Salah satu isu menarik hari ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, banyak warga yang pulang dari luar negeri meminta karantina gratis di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet. Luhut mengatakan orang-orang tersebut ingin mencari untung. Menurut dia, mereka memaksa ikut karantina gratis di Wisma Atlet meski tidak sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah. “Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa. Dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis,” kata Luhut, Senin (20/12).
Isu menarik lainnya adalah soal sprindik palsu. Ketua KPK, Firli Bahuri memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto untuk mencari pihak yang mencatut namanya terkait surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprindik) palsu terkait penyelidikan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung.
Terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara, AKP Stepanus Robin Pattuju menyatakan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar harus dipenjara. Mantan penyidik KPK itu mengklaim mempunyai informasi soal dugaan keterlibatan Lili dengan sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. “Ada-ada [peran Lili dalam pusaran korupsi Tanjungbalai] dan saya akan bongkar. Saya akan bongkar beberapa kasus yang melibatkan dia. Saya akan bongkar, dia harus masuk penjara,” kata Robin usai sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres menduduki posisi teratas dibanding nama lainnya. Ganjar meraih dukungan 25,8 persen, Menhan Prabowo Subianto 22,3 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,7 persen. Ridwan Kamil meraih dukungan 5,4 persen, Sandiaga Uno 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen. Sedangkan elektabilitas Puan Maharani dan Airlangga Hartarto masih minim. Puan sebesar 0,8 persen, sementara Airlangga 0,5 persen.
Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Utara. Pembagian sertifikat tanah akan dilakukan di Kota Tarakan dan Jokowi memimpin langsung prosesi penyerahan sertifikat tanah tersebut. Dalam kegiatan kunjungan kerjanya tersebut, ia akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
‘’Menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat akan dipusatkan di Lapangan Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan,” demikian keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selasa (21/12).
1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, banyak warga yang pulang dari luar negeri meminta karantina gratis di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet. Luhut mengatakan orang-orang tersebut ingin mencari untung. Menurut dia, mereka memaksa ikut karantina gratis di Wisma Atlet meski tidak sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah.
“Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa. Dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis,” kata Luhut, Senin (20/12) seraya menambahkan, dirinya telah meminta Polda Metro Jaya untuk mengecek Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah tak ingin ada orang-orang yang mengakali aturan karantina.
Ia menyebut karantina di Wisma Atlet harus sesuai aturan yang sudah ditentukan. Perbaikan manajemen harus dilakukan agar tak ada orang-orang yang mencari untung dalam karantina di Wisma Atlet. “Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengusulkan agar pemerintah kembali mengaktifkan tempat-tempat karantina terpusat untuk mengatasi banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang telantar untuk mendapatkan fasilitas karantina sepulang dari luar negeri. Kurniasih mengaku mendapat laporan bahwa banyak PMI yang harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai dengan keputusan Satgas Covid-19 nasional.
“Pemerintah bisa membuka tambahan kamar segera di fasilitas milik pemerintah termasuk bekerja sama dengan aset milik pemda. Kasihan teman-teman PMI seperti tidak diurus. Pemerintah menyebut mereka pahlawan lho, perlakukan dengan layak dan baik,” kata Kurniasih dalam siaran pers, Senin (20/12). Adapun tempat karantina terpusat yang diusulkan untuk dibuka kembali antara lain Rumah Susun Pasar Rumput, Asrama Haji Pondok Gede, ataupun dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah.
Politisi PKS ini berpandangan, menumpuknya PMI disebabkan oleh adanya program pemulangan tetapi tak didukung dengan insfratruktur di dalam negeri untuk karantina. Ia pun mengaku mendapat laporan bahwa para PMI ditawari untuk karantina ke hotel-hotel dengan biaya sendiri agar tidak menunggu antrean lebih lama.
2. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menduga virus SARS-CoV-2 varian Omicron sudah “bocor” di sejumlah wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta sebagaimana yang saat ini telah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan. Bali menjadi salah satu tempat yang diduga telah terjadi penyebaran virus corona varian Omicron. “Tidak (hanya di Jakarta) lah. Bandara-bandara yang dibuka kan di Jakarta, Medan, Surabaya, Batam, Bali,” kata Miko, Senin (20/12) pagi.
“Saya yakin di Bali juga sudah ada. Kan Australia meningkat, bahkan kasus hariannya, bayangkan saja, tadinya 9 lalu sekarang 4.000. Itu pasti karena Omicron. Amerika banyak (kasus Omicron). Inggris juga banyak. Bali pasti bocor,” jelasnya. Miko menilai pemerintah tidak serius menghadapi ancaman varian Omicron. Hal ini terbukti dari lambatnya pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang diperlukan untuk mencari kasus varian Omicron di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengungkapkan, ada satu pekerja migran Indonesia (PMI) dari Serawak, Malaysia, yang masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas probable Covid-19 Omicrom. Menurut Harisson, status probable terhadap PMI tersebut berdasarkan pemeriksaan sampel swab dengan teknologi reagen polymerase chain reaction (PCR), metode S-gene target failure (SGTF). Teknologi ini diklaim bisa memberikan indikasi awal pada hasil positif Covid-19 Omicron.
“Jadi, statusnya masih probable atau kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan SGTF,” kata Harisson kepada wartawan, Senin (20/12). Untuk memastikan, apakah PMI tersebut pasien Covid-19 Omicron atau bukan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang dilakukan di Jakarta. “Sampelnya sudah kita kirim hari ini ke Jakarta,” ucap Harisson.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera mengedukasi masyarakat terkait gejala dan sifat dari varian Omicron yang baru terdeteksi keberadaannya di Indonesia. Menurut dia, hal tersebut diperlukan sebagai langkah mitigasi terhadap masuknya varian Omicron yang disebut lebih cepat menyebar luas virusnya. “Jangan hanya ribut soal masuknya Omicron, tapi masyarakat tidak diberitahu bagaimana langkah mitigasinya,” kata Netty dalam keterangannya, kemarin. Terkait mitigasi, Netty meminta pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera melapor pada pihak berwenang jika menemukan kasus di lapangan.
3. Ketua KPK, Firli Bahuri memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto untuk mencari pihak yang mencatut dirinya terkait surat palsu penyelidikan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung. Firli menyampaikan tidak pernah menandatangani surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprinlidik) sebagaimana yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp. “Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut. Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana,” ujar Firli dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12).
Seperti diketahui, berdasarkan informasi yang tersebar di kalangan awak media, KPK disebut membuka penyelidikan terkait Muktamar ke-34 NU setelah menerima banyak pengaduan masyarakat perihal pungutan kepada ASN di Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan calon kandidat tertentu.
Plt Jubir KPK Ali Fikri menyatakan informasi penyelidikan terkait penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) tidak benar alias hoaks. Ia menjelaskan KPK tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) untuk mengusut penyelenggaraan muktamar tersebut. Ali Fikri menyampaikan, nomor telepon yang tertera dalam informasi tersebut salah.
“KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media terkait pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu. Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK,” ujar Ali, Senin (20/12) malam.
4. Terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara, AKP Stepanus Robin Pattuju menyatakan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar harus dipenjara. Mantan penyidik KPK itu mengklaim mempunyai informasi soal dugaan keterlibatan Lili dengan sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. “Ada-ada [peran Lili dalam pusaran korupsi Tanjungbalai] dan saya akan bongkar. Saya akan bongkar beberapa kasus yang melibatkan dia. Saya akan bongkar, dia harus masuk penjara,” kata Robin usai sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakpus, Senin (20/12).
Robin berujar Lili melibatkan pengacara bernama Arief Aceh alias Fahri Aceh saat ‘bermain’ kasus di KPK. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara. Mengutip fakta persidangan, Robin dalam surat permohonan justice collaborator-nya mengatakan, Lili merekomendasikan pengacara Arief Aceh untuk membantu eks Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial mengurus kasus dugaan suap lelang jabatan sekretaris daerah.
Robin meminta KPK memeriksa Arief Aceh guna mengetahui aliran rekening yang bersangkutan dan mengetahui keterlibatan Lili dalam perkara lain. Hal itu semata-mata agar prinsip persamaan hukum terwujud. Namun, sampai saat ini kedua nama tersebut tidak pernah diperiksa KPK. “Yang saya tahu Arief Aceh itu ya pengacara. Pengacara yang beracara di KPK semenjak Bu Lili Pintauli menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, sebelumnya setahu saya belum ada,” ujar Robin.
KPK menyatakan tidak ada alat bukti yang sah untuk memproses hukum Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sebagaimana permintaan mantan penyidik sekaligus terdakwa kasus dugaan suap, AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK menilai keterangan Robin di persidangan sebagai testimonium de auditu. Artinya, Robin hanya mengetahui dugaan keterlibatan Lili dalam kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai dari pihak lain, yakni saksi M. Syahrial selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai.
“Sehingga, keterangan terdakwa [Robin] dan para saksi dimaksud masing-masing berdiri sendiri dan tidak tentu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah,” ujar Plt. Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (20/12) malam.
Mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju mengungkapkan taktik memperoleh uang Rp200 juta dari mantan Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia mengklaim uang tersebut sebagai bentuk pinjaman. Pada Juli 2020, Robin hendak meminjam uang Rp200 juta kepada Azis untuk keperluan pindah rumah dan biaya berobat orang tuanya. Namun, hingga satu bulan kemudian, permintaan tersebut tidak kunjung mendapat respons.
Robin lalu meminta rekannya yang berprofesi sebagai advokat bernama Maskur Husain untuk menelusuri kasus di KPK yang diduga melibatkan Azis. Hal itu sebagai upaya ‘menakut-nakuti’ agar Azis memberikan pinjaman. “Saya komunikasi dengan Maskur dan Maskur cari berita di internet terkait terdakwa (Azis Syamsuddin) lalu ada berita soal Lampung Tengah dan menyampaikan hal tersebut ke terdakwa untuk sedikit menakut-nakuti sehingga memberikan pinjaman Rp200 juta,” ujar Robin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/12).
Jaksa KPK Lie Putra Setiawan lalu mencecar Robin perihal tindakannya tersebut yang tergolong cukup berani mengingat Azis merupakan anggota DPR. “Kok berani?” tanya jaksa. “Saya saat itu dalam kondisi membutuhkan,” jawab Robin. Setelah ‘mengancam’ dengan kasus DAK Lampung Tengah, Robin memperoleh uang Rp200 juta. “(Uang diberikan) tanggal 3 dan 5 Agustus,” ucap Robin.
5. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres menduduki posisi teratas dibanding nama lainnya. Ganjar meraih dukungan 25,8 persen, Menhan Prabowo Subianto 22,3 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,7 persen. Ridwan Kamil meraih dukungan 5,4 persen, Sandiaga Uno 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen.
Dikatakan, elektabilitas Puan Maharani dan Airlangga Hartarto masih minim. Puan sebesar 0,8 persen, sementara Airlangga 0,5 persen. “Mbak Puan dan Mas Airlangga yang kita tahu pemberitaan balihonya luar biasa, tapi masih harus berjuang keras,” kata Yunarto Wijaya.
Menurut Yunarto, Ganjar menguasai dukungan dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT yang menjadi basis pemilih Jokowi dalam dua kali pilpres. Prabowo unggul di Jawa Barat, Sulawesi, Maluku dan Papua. Wilayah ini menjadi basis kemenangan Prabowo pada pilpres 2019 lalu. Sedangkan Anies unggul di daerah Sumatera, Jakarta, Banten hingga Kalimantan.
Sementara untuk bursa Cawapres 2024, elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi tertinggi dibandingkan 12 nama lainnya. Sandi mengantongi elektabilitas 27,7 persen. Ridwan Kamil 17,4 persen, dan Khofifah Indar Parawansa 9,1 persen.
Yunarto lalu menyimulasikan sejumlah nama pasangan capres dan cawapres. Ketika Ganjar di pasangkan dengan Sandiaga, maka raihan suaranya tertinggi ketimbang dua pasangan kandidat lainnya. Ganjar-Sandi mendapatkan dukungan sebesar 36,3 persen, Anies-Airlangga 24,8 persen, dan Prabowo-Puan 18,7 persen.
Survei Charta Politika dilakukan pada 29 November sampai 6 Desember 2021 lalu. Surveinya melalui wawancara tatap muka langsung dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang berusia 17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat dengan margin of error ±2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei Populi Center juga menempatkan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang paling didukung publik sebagai calon presiden 2024. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memperoleh dukungan yang lebih kecil. Pada survei ini, Populi tidak mengukur tingkat keterpilihan atau elektabilitas kandidat. Survei ini menanyakan dukungan responden terhadap lima sosok, yaitu Ganjar, Puan, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Erick Thohir. Setiap responden boleh mendukung lebih dari satu nama.
“Figur Ganjar Pranowo memang mendapatkan presentase dukungan dari masyarakat yang paling tinggi, yaitu 58,3 persen,” ujar peneliti Populi Center Nurul Fatin dalam jumpa pers secara daring pada Senin (20/12). Posisi kedua ditempati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang didukung 47,3 persen responden. Disusul Menhan Prabowo Subianto 46,6 persen.
Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi keempat dengan 27,5 persen. Sementara itu, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani 17,5 persen. Survei Populi Center dilakukan pada 1-9 Desember 2021 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih lewat metode acak sederhana. Survei memiliki ambang batas kesalahan kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
6. Pemerintah membantah ucapan mantan Menkes Siti Fadilah yang menyebut penyebaran virus Covid-19 varian Omicron didramatisasi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memaparkan, saat ini penyebaran Omicron di dunia sudah terhitung parah. Seperti di Eropa sudah menyentuh angka puluhan ribu per hari untuk kasus positif. Bahkan, fasilitas kesehatan di Amerika Serikat mulai kewalahan.
“Nggak [dramatisasi] lah. Kita lihat di Inggris dengan 90 ribu kasus per hari, Belanda sudah lockdown, Swiss pengetatan, dan Amerika Serikat fasilitas kesehatannya mulai kewalahan karena banyak orang yang tertular,” ujar Nadia, Senin (20/12). Menurut Nadia, yang terpenting saat ini adalah masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran dan tidak perlu terlalu panik.
7. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kerusakan lingkungan akan semakin besar jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) masih 20 persen. Menurut Rocky, dengan ambang batas sebesar itu, oligarki saat ini akan kembali berkuasa pada 2024, sementara, oligarki banyak merugikan lingkungan. Jadi, kalau PT tetap 20 persen, maka kebijakan 2024 akan diasuh oleh oligarki yang sama dan kerusakan lingkungan akan makin parah karena akumulasinya akan terus bertambah.
Rocky berpendapat, ambang batas merupakan peralatan politik yang tak bisa dilepaskan dengan target lingkungan yang ingin dicapai. Ketentuan ambang batas 20 persen akan menentukan siapa yang berkuasa. Selama ambang batas masih 20 persen, target Indonesia hijau di 2024 tak akan tercapai. Sebab, pemerintahan saat ini sudah di-infus oleh oligarki sehingga kebijakan yang menguntungkan oligarki akan terpelihara. “Deskripsi politik kita sekarang ini menunjukkan, tidak mungkin akan ada Indonesia hijau di 2024 atau 100 tahun Indonesia kalau peralatan politik tidak dibenahi dari sekarang,’’ ujar Rocky dalam diskusi daring, Senin (20/12).
Rocky menduga, kerusakan lingkungan sepertinya memang sudah didesain melalui kebijakan hukum yang dicicil dari awal karena pemerintah sekarang sudah diinfus oleh oligarki yang mengincar industri ekstraksi. Makanya ketentuan presidential threshold 20 persen harus dihapus. Dengan begitu, akan ada kompetisi dan evaluasi yang seimbang sehingga potensi oligarki yang berkuasa saat ini tidak mendapat jalan.
8. Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Utara. Pembagian sertifikat tanah akan dilakukan di Kota Tarakan dan Jokowi memimpin langsung prosesi penyerahan sertifikat tanah tersebut. Dalam kegiatan kunjungan kerjanya tersebut, ia akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
‘’Menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat akan dipusatkan di Lapangan Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan,” demikian keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selasa (21/12).
Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Wury Ma’ruf Amin bersama sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) bertolak ke Provinsi Jawa Barat untuk meninjau vaksinasi Covid-19 ke anak. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (21/12), Iriana bersama rombongan menggunakan pesawat khusus Boeing 737-400 TNI AU lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekira pukul 07.30 WIB.
Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju SDN 196 Sukarasa untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Di lokasi yang sama, Iriana bersama rombongan akan meninjau penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, Iriana bersama rombongan terbatas diagendakan untuk melakukan kunjungan sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung.
9. Mantan Kapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Benny Alamsyah, menggugat Kapolri dan Kapolda Metro Jaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan keputusan Polri yang memecat dirinya karena terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dikutip dari situs PTUN Jakarta, gugatan didaftarkan pada Senin, 20 Desember 2021 dan telah teregister dengan nomor perkara: 286/G/2021/PTUN.JKT.
Dalam gugatan tersebut, Kapolri menjadi tergugat I dan Kapolda Metro Jaya menjadi tergugat II. Pada petitumnya, Benny meminta PTUN menyatakan surat keputusan Kapolri nomor: 1029/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian atas nama dirinya batal atau tidak sah. PTUN juga diminta untuk memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan tersebut dan merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Benny Alamsyah sebagai anggota Polri.
10. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap tersangka ketiga kasus investasi bodong terkait suntik modal alat kesehatan (alkes) yang diduga rugikan korban hingga Rp 1,3 triliun, yakni DR. Polisi menangkap DR di Villa Gunung Salak, Jawa Barat. “Sudah tertangkap lagi DR di Villa Gunung Salak. Tadi pagi,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Selasa (21/12). Whisnu menjelaskan DR langsung dibawa ke Jakarta pagi hari ini. “Setelah pagi ini dibawa ke Jakarta dan diperiksa langsung ditahan. Iya sementara 3 tersangka dulu,” ucapnya. Whisnu mengatakan ketiga tersangka sudah beraksi sejak Desember 2020 dan para korbannya mengaku rugi sebesar Rp 1,3 triliun. (HPS)
