Salah satu isu menarik hari ini adalah pengakuan eks Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mengungkapkan, mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta fee 8 persen terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/11) bagi terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Menurut Mustafa, permintaan fee ini terlontar saat dirinya datang ke rumah Azis di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Jubir Menko Marves Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya. Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah. “(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar. GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan,” tegas Jodi saat dikonfirmasi, Senin (1/11).
Bareskrim Polri akan lakukan penyelidikan setelah menerima aduan soal kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang anggota DPR. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian Djajadi saat dihubungi wartawan, Senin (1/11). Namun, Andi masih enggan membeberkan identitas terduga pelakunya.
Ekonom senior dari Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri, berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh Bung Karno didanai dari pampasan perang Jepang, bukan dari utang. Disebutkan, pada 1958, Jepang setuju memberikan dana kompensasi kepada Indonesia senilai USD 223,08 juta dalam bentuk sarana dan fasilitas serta pinjaman sebesar USD 80 juta. Dana itu kemudian digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, antara lain Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, Gedung TVRI, dan Gelora Bung Karno.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati(SMI) lakukan pertemuan khusus dengan salah satu orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Pertemuan dilakukan di sela-sela acara konferensi COP26 Glasgow, Skotlandia. Momen ini diunggah Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya @smindrawati. Pertemuan dilakukan secara empat mata di ruang sekretariat Indonesia pada gelaran COP26. Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengatakan dirinya mewakili Presiden Jokowi bertemu Jeff Bezos. Hal yang dibahas soal investasi energi baru terbarukan di Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa mengungkapkan, mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta fee 8 persen terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/11) bagi terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Menurut Mustafa, permintaan fee ini terlontar saat dirinya datang ke rumah Azis di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
“Apakah ada pembicaraan terkait dengan persentase atau nominal sekitar 8 persen?” tanya jaksa KPK kepada Mustafa. “Ya, waktu itu memang ada pembicaraan seperti itu. Tapi, saya bilang sama Pak Azis, nanti saudara Taufik (Taufik Rahman, eks Kadis Bina Marga Lampung Tengah) saja urusan teknis, saya enggak ngerti kalau teknis,” jawab Mustafa. Eks Bupati Lamteng ini mengaku bisa bertemu Azis berkat bantuan mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaedi yang merupakan kader Partai Golkar. Azis saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang bertanggung jawab mengenai anggaran daerah.
Eks Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman mengaku diminta menyiapkan komitmen fee sebesar 8 persen oleh Aliza Gunado yang mengaku sebagai orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Permintaan itu dilakukan terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) tambahan di Lampung Tengah. Taufik mengatakan hal itu saat menjadi saksi untuk terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju terkait penanganan perkara di KPK. “Waktu ketemu Aliza, dikasih tahu bahwa dia bisa membantu mengurus DAK itu terus ada komitmen fee 8 persen,” ujar Taufik di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/11).
Eks Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman mengungkapkan, adik eks Azis Syamsuddin bernama Vio menerima Rp 200 juta. Uang tersebut diminta oleh kepercayaan Azis, Edi Sujarwo untuk pengajuan proposal dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. “Pak Jarwo pesan, kami disuruh menyiapkan uang proposal besarannya Rp 200 juta,” ujar Taufik di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/11). Jaksa menanyakan, uang itu dalam bentuk apa? “(Uang dibawa dengan) kresek plastik ke Pak Jarwo,” jawab Taufik.
Mantan Kasi Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto mengaku pernah memberikan fee Rp 2 miliar kepada orang kepercayaan eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bernama Aliza Gunado. Uang itu diberikan kepada Aliza untuk mengurus proposal pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Pengakuan itu, ia sampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju terkait kasus suap penanganan perkara. “Saya dapat perintah dari pak Taufik (eks Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah) untuk mencari pinjaman uang untuk Aliza,” ujar Aan di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/11). “Untuk diberikan kepada saudara Aliza berapa?” tanya jaksa. “Rp 2,085 miliar totalnya,” jawab Aan.
Jubir Menko Marves Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya. Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah. “(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar. GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan,” tegas Jodi saat dikonfirmasi, Senin (1/11).
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi, salah satunya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga terkait dengan perusahaan penyedia tes PCR, tes antigen dan sejumlah skrining Covid-19 lain. Hanya pihak Luhut dan berani menanggapi isu panas tersebut, sementara menteri yang lain masih bungkam.
Jodi lantas menjelaskan posisi Luhut dan GSI. Saat itu, kata dia, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar. Sebab, persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini. “Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini. Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham,” ujar Jodi.
Ia menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.
2. Bareskrim Polri telah menerima aduan soal kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang anggota DPR. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian Djajadi menyatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti terkait aduan tersebut. “Pengaduannya sudah diterima. (Prosesnya) penyelidikan dulu,” kata Andi saat dihubungi wartawan, Senin (1/11). Namun, Andi enggan membeberkan identitas terduga pelaku yang diadukan. “Tidak bisa (buka identitas),” ujarnya.
3. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai deklarasi Relawan Ketua DPR Puan Maharani (RPM) maupun Relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilakukan para relawan yang bukan berasal dari partainya. “Ada deklarasi ke Mbak Puan, juga Mas Ganjar, itu kan relawan. Orang-orang yang punya kedekatan, kami (PDIP) tidak tahu tentang itu,” kata Bambang Wuryanto, Senin (1/11).
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan PDI-P sedang konsentrasi mempersiapkan seluruh kader dan jajaran partai untuk berada dalam satu barisan di dalam proses pemenangan kontestasi Pemilu 2024. Karena itu, kemunculan para relawan tersebut dipastikan dari luar internal PDIP. “Sejauh ini saya baru menerima perintah menyiapkan seluruh jajaran, pasukan untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangkan elektoral (Pemilu) 2024,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah relawan mendeklarasikan diri sebagai Relawan Puan Maharani For Presiden 2024 atau RPM 2024 di Jakarta, Sabtu (30/10). Deklarasi nasional RPM 2024 diikuti perwakilan sukrelawan dari 30 kota di Indonesia. Kemudian kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo yang menamakan diri sebagai Ganjarist juga menggelar deklarasi di Surabaya pada Minggu (31/10). Mereka optimistis PDI-Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju di Pilpres 2024.
4. Relawan Kawan Sandi (RKS) di Cimahi, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan terhadap Sandiaga Uno. Tujuannya agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Dukungan berasal dari lintas kalangan, di antaranya pelaku UMKM, kaum milenial, budayawan, hingga tokoh agama.
5. Kemenkumham akan mengkaji lebih lanjut terkait pemulihan status para napi yang menjadi korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang Banten beberapa waktu lalu. “Saya akan lapor kepada Pak Menteri apakah memungkinkan korban kita berikan surat keterangan soal statusnya,” kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi, Senin (1/11). Menurut Mualimin, ada dorongan dari Komnas HAM agar status para korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang sebagai narapidana dipulihkan dan itu merupakan hal yang baik.
Apalagi, kata Mualim, beberapa korban meninggal dunia dalam waktu dekat akan menghirup udara bebas. Bahkan, diketahui satu orang narapidana seharusnya bebas pada 9 September 2021, sementara insiden itu terjadi pada 8 September 2021. Oleh karena itu, Kemenkumham masih membutuhkan kajian mendalam untuk memutuskan pemulihan status korban.
6. Anggota Komnas HAM Choirul Anam meminta Kemenkumham mencabut status para narapidana yang meninggal dunia dalam kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten. Menurut catatan, ada 49 korban meninggal dalam kebakaran yang terjadi pada 8 September 2021 itu. “Jadi status mereka yang meninggal dunia di tahanan dan sekarang sudah dimakamkan tidak lagi narapidana,” katanya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/11). Menurut Anam, usulannya tersebut disambut baik oleh Kemenkumham dan akan didiskusikan.
7. Setidaknya ada dua perbedaan prinsip dalam melakukan pembangunan proyek oleh Presiden RI pertama, Ir Sukarno, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ekonom senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri, berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh Bung Karno didanai dari pampasan perang Jepang. “Jadi bukan dari utang,” kata Faisal Basri, Senin (1/11).
Seperti diketahui, pada 1958, Jepang setuju memberikan dana kompensasi kepada Indonesia senilai USD 223,08 juta dalam bentuk sarana dan fasilitas serta pinjaman sebesar USD 80 juta. Dana itu kemudian digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, antara lain Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, Gedung TVRI, dan Gelora Bung Karno.
Kata Faisal Basri, selain tanpa utang, dalam melakukan pembangunan, Bung Karno memiliki visi yang panjang dan punya ilmu yang memadai. Dia mencontohkan prinsip untuk tidak membangun industri di lahan subur. Karena itu, ketika ingin memindahkan ibu kota negara, Palangkaraya-lah yang dipilih karena gersang dan bergambut sehingga tak bisa ditanami.
Untuk penguatan pangan, Bung Karno membangun waduk Jatiluhur di Purwakarta dengan pinjaman sangat lunak dari dua negara. Lalu melengkapinya dengan membangun Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Menengah Pertanian. Bagaimana dengan Jokowi? “Kalau Pak Jokowi perencanaannya kurang baik dan asal tiru,” kata Faisal Basri.
Master ekonomi lulusan Vanderbilt University, AS, itu mencontohkan rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.000 kilometer. Padahal di sana telah ada Trans Sumatera Highway. Rupanya belakangan Jokowi sadar keputusannya itu tak tepat sehingga proyek Trans Sumatera dipangkas menjadi cuma 1.000 kilometer.
8. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati(SMI) lakukan pertemuan khusus dengan salah satu orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Pertemuan dilakukan di sela-sela acara konferensi COP26 Glasgow, Skotlandia. Momen ini diunggah Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya @smindrawati. Pertemuan dilakukan secara empat mata di ruang sekretariat Indonesia pada gelaran COP26. Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengatakan dirinya mewakili Presiden Jokowi bertemu Jeff Bezos. Hal yang dibahas soal investasi energi baru terbarukan di Indonesia.
9. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memutasikan 173 perwira tinggi dan menengah. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2278/X/KEP./2021 tertanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.
Dalam surat telegram tersebut, Kapolri tunjuk Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri menggantikan Komjen Paulus Waterpauw yang telah dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri pada 21 Oktober 2021 lalu. Paulus Waterpauw sendiri memasuki masa pensiun pada 1 November ini.
Kapolri mengangkat Wakabaintelkam Polri Irjen (Pol) Suntana menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Ahmad Dofiri. Kemudian, Kapolda Sulsel Irjen (Pol) Merdisyam menduduki jabatan baru sebagai Wakabaintelkam Polri. Sementara Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono digantikan Irjen (Pol) Dedi Prasetyo. Saat ditanya wartawan, Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram tersebut. “Benar. Penyegaran organisasi,” kata Argo, Senin (1/11).
10. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memperbolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di wilayah Jawa dan Bali. “Untuk perjalanan udara wilayah Jawa-Bali tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, cukup memakai antigen saja,” katanya dalam keterangan pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM, Senin (1/11). Muhadjir menegaskan, pembaruan ini sama dengan aturan naik pesawat terbang di luar Jawa dan Bali yang memperbolehkan syarat swab antigen. “Ini sesuai usulan Pak Mendagri,” kata dia.
Sementara Kemenhub bikin aturan baru tentang juklak perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi Covid-19. Yakni, pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, baik pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan harus bawa kartu vaksin dan hasil negatif tes RT PCR atau antigen. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 90 Tahun 2021, revisi atas SE Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021.
“Para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melalui keterangan tertulis, kemarin.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengapresiasi keputusan pemerintah yang membolehkan tes rapid antigen sebagai syarat perjalanan udara di Pulau Jawa dan Bali. Muhaimin menganggap wajar soal perubahan ketentuan dari wajib tes PCR menjadi tes rapid antigen karena situasi pandemi yang dinamis. “Suasana sulit begini wajarlah setiap aturan berubah setiap saat, itu biasa. Dalam situasi sulit seperti pandemik ini, bahkan tiap jam bisa berubah peraturan, itu wajar. Tapi ya kita ingatkan, jangan sembarangan mengeluarkan aturan kalau nanti kemudian pada akhirnya direvisi lagi, harus dipikirkan secara matang,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/11).
11. Menko Polhukam Mahfud MD menilai, Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sengaja memanfaatkan momentum kehadiran Presiden Jokowi di KTT G20. Hal itu disampaikan Mahfud terkait terjadinya kontak tembak antara KKB dan TNI-Polri di Intan Jaya, Papua, dalam sepekan terakhir. “Kesan kami OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20, OPM memanfaatkan momentum itu,” ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11).
Mahfud mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di Papua tidak pernah diagendakan oleh lembaga-lembaga internasional yang resmi. Menurutnya, dunia internasional melihat permasalahan di Papua tak ubahnya dengan daerah-daerah lain, misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat. “Bukan soal disintegrasi,” tegas Mahmud MD.
12. Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap vaksinasi Covid-19 bisa mencapai target 200 juta dosis vaksin akhir pekan ini. Budi mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan agar seluruh negara meningkatkan capaian vaksinasi hingga 40 persen untuk dosis kedua hingga akhir tahun 2021. Menkes berharap Indonesia bisa mencapai target WHO. “Perhitungan kami untuk target vaksinasi se-Indonesia Insya Allah bisa 60 persen. Dengan capaian ini berarti sudah melampaui target WHO,” ujar Budi, kemarin.
13. Presiden Jokowi tiba di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia atau Conference of the Parties COP26 Perubahan Iklim yang berlangsung 1-2 November 2021. KTT yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson itu bakal dihadiri 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mencari solusi dari perubahan iklim. Menurut dia, Indonesia akan terus bekerja keras memenuhi komitmen yang telah dibuat.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam isu perubahan iklim karena menjadi salah satu negara pemilik hutan tropis dan hutan mangrove terbesar di dunia. Di Inggris Raya, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan temu bisnis dengan pimpinan dunia usaha Inggris yang telah dan akan memperluas investasinya di Indonesia. Jokowi juga berencana menggelar sejumlah pertemuan bilateral.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, deklarasi itu berisi soal situasi perekonomian dunia, khususnya di masa pandemi virus corona. “Leaders declaration ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” kata Retno, melalui keterangan tertulis, Senin (1/11).
Retno mengatakan, sejumlah isu yang masuk dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital. Dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force atau gugus tugas kesehatan dan keuangan.
14. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung soal kebijakan vaccine travel lane (VTL) sebagai norma baru untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 di negara-negara ASEAN. Menurut Airlangga, kebijakan ini telah diterapkan oleh Thailand untuk tujuan wisata ke Pantai Phuket.
“Para pemimpin ASEAN sepakat di sub regional IMT-GT maupun BIMP-EAGA bahwa salah satu yang akan didorong adalah mengembalikan travel corridor dan bagaimana menggunakan VTL,” ujarnya, Senin (1/11). Adapun yang dimaksud travel corridor adalah kebijakan pemerintah suatu negara untuk membuka kembali perjalanan khusus untuk kepentingan kedinasan, bisnis, bahkan pariwisata dengan negara tertentu.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi koordinator untuk memastikan pada periode Natal-Tahun Baru dan awal 2022 tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Dijelaskan, Kemenkes selaku kementerian terkait akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Muhadjir mengenai protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. “Prokes ini memang menjadi penting karena mumpung (Covid-19) Indonesia sedang turun sekarang. Kita ingin memastikan implementasi protokol kesehatan bisa kita lakukan sebaik-baiknya agar tidak terjadi lonjakan lagi. Terutama nanti menghadapi Nataru,” tegas Budi.
15. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tidak akan menarik kembali kelebihan bayar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang diterima 8.961 orang nakes pada periode Januari-Agustus 2021. “Keputusan yang kami ambil, diskusi bersama teman-teman BPK RI adalah tidak menarik kembali (kelebihan transfer) tetapi melakukan kompensasi. Kalau ditarik kembali kasihan,” kata Budi saat konferensi pers di Gedung BPK RI Jakarta, Senin (1/11).
Budi mengatakan, pihaknya bersama BPK melakukan mekanisme kompensasi dengan mempertimbangkan para nakes tersebut masih terus bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan, persoalan tersebut ke depannya akan diselesaikan dengan tata kelola keuangan yang lebih baik yaitu melalui mekanisme sistem keuangan yang sudah dikembangkan oleh Kemenkes.
Menurut Budi, data ganda tenaga kesehatan penerima insentif berlebih hanya 1 persen dari total data keseluruhan. Dia akan membersihkan data (cleansing) tersebut agar pencairan insentif berikutnya tidak berlebihan. “Dalam proses transisi ini, ada beberapa yang data cleansing-nya tidak bagus. Jadi ada yang duplikasi tapi jumlahnya hanya 1 persen dari total,” kata Budi lagi.
16. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengunggah momen pertemuan bilateralnya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan Biden dan Jokowi itu berlangsung di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia. Biden mengunggah momen pertemuannya dengan Jokowi di akun Instagramnya, Selasa (2/11). Dia turut menyampaikan kesannya usai bertemu dengan Jokowi. “Saya melakukan pertemuan yang luar biasa dengan Presiden Joko Widodo sore ini,” kata Biden.
Biden mengatakan, dari pertemuannya itu, dia dan Jokowi berkomitmen untuk memperkuat kemitraan AS dan Indonesia. “Kami berkomitmen untuk memperkuat kemitraan antara kedua negara,” ungkapnya. Biden juga turut menyampaikan harapannya terkait G20 di bawah presidensi Indonesia tahun depan. Pertemuan itu membahas sejumlah hal termasuk penguatan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat.
Presiden Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh di sela kegiatan KTT G20. Jokowi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina menjadi negara yang merdeka, berdaulat penuh. “Palestina selalu menjadi perhatian penting bagi Indonesia,” kata Jokowi, dalam keterangan tertulis, Senin (1/11).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Indonesia terkait Palestina. Di antaranya, Indonesia sangat prihatin dan mengecam berbagai pelanggaran yang terus dilakukan Israel.
17. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan ucapannya soal potong kepala ikan dengan mencopot 7 pejabat Polri, yakni satu Kombes dan enam AKBP. Pencopotan ini tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri. “Ya ini tentunya sebagaimana komitmen dan pernyataan pak Kapolri, soal ‘ikan busuk mulai dari kepala’, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga serta semangat dari konsep Presisi. Komitmen ini jelas untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menuju Polri yang jauh lebih baik lagi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (1/11).
Irjen Argo Yuwono menyebutkan dengan, adanya keputusan tersebut, seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Keputusan tersebut memberikan efek jera bagi siapa pun anggota yang melanggar. “Jadilah pemimpin yang teladan, bijaksana, memahami, mau mendengar, tidak mudah emosi, dan saling menghormati. Dengan begitu, Polri ke depannya akan semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat,” ujar Argo. (HPS)
