).
Dari peristiwa tersebut, Kamal mengatakan, satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian sudah mengevakuasi masyarakat Suku Yali yang menjadi korban aksi penyerangan. Aparat juga membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh terkait. Polisi menduga penyebab penyerangan terkait dengan berita meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup di Jakarta, Minggu (3/10).
15. Sejumlah warga merusak gedung Kantor Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/10), buntut sengketa tanah dengan Sentul City. “Iya benar, kemarin siang sejumlah warga melakukan unjuk rasa di depan kantor desa dan menerobos ruangan serta menghancurkan fasilitas,” ungkap Kepala Desa Bojong Koneng Rusdi Anwar, Minggu (3/10).
Massa mulai merusak area depan gedung hingga ruangan kantor kepala desa, pada Sabtu (2/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Kaca di bagian depan gedung tersebut tampak bolong dengan serpihan kaca yang masih berserakan di lokasi. Sejumlah pot bunga di depan gedung pun ikut dirusak massa. Di bagian dalam gedung, sisa-sisa kerusakan masih berserakan. Ruangan kepala desa turut menjadi sasaran amuk warga dengan kondisi meja yang berantakan dan banyak serpihan kaca.
16. Masjid Sriwijaya di Palembang yang mangkrak akibat kasus korupsi kini jadi sarang ular dan babi. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai bagaimanapun juga pembangunan harus dilanjutkan. Ia menyarankan, kalau pemerintah tidak sanggup membiayainya, pemerintah bisa menyerahkannya kepada masyarakat untuk dilanjutkan pembangunannya supaya masjid tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat masyarakat dan bangsa. Anwar mengatakan mangkraknya Masjid Sriwijaya ini merupakan salah satu bukti buruknya tindakan korupsi. ‘’Praktik korupsi memang harus diberantas sebelum melebar kemana-mana,’’ ujarnya. (HPS)
