Isu menarik hari ini adalah soal ancaman pengusiran. Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengaku akan menangkap dan mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan (prokes) saat pesta tahun baru. “Sama seperti sebelumnya, (sanksinya) minimal kita usir. Tapi, dari sisi keimigrasian itu hanya sampai pengusiran,” kata Jamaruli di kantornya.
Isu kedua soal pencegahan ke luat negeri. KPK lakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021. “Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kita cegah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Isu ketiga prediksi yang meleset. Prediksi beberapa menteri Jokowi bahwa Timnas Indonesia akan menang lawan Timnas Thailand ternyata meleset. Tim asuhan Shin Tae-Yong ini digilas 4-0 tanpa balas oleh Timnas Thailand dalam laga final Piala AFF 2020 leg pertama di Singapore National Stadium pada Rabu (29/12) malam. Kekalahan telak ini membuat masyarakat meradang dan kecewa karena sebelumnya skuad Garuda mampu menang melawan Malaysia dan tuan rumah Singapura.
Isu keempat soal Wakil Mensos. Mensos Tri Rismaharini alias Risma enggan menebak sosok yang akan menjabat Wakil Menteri Sosial (Wamensos). Ia mengatakan, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang akan mengisi jabatan Wamensos. “Itu kewenangan Pak Presiden (Joko Widodo) menentukan (Wamensos),” kata Risma dalam acara Taklimat Bidang PMK di gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Isu kelima soal statemen Gus Yahya. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengakui, organisasi yang kini ia pimpin punya hubungan erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurutnya, NU tidak boleh menjadi alat politik PKB atau partai-partai politik lain. “Relasi NU dengan PKB alami sekali karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi sekali lagi, tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” tegas Yahya. Berikut isu selengkapnya.
1.Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengaku akan menangkap dan mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan (prokes) saat pesta tahun baru. “Sama seperti sebelumnya, [sanksinya] minimal kita usir. Tapi, dari sisi keimigrasian itu hanya sampai pengusiran,” kata Jamaruli di kantornya, Rabu (29/12).
Ditegaskan, sejauh ini pihaknya sudah mendeportasi tujuh WNA karena melanggar protokol kesehatan atau tidak memakai masker pada saat melakukan aktivitas di tempat umum. Yakni 2 orang warga Rusia, 1 orang dari Irlandia, 1 orang dari Rumania, 1 orang dari Amerika Serikat, 1 orang dari Inggris, dan 1 orang dari Republik Ceko.
“Diantaranya ada tujuh orang yang kita usir karena melanggar protokol kesehatan. Jadi, ada beberapa temuan yang kita tangkap tidak menggunakan masker,” imbuhnya. Tujuh WNA itu merupakan bagian dari total 194 orang yang dideportasi sepanjang 2021. “Yang dideportasi berjumlah 194, itulah yang diusir dari Indonesia,” kata Jamaruli.
Kemenkumham perketat akses masuk warga negara asing ke Indonesia. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pengetatan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi guna mencegah varian Omicron masuk ke Tanah Air. Ia mengatakan, imigrasi akan memperketat dengan melakukan pemantauan terhadap semua orang yang masuk ke Indonesia, utamanya orang-orang yang berasal dari negara yang terdeteksi Covid-19 varian omicron. “Kita akan memperketat ya, masuknya orang-orang asing terutama dari daerah-daerah yang negara itu ada Omicronnya,” ujar Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Rabu, (29/12).
2. Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah mencatat ada penambahan 21 kasus baru Covid-19 akibat penularan varian Omicron. Dari jumlah tersebut, 16 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan lima orang warga negara asing (WNA). Dengan adanya penambahan tersebut, maka total yang tertular varian Omicron menjadi sebanyak 68 orang.
Nadia menuturkan, Arab Saudi dan Turki menjadi negara kedatangan yang paling banyak dari kasus tersebut. “Adanya kasus Omicron Indonesia karena adanya perjalanan dari beberapa negara seperti Arab Saudi dan Turki, sehingga masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan berlibur ke sana,” kata Nadia dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12).
Nadia mengatakan, hingga saat ini, kasus Omicron di Indonesia paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Oleh sebab itu, pengetatan di pintu masuk negara terus dilakukan, terutama di perbatasan laut dan darat. “Positivity rate di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara,” ujarnya.
Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari total 68 kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia, paling banyak berasal dari pelaku perjalanan asal Turki. “Perjalanan luar negeri ini terutama memiliki riwayat terbanyak adalah dari negara Turki (20 kasus),” kata Nadia dalam konferensi pers melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (29/12).
Nadia mengatakan, setelah Turki, kasus varian Omicron di Indonesia banyak ditemukan dari pelaku perjalanan yang memiliki riwayat asal Jepang, Kenya, Korea Selatan, Malawi, Malaysia, Mesir, Nigeria, Kongo, Spanyol, Ukraina dan Irlandia. Ia mengatakan, total jumlah kasus terpapar omicron dari negara-negara tersebut sebanyak 19. Lalu, dari Arab Saudi sebanyak 13 dan Uni Emirat Arab sebanyak 6 orang. “London/UK 4 kasus omicron, USA 3 kasus, dan 3 non pelaku perjalanan luar negeri,” ujarnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah telah berupaya memperketat aturan di pintu-pintu masuk ke Tanah Air baik darat, laut, maupun udara. Karena itu, dia berharap kasus Covid-19 varian Omicron terkendali sehingga tidak menimbulkan gelombang baru. “Mudah-mudahan bisa dikendalikan. Semoga tidak menciptakan gelombang baru,” ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12). Menurut Muhadjir, transmisi lokal varian Omicron yang saat ini terjadi masih terkontrol. Hal itu senada dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya yang menegaskan bahwa situasi penularan varian ini masih terkendali.
3.KPK lakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021. “Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kita cegah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/12).
Menurut Marwata, pencegahan terhadap Ardian dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. “Kenapa kita cegah, tentu berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan. Supaya kalau dipanggil yang bersangkutan tetap berada di Indonesia,” tegasnya.
KPK geledah 3 lokasi terkait dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021. Adapun pengusutan kasus itu merupakan pengembangan penyidikan dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021. “Pengumpulan alat bukti hingga saat ini sedang berlangsung dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat di antaranya di Jakarta, Kendari dan Muna Sulawesi Tenggara,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (29/12).
Ali menyampaikan, uraian lengkap perkara, siapa saja pihak-pihak siapa yang nantinya akan diumumkan sebagai tersangka disertai pasal sangkaan yang disangkakan belum dapat disampaikan saat ini. “Pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Ali. “Tim penyidik mengagendakan pemanggilan pihak-pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui perkara ini,” imbuhnya.
Ali Fikri menyebutkan, KPK lakukan pengembangan penyidikan dari OTT terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. “Dalam pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN daerah) tahun 2021,” ujarnya.
4. Prediksi beberapa menteri Jokowi bahwa Timnas Indonesia akan menang lawan Timnas Thailand ternyata meleset. Tim asuhan Shin Tae-Yong ini digilas 4-0 tanpa balas oleh Timnas Thailand dalam laga final Piala AFF 2020 leg pertama di Singapore National Stadium pada Rabu (29/12) malam. Kekalahan telak ini membuat masyarakat meradang dan kecewa karena sebelumnya skuad Garuda bisa menang lawan Malysia dan tuan rumah Singapura.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya memprediksi, Indonesia akan menaklukan Thailand dengan selisih 1 gol. “Saya menprediksi Indonesia kali ini menang dengan selisih 1 skor (gol). Prediksi dan doa ini tentu harus disertai ucapan amin,” ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (29/12).
Mahfud mengatakan, jika melihat track record atau rekam jejak pertemuan kedua tim, Thailand sedikit lebih unggul. Akan tetapi, Mahfud meyakini Indonesia bisa memenangkan pertandingan kali ini. “Bola itu bundar, track record adalah masa lalu yang tak harus terjadi lagi,” katanya. Keyakinan Mahfud sendiri tak lepas dari perkembangan kualitas para pemain yang ditunjuk pelatih Shin Tae-yong, yang dinilainya sudah cukup bagus.
Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya juga berharap Timnas Indonesia menang melawan Thailand di final Piala AFF 2020 leg I. “Tiap malam doa kita supaya kita menang. Pokoknya menang. Syukur-syukur golnya banyak. Makin banyak gol, makin bagus untuk Indonesia,” kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12).
Muhadjir berpesan kepada para pemain Timnas Indonesia agar percaya diri ketika bertanding. Muhadjir mengatakan, kekalahan Indonesia pada Piala AFF tahun-tahun sebelumnya tak perlu menjadi beban. “Yang penting harus percaya diri. Lupakan ketidakberhasilan sebelumnya. Jangan terbebani, tiap masuk final lalu kandas. Lupakan itu. Lepas saja,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin juga berharap Indonesia dapat memetik kemenangan pada pertandingan final Piala AFF leg pertama. “Saya kira saya tidak memprediksi tapi saya mengharapkan saja bahwa nanti malam memenangkan pertandingan,” kata Ma’ruf. Ia mengaku optimistis Indonesia mampu meraih kemenangan karena menurutnya skuad Garuda sudah menunjukkan permainan yang baik pada laga semifinal melawan Singapura lalu.
Ma’ruf berpandangan, permainan Witan Sulaeman dan kawan-kawan sudah cukup baik dari segi permainan menyerang maupun bertahan. Namun, Ma’ruf menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh anak-anak asuhan pelatih Shin Tae-Young, yakni soal stamina dan kecepatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan juga berharap Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Thailand. “Insya Allah menang,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/12). Seperti diketahui, final Piala AFF 2020 antara timnas Indonesia dengan Thailand tetap digelar di Singapura dengan sistem dua leg. Berdasarkan jadwal, final Piala AFF 2020 leg pertama digelar di Singapore National Stadium pada hari ini, Rabu (29/12) malam WIB. Leg kedua digelar tanggal 1 Januari 2022.
5. Mensos Tri Rismaharini alias Risma enggan menebak sosok yang akan menjabat Wakil Menteri Sosial (Wamensos). Ia mengatakan, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang akan mengisi jabatan Wamensos. “Itu kewenangan Pak Presiden (Joko Widodo) menentukan (Wamensos),” kata Risma dalam acara Taklimat Bidang PMK di gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (29/12).
Risma mengatakan, keberadaan posisi wamensos tersebut bukan karena pengaruh politik, melainkan aturan baru yang diterbitkan pemerintah. “Jadi itu terserah Presiden, diisi atau tidak itu kewenangan Presiden,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Kemensos). Perpres yang diteken Jokowi pada 14 Desember 2021 ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri (wamen) di Kemensos.
KPK menemukan masalah dalam penyaluran dua program bantuan sosial (bansos) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers Kinerja KPK 2021, Rabu (29/12). Ghufron menyatakan, salah satu masalah yang ditemukan KPK adalah kemahalan harga dalam PKH dan BPNT.
“Kemahalan harga sebesar rata-rata 14 persen dari harga pasar kurang lebih senilai Rp 222,65 miliar per tahun,” sebut Ghufron. Masalah berikutnya, lanjut Ghufron, adalah lemahnya sistem pengawasan BPNT. “Lalu pendistribusian BPNT dan PKH belum terkelola dengan baik, serta belum dibuatnya dashboard penyaluran PKH,” tutur dia. Ghufron mengatakan KPK telah memberikan rekomendasi pada Kementerian Sosial (Kemensos) atas temuan itu.
6. Kebijakan Anies Baswedan soal kenaikan upah di Jakarta jadi polemik. Dewan Pengupahan Nasional menilai, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1517 Tahun 2021 yang berisi kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen tak sah. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat keputusan Anies tersebut tak sah. Di antaranya, penetapan keputusan gubernur terbaru tersebut di luar batas tenggat waktu, yakni pada 21 November 2021.
Aturan mengenai tenggat waktu penetapan upah minimum lewat keputusan gubernur tersebut tertuang dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. “Jadi yang dipermasalahkan di dunia usaha, bukan kenaikannya. Yang dipermasalahkan adalah mekanismenya, yang diputuskan Pak Anies lewat keputusan gubernur kedua itu disayangkan dan mengagetkan, karena itu sudah di luar mekanisme waktu penetapan,” ujar Adi, Rabu (29/12). Adapun ketetapan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta sendiri baru diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Desember 2021.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari yang sebelumnya 0,8 persen.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersikukuh, penetapan upah minimum harus mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. “Karena pengupahan yang telah diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan pada kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh,” kata Karo Humas Kemnaker, Chairul Harahap, Senin (28/12). Ia mengatakan, Kemnaker bakal memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih akibat penetapan UMP DKI Jakarta 2022 ini. Karena tak bisa dipungkiri, menurut Chairul, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan tersebut menimbulkan polemik.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha Adi Mahfudz menilai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tidak sah. Menurut dia, keputusan untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen adalah keputusan sepihak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kenaikan Upah DKI Jakarta menjadi Rp. 4.641.854 adalah Bukan Keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan,” kata Adi, Selasa (28/12).
“Karena yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah UMP berdasarkan aturan yang ada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ‘Gubernur wajib Menetapkan Upah Minumum Provinsi’ dan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp 4.453.935,” lanjut dia. Jika merujuk pada formula pengupahan tersebut, Anies telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85 persen atau naik sebesar Rp 37.749 pada 21 November 2021 lalu. Hal ini pun tertuang dalam Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.
7. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus segera dibahas dan disahkan. Menurutnya, payung hukum yang memadai penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.
“Masalah payung hukum, kami berharap UU (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memang harus segera dibahas dan disahkan,” kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12). Menurutnya, pro dan kontra yang timbul atas RUU TPKS harus dicarikan solusi terbaik. Muhadjir tidak ingin hanya karena perbedaan pendapat, pembahasan dan pengesahan RUU tersebut terus tertunda. Muhadjir berpendapat, RUU TPKS sangat mendesak.
8. Kamis (30/12) hari ini, genap 12 Tahun mantan Presiden Gus Dur wafat, haul akan digelar di Jombang hingga Berlin, Jerman. Dalam akun Twitter resmi putri sulung Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid disebutkan, penyelenggaraan haul Gus Dur terbuka untuk umum secara daring. “Saudara-saudari sebangsa, Monggo saya aturi rawuh dalam acara #HaulGusDur2021 yang akan digelar secara online,” kata Alissa dalam akun Twitternya @AlissaWahid yang dikutip Kamis (30/12).
Alissa turut mengunggah flyer acara Haul Gus Dur yang akan digelar di empat titik, yakni di kediaman pribadi Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, Kedutaan besar Indonesia di Berlin, Jerman dan Peace Village Yogyakarta. Dalam cuitannya, Alissa menginformasikan soal tokoh-tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
9. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengakui, organisasi yang kini ia pimpin punya hubungan erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurutnya, NU tidak boleh menjadi alat politik PKB atau partai-partai politik lain. “Relasi NU dengan PKB alami sekali karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi sekali lagi, tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” tegas Yahya, Rabu (29/12).
Meski demikian, Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya. Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi ini ingin PBNU merangkul semua kelompok. PBNU akan menjadi wadah komunikasi antarperwakilan partai politik.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini memastikan tidak pernah ada intervensi pemerintah ke organisasinya. Intervensi juga tidak terjadi meski mantan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden RI. Ia mengatakan PBNU tetap melancarkan kritik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, PBNU tetap membuka peluang mendukung kebijakan pemerintah yang memiliki maslahat bagi masyarakat. “Ketika Kiai Ma’ruf Amin yang mantan Rais Aam PBNU menjadi wakil presiden, kita ini tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam NU, semua berjalan dengan alami,” ujarnya.
10. DPP PKS mengaku tertarik membentuk koalisi partai nasionalis-islamis untuk Pemilu 2024 sambil mengajak sejumlah partai di koalisi pemerintah saat ini. “Koalisi mesti gabungan partai islamis dan nasionalis. PKB, PAN dan PPP plus bersama Golkar atau Nasdem menarik. Dr Salim [Ketua Majelis Syura] dan Ust Syaikhu [Presiden PKS] terus membuka komunikasi dengan semua pihak,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Rabu (29/12).
Menurut dia, penjajakan poros koalisi itu dilakukan agar deklarasi poros koalisi partai untuk Pemilu 2024 tidak dilakukan di menit-menit akhir. Dia menilai deklarasi koalisi dini sangat penting untuk menentukan perolehan suara. Apalagi, pemilu diprediksi masih akan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Sehingga, semua partai atau calon yang maju berada di tengah ketidakpastian. “Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ‘ayo segera umumkan capresnya’. Kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang,” kata Mardani Ali Sera.
11. Sejumlah harga bahan pangan seperti cabai, minyak dan telur meroket akhir-akhir ini. Anggota Komisi VI Andre Rosiade meminta Bareskrim Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengecek langsung untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga bahan pangan tersebut. “Kita meminta aparat penegak hukum tentu pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah harga-harga yang meroket ini disebabkan karena dugaan adanya peninbunan atau tidak. Selain Bareskrim, kepolisan, kami juga minta mitra kami KPPU mencek ke lapangan,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (29/12).
Andre mengatakan pengecekan perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peninbunan barang yang dilakukan para pedagang. Selain itu, untuk mengecek apakah kenaikan harga murni karena kelangkaan. “Jadi kita meminta antisipasi aparat penegak hukum kepolisian dan KPPU untuk mengantisipasi apakah ini ada dugaan penimbunan atau kartel yang sengaja atau memang ada kelangkaan,” ujarnya.
12tujuh turis asing yang didepak dari bali baru-baru ini
. Menkumham Yasonna Laoly angkat bicara soal dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut (AU) dan Angkatan Udara (AU) yang membantu keberangkatan TKI ilegal ke Malaysia. Menurut Yasonna, keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa TKI ilegal itu menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum. Ia menyebut, jika oknum yang diduga terlibat mengurus TKI ilegal itu berasal dari TNI maka kasusnya akan ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom).
“Kalau nanti ada menyangkut oknum TNI misalnya tentu (akan ditangani) Puspom. Itu kita serahkan. Kami tidak mengetahui tentunya, tapi kami juga ikut bekerja sama untuk menangani dari segi keimigrasian saja,” ujar Yasonna di Gedung Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, (29/12). Yasonna menyerahkan dugaan adanya peran oknum TNI dalam keterlibatan TKI ilegal itu kepada penegak hukum.
Mabes TNI AU sedang mendalami secara serius kasus dugaan keterlibatan prajurit TNI AU dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang tenggelam di Perairan Johor, Malaysia, beberapa waktu lalu. “Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder, untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas,” ujar Kadispenau Marsma Indan Gilang Buldansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12). Indan mengatakan, apabila dalam perkembangannya terbukti ada oknum prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman PMI ilegal, pihak TNI AU akan memberikan sanksi tegas.
Karopenmas Divisi Humas Polri Irjen Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya masih mendalami adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. “Itu masih didalami kalau keterlibatan dari rekan-rekan instansi lain. Yang jelas Polri fokus pada penanganan pihak-pihak di luar instansi tersebut,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/12).
Ia menyampaikan proses pengusutan terkait perkara tenggelamnya kapal yang mengangkut puluhan PMI ilegal ke Malaysia ini masih dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau. Saat ini, sudah ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka terkait sindikat perekrutan dan pengiriman PMI secara ilegal ke Malaysia. “Sekarang sudah ditetapkan dua. Kemungkinan akan bertambah itu besar kemungkinan,” kata Rusdi. (HPS)
