Isu menarik pagi ini adalah Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menemukan bukti seorang menteri bidang ekonomi memasang video pencapresan di layar ATM Bank Himbara. Said menyarankan, sebaiknya menteri tersebut mundur saja dari kabinet jika ingin focus mengejar Pemilu 2024. Sebab, pencapresan akan menomorduakan tugas sebagai menteri dan menimbulkan konflik kepentingan.
Presiden Jokowi akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada empat tokoh yang telah berpulang. Gelar pahlawan diberikan dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/11) pukul 10.00 WIB. “Betul (Presiden Jokowi akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada empat tokoh),” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
Berita menarik lainnya adalah Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perkara itu tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly. Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra. “Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11).
Polisi telah menangkap warga negara China berinisial WJS alias BH alias JN yang diduga menjadi otak pinjaman online (pinjol) illegal. “Telah dilakukan penangkapan tersangka WNA terkait pinjaman online diduga otak atas nama WJS alias BH alias JN,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Helmy Santika saat dikonfirmasi, Selasa (9/11).
Dirut PT Biofarma Honesti Basyir membeberkan struktur harga reagen tes polymerase chain reaction (PCR) dengan nilai total Rp 90.000. Honesti menuturkan, dari struktur harga yang berlaku di laboratorium Biofarma, komponen terbesar dari struktur harga reagen tes PCR adalah biaya produksi dan bahan baku sebesar 55 persen. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menemukan bukti seorang menteri bidang ekonomi memasang video pencapresan di layar ATM Bank Himbara. Said menyarankan, sebaiknya menteri tersebut mundur saja dari kabinet jika ingin focus mengejar Pemilu 2024. Sebab, pencapresan akan menomorduakan tugas sebagai menteri dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Jokowi, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu,” kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11).
Ketua Badan Anggaran DPR ini menekankan, pada saat dilantik Presiden Jokowi, para menteri bersumpah untuk menjalankan tugas. Said mengingatkan, tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, terlebih mengenai pemulihan ekonomi saat pandemi Corona.
Menteri-menteri bidang ekonomi, kata Said Abdullah, memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan perekonomian nasional. Menurut dia, dengan memikirkan pemulihan ekonomi nasional, para menteri ekonomi tidak memiliki waktu, tenaga, dan kesempatan untuk memikirkan yang lain.
2. Golkar membela Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan, kedua menteri bidang ekonomi dari partainya itu telah menjalankan tugas dengan baik. Dave menyinggung ekonomi saat ini mengalami pertumbuhan. “Pak Airlangga dan Pak Agus Gumiwang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Dan ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah pandemi, penyerapan anggaran khususnya di sektor PEN (pemulihan ekonomi nasional) berjalan dengan baik,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (9/11).
Dave menilai saat ini banyak terbuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, Airlangga dan Agus Gumiwang telah menjalankan tugas mereka dengan tepat. “Lalu nilai investasi juga terus bertumbuh, dan terbuka banyak lapangan pekerjaan. Ini semua bukti bahwa Pak Airlangga dan Pak Agus telah melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan tepat,” ujarnya seraya menyebut, kader Golkar yang meminta Airlangga maju pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, yang berjuang adalah kader Golkar.
3. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek membela bosnya yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. “Bedanya, Pak Suharso tidak mengurus pencapresan. Beliau fokus urus kerja di Bappenas apalagi dipasrahi sebagai leading sector pembahasan RUU IKN (Ibu Kota Negara),” kata Awiek kepada wartawan, Selasa (9/11).
4. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai keputusan Presiden Jokowi membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas, berbahaya. Ia minta Jokowi memberikan klarifikasi soal keputusannya itu. “Pertama, restu ini berbahaya, bisa berimbas buruk bagi jalannya pemerintahan. Akhirnya target yang dicanangkan pemerintah sulit tercapai. Kedua, Pak Jokowi perlu mengklarifikasi masalah ini, karena semua menteri adalah pembantu presiden. Restu ini akan membebani Pak Jokowi,” kata Mardani Ali Sera, Selasa (9/11).
Marsekal Hadi Tjahjanto diisukan masuk Kabinet Indonesia Maju usai melepas jabatan sebagai Panglima TNI. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai sosok Panglima TNI biasanya mumpuni dan layak masuk kabinet. “Tergantung apakah presiden membutuhkan dan dianggap tepat dengan pos barunya, tapi selama ini sosok (mantan) Panglima TNI dianggap hal yang mumpuni untuk mendapat tugas yang lain. Baik di kabinet maupun lembaga lainnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Sedangkan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya memandang, reshuffle kabinet tidak dilakukan asal cocok saja. “Itu prerogatif Presiden. Cuma kemudian, tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri bukan persoalan othak-athik gathuk atau persoalan akomodatif. Tentu harus kita lihat bagaimana keputusan Presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat,” kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (9/11).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR tidak ingin ikut campur terkait wacana masuknya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Soal perombakan kabinet atau reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. “Kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kita di DPR tidak akan ikut campur,” kata Dasco, Selasa (9/11). Dasco mengatakan, DPR menghormati kewenangan presiden dalam hal perombakan kabinet, termasuk apabila memasukkan Hadi dalam struktur kabinet.
5. Presiden Jokowi akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada empat tokoh yang telah berpulang. Gelar pahlawan diberikan dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/11) pukul 10.00 WIB. “Betul (Presiden Jokowi akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada empat tokoh),” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Rabu. Adapun empat tokoh yang akan diberi gelar itu mulai dari raja hingga sutradara. Keempatnya yakni Tombolututu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, Usmar Ismail dari DKI Jakarta, dan Raden Aria Wangsakara dari Banten.
6. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan Komando Armada Republik Indonesia (RI) akan terbentuk dalam waktu dekat. Pembentukannya ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
“Sudah ada Surat Keputusan Panglima TNI itu adalah panglima Komando Armada RI, apakah nanti pada masa panglima TNI sekarang atau menunggu yang baru, dalam waktu dekat diwujudkan karena Perpresnya sudah ada dan Surat Keputusan Panglima TNI sudah ada,” kata Yudo, dikutip Antara Selasa (9/11).
7. Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati menyebut ada lima perwira tinggi TNI AD yang memiliki pelung menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Jenderal Andika sendiri tinggal menunggu pelantikan sebagai Panglima TNI mengganyikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pension.
Kelima nama tersebut adalah Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Herindra, Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen Joni Supriyanto, dan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.
8. Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perkara itu tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly. Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra. “Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11).
9. Polisi telah menangkap warga negara China berinisial WJS alias BH alias JN yang diduga menjadi otak pinjaman online (pinjol) illegal. “Telah dilakukan penangkapan tersangka WNA terkait pinjaman online diduga otak atas nama WJS alias BH alias JN,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Helmy Santika saat dikonfirmasi, Selasa (9/11).
Helmy menyampaikan WJS sehari-harinya tinggal di sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara. Dari informasi itu, polisi melakukan memantau di sekitar lokasi sejak 27 Oktober lalu. Ia menyebut WJS akhirnya berhasil ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta saat akan terbang ke Turki.
10. Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta pengikutnya memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman. Seruan itu disampaikan salah satu kuasa hukumnya, Ichwan Tuankotta saat dirinya menjenguk Habib Rizieq di Rutan Bareskrim. “Itu disampaikan saat kami, tim kuasa hukum, menjenguk beliau di Bareskrim Kamis minggu lalu, Habib sehat wal afiat,” kata Ichwan kepada wartawan, Selasa (9/11) seraya menambahkan, seruan itu dibuat dalam bentuk poster.
Ketua DPP PAN Saleh Pertaonan Daulay mendorong agar polisi, tentara, dan ulama bersatu demi kepentingan rakyat. “Sebaiknya, polisi, tentara, aparat negara, dan ulama semuanya bersatu. Tidak boleh pecah antara satu dengan yang lain. Kasihan umat kalau nanti terbawa-bawa,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Saleh meminta agar seruan Habib Rizieq Shihab itu tidak direspons berlebihan. Dia menyebut seruan itu belum tentu efektif. “Menurut saya, seruan seperti ini tidak perlu direspons berlebihan. Seruan itu belum tentu efektif. Boleh diikuti, boleh juga diabaikan,” katanya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, seruan Rizieq Shihab belum tentu diikuti ulama lain. Ia menilai, seruan itu sia-sia karena tanpa dasar. Pemboikotan itu justru memicu masalah baru. “Hemat saya, itu tindakan sia-sia dan seruan sepihak yang ulama lainnya belum tentu mengikutinya. Itu malah dapat memicu masalah baru dengan menuduh sebagai ‘penjahat HAM’ tanpa dasar yang meyakinkan,” katanya, Selasa (9/11).
11. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dokumen terkait Formula E kepada KPK pada Selasa (10/11) kemarin. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta Bambang Widjojanto memberikan gambaran terkait dokumen yang diserahkan tersebut, yakni berupa 21 dokumen yang tebalnya 600 halaman. Penyerahan dokumen tersebut membuktikan Pemprov DKI ingin transparan.
“Ada 21 dokumen yang memuat semua perihal komunikasi dengan berbagai pihak,” kata Bambang, Rabu (10/11). Eks pimpinan KPK ini mengatakan, 21 dokumen tersebut berisi dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berikut rekomendasi dan hasil tindakannya dari Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo.
KPK apresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. “KPK mengapresiasi langkah kooperatif Pemprov DKI Jakarta yang telah menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (9/11). “Tim penyelidik akan menelaah dan mengkaji dokumen tersebut secara detail dan mendalam untuk memperoleh Informasi dan data yang tentu diperlukan dalam proses penyelidikan perkara ini,” tegas Ali Fikri.
12. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan soal ancaman global berupa ancaman siber, biologi, hingga kesenjangan. Hadi mengatakan, pada Januari 2018, Indonesia dikejutkan dengan wabah campak yang terjadi di Kabupaten Asmat. Wabah ini merenggut puluhan nyawa anak-anak dan ratusan warga lainnya harus dirawat. Setahun berikutnya, Indonesia kembali dikejutkan dengan Covid-19 yang kemudian menyebabkan pandemi di seluruh dunia.
Dia menuturkan, pandemi tidak hanya menyebabkan ratusan orang sakit dan jutaan lainnya meninggal dunia, tetapi juga mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. “Saat puncaknya yang lalu seluruh negara termasuk Indonesia, mengalami kesulitan dalam menangani pasien yang membludak. Jumlah pasien yang mengalami kondisi kritis sangat banyak,” ujar Hadi, saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti pembangunan RSAU Prof. dr. Abdulrachman Saleh di Jakarta, Selasa (9/11).
13. Kejaksaan Agung periksa isteri mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Eliza, pada Selasa (9/11). Eliza diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas Sumatera Selatan. “Saksi yang diperiksa adalah E (istri tersangka AN) terkait dengan aliran transaksi keuangan tersangka AN,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (10/11).
14. Dirut PT Biofarma Honesti Basyir membeberkan struktur harga reagen tes polymerase chain reaction (PCR) dengan nilai total Rp 90.000. Honesti menuturkan, dari struktur harga yang berlaku di laboratorium Biofarma, komponen terbesar dari struktur harga reagen tes PCR adalah biaya produksi dan bahan baku sebesar 55 persen. “Memang dari struktur cost terbesar itu adalah dari reagen utamanya, di mana kalau kita lihat dari proses biaya produksi dan bahan baku itu sudah 55 persen,” kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/11).
Dikutip dari materi paparan Honesti, Biofarma menetapkan struktur harga reagen tes PCR terdiri dari biaya produksi dan bahan baku (55 persen), biaya operasional (16 persen), biaya distribusi termasuk keuntungan distributor (14 persen), royalti (5 persen), dan keuntungan Biofarma (10 persen). Dalam materi itu disebutkan pula, harga publish tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 90.000 dan harga e-katalog tidak termasuk PPN sebesar Rp 81.000 yang masih dalam proses pengajuan.
15. Presiden Jokowi resmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (9/11). Menurut Jokowi, tugu tersebut menjadi pengingat bangsa Indonesia untuk terus menyalakan semangat menjaga Pancasila, persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan terus berinovasi memajukan negeri.
“Keberadaan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam ini adalah salah satu pengingat kobaran semangat kita, semangat untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers dan membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Bung Karno pernah menyatakan, warisi apinya, jangan abunya. Warisi semangat yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju,” ujar Jokowi.
16. Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), Imam Aziz mengatakan pihaknya akan turut mengundang Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Faizullah Zaki Ibrahimi untuk hadir di gelaran Muktamar NU Lampung Desember 2021 mendatang. Undangan itu tak lepas dari isu perdamaian dunia sebagai salah satu agenda besar yang akan dibahas di Muktamar NU mendatang.
“Nanti di muktamar, akan ada sesi khusus tentang [peran] NU ke arah global. Itu forum secara khusus dan menjadi dokumen resmi NU dan saya minta Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia untuk datang ke muktamar,” kata Imam dalam keterangannya yang dikutip di situs resmi NU, nu.or.id, Selasa (9/11). (HPS)
