Salah satu berita menarik pagi ini adalah soal keberhasilan Indonesia menjadi juara Thomas Cup 2020 usai mengalahkan China, 3-0, Minggu (17/10) malam. Namun kegembiraan itu terasa ganjil alias kurang srek karena bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Ia mengusulkan agar perusahaan plat merah dijadikan badan atau super holding di bawah kementerian teknis saja. Usulan politisi Golkar ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang baru-baru ini menyoroti kinerja BUMN Indonesia. Jokowi mengatakan, BUMN yang sakit-sakitan lebih baik ditutup saja.
Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan ultimatum kepada Rektor dan Ketua Senat UNJ untuk membatalkan pemberian gelar doctor kehormatan atau doctor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Errick Thohir. Adapun, anggota Presidium Aliansi Dosen UNJ terdiri dari sejumlah dosen seperti Ubedilah Badrun, Abdil Mughis Mudhofir, Abdi Rakhmat, Rakhmat Hidayat.
KPK menduga Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin merekayasa lelang terkait proyek infrastruktur, fee-nya 10 persen. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dodi, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap partainya memenangkan Pemilu 2024. Akbar juga yakin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menang Pilpres 2024. Oleh sebab itu, mantan Ketua DPR ini meminta seluruh kader mempersiapkan pemilu mendatang dengan sangat serius. Berikut isu selengkapnya.
1.Indonesia berhasil jadi juara Thomas Cup 2020 usai mengalahkan China, 3-0, Minggu (17/10) malam. Namun kegembiraan itu terasa ganjil alias tidak srek karena bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kenapa? Hal itu buntut sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) yang menilai Indonesia tidak patuh dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Sebagai penggantinya, dikereklah bendera berlogo PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).
Seperti diketahui, buntut dari ketidakpatuhan Indonesia tersebut, membuat WADA tidak memberikan hak tuan rumah terhadap Indonesia pada ajang olahraga apa pun. “Mereka tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental atau dunia selama penangguhan,” demikian pernyataan WADA, yang dikutip dari Reuters, Minggu (17/10).
WADA juga memberikan sanksi lainnya yaitu melarang bendera Merah Putih untuk dikibarkan pada ajang olahraga apa pun. Tak hanya itu, lagu Indonesia Raya juga dilarang diputar ketika atlet-atlet Indonesia berhasil menjadi juara atau naik podium.
2. Presiden Jokowi turut merasakan ketegangan serta kegembiraan saat menyaksikan perjuangan tim Merah Putih dalam meraih trofi Piala Thomas 2020. Indonesia berhasil meraih gelar Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan China dengan skor 3-0 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10) malam WIB. Mengenai keberhasilan Indonesia mengakhiri penantian 19 tahun menjuarai Piala Thomas, hal itu pun menjadi perhatian dari Presiden Jokowi.
“Ketegangan menyaksikan keseruan laga final Piala Thomas 2020 malam ini akhirnya berubah jadi kegembiraan begitu Jonatan Christie melompat, mengepalkan tangan, dan berteriak girang di akhir gim ketiga. Indonesia juara!” tulis Jokowi pada akun resmi Instagram-nya. “Piala Thomas akhirnya kembali ke Indonesia setelah penantian 19 tahun lamanya,” lanjutnya.
Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada skuad bulu tangkis Indonesia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. “Dari Tanah Air, saya menyampaikan selamat kepada seluruh atlet bulu tangkis Indonesia dan para pelatih yang telah berjuang dan mengharumkan nama bangsa di Ceres Arena, Aarhus, Denmark,” kata Jokowi.
3. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Ia mengusulkan agar perusahaan plat merah dijadikan badan atau super holding di bawah kementerian teknis saja. Usulan politisi Golkar ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang baru-baru ini menyoroti kinerja BUMN Indonesia. Jokowi mengatakan, BUMN yang sakit-sakitan lebih baik ditutup saja.
“Merespons pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu diubah menjadi badan saja atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10).
Maman mengusulkan, badan atau super holding itu mestinya hanya memiliki tugas dan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara perusahaan BUMN saja. Namun fungsi kontrol, penentuan sumber daya manusia, supervisi, pelaporan, dan lainnya mesti dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing.
Presiden Jokowi mengkritik adanya upaya proteksi atau pengamanan terhadap BUMN yang kondisi keuangannya terlihat sakit. Jokowi tak ingin proteksi itu terus diberikan kepada perusahaan pelat merah. Karena hal itu membuat BUMN jadi manja. “Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN-nya terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ujarnya saat memberikan arahan kepada para Dirut BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, yang disiarkan dalam tayangan Youtube Setpres, kemarin.
Jokowi menilai pemberian PMN yang terjadi selama ini mengurangi nilai-nilai yang ingin dibangun oleh negara terhadap perusahaan pelat merah yang berada di bawahnya. Misalnya, nilai kompetisi yang membuat BUMN tak berani untuk bersaing. Kemudian, mengambil resiko hingga nilai profesionalisme yang tak dijalankan. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menutup perusahaan pelat merah yang tidak efektif.
Presiden Jokowi meminta proses perizinan investasi di BUMN tidak berbelit-belit. “Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya,” kata Jokowi dalam siaran Youtube Setpres, kemarin. Jokowi mencontohkan soal izin untuk membuat pembangkit listrik di Indonesia yang sangat banyak.
Jokowi menuturkan, untuk membangun pembangkit listrik setidaknya dibutuhkan 259 izin. Hal ini membuat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan Jokowi pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin terkait pembangkit listrik. Presiden meminta birokrasi di BUMN dipangkas.
4. Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan ultimatum kepada Rektor dan Ketua Senat UNJ untuk membatalkan pemberian gelar doctor kehormatan atau doctor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Errick Thohir. Adapun, anggota Presidium Aliansi Dosen UNJ terdiri dari sejumlah dosen seperti Ubedilah Badrun, Abdil Mughis Mudhofir, Abdi Rakhmat, Rakhmat Hidayat. “Kami sampaikan ultimatum ini sesungguhnya demi menjaga integritas Universitas Negeri Jakarta,” ujar Ubedilah Badrun, melalui keterangan tertulis, Minggu (17/10).
Ubedillah menilai, dalam perspektif akademis sangat tidak etis jika Senat UNJ berencana mengubah peraturan yang dianggap menghalangi upaya pemberian gelar doktor kehormatan kepada Ma’ruf Amin dan Erick Thohir. Peraturan yang dianggap menjadi penghalang kedua pejabat tersebut mendapat doktor honoriscausa dari UNJ itu adalah Pedoman Pengusulan Jabatan Guru Besar Tetap dan Tidak Tetap Serta Penganugerahan Doktor Kehormatan Tahun 2021 Bab Persyaratan poin ke 3 yang disahkan dalam rapat pleno Senat UNJ pada tanggal 10 Maret 2021.
Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengkritisi rencana Senat UNJ mengubah aturan pemberian gelar doktor honoris causa. Sebab, rencana perubahan aturan itu disebut hanya untuk mengakomodasi pemberian gelar honoris causa bagi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Presidium Aliansi Dosen UNJ Ubedilah Badrun mengatakan, pemberian gelar doktor honoris causa di UNJ didasarkan pada Peraturan Menristekdikti Nomor 42 Tahun 2018, serta Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2019.
“Menurut Statuta UNJ (Permenristek Dikti Nomor 42 tahun 2018) dalam Pasal 22 Ayat 1 bahwa UNJ dapat memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan dan peradaban,” kata Ubedilah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10).
Selanjutnya, Ayat (3) Statuta UNJ menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. Sementara, menurut Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Gelar dan Penghargaan, disebutkan dalam Pasal 19 bahwa gelar doktor kehormatan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan atau karya luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan atau bidang kemasyarakatan.
5. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di provinsi prioritas tahun ini. Pemerintah telah menyusun sejumlah tahapan untuk mewujudkan target tersebut. “Yang paling jelas, melalui penahapan ini, kita ingin cepat menurunkan mencapai target yang kita (harapkan),” kata Ma’ruf melalui keterangan tertulis, Minggu (17/10). Tahapan pertama, yakni menetapkan tujuh provinsi prioritas dan 35 kabupaten. Penetapan itu berdasarkan pada kantong-kantong terdalam kemiskinan berdasar data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Dari penetapan tersebut, kata Ma’ruf, telah dilakukan dua langkah di setiap lokasi.
6. KPK menduga Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin merekayasa lelang terkait proyek infrastruktur, fee-nya 10 persen. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dodi, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka. Adapun, pengaturan tersebut terkait proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.
“Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA (Dodi Reza Alex) kepada HM (Herman), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (16/10). Selain itu, ujar Alex, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Pembagiannya yaitu 10 persen untuk Dodi, 3 hingga 5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.
KPK menahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin di Rutan KPK pada Gedung ACLC KPK. Selain Dodi, KPK menahan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur yakni Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. “Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021. Herman ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Eddi dan Suhandy ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” kata Alexander Marwata.
KPK amankan uang Rp 270 juta dan Rp 1,5 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Jumat (15/10) malam. “Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (Mursyid), ajudan bupati, sejumlah uang sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Alexander Marwata. Ia menyampaikan, KPK menemukan uang Rp 270 juta yang terbungkus kantung plastik saat menangkap Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori di sebuah tempat ibadah di Musi Banyuasin.
Uang tersebut diduga berasal dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy yang akan diserahkan ke Dodi melalui Herman dan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Eddi Umari. “Rp 270 juta terkait dengan proyek yang dimenangkan SUH (Suhandy), bagian dari sekitar 15 persen dari keseluruhan commitment fee nanti yang akan diberikan,” kata Alex. Sementara itu, uang Rp 1,5 miliar ditemukan KPK dari ajudan Dodi yang ditangkap di Jakarta.
Sebelum diciduk KPK, Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin ternyata mau pergi ke Norwegia, 4 Nopember mendatang. Hal tersebut diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banyuasin (Muba) Beni Hernedi usai rapat bersama Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Minggu (17/10) malam. Beni Hernedi ditunjuk Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Plt Bupati Muba usai Dodi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek perairan di Dinas PUPR Muba. “Gubernur juga mengungkapkan Pak Dodi sempat izin ke Norwegia. Saya sempat dikasih tahu Pak Bupati ini kaitannya dengan menjadi pembicara konsepsi biofuel bahan bakar nabati kelapa sawit, beliau diminta jadi pembicara di forum internasional. Saya terakhir kontak dengan Pak Bupati hari Kamis,’’ ujar Beni.
7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak wacana nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk, dijadikan nama salah satu jalan di DKI Jakarta. MUI mengatakan, jika pemerintah merealisasikan wacana tersebut, hati umat Islam akan tersakiti. “Kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibu Kota Jakarta, hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam, yang itu jelas tidak kita harapkan.” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10).
Anwar Abbas mengatakan Mustafa Kemal Ataturk adalah seorang tokoh yang sudah mengacak-acak ajaran Islam. Anwar Abbas menyebut banyak perbuatan Ataturk yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Assunnah. “Hal itu dia lakukan adalah karena dia ingin menjadikan Turki menjadi negara maju dengan cara menjauhkan rakyat Turki dari ajaran agama Islam, dan melarang agama Islam dibawa-bawa ke dalam kehidupan publik,” ujar Anwar Abbas. Ia menyampaikan Ataturk adalah tokoh sekuler yang tak percaya ajaran Islam dapat membawa Turki menjadi negara maju.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh sekuler Turki, Mustafa kemal Ataturk.
“Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut,” kata Khoirudin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS, Minggu (17/10).
Khoirudin meminta keinginan pemerintah tersebut dikaji ulang. Menurutnya, jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia. “Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan. Masih banyak pahlawan lain yang berjasa bagi Kemerdekaan Indonesia untuk diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota,” kata dia.
8. Dubes RI untuk Ankara, Lalu M Iqbal memberikan klarifikasi terkait wacana jalan di DKI Jakarta diberi nama Ataturk yang sempat dikritisi sejumlah pihak. Iqbal menyebut Pemerintah Turki juga memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Presiden RI Pertama, Ir Soekarno. “Sebagai simbol kedekatan kedua Bangsa yang sudah dimulai sejak abad ke-15, Pemerintah Turki setuju memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Bapak Proklamasi kita, Ahmet Sukarno (nama yang dikenal di Turki),” kata Muhammad Iqbal kepada wartawan, Minggu (17/10).
Iqbal mengatakan sesuai tata krama diplomatik, maka Indonesia juga harus memberikan nama jalan di DKI Jakarta sesuai dengan nama Bapak Bangsa Turki. Dia menyebut Pemerintah Turki yang berhak menentukan nama jalan tersebut. “Sesuai tata krama diplomatik, kita akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki. Yang akan menentukan nama jalannya bukan Pemerintah Indonesia dan juga bukan Pemda DKI,” ucapnya.
Namun demikian, Iqbal menyebut hingga kini belum ada usulan nama secara resmi yang diajukan oleh Pemerintah Turki. Menurutnya nama jalan itu pasti akan mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki. “Pemerintah Turki yang akan menentukan nama jalan tersebut nanti. Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut. Apapun nama jalan itu nanti, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki,” ujarnya.
9. Pemerintah menghendaki ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih lewat pemilihan kepala daerah. Tak ada pula DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.
Hal itu tertuang dalam rancangan atau draf rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) baru dari pemerintah yang telah diberikan kepada DPR untuk dibahas. Sumber CNNIndonesia.com di salah satu fraksi DPR membenarkan draf tersebut.
Dalam draf itu dinyatakan bahwa ibu kota baru nanti akan dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat dan bisa diberhentikan kapanpun oleh Presiden. “Pemerintahan Khusus IKN […] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden,” bunyi pasal 9 draf RUU IKN.
10. Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai, saat ini, indikator suksesnya pembangunan sebuah negara sudah berubah. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan sebuah negara bukan hanya dari sektor ekonomi, melainkan juga kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. “Dulu, kebahagiaan tidak dipercaya sebagai indikator keberhasilan sebuah pembangunan oleh ilmu yang sekularistik, tapi sekarang berbalik. Semakin bahagia seseorang atau kelompok, semakin terindikasi sukses,” ujar Cak Imin saat menghadiri kegiata Silaturrahim antar Ulama, Kiai, dan Tokoh Masyarakat Brebes-Tegal, di Grand Dian Hotel, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (17/10).
11. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap partainya memenangkan Pemilu 2024. “Insya Allah partai kita, Partai Golkar kembali jadi pemenang tahun 2024 yang akan datang dengan tema utama kita, menang, menang, menang,” kata Akbar, dalam acara virtual bertajuk Dua Dasawarsa Kemenangan Golkar 2004–2024, kemarin. Akbar juga yakin, Partai Golkar bisa mengulang kemenangan pada Pemilu 2004 dan yakin Airlangga Hartarto menang Pilpres 2024. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh kader mempersiapkan pemilu mendatang dengan sangat serius.
“Kalau pada tahun 2004 kita pernah jadi pemenang, insya Allah, 2024, 20 tahun kemudian kita juga bisa jadi pemenang,” ujarnya. Lebih lanjut, Akbar menuturkan bahwa dirinya telah menyusun sebuah buku agar Partai Golkar sukses menyongsong Pemilu 2024. Isi buku itu mendorong Golkar melakukan berbagai langkah-langkah persiapan dalam meningkatkan perolehan suara.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya ingin merangkul kembali sejumlah tokoh partai politik yang dulu pernah bergabung dengan partai berlambang beringin itu. Menurut Doli, langkah ini dilakukan Partai Golkar untuk membangun konsolidasi sebagai salah satu strategi guna mengembalikan kejayaan pada Pemilu 2024, seperti halnya Pemilu 2004. Selama ini banyak mantan kader Partai Golkar yang karena perbedaan pandangan politik kemudian membuat partai lain dan sukses, seperti Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Namun, tidak semua yang bernasib sama.
12. Ketua DPR Puan Maharani meminta kepolisian menindak perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal sampai kepada pemilik atau pemodalnya yang warga negara asing (WNA). “Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru,” kata Puan.
Anak Megawati ini memberi dukungan kepada Polri memberantas praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Puan juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Kemenkominfo dan OJK untuk menyetop sementara pemberian izin pinjol baru.
13. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, hingga September 2021 jumlah anak yatim piatu mencapai 28.000 orang. “Menurut laporan yang diterima oleh Kementerian Sosial, per September 2021 jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 28.000 anak,” kata Ma’ruf dalam acara Khotmil Qu’ran dan Doa Bersama 1.000 Yatim Dhuafa, yang disiarkan secara daring, kemarin. Ma’ruf mengatakan, jumlah anak yatim piatu telah bertambah cukup besar sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Angka tersebut masih terus diverifikasi bersama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah pun telah menyalurkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi 20.000 anak yatim. Sesuai data terverifikasi, masing-masing anak mendapatkan dana Rp 200.000 dan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan.
14. PKS akan usung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jadi Capres 2024 selain kader internal partainya. “Selain para tokoh PKS lainnya, nama Anies sebagai Gubernur yang diusung oleh PKS [di Pilkada 2017] tentu punya kans dan akan menjadi pertimbangan di 2024,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari, kemarin.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menganggap wajar dukungan masyarakat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Arsul menilai Anies merupakan salah satu kepala daerah yang terus memenuhi janji kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Terlebih lagi janji kampanye itu telah ia tunaikan kepada warga Kampung Merah. “Tak bisa dipungkiri, Anies adalah salah satu Kepala Daerah yang janji kampanyenya pada saat Pilkada itu dipenuhi satu per satu, termasuk untuk warga Tanah Merah itu,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi santai warga Tanah Merah, Jakarta Utara yang mendukungnya menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia menjawab dengan guyon sembari tertawa saat diberikan dukungan sebagai capres oleh warga.
“Belum apa-apa udah 24 (2024). Ini masih 21 (2021),” kata Anies diiringi gelak tawa, Sabtu (16/10). Mulanya Anies berkunjung ke Tanah Merah dalam rangka meresmikan jaringan pipa air bersih dan drainase. Wilayah ini kerap kesulitan mendapat air bersih. Ia mengaku Kampung Tanah Merah menjadi lokasi pertama di Jakarta Utara yang disambangi saat kampanye pada 2017 lalu. (HPS)
