Salah satu isu menarik pagi ini adalah seruan Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) yang menuntut Presiden Jokowi membubarkan Kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding. Mereka juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mengelola BUMN.
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan efektif untuk mencari solusi menyelematkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terancam pailit. Ia mendorong Komisi V DPR membuat mekanisme penyelesaian baik melalui panitia khusus (pansus) ataupun panitia kerja (panja) DPR.
Mantan Presiden SBY didiagnosis mengidap kanker prostat stadium awal. SBY akan menjalani penanganan medis di luar negeri. Informasi terkait penyakit SBY ini awalnya dipaparkan oleh staf pribadi SBY, Ossy Dermawan. Ossy memaparkan kondisi terbaru dan rencana penanganan medis SBY. Ketum Partai Demokrat ini akan jalani pengobatan di AS.
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ungkap jumlah narapidana korupsi di Indonesia hanya 0,01 persen sehingga tidak menyebabkan over kapasitas sebagaimana yang dikhawatirkan MA sehingga mencabut PP 99/2012. Sebagaimana diketahui jumlah Napi Korupsi di Indonesia hanya 4.431 orang dari total napi sebanyak 270.427 orang.
Kesuksesan latihan bersama Garuda Shield 2021 antara TNI AD dan AD Amerika Serikat dinilai berpotensi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Jokowi untuk menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI berikutnya? Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi diminta segera bubarkan Kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding. Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) menilai selama ini Kementerian BUMN tidak bekerja maksimal sehingga hanya menjadi beban negara. “Terlihat dari utang jumbo kurang lebih sebesar Rp6.710 triliun yang melilit sejumlah perusahaan BUMN,” tutur perwakilan KMP2J, Abriansyah lewat siaran pers, kemarin.
Abriansyah melihat selama ini perusahaan BUMN di bawah kementerian yang dipimpin Erick Thohir kerap kali dimanja dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Akibatnya, perusahaan BUMN yang kondisi keuangannya tidak sehat senantiasa menjadi beban negara. Kontribusi terhadap pendapatan negara pun dinilai minim. “Misalnya, pada tahun lalu, BUMN hanya menyumbang laba bersih senilai Rp41 triliun atau merosot 75,60 persen dibandingkan 2019,” kata Abriansyah.
Abriansyah yakin perubahan Kementerian BUMN menjadi super holding bisa jadi solusi. Dia merujuk pada Super Holding milik Singapura, Temasek. Menurutnya, dengan super holding, perusahaan-perusahaan BUMN bisa dikelola dengan lebih optimal dan profesional.
“Utang-utang jumbo BUMN akan bisa dilunasi dan kontribusinya kepada Negara pun akan meningkat sehingga tidak membutuhkan PMN lagi karena mereka akan berani bersaing dan mengambil risiko. Pak Jokowi, segera bubarkan kementerian BUMN agar negara selamat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Komunitas Mahasiswa Dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) lakukan unjuk rasa di depan Kementerian BUMN Selasa (2/11) siang. Massa meminta untuk Menteri BUMN Erick Thohir mundur dari jabatannya karena dinilai gagal kelola BUMN.
2. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Ia menilai Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang hingga membuat BUMN tidak pernah maju. “Saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu dirubah menjadi badan saja atau Super Holding yang posisi nya di bawah Kementerian Teknis,” kata Maman Abdurrahman.
Maman menilai para direksi BUMN selama ini lebih tunduk kepada Kementerian BUMN karena yang bisa mencopot jabatan mereka. Padahal, sehari-hari teknis dan operasional perusahaan BUMN berhubungan dengan kementerian teknis sesuai bidang kerjanya.
3. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan efektif untuk mencari solusi menyelematkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terancam pailit. Ia mendorong Komisi V DPR membuat mekanisme penyelesaian baik melalui panitia khusus (pansus) ataupun panitia kerja (panja) DPR. “Saya sangat setuju DPR mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. sasarannya adalah membersihkan garuda, menyelamatkan garuda, atau sekaligus mencari solusi,” katanya di Gedung DPR, kemarin.
Cak Imin mengingatkan, penyelematan utama difokuskan kepada aset Garuda Indonesia. Setelah itu baru mencari solusi terhadap ancaman pailit yang menjerat PT Garuda Indonesia. “Kita selamatkan asetnya dulu. Setelah itu follow up ancaman pailit. Pailitnya sudah di depan mata,” tegasnya.
4. Mantan Komisaris PT Garuda Indoneia (Persero) Tbk, Peter Gontha mengungkit biaya sewa pesawat yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut terlalu mahal. Ia pun mengaku telah melaporkan hal tersebut ke KPK serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Melalui akun Instagram miliknya, Peter Gontha menyebut, harga sewa pesawat Garuda kelewat mahal. Dia mencontohkan sewa Boeing 777 yang harga pasarannya 750.000 dollar AS per bulan malah disewa Garuda dengan taruf 1,4 juta dollar AS.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, mantan Komisaris Garuda itu juga ikut meneken kontrak sewa pesawat. Menurut Arya, Peter Gontha ikut menandatangani beberapa proyek penyewaan pesawat ke perusahaan lessor meskipun ada juga yang tidak ditandatangani.
Arya mendorong Peter Gontha membongkar dugaan ketidakberesan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Ia juga menyarankan Peter serahkan data ketidakberesan itu ke KPK. “Kami sangat mendukung, kalau benar Pak Peter Gontha sudah menyerahkan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK,” kata Arya Sinulingga.
Politisi Golkar ini meminta KPK segera memeriksa seluruh mantan komisaris dan direksi Garuda agar dugaan ketidakberesan itu bisa diungkap. Ini dilakukan untuk mengetahui alasan di balik penyewaan pesawat yang dilakukan oleh perusahaan beberapa tahun silam.
KPK mempersilakan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha, melaporkan dugaan ketidakberesan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Dalam laporan nanti harus disertai dengan data awal. “Kami mengajak seluruh masyarakat, siapa pun dan apa pun profesinya, yang mengetahui adanya dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] silakan menyampaikan aduannya kepada KPK. Masyarakat silakan laporkan kepada kami dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (2/11).
5. Mantan Presiden SBY didiagnosis mengidap kanker prostat stadium awal. SBY akan menjalani penanganan medis di luar negeri. Informasi terkait penyakit SBY ini awalnya dipaparkan oleh staf pribadi SBY, Ossy Dermawan. Ossy juga memaparkan kondisi terbaru dan rencana penanganan medis SBY. “Sesuai dengan diagnosa dari tim dokter, Bapak SBY mengalami kanker prostat (prostate cancer),” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11).
Ossy mengatakan, SBY dalam waktu dekat akan melakukan medical check-up dan treatment di luar negeri. Keputusan ini sudah didiskusikan dengan tim dokter Indonesia, termasuk para urolog senior. “Diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, SBY sudah menelepon Presiden Jokowi untuk rencana berobat ke luar negeri. “Sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut Bapak SBY, beliau sudah menelepon Bapak Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana berobat ke luar negeri,” tegasnya.
Ossy mengatakan Jokowi telah memberi respons baik. Jokowi menyampaikan akan ada dua dokter yang mendampingi pengobatan SBY. “Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan bahwa satu-dua anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut,” katanya.
6. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menuturkan, SBY akan menjalani perawatan di rumah sakit khusus kanker di Minneapolis, Amerika Serikat (AS). “Beliau akan melakukan perawatan kesehatan sekaligus pengecekan kesehatan di US, rencananya mau berangkat hari ini, Selasa (2/11),” kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan saat ditemui wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).
Syarief mengatakan, SBY akan ditemani oleh keluarga dan anak-anaknya selama menjalani perawatan di AS. Disebutkan, masa perawatan SBY di AS akan berlangsung cukup lama, kurang lebih 1,5 bulan. SBY membutuhkan pengawasan dokter yang pri8ma. ‘’Cukup lama sih ya, karena memerlukan check-up, lalu dilakukan perawatan, setelah itu check-up lagi,’’ ujarnya.
7. Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ungkap jumlah narapidana korupsi di Indonesia hanya 0,01 persen sehingga tidak menyebabkan over kapasitas sebagaimana yang dikhawatirkan MA sehingga mencabut PP 99/2012. Sebagaimana diketahui jumlah Napi Korupsi di Indonesia hanya 4.431 orang dari total napi sebanyak 270.427 orang.
Denny Indrayana, bercerita mengenai sejarah pembuatan Peraturan Presiden (PP) 99/12. Ia menjelaskan, kala itu PP tersebut merupakan arahan Presiden SBY yang meminta agar tidak ada lagi obral remisi kepada koruptor sehingga perlu adanya PP yang memperketat remisi bagi pelaku tindak pidana luar biasa (ordinary crime).
8. Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti menilai, Mahkamah Agung (MA) salah kaprah dalam memahami konsep restorative justice ketika memutuskan mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal sebagai PP pengetatan remisi koruptor. Adalah salah konsep ketika majelis hakim berpendapat bahwa fungsi pemidanaan tak lagi sekadar memenjarakan pelaku dengan tujuan memberikan efek jera tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice. “Kita sudah begitu salah kaprah menggunakan konsep. Saya kira MA di sini telah salah untuk memahami restorative justice,” ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Pembatalan PP 99/2012: Karpet Merah Remisi Koruptor, Selasa (2/11).
9. Video Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie, makan bareng di restoran dan dinarasikan kabur dari tempat rehabilitasi ramai dibahas di media sosial. Video itu dipastikan merupakan video lama. Kepastian soal itu disampaikan oleh Jubir Keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/11/2021). Lalu Mara meminta masyarakat lebih cermat. “Itu video lama. Sudah jelas ada kata ‘throwback’. Sebaiknya media dan para warganet juga teliti,” ujar Lalu Mara.
Lalu Mara menyesalkan sejumlah pihak yang menyebarkan narasi Nia dan Ardi kabur dari rehabilitasi. Lalu Mara lantas menyampaikan pesan kepada mereka. “Saya doakan media yang mengunggah video lama itu menjadi berita tanpa konfirmasi dapat dihalalkan rezekinya dari clickbait oleh Allah SWT,” ujar Lalu Mara.
10. Presiden Jokowi tiba di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) setelah menghadiri KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Jokowi rencananya akan bertemu Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed (MBZ) dan menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa tokoh dan pebisnis di PEA.
Jokowi tiba di Terminal Kepresidenan Bandara Internasional Abu Dhabi Selasa (2/11), sekitar pukul 22.50 waktu setempat. Setibanya di Abu Dhabi, Jokowi langsung disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis beserta isteri, Menteri Energi PEA Suhail Al Mazroui, dan Atase Pertahanan RI Riyadh Brigjen Erlangga.
Jokowi sempat berbincang-bincang dengan Menteri Energi PEA Suhail Al Mazroui didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis di Ruang Majlis sebelum meninggalkan bandara. Persatuan Emirat Arab merupakan negara ketiga yang dikunjungi Jokowi dalam rangkaian lawatan ke luar negerinya setelah Italia dan Skotlandia.
Presiden Jokowi akan menghadiri National Day di perhelatan Expo 2020 Dubai. National Day akan digelar di Al Wasl Plaza, World Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis (4/11). Mendag Muhammad Lutfi menyatakan kehadiran Presiden Jokowi memperkuat partisipasi Indonesia dalam pameran berskala global ini.
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada Biden. Pertama, Jokowi mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan AS selama pandemi.
“Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing, ventilator, obat-obatan teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya,” ujar Jokowi dilansir dari siaran pers di laman Sekretariat Kabinet, Selasa (2/11). “Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia,” lanjutnya. Kedua, Jokowi menyampaikan pentingnya memperkuat kerja pengembangan ekonomi hijau antara Indonesia dengan AS.
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengklaim, posisi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 atau KTT Iklim PBB tahun 2021 dinilai sangat baik. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan secara virtual di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, kemarin. Siti mengungkapkan, Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim tersebut. “Kemajuan Indonesia tersebut realistis dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Jadi bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri itu tidak. Jadi memang realistis bahwa Indonesia mengalami banyak kemajuan,” ujar Siti Nurbaya dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (2/11).
12. Kesuksesan latihan bersama Garuda Shield 2021 antara TNI AD dan AD Amerika Serikat dinilai berpotensi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Jokowi untuk menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI berikutnya. “Bisa saja (jadi pertimbangan), Garuda Shield kan memang sudah direncanakan lama sejak 2019, kemudian berhasil dilakukan dengan baik oleh Pak Andika dan perencanaan itu dilakukan sebelum Covid-19,” ujar pengamat pertahanan dan analis LAB 45 Andi Widjajanto, Selasa (2/11).
Seperti diketahui, latihan bersama Garuda Shield 2021 terbilang cukup besar. Sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih milik kedua negara terlibat dalam kegiatan ini. Ada tiga wilayah yang menjadi tempat latihan, yaitu Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado.
13. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah tidak ingin ada lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun 2021 ini. “Kita tidak ingin (terjadi kembali). Arahan Bapak Presiden, beliau tidak ingin mengulangi, jangan sampai terjadi ledakan (kasus penularan Covid-19),” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11). Menurut Tito, Indonesia harus mempertahankan pengendalian pandemi yang sudah berjalan dengan baik sejauh ini. Berdasarkan keterangan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk sebagai negara risiko rendah penyebaran Covid-19 dengan kategori level 1.
14. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 0,3 persen pada 31 Oktober 2021. Persentase tersebut berada di bawah rata-rata kasus Covid-19 dunia yaitu 7,4 persen. “Kasus aktif secara nasional per 31 Oktober tercatat sebesar 12.318 kasus atau 0,3 persen dari total kasus. Sudah turun 97,85 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021 (574.135 kasus) dan angka ini jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 7,4 persen,” ujar Airlangga dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (2/11).
15. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor nasional ke beberapa pihak melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mereka merintangi proses penyidikan perkara, menolak untuk memberikan keterangan kepada penyidik yang menangani kasus pembiayaan ekspor tersebut. ‘’Dugaan awal, lembaga keuangan milik negara itu merugi hingga Rp4,7 triliun pada periode 2019,’’ kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (2/11).
Adapun para tersangka ialah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi LPEI 2016-2018; NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis II LPEI 2017-2018; EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar LPEI 2019-2020.
16. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen. Hasto beralasan sistem presidensial membutuhkan sokongan sistem multipartai sederhana. Menurutnya, peningkatan ambang batas parlemen perlu dilakukan secara terus-menerus.
“Pentingnya peningkatan ambang batas minimal 5 persen bagi parpol untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR RI, minimal 4 persen di DPRD provinsi, dan 3 persen di DPRD kabupaten/kota,” kata Hasto, kemarin. Hasto mengatakan sistem multipartai sederhana akan mendukung efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, konsolidasi bisa tercapai secara menyeluruh.
Peneliti Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menilai usulan PDIP dan Partai Golkar untuk meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai usulan yang bersifat oligarkis. Hal itu karena usulan tersebut dimunculkan oleh dua partai politik besar sekaligus bagian dari koalisi pemerintah.
Menurut Wasis, dengan naiknya ambang batas parlemen, maka secara otomatis akan mempersempit peluang hadirnya partai-partai baru maupun partai oposisi untuk membentuk pemerintahan. Selain itu, naiknya ambang batas parlemen juga berpotensi menghasilkan kartel politik yang secara dominan berperan sebagai pemain politik utama dalam setiap pemilu.
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbeda sikap dalam merespons usulan PDIP serta Golkar yang ingin ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik menjadi 5 persen.
Demokrat tidak setuju dengan usulan tersebut. Sementara itu, PKS mengajak pihak-pihak yang mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen untuk membahas revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4 persen belum perlu dinaikkan. (HPS)