Salah satu isu menarik di penghujung tahun 2021 ini adalah soal kekaguman milineal terhadap Gus Dur. Aktris Cinta Laura mengaku sangat mengagumi keberanian mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kerap bicara ‘blak-blakan’ dalam menyuarakan persoalan bangsa tanpa merisaukan popularitas. Sebaliknya ia menyindir pemimpin yang gila popularitas. Statemen itu disampaikannya saat memberikan pernyataan mengenai sosok Gus Dur melalui sebuah video yang diputar pada Haul Gus Dur ke 12 di Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.
Isu kedua soal reshuffle kabinet. Mensesneg Pratikno kembali memastikan, hingga saat ini belum ada rencana lakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sebagaimana diketahui, isu reshuffle berembus sejak merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah dan disiapkannya beberapa kursi wakil menteri, terakhir Wamensos. “Tidak ada (reshuffle), belum ada,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Isu ketiga soal warisan utang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menduga Presiden Jokowi akan mewariskan utang yang sangat besar ketika lengser pada 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu menyebut warisan utang akan lebih dari Rp7 ribu triliun. “Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, lebih dari Rp7 ribu triliun,” katanya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12) malam.
Isu keempat soal korupsi Garuda. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di tubuh maskapai pelat merah, Garuda Indonesia. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi menyebutkan, perkara yang tengah diselidiki terkait dengan leasing atau penyewaan pesawat oleh maskapai tersebut. “Iya (selidiki) soal sewa pesawat,” kata Supardi saat dikonfirmasi, Kamis (30/12).
Isu kelima soal artis dan prostitusi. Polisi menangkap seorang artis sinetron berinisial CA terkait dugaan kasus dugaan prostitusi di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta jelang akhir tahun 2021. Kepala Unit I Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol I Made Redi mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Gus Dur menjadi tokoh idaman yang dikagumi banyak kalangan. Aktris Cinta Laura mengaku sangat mengagumi keberanian mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kerap bicara ‘blak-blakan’ dalam menyuarakan persoalan bangsa tanpa merisaukan popularitas. Sebaliknya ia menyindir pemimpin yang gila popularitas. Statemen itu disampaikannya saat memberikan pernyataan mengenai sosok Gus Dur melalui sebuah video yang diputar pada Haul Gus Dur ke 12 di Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.
“Saya sangat mengagumi keberanian beliau untuk menyuarakan secara frontal kenyataan dari problema yang dihadapi bangsa ini,” kata Cinta, Kamis (30/12). Namun, kata Cinta, masyarakat seringkali menyaksikan sosok pemimpin yang menutup mata demi menjaga popularitas. Meski demikian, Cinta percaya pemimpin sejati mestinya jujur, berpegang pada pendiriannya, dan berani menghadapi konsekuensi demi masa depan dan kebaikan negara.
“Seringkali kita melihat pemimpin yang menutupi pandangannya demi menjaga popularitas di kalangan masyarakat,” tambahnya. Bagi milenial, ujarnya, Gus Dur merupakan sosok yang benar-benar mewujudkan nilai toleransi. Ia berharap, ke depan akan lebih banyak lagi pemimpin masa depan yang berani beropini dan melawan kebiasaan demi mempertahankan nilai Pancasila.
Selebritas lainnya, Raffi Ahmad juga mengenang Gus Dur sebagai sosok yang berjiwa toleransi tinggi antarumat beragama dan sesama manusia. Menurut Raffi, sosok Gus Dur akan terus melekat di hati masyarakat. Raffi menyatakan ia tidak akan melupakan jasa-jasa Gus Dur. “Untuk semuanya saya juga sangat mengidolakan beliau,” kata Raffi.
Sedangkan, Biksu Budha dari Tibet, H E Kyabje Dagri Rinpoche mengenal Gus Dur sebagai sosok yang bekerja keras mewujudkan kesetaraan dan kerukunan antar umat beragama. Saat berkunjung ke Indonesia, Kyabje mendengar banyak cerita luar biasa dan pujian kepada Gus Dur. Ia berdoa agar warisan cinta kasih Indonesia bisa terus menyebar dan mendorong kasih sayang memimpin perdamaian dunia. “Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid khususnya bekerja keras mewujudkan kesetaraan dan kerukunan umat beragama,” tutur Kyabje.
2. Mensesneg Pratikno kembali memastikan, hingga saat ini belum ada rencana lakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sebagaimana diketahui, isu reshuffle berembus sejak merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah dan disiapkannya beberapa kursi wakil menteri, terakhir Wamensos. “Tidak ada (reshuffle), belum ada,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/12).
Terkait ditambahnya beberapa kursi wakil menteri, Pratikno menjelaskan, hal itu menyesuaikan dengan kebutuhan kementerian. Ia mengatakan, wakil menteri dibutuhkan untuk membantu tugas para menteri di kementerian yang terbilang besar. “Jadi memang dalam kelembagaan beberapa kementerian yang cukup besar, ada posisi wamen (wakil menteri). Mengapa? Karena kita hadapi suasana ketidakpastian. Jadi ada situasi tertentu di mana perlu di-backup wamen,” tegas Pratikno.
Ia mengatakan, kursi wakil menteri ditambah untuk persiapan menghadapi dinamika perubahan zaman. Menurut dia, dunia kini cepat berubah dan banyak terjadi ketidakpastian. Oleh karenanya, disiapkan jabatan wakil menteri, meski kursi itu tak harus diisi. “Secara kelembagaan kita buat kelembagaan yang fleksibel ada posisi wamen. Tidak berarti (kursi wakil menteri) harus diisi,” ucap Pratikno.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, partainya menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Hal ini menanggapi belum masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju meski PAN telah menyatakan mendukung pemerintah sejak Agustus 2021 lalu. “Kita sudah bergabung dengan pemerintah, ya tentu hal ini kembali lagi, seluruh permasalahan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden, kedaulatan ada di tangan Presiden. Pak Presiden mengetahui apa yang menjadi kebutuhan beliau,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (30/12).
Eddy menegaskan, partainya tidak mengincar kursi menteri maupun wakil menteri tertentu saat memutuskan mendukung pemerintah. “Tidak ada maunya PAN, PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemeirntahan menghadpai berbagai dimnesi yang timbul karena Covid-19,” kata Eddy.
Ketua DPP PAN Saleh Daulay menambahkan, hingga kini partainya belum melakukan rapat untuk membahas siapa kader PAN yang akan diajukan menjadi menteri di kabinet. Menurut dia, masalah baru akan dibahas apabila sudah ada tawaran resmi dari Jokowi bahwa PAN akan masuk kabinet.
“Kalau sudah ditawarkan pasti Ketua Umum ajak lagi kita bicara, pengurus DPP, pengurus harian semua akan diajak bicara untuk menentukan, oh kita ditawarkan posisi ini, siapa yang paling pas, apakah kita sanggup,” kata Saleh seraya mengaku tidak tahu apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah membicarakan soal menteri dengan Presiden Jokowi.
3. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menduga Presiden Jokowi akan mewariskan utang yang sangat besar ketika lengser pada 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu menyebut warisan utang akan lebih dari Rp7 ribu triliun. “Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, lebih dari Rp7 ribu triliun,” katanya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12) malam.
Jumlah itu, kata dia, lebih banyak ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menyudahi dua periode masa jabatan presiden. Pada 2014 lalu, utang luar negeri Indonesia hanya sekitar Rp2.700 triliun. Syaikhu juga menyinggung soal rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium dan pertalite. Menurutnya, kebijakan itu tak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah jika benar-benar diterapkan.
Syaikhu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia yakin bahwa wacana tersebut sarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi. “Gagasan perpanjangan jabatan presiden adalah gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan, kekuasaan, pemerintah semakin kuat tak terbendung,” kata dia lagi.
Syaikhu menilai, rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Ia menanyakan, apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat? RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang menurutnya seolah-olah menjadi agenda besar bangsa Indonesia.
Padahal, ujarnya, ada agenda lain yang harus dikerjakan seperti pemulihan ekonomi, penanganan pandemi, dan penyehatan fiskal. Kenapa Presiden Jokowi dan kabinetnya justru menjadikan RUU IKN sebagai prioritas? “Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?” ujar Syaikhu.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebab, daerah yang disebut akan menjadi lokasi ibu kota baru justru mengalami banjir dalam beberapa waktu terakhir. “Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?” tanya Presiden PKS.
4. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di tubuh maskapai pelat merah, Garuda Indonesia. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi menyebutkan, perkara yang tengah diselidiki terkait dengan leasing atau penyewaan pesawat oleh maskapai tersebut. “Iya (selidiki) soal sewa pesawat,” kata Supardi saat dikonfirmasi, Kamis (30/12).
Kendati demikian, Supardi masih enggan membeberkan informasi lebih dalam terkait perkara yang tengah diselidiki. Ia hanya menyebutkan bahwa sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi terkait perkara ini. “Dirut Garuda yang baru udah kita mintain informasi. Entarlah, ini masih dini kalau ditanya ini,” ujarnya. Supardi baru bisa memastikan bahwa penyelidikan dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyewaan pesawat. “Belum ada gambaran, yang pasti sewa pesawat,” katanya.
5. Penyidik KPK periksa mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung IPDN Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2011 untuk tersangka Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2011 Dono Purwokodi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Diah Anggraeni dikonfirmasi terkait dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (30/12). Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Tbk Adi Wibowo dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri Dudy Jocom sebagai tersangka.
6. Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kembali menantang mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa selaku saksi dalam persidangan untuk melakukan sumpah mubahalah. Mustofa dihadirkan secara daring sebagai saksi untuk Azis terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Tantangan itu disampaikan Azis yang merasa tidak terima dengan keterangan Mustofa yang mengaku sempat dikunjungi Azis di Lapas Sukamiskin.
“Betul saudara saksi menyampaikan begitu?” tanya Azis dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/12). “Ya Betul,” jawab Mustofa. Azis lantas mengajak Mustofa untuk bersumpah mubahalah. “Saksi bersedia tidak untuk bersumpah bersama saya, mubahalah antara kita?,” ucap Azis. Namun sebelum Mustofa menjawab, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis memotong percakapan keduanya. Damis meminta Azis agar menyampaikan pertanyaan lain. Ia menambahkan, soal kebenaran kesaksian merupakan penilaian hakim.
Kader Partai Golkar Aliza Gunado membantah turut memberi suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Dalam kesaksiannya, Aliza Gunado juga mengaku tidak mengenal Azis Syamsuddin. Ia dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Aliza mengaku bingung dengan pemberitaan di media yang menyebut dirinya memberi uang pada Robin agar tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017.
“Saya bingung lagi di kasus ini saya (disebut) punya uang Rp 2 miliar, Rp 1,8 miliar, Rp 1,4 miliar di berita-berita itu (dikatakan) memberi ke Robin Pattuju, itu saya bingung. ‘’Saya saja ke sini diundang jaksa. Kemarin saya minta reimburse dan tadi akan di reimburse ongkos saya ke sini,” tutur Aliza dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/12).
Aliza juga mengaku tidak pernah menerima uang terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. “Saya katakan tidak pernah menerima uang dan pernah bertemu di cafe dan lain-lain, saya tidak pernah,” katanya.
Dalam persidangan tersebut, Aliza terus dicecar baik oleh jaksa maupun majelis hakim. Sebab, keterangannya bertolak belakang dengan keterangan dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan Senin (27/12) lalu. Kala itu, Direktur CV Tetayan Konsultan, Darius Hartawan dan mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman mengaku mengenal dan pernah bertemu dengan Aliza.
Bahkan Taufik menyebut menyerahkan uang Rp 2,1 miliar pada Aliza dan orang kepercayaan Azis bernama Edy Sujarwo. Uang itu diberikan Taufik atas perintah Bupati Lampung Tengah yang kala itu dijabat oleh Mustafa. Dalam kesaksian Taufik, uang tersebut diserahkan untuk memperlancar pencairan DAK Lampung Tengah. Namun pada persidangan hari ini, Aliza menyebut dirinya tidak mengenal Taufik, Darius hingga Edy.
7. Polisi menangkap seorang artis sinetron berinisial CA terkait dugaan kasus dugaan prostitusi di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta jelang akhir tahun 2021. Kepala Unit I Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol I Made Redi mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
“Untuk prosedur pengamanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Tak luput pula kami melibatkan polwan (polisi wanita) dalam pengamanan tersebut,” kata Made dalam keterangannya melalui video yang diunggah akun Instagram Kapolda Metro Jaya, Jumat (31/12).
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan anggotanya yang menyakiti hati masyarakat. “Saya sebagai kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf atas segala kekurangan, atas perilaku anggota Polda Metro Jaya yang telah menyakiti perasaan masyarakat, kami akan terus bebenah,” kata Fadil dalam Rilis Akhir Tahun 2021 di Polda Metro Jaya, Kamis (30/12).
Dalam kesempatan itu, Fadil menyampaikan, pihaknya untuk tak henti mengharapkan kritik dalam rangka pembenahan seluruh jajaran anggota Polda Metro Jaya. “Jangan bosan untuk mengkritisi kami dan memberi masukan ke kami. Karena kritisi itu adalah energi buat kami dan kami bangga bisa bebenah untuk pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Fadil mengatakan pada 2022 mendatang dirinya berencana membangun taman demokrasi untuk memfasilitasi mereka yang ingin menyuarakan pendapatnya. “2022 Polda Metro Jaya akan ciptakan taman demokrasi. Jadi mereka yang unjuk rasa perlu dapat ruang dan tempat,” ujarnya.
8. KPK tetapkan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Wawan Ridwan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya, Wawan telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi bersama Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Alfred Simanjuntak terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.
“Benar, ditemukannya kecukupan alat bukti terkait adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka WR (Wawan Ridwan) selaku pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak tahun pemeriksaan pajak 2016-2017. Tim Penyidik saat ini telah mengembangkan proses penyidikannya pada dugaan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang/TPPU,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (30/12).
KPK menduga, Wawan Ridwan telah melakukan penempatan maupun mengubah uang korupsi yang diterimanya dalam bentuk beberapa aset. “Aset-aset yang diduga milik tersangka tersebut, saat ini telah dilakukan penyitaan oleh tim Penyidik,” ujar Ali.
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah masih terus mengkaji kemungkinan untuk melarang warga negara asing (WNA) asal Turki dan Arab Saudi memasuki Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia yang sebagian besar berasal dari kedua negara tersebut.
“Apakah kemudian perlu dilakukan pelarangan (kedatangan) WNA seperti 13 negara kemarin yang sudah ditunda untuk masuk ke Indonesia, ini masih terus-menerus kita kaji,” ujar Nadia dalam diskusi bertajuk Menjaga Pandemi Tetap Landai Paska Natal dan Tahun Baru di Youtube resmi BNPB, Kamis (30/12). Nadia menambahkan, yang berasal dari Turki, kebanyakan wisatawan, sementara yang dari Arab Saudi, kebanyakan pekerja migran Indonesia.
Sebagai informasi, per hari ini (Kamis 30/12), terdapat total 68 kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron yang telah teridentifikasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 kasus berasal dari pelaku perjalanan asal Turki. Sementara itu dari Arab Saudi sebanyak 13 kasus dan Uni Emirat Arab sebanyak 6 kasus. “Sampai saat ini kita belum menambah negara-negara di luar 13 negara yang sudah kita larang untuk WNA asal negara tersebut atau WNA yang pernah berkunjung ke daerah itu dalam 14 hari sebelumnya, ke Indonesia,” ujar Nadia.
Satgas Penanganan Covid-19 berupaya memperketat pengawasan pintu perbatasan melalui transportasi laut dan memastikan karantina berjalan dengan baik. Kedua upaya tersebut dilakukan menyusul merebaknya varian Omicron di Indonesia, terutama di Batam yang ditemukan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) palsu yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia sehingga menambah risiko penyebaran Covid-19.
Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan, setiap orang yang datang, terutama PMI dari Malaysia dan Singapura, diharuskan mengikuti entry test. “Selain itu, kami juga akan menambah tempat-tempat karantina baru,” ujarnya, Kamis (30/12).
Sementara Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus melakukan evaluasi berkelanjutan terkait pengawasan karantina. “Adanya kasus Omicron di Indonesia membuat pemerintah mengetatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri,” katanya, Kamis (30/12). Pengetatan tersebut, utamanya pada kedatangan dari negara-negara dengan tingkat kasus Omicron yang terdeteksi tinggi.
10. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerukan agar Partai Golkar tetap terkonsolidasi dan tertib supaya siap menjalankan tugas kemasyarakatan dan kenegaraan. Dua hal itu, kata dia, merupakan modal untuk meningkatkan elektabilitas Golkar serta menyosialisasikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
“Konsolidasi dan tertib partai merupakan modal utama dalam menaikkan elektabilitas PG (Partai Golkar) yang sedang menunjukkan kecenderungan positif, serta sosialisasi Ketua Umum sebagai calon presiden (capres) yang mulai mendapatkan dukungan berbagai kalangan,” kata Aburizal dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12).
Menurut Aburizal, momentum kemajuan itu mesti terjaga agar Golkar dapat melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatannya secara baik. “Selain itu agar target PG untuk sukses Pileg dan sukses Pilpres dapat tercapai dapat tercapai,” kata Bakrie.
Ia mengimbau seluruh komponen, kader, dan tokoh Golkar menjaga soliditas serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. “Sekiranya ada perbedaan pandangan selalu mencari jalan keluar secara bersama untuk mendapatkan solusi terbaik bagi PG dan menghindari perpecahan karena akan merugikan PG secara keseluruhan,” ujar Aburizal.
11. Anggota DPD RI Fahira Idris, Tamsil Linrung, dan Edwin Pratama ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dihapus. Gugatan itu tercatat di laman MK dengan nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 pada 27 Desember 2021. Dalam gugatannya, Fahira Idris dkk meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa ‘yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap,” demikian bunyi petitum dalam permohonan tersebut yang dikutip, Kamis (30/12).
12.Pihak TNI AL akan memberikan sanksi tegas apabila prajuritnya terbukti terlibat dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia secara illegal, di mana kapal yang mengangkut PMI tersebut tenggelam di perairan Tanjung Baru, Johor dan mengakibatkan puluhan orang meninggal. “Jika ada anggota TNI AL yang terlibat dalam insiden ini, akan ditindak tegas,” kata Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono melalui keterangan tertulis, Kamis (30/12).
“Prinsip Bapak KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat tegas, bagi anggota yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman, untuk menimbulkan efek jera, dan pembelajaran bagi yang lain,” ujarnya menambahkan. Julius mengatakan, saat ini TNI AL masih mendalami dugaan keterlibatan prajurit TNI AL dalam kasus tersebut.
Seperti diketahui, dugaan anggota TNI AL terlibat pengiriman pekerja migran ilegal awalnya disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Ia menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu. (HPS)
