Isu menarik pagi ini soal gejolak di internal PDIP. Sebutan celeng bagi kader PDIP yang jadi relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 bikin panas di internal PDIP. Para kader PDIP pendukung Ganjar malah mengamini sebutan Celeng dari Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Mereka bahkan membuat logo untuk menandai diri. Logo yang dibuat bergambar celeng berwarna merah dengan taring panjang beserta background warna hitam. Dalam logo itu juga terdapat tulisan ‘Barisan Celeng Berjuang’.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia bekerja sama dengan partai mana pun terkait Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons soal kemungkinan koalisi Gerindra-PDIP pada Pemilu 2024 dengan pasangan calonnya Prabowo Subianto-Puan Maharani.
Presiden Jokowi ingin potensi tembaga di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengatakan, Indonesia punya cadangan tembaga yang sangat besar, bahkan masuk sebagai 7 negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. “Negara kita Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, sangat besar, masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Ini yang banyak kita nggak tahu,” kata Jokowi saat meresmikan groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI. Mereka minta PP tersebut dibatalkan. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra membenarkan adanya aksi yang digelar di lingkungan kampus UI pada Selasa (12/10). Kata dia, hampir 400 gabungan mahasiswa dan dosen ikut aksi penolakan pemberlakukan hasil revisi dari PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, yang kini menjadi PP 75/2021. Berikut isu selengkapnya.
1.Sebutan celeng bagi kader PDIP yang jadi relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 ditengarai bikin panas di internal PDIP. Para kader PDIP pendukung Ganjar malah mengamini sebutan Celeng dari Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Mereka bahkan membuat logo untuk menandai diri. Logo yang dibuat bergambar celeng berwarna merah dengan taring panjang beserta background warna hitam.
Dalam logo itu juga terdapat tulisan ‘Barisan Celeng Berjuang’. Gambar kepala celeng berwarna merah tersebut kini viral di media sosial. Logo itu, ternyata dibuat sendiri oleh salah satu penggerak Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo sekaligus kader PDIP, yakni Eko Lephex. “Gambar yang buat saya, Mas. Celeng kan lagi viral,” kata Eko saat dihubungi, Selasa (12/10).
Eko Lephex, menjelaskan makna dari logo celeng bertaring yang dibuat pihaknya beserta para pendukung Ganjar. Dia menyebut logo itu gambaran perjuangan. “Barisan celeng yaitu kita-kita kader PDIP yang ingin selalu berjuang untuk kebenaran demi besarnya partai mengusung Ganjar Pranowo presiden 2024,” kata Eko.
Eko, yang juga kader PDIP Purworejo, membuat logo celeng dengan latar warna merah, hitam, dan putih. Gambar celeng itu pun dibuat dengan taring panjang ke atas dengan tulisan ‘Barisan Celeng Berjuang’. “Taring panjang agar kita tetap semangat berjuang tidak takut rintangan apa pun. Warna merah artinya kader PDIP arus bawah yang berani memperjuangkan pilihannya, sedangkan putih simbol kebenaran hati nurani kami,” jelasnya.
2. Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo sekaligus ketua DPC SGI Purworejo Albertus Sumbogo sebenarnya merasa prihatin atas sebutan ‘celeng’ yang dikatakan oleh Bambang ‘Pacul’ Wuryanto. Meski demikian, menurutnya, adanya hal tersebut justru bisa menjadi semangat para pendukung Ganjar untuk tetap berjuang. “Meskipun dianggap celeng tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya,” ucap Sumbogo.
3. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, sebutan itu merupakan tindakan berlebihan. “Terlalu keras dan berlebihan jika kader-kader PDI-P yang deklarasi Ganjar disebut “celeng” atau “babi”. Karena manusia itu mulia, jika disebut dengan nama binatang, itu bisa masuk kategori penghinaan,” kata Ujang, Selasa (12/10).
Ujang berpandangan, adanya kader yang telah berani menyampaikan aspirasi untuk mendukung Ganjar boleh jadi merupakan indikasi terdapat perpecahan di internal PDI-P. Oleh karena itu, menurut dia, PDI-P semestinya dapat merespons aspirasi-aspirasi itu dengan lebih terbuka demi menjaga demokrasi di internal partai serta perasaan kader agar tidak kecewa. “Lebih rileks saja, karena PDI-P itu kan punya mekanisme dan sistem untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusulkan, apalagi Ganjar itu kan kader sendiri,” kata Ujang.
4. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, pengurus PDI Perjuangan semestinya menampung suara-suara kader terkait pencalonan presiden untuk Pemilihan Presiden 2024. Hal ini disampaikan Adi merespons adanya sebutan “celeng” bagi kader-kader PDI-P yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Mestinya suara kader ditampung, bukan malah disebut celeng. Kader itu ingin elite PDI-P juga mendengarkan aspirasi mereka soal pencapresan,” kata Adi Prayitno.
Ia mengatakan, partai politik merupakan tempat bertemunya banyak kepentingan sehingga kepentingan-kepentingan itu harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak. Sementara, Adi menyebutkan, sebutan “celeng” bagi kader yang berbeda pandangan merupakan sebuah hal yang sangat sadis. “Berpartai terlihat begitu menyeramkan. Apalagi kader-kader di bawah itu hanya beda suara dengan elite, tinggal ditegur atau langsung dipecat tapi tak perlu dituding celeng,” kata Adi lagi.
5. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, sebutan ‘celeng’ bagi kader PDI-P pendukung Ganjar Pranowo merupakan tindakan yang tidak bijak dan mendiskreditkan kader sendiri. “Bahasa yang disampaikan ada DPC yang punya suara pendukung Ganjar kemudian dikatakan sebagai kader celeng, menurut saya ini sudah enggak tepat. Sangat tidak bijak dengan gaya bahasa yang saya pikir sudah memecah dan mendiskreditkan kader PDI-P sendiri,” kata Pangi, Selasa (12/10).
Pangi mengatakan, perbedaan pendapat antara kader di akar rumput dan elite semestinya bukan masalah karena itu adalah sesuatu yang demokratis. Ia menyebutkan, kondisi akan berbeda jika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menentukan nama kader PDI-P yang diusung sebagai capres. Menurut Pangi, selama belum ada keputusan DPP soal nama calon presiden, maka setiap kader PDI-P dapat bersuara untuk calon presiden yang mereka idolakan dan dukung.
5. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia bekerja sama dengan partai mana pun terkait Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons soal kemungkinan koalisi Gerindra-PDIP pada Pemilu 2024 dengan pasangan calonnya Prabowo Subianto-Puan Maharani.
“Pada prinsipnya politiknya pak Prabowo adalah merangkul dan memikul tanggung jawab kebangsaan, jadi dengan siapapun, dengan partai manapun Pak Prabowo mau bekerja sama,” kata Dahnil Anzar, kemarin malam. Menurutnya pula, Partai Gerindra adalah partai politik nasionalis yang mau bekerja sama dengan semua pihak, seperti PKS dan PDIP, sekaligus pernah berbeda pendapat dengan keduanya. Meski demikian, komunikasi pihaknya dengan dua partai itu tetap berjalan.
6. Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda menyebut Menhan Prabowo Subianto akan kesulitan memenangkan Pilpres 2024 jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga maju sebagai capres.
Hanta mengatakan, kecenderungan itu terlihat dari beberapa hasil survei elektabilitas Anies yang selalu tak terpaut jauh dengan Prabowo.
“Kalau misalnya Anies enggak maju di 2024 bisa jadi untuk dukung Prabowo masih ada peluang kalau kemudian maju,” kata Hanta sembari mengatakan, jika Anies maju di Pilpres 2024, maka Prabowo akan mengalami hal serupa dengan Pilpres 2019. Ia menyebut Prabowo menghadapi lawan yang disiapkannya sendiri seperti saat melawan Jokowi di Pilpres sebelumnya.
7. Presiden Jokowi ingin potensi tembaga di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengatakan, Indonesia punya cadangan tembaga yang sangat besar, bahkan masuk sebagai 7 negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. “Negara kita Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, sangat besar, masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Ini yang banyak kita nggak tahu,” kata Jokowi saat meresmikan groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10).
Jokowi ingin besarnya potensi tembaga yang dimiliki Indonesia memberikan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi negara. Ia tidak mau potensi tersebut justru memberikan keuntungan lebih banyak pada negara lain. Oleh karenanya, pemerintah berupaya melakukan hilirisasi industri tembaga, salah satunya melalui pembangunan smelter. “Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, (tetapi) semelternya, hilirisasinya ada di negara lain seperti tadi disampaikan Pak Menteri ada di Spanyol, ada di Jepang, nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi meletakkan batu pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (12/10). Menurut Jokowi, smelter yang akan dibangun ini merupakan yang terbesar di dunia.
“Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line, terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bayangkan, 1,7 juta ton itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu yang biasanya bisa mengangkut 3-4 ton, berarti berapa truk yang akan berjejer di sini. Kalau isinya 3 ton saja, 1 truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjejer di sini bayangkan, ini gede sekali,” tuturnya sembari mengatakan, pembangunan smelter di dalam negeri bertujuan untuk memperkuat hilirisasi industri, khususnya sektor tembaga.
8. Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi, smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun. “Smelter ini akan melakukan investasi Rp 42 triliun yang berfungsi sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak dan logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya Rp 30 triliun,” katanya, kemarin.
Erick mengungkapkan, selama masa konstruksi, smelter tersebut diperkirakan dapat menyerap 40.000 tenaga kerja. “Tadi Ibu Gubernur (Jawa Timur) titip kalau bisa mayoritas pekerjanya dari Jawa Timur sehingga kepastian pembukaan tenaga kerja juga terjadi,” ungkap Erick. Erick menambahkan, setelah Indonesia mengambil 51 persen saham PT Freeport, pemerintah dapat memastikan kinerja, inovasi dan transformasi terus berlangsung. Saat ini pertumbuhan pendapatan PT Freeport meningkat 100 persen. “Tahun lalu Rp 50 triliun, sekarang sampai Desember nanti Rp 105 triliun. Lalu juga keuntungan bersih tahun lalu Rp 10 triliun, rencananya, tahun ini sampai Desember Rp 40 triliun,” ungkapnya.
9. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI. Mereka minta PP tersebut dibatalkan. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra membenarkan adanya aksi yang digelar di lingkungan kampus UI pada Selasa (12/10). Kata dia, hampir 400 gabungan mahasiswa dan dosen ikut aksi penolakan pemberlakukan hasil revisi dari PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, yang kini menjadi PP 75/2021.
Aliansi BEM se-UI menilai revisi statuta UI memiliki kecacatan baik secara formal maupun materiil sejak proses perumusannya. BEM UI menilai, pengesahan akhir naskah revisi Statuta UI juga tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Menurut Leon, Statuta UI yang baru cacat substansial. “Salah satunya, mengizinkan adanya kesempatan bagi rektor untuk lagi-lagi melakukan tindakan rangkap jabatan,” ujarnya.
Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, Rektor UI Ari Kuncoro dan Majelis Wali Amanat (MWA) masih bersikukuh untuk menjalankan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Sejak PP 75/2021 tentang statuta UI ini diterbitkan dan menjadi sorotan karena dinilai bermasalah, DGB, senat akademik (SA), rektor, dan MWA UI mengadakan pertemuan untuk mencabut beleid itu.
“Namun Rektor dan MWA bersikukuh untuk laksanakan PP 75 (tahun 2021),” kata Harkristuti, Selasa (12/10). Ia menambahkan, rektor dan MWA juga menolak ajakan DGB UI untuk menyurati Presiden Jokowi untuk merevisi kembali PP 75/2021 yang bermasalah. Kata dia, saat ini Rektor UI masih membuat aturan turunan dari statuta baru tersebut.
10. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum memikirkan upaya damai dalam proses penyelesaian perkara dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal itu disampaikan kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan usai menemani mantan Panglima TNI itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri, Selasa (12/10). “Kita kan melapor, karena kita yang melapor tentunya kita tidak ada pemikiran seperti itu,” tutur Otto pada awak media.
Otto menerangkan langkah damai itu belum dipikirkan, pasalnya saat ini pihak kepolisian juga belum melakukan pemeriksaan pada dua peneliti ICW yang dilaporkan Moeldoko, yaitu Egi Primayogha dan Miftachul Choir. Otto juga menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan maaf dari ICW terkait dengan tudingannya bahwa Moeldoko yang Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terlibat ekspor beras dengan PT Noorpay Perkasa.
11. Pengadilan Negeri (PN) Depok memvonis bebas pengelola pasar muamalah di Depok, Zaim Saidi. Majelis hakim PN Depok menetapkan hal ini dalam persidangan yang digelar di PN Depok pada Selasa (12/10). “Membebaskan terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum, serta memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” kata Humas PN Depok, Ahmad Fadil dalam keterangan tertulis.
Adapun, Zaim Saidi adalah terdakwa dalam perkara transaksi penggunaan mata uang dinar-dirham di Pasar Muamalah, Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Majelis hakim juga menyatakan Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yang ditujukan kepadanya. Zaim Saidi sebelumnya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, dakwaan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
12. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah cukup berhasil mencegah lonjakan kasus Covid-19 dalam penyelenggaraan PON XX di Papua. Salah satu buktinya, cuma ditemukan 83 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dari 10.000 peserta PON. Wiku mencatat, ada keluhan penyakit lain selama penyelenggaraan PON, yakni empat kasus malaria dan dua kasus diare. Di bagian lain penjelasannya Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya segera mengumumkan 18 negara asal pelaku perjalanan yang diperbolehkan masuk ke Indonesia mulai 14 Oktober 2021.
13. Penunjukan Juri Ardiantoro menjadi Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu jadi sorotan. Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Ihsan Maulana khawatir terjadi konflik kepentingan, pasalnya Juri pernah menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampange Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 dan kini menjabat Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
“Publik akan sangat bertanya bagaimana kinerjanya? Kalau kinerja ketua timsel nanti prosesnya dilakukan secara tertutup, tidak transparan, nirpartisipasi publik, tidak independen, tidak mandiri, akan mengonfirmasi konflik kepentingan,” kata Ihsan, Selasa (12/10).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan soal independensi dari anggota tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Peringatan itu menanggapi terpilihnya Juri Ardiantoro sebagai Ketua Tim Seleksi karena yang bersangkutan adalah Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan juga bekas anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019.
Khoirunnisa khawatir kedekatan Juri dengan kekuasaan akan memengaruhi proses seleksi calon anggota penyelenggara pemilu. “Memang betul, beliau ada pengalaman juga sebagai wakil direktur TKN. Hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja,” kata Khoirunnisa, Selasa (12/10).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik terpilihnya Juri Ardiantoro sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Menurut dia, tim seleksi seharusnya diisi oleh figur netral dari kontestasi Pemilihan yang telah ada sebelumnya. “Tanpa prejudice, jauh lebih baik dipilih figur yang netral dan punya background tidak terkait dengan pertarungan politik di masa yang dekat,” kata Mardani, Selasa (12/10). Seperti diketahui, Juri Ardiantoro saat ini menjabat sebagai Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dia merupakan eks anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai, anggota tim seleksi dari unsur pemerintah yang diwakili Juri Ardiantoro (Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan), Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM), dan Bahtiar (Dirjen Politik dan Hukum Kementerian Dalam Negeri) memiliki pengalaman dan keilmuan yang kuat di bidang politik dan hukum terutama menyangkut kepemiluan. Menurut dia, Juri memiliki sejarah panjang aktivitas di bidang kepemiluan.
Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini mengklaim, susunan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 telah sesuai undang-undang. Ia membantah anggota tim seleksi didominasi dari unsur pemerintah. “Kami kira semuanya masih sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Perwakilan pemerintah hanya tiga orang di sana, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kemendagri,” kata Faldo, Selasa (12/10).
Tiga orang perwakilan pemerintah yang dimaksud Faldo itu adalah Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Sementara, nama Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarty merupakan perwakilan dari unsur tokoh masyarakat.
14. Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres mengenai pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh yang diperkarakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Hari ini Bapak Presiden menandatangani Keppres untuk amnesti saudara Saiful Mahdi,” kata Mensesneg Pratikno melalui video, pada Selasa (12/10).
Dikatakan, Keppres tersebut diteken Jokowi setelah DPR memberikan pertimbangan atas pemberian amnesti kepada Saiful. Adapun DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi pada 29 September 2021 terkait permintaan pertimbangan atas pemberian amnesti.
15. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya menggunakan duit APBN. Padahal pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema Business to Business (B to B). Syarief menyebut, pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN mengingat situasiekonomi sudah berat karena pandemi Covid-19.
‘’Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” kata Syarief Hasan, Selasa (12/10). Syarief mengingatkan, Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang merupakan proyek kerja sama dengan China tidak akan menggunakan APBN. Presiden Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema business to business.
16. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku telah melaporkan soal dugaan “orang dalam” terkait penanganan perkara kepada Dewan Pengawas namun tak direspons. Ia mengatakan, informasi yang disampaikan kepada Dewas bukan tanpa dasar karena dirinya merupakan bagian dari tim penyidik kasus yang menjerat eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
“Saya bicara seperti ini bukan sebagai orang awam, tapi sebagai orang yang ikut mengusut perkara itu dan telah melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK, saya ceritakan kepada mereka dan mereka tidak merespons,” ujar Novel, saat ditemui di kawasan Jati Rahayu, Bekasi, kemarin. Novel yakin Stepanus Robin Pattuju tidak bekerja sendiri. Jika KPK maupun Dewas serius menangani kasus itu, keduanya bisa mengusut orang-orang yang diduga menghilangkan barang bukti. KPK dan Dewas tidak perlu menunggu laporan atau ada yang membuat laporan secara resmi.
Novel Baswedan mengaku, dirinya yang membongkar kasus dugaan suap yang melibatkan Stepanus Robin Pattuju. Namun, tim yang dipimpin untuk menangani kasus itu diganti dengan tim penyidik lainnya. Dia menduga banyak hal yang ditutup-tutupi KPK terkait dengan kasus tersebut. “Ini yang harus dipahami terkait dengan hal itu, saya ingin memberitahukan bahwa saya adalah salah seorang Kasatgas penyidikan yang pertama kali mengungkap kasus itu. Saya tahu betul ada banyak yang ditutup-tutupi, saya tahu betul ada bukti-bukti yang tidak diungkap tapi justru malah dihilangkan,” ujarnya.
Ketua KPK Firli Bahuri membantah ada atasan eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju yang terlibat penanganan perkara. Bantahan itu merespons kesaksian mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial di sidang lanjutan kasus penanganan perkara di KPK. “Kami telah melakukan permintaan keterangan saksi dan pengumpulan bukti-bukti, tidak ada bukti bahwa atasannya terlibat perkara SRP (Stepanus Robin Pattuju),” ujar Firli, kemarin.
17. Presiden Jokowi akan melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, siang hari ini. Salah satu yang akan dilantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi kabar pelantikan Megawati itu. Akan tetapi, ia tak mengungkap nama lain yang masuk dalam Dewan Pengarah BRIN. “(Pelantikan) BRIN, dewan. Iya (Megawati),” ucap Heru lewat keterangan tertulis, Rabu (13/10).
BRIN didirikan pada 2019 menyusul Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada awalnya, BRIN dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Namun tahun ini, Jokowi melebur Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BRIN menjadi lembaga sendiri. (HPS)
