Hot isu pagi ini adalah soal sindiran Megawati. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap sejumlah hal dalam pidato politik memperingati HUT ke-49 PDIP yang dilakukan secara daring pada Senin (10/1) kemarin. Mega menanyakan, apa sih kesalahan Soekarno pada masa lalu? Sebab, menurut pandangannya, sampai saat ini masih banyak orang enggan menggunakan pemikiran Soekarno sebagai rujukan. Ia berharap jangan ada lagi pemimpin yang diperlakukan tidak adil seperti Bung Karno.
Isu kedua soal Gibran dan Kaesang. Dua putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun, Senin (10/1) kemarin. Laporannya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait laporan tersebut, baik Gibran maupun KPK telah angkat bicara. Ubedilah mengatakan, laporannya terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Isu ketiga soal nasib Ferdinand Hutahaean. Bareskrim Polri tetapkan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus cuitan bermuatan SARA dan langsung menahannya. Langkah itu dilakukan polisi setelah melakukan pemeriksaan selama sekitar 11 jam terhadap Ferdinand. “Untuk tindaklanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.
Isu keempat soal statemen Menteri Bahli. Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pilpres 2024 direspon negatif para elit parpol. Partai Demokrat menilai pernyataan Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sama saja melawan arahan Presiden Jokowi. Pasalnya, setahu Demokrat, Jokowi sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. “Bagi Presiden Jokowi, usulan itu sama saja mempermalukan dirinya dan menampar mukanya,” kata politisi Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kemarin.
Isu kelima soal baju Golkar Sahrul Gunawan. Wakil Bupati Bandung yang kader NasDem, Sahrul Gunawan membuat heboh lantaran hadir ke acara Golkar dan mengenakan atribut partai Golkar. Tindakan Sahrul ini dinilai tidak etis bagi Partai NasDem. Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan dari perspektif Partai NasDem, tentu perbuatan Sahrul Gunawan tidak etis dan kurang sensitif. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap sejumlah hal dalam pidato politik memperingati HUT ke-49 PDIP yang dilakukan secara daring pada Senin (10/1) kemarin. Mega menanyakan, apa sih kesalahan bapaknya, Soekarno pada masa lalu? Sebab, menurut pandangannya, sampai saat ini masih banyak orang enggan menggunakan pemikiran Soekarno sebagai rujukan. “Kenapa ya pemikiran Bung Karno, seperti sampai hari ini, orang masih (enggan menggunakan), masih malu-malu kucing. Saya sampai berpikir, bapak saya itu salahnya opo tho?” tanya Mega.
Ketum PDIP ini menanyakan, mengapa masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan cara berfikir orang luar negeri. Namun, tidak punya ketertarikan untuk mempelajari cara berfikir Soekarno. “Bapak saya itu pintar lho, doctor honoris causa-nya 23 atau berapa, cobalah apa itu enggak pintar ya?” tuturnya. Megawati lantas bertanya pada kelompok akademisi, kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal, buku-buku Soekarno tidak dilarang untuk terbit. “Di sini ada Menteri Kumham, apakah buku-buku Bung Karno jadi larangan? Ndak lho. Jadi kenapa ini? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh bangsa ini,” ujarnya.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan Megawati pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang kenapa pemikiran Soekarno tidak dijadikan rujukan? “Kenapa tidak berani? Saya bilang kepada BRIN sebagai Ketua Dewan Pengarah. Bukan pembenaran, tapi yang harus ada adalah kebenaran,” imbuhnya. Sebagai informasi, Soekarno merupakan tokoh yang banyak menulis buku. Beberapa buku yang dibuatnya antara lain Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Sarinah, Islam Sontoloyo, serta Soeloeh Indonesia Moeda dan Fikiran Ra’jat.
Megawati berharap jangan ada lagi pemimpin yang diperlakukan tidak adil seperti Bung Karno. Ia bercerita, saat dirinya menjabat sebagai presiden, pernah diminta oleh Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Mega bilang, justru dirinya beserta keturunan Soekarno yang lain adalah korban pelanggaran HAM itu sendiri. “Saya bilang waktu itu (pada Ketua Komnas HAM) Pak Garuda Nusantara apa ya, saya bilang Pak saya ini victim lho,” sebutnya.
Megawati menyebut Bung Karno tidak pernah jelas statusnya secara hukum. Namun diperlakukan oleh negara seperti seorang narapidana. “Bung Karno ndak pernah punya status lho, ditahan iya, dikurung iya. Tapi saya, kami, anak beranaknya tidak punya pegangan bapak saya itu sebetulnya siapa, diapakan, diadili tidak (tapi) orang mau ketemu ndak boleh,” paparnya.
Megawati menegaskan dirinya tak ingin bernostalgia dengan menceritakan kisah tersebut. Ia lantas berharap jangan ada lagi pemimpin yang diperlakukan tidak adil sama seperti bapaknya. “Ini sebuah realita, dan saya berharap tidak akan terjadi lagi pada pemimpin-pemimpin kita. Diperlakukan seperti itu pada sebuah negeri yang berpancasila, tolong dengarkan anak-anakku sekalian,” tutur Mega.
Putri Proklamator ini menyindir pihak-pihak tertentu yang mencari untung di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengibaratkan mereka sebagai kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh. “Ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya atas nama pandemi, mereka masih mencari keuntungan materi,” kata Mega.
Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud itu. Cuma dia heran, kenapa dalam situasi pandemi mereka tega lakukan itu. Harusnya kan dijadikan momentum yang membuat para pemimpin dan rakyat bersatu. “Berbagai hal ini yang menjadi kritik dan auto kritik bangsa, termasuk seluruh kader partai, agar pandemi membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, rakyat dan pemimpinnya,” ujarnya.
Megawati juga meminta para kadernya untuk turut serta merawat keutuhan bangsa dan Negara dengan damai. “Mari kita rawat negeri yang elok ini dengan penuh cinta kasih. Enggak ada jalan lain, tidak bisa dengan kebencian, tidak bisa dengan provokasi,” pintanya.
Dalam pidato kemarin, Megawati meminta para kadernya dan semua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan mensukseskan gelaran Pemilu 2024. “Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis, jujur, adil yang memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan selalu secara terlembaga aman dan damai,” pesannya.
Kinerja Presiden Jokowi juga tak lepas dari sorotan Megawati. Ia mengkritisi pemerintah soal melambungnya harga cabai, minyak goreng beberapa pekan belakangan. Jokowi, juga dikritik terkait impor alat kesehatan. “Dari dulu ya itu lho Pak Jokowi. Enggak usah yang megah-megah dululah ya. Tapi kan masa alat suntik atau apa dan lain sebagainya itu masih saja dari luar,” kritik Megawati.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bercerita soal pengalamannya di-bully usai dipilih sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menduga kritik bermunculan karena ada yang menganggap dirinya kurang pintar. Akan tetapi, ia hanya menertawakan anggapan dari sebagian orang itu. “Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya, Pak Jokowi. Jadi, orang kayaknya apa sih, saya dianggap barang kali ya, kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri,” kata Megawati.
Terakhir Mega menyinggung soal BRIN. Ia mengaku tidak tahu alasan dirinya dipilih memimpin BRIN. Dia sendiri bertanya-tanya kepada Presiden Jokowi soal jabatan itu. “Banyak orang nanya kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi? Saya bilang yang nyuruh saya presiden lho, memangnya mau maunya saya sendiri?” ucap Mega sembari tersenyum. Meski begitu, Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pembentukan BRIN. Ia melihat penelitian dan ilmu pengetahuan Indonesia harus terus dimajukan.
Menurutnya, BRIN harus jadi tulang punggung pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dia tak mau bangsa Indonesia selalu bersandar pada penelitian-penelitian yang dilakukan bangsa lain.
“Jangan orang asing yang selalu membuat penelitian. Saya suka jengkel, bukan saya antiasing, tapi ke mana ya bangsa Indonesia?” tuturnya.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengonfirmasi pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun menyatakan pemilihan tersebut telah melalui proses panjang. Oleh sebab itu, Hasto membantah penunjukan Megawati jadi Ketua Dewan BRIN adalah barter politik panjang.
“Iya, itu keputusan bapak Presiden Jokowi dan keputusan itu diambil melalui proses dialog. Karena Pak Jokowi kan pemimpin yang mengedepankan dialog dan dialognya itu cukup panjang,” kata Hasto, Senin (10/1). Hasto menjelaskan kemunculan BRIN adalah respons dari kondisi inovasi dan riset di Indonesia yang masih banyak mengandalkan impor. Dalam periode kedua Presiden Jokowi, pemerintah disebut merancang sebuah lembaga sebagai solusi atas masalah tersebut.
“Sebenarnya [BRIN] merupakan suatu badan yang dirancang untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan melalui riset dan teknologi. Agar kita bisa meretas dalam berdiri di atas kaki sendiri,” kata Hasto. Ia menilai ada kesamaan tujuan pembentukan BRIN dengan pandangan Megawati, yakni menciptakan politik riset berdikari.
2. Dua putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun pada Senin (10/1). Laporannya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait laporan tersebut, baik Gibran maupun KPK telah angkat bicara. Ubedilah mengatakan, laporannya terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 7,9 triliun. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar. “Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” kata Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1).
Kata Ubedilah, dugaan KKN sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura. “Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Setelah itu anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujarnya. “Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden,” kata Ubedilah lagi.
Dalam laporannya, Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari ventura ke perusahaan Gibran dan Kaesang. Dalam laporan tersebut, Ubedilah meminta lembaga antirasuah memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam perkara ini. “Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini,” tuturnya.
Pihak KPK membenarkan, pihaknya sudah menerima laporan dari dosen UNJ Ubedilah Badrun dan akan menindaklanjuti lapor4an tersebut. “Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar hari ini telah diterima Bagian Persuratan KPK,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Senin (10/1). Atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan menelaah terhadap data laporan yang disampaikan oleh pelapor. Verifikasi itu, kata Ali Fikri, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. “Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ujar Ali Fikri.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi tanggapan soal laporan yang dilayangkan dosen UNJ yang juga aktivis 98 Ubedilah Badrun terhadap dirinya dan adik kandungnya Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK. “Korupsi apa, pembakaran hutan? Nanti takon Kaesang wae (tanya Kaesang saja). Iya, silakan dilaporkan saja. Kalau salah, ya kami siap,” kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/1).
Gibran mengaku belum menerima informasi terkait laporan terhadap dirinya ke KPK. Gibran juga mengatakan siap jika diperiksa dan dipanggil oleh KPK terkait adanya laporan tersebut. “Belum ada pemberitahuan. Iya, dicek saja kalau ada yang salah, silakan dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu.
3. Bareskrim Polri menetapkan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka terkait kasus cuitan bermuatan SARA dan langsung menahannya. Langkah itu dilakukan polisi setelah melakukan pemeriksaan selama sekitar 11 jam terhadap Ferdinand. “Untuk tindaklanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/1) malam.
Ramadhan menjelaskan, alasan penahanan Ferdinand dilakukan atas pertimbangan subjektif dan objektif. Pertimbangan subjektif karena penyidik khawatir Ferdinand mengulangi perbuatannya hingga melarikan diri. “Dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang beraangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangan barang bukti,” ujar Ramadhan.
Terkait kasus ini, Ferdinand dijerat Pasal 45 (a) ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Subsider Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Adapun laporan terhadap Ferdinand dibuat oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dan terdaftar dengan nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 5 Januari 2022.
4. Artis Ramadhania Ardiansyah Bakrie alias Nia Ramadhani bersama suaminya Anindra Ardiansyah Bakrie atau Ardi Bakrie dan sopirnya Zen Vivanto akan jalani sidang vonis kasus dugaan penyalahgunaan narkoba hari ini, Selasa (11/1). “Iya, Insya Allah hari ini sidang putusan,” ujar pengacara Nia, Wa Ode Nur Zainab, Selasa (11/1).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim agar menghukum ketiga terdakwa dengan rehabilitasi selama 12 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur. Nia, Ardi, dan Zen dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam pleidoinya, Nia menyatakan tak terima dengan JPU yang menuntutnya untuk menjalani rehabilitasi selama 12 bulan. Nia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, dirinya disebut sudah pulih. Selain itu, hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) merekomendasikan masa rehabilitasi tiga bulan. Sehingga, menurut dia, masa rehabilitasi yang dilayangkan JPU harus dikurangi.
5. Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pilpres 2024 direspon negatif para elit parpol. Partai Demokrat menilai pernyataan Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sama saja melawan arahan Presiden Jokowi. Pasalnya, setahu Demokrat, Jokowi sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. “Bagi Presiden Jokowi, usulan itu sama saja mempermalukan dirinya dan menampar mukanya,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (10/1).
“Karena itu, kalau masih ada pembantu Presiden yang menggaungkan kembali usulan presiden tiga periode, padahal Presiden sudah menolak, maka itu sama saja melawan arahan Presiden,” tambahnya. Herzaky menilai, pernyataan-pernyataan seperti itu berpotensi menghilangkan wibawa Jokowi sebagai seorang kepala negara. Sebab, pernyataan itu seolah menunjukkan para pembantunya di pemerintahan mulai berani menentang Jokowi sebagai presiden.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rata-rata para pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda. Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. “Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1). “Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” sambung Bahlil.
Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim menilai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak memahami konstitusi negara terkait peralihan kepemimpinan lewat Pilpres yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu ia sampaikan menanggapi statemen Bahlil terkait para pengusaha yang berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. “Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini,” katanya, Senin (10/1).
Luqman menambahkan, contoh yang digunakan Bahlil terkait pemilihan presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru juga semakin membuat dirinya tidak pernah membaca aturan konstitusi. Dalam pernyataan Bahlil, disebut bahwa praktik pemilu pada Orde Lama dan Orde Baru dapat dijadikan contoh yang bisa dilakukan sekarang. “Ini makin menunjukkan dia tidak pernah baca konstitusi yakni UUD 1945. Jelas diatur pada Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama,” tegas Luqman.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah buka suara juga soal pernyataan Bahlil Lahadalia soal penundaan Pilpres 2024. Fahri Hamzah meminta semua pihak, khususnya para politisi harus terbiasa dengan kekuasaan yang bersifat sementara. Menurut dia, itikad untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan merupakan penyakit.
“Kita semua terutama para politisi harus membiasakan bahwa umur kekuasaan itu sementara sifatnya. Maka, itikad untuk memperpanjang kekuasaan dan membuatnya bertahan lama adalah penyakit…,” kata Fahri Hamzah dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (10/1). Fahri Hamzah mengajak masyarakat waspada bahwa penyakit tersebut sudah menjangkiti tubuh pemerintahan. Ia menilai, penyalit tersebut berbahaya. “Kita harus waspada jika penyakit ini sudah menular dalam pemerintahan. Berbahaya!,” tegas Fahri Hamzah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya juga pernah menegaskan, partainya menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hasto mengatakan, PDI-P sejak awal taat pada konstitusi. Selain itu, Presiden Jokowi telah menegaskan berulang kali soal penolakan wacana masa jabatan presiden tiga periode. “Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto melalui siaran pers, Sabtu (18/9/2021).
Hasto juga menegaskan, tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Hasto, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Kata Hasto, pekerjaan rumah PDI-P saat ini ialah melanjutkan pembangunan yang akan ditinggalkan oleh Jokowi pada 2024 nanti. Hasto menuturkan, partainya ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan di era Jokowi dapat menjadi haluan negara.
6. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, pemerintah mesti memiliki rencana yang terintegrasi dalam pengembangan sistem identitas digital. Menurut Wahyudi, pemerintah harus memerhatikan aspek perlindungan data pribadi dan kesetaraan akses bagi semua warga negara. “Pemerintah mestinya punya rencana terintegrasi dalam konteks pengembangan sistem identitas digital ini. Tidak semata-mata menekankan pada inovasi, tapi bagaimana instrumen pengaman atau safeguard yang mesti disiapkan untuk memastikan keamanan data-data yang diproses dan dikumpulkan dalam sistem identitas digital itu. Selain itu, juga menjamin prinsip inklusivitas,” kata Wahyudi saat dihubungi, Senin (10/1).
Wahyudi berpendapat, UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 belum mengadopsi prinsip perlindungan data pribadi warga negara secara komprehensif. Dia menegaskan, pemerintah perlu memastikan adanya sistem keamanan yang kuat agar data pribadi warga negara tidak disalahgunakan.
“Dari 31 item kependudukan yang direkam oleh sistem administrasi kependudukan seperti tercantum dalam undang-undang, bagaimana pemanfaatannya, pengelolaannya, dan bagaimana memastikan suatu sistem keamanan yang kuat agar data-data itu tidak disalahgunakan,” ujarnya seraya mengingatkan agar sistem identitas digital yang dikembangan pemerintah tidak menimbulkan kesenjangan baru.
7. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengakui soal terjadinya peningkatan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir. Penyebabnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia dan terpapar virus corona, varian Omicron. Menyikapi hal tersebut, kata Luhut, Presiden Jokowi mewanti-wanti semua pihak untuk tidak ke luar negeri selama beberapa minggu ke depan, kecuali urusan yang sangat penting.
Meskipun terjadi peningkatan, Luhut meyakinkan, penambahan angka kematian di Jawa-Bali sangat sedikit. Selama bulan Januari ini, hanya satu kasus kematian pasien Covid-19 yang ditemukan di Jakarta. “Selain itu kasus konfirmasi di provinsi lainnya relatif terjaga dengan baik meskipun terdapat sedikit kenaikan di Bali, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/1).
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perawatan pasien Covid-19 akibat penularan varian Omicron tidak difokuskan di rumah sakit, tetapi cukup di rumah saja. Sebab, risiko rawat inap di rumah sakit akibat terinfeksi Omicron lebih rendah dibandingkan periode lonjakan kasus Covid-19 Delta. “Sehingga strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit sekarang fokusnya ke rumah, karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit,” kata Budi dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Setpres, Senin (10/1).
Budi mengatakan, dari penelitian Kemenkes, dari 414 kasus Covid-19 varian Omicron, sebanyak 114 sudah dinyatakan sembuh termasuk dua pasien dengan gejala sedang dan sempat membutuhkan oksigen. “Jadi kesimpulannya memang walaupun omicron ini cepat transmisinya tapi relatif lebih ringan dari keparahannya,” ujarnya seraya mengatakan, pihaknya kembali memastikan kerja sama dengan 17 platform telemedicine atau layanan konsultasi kesehatan agar pasien yang menjalani perawatan di rumah dapat mengakses obat-obatan.
DKI Jakarta mencatat, penularan virus corona varian Omicron terus meluas, baik kasus impor maupun transmisi lokal. Total kasus per 9 Januari 2022 adalah 407 kasus, terdiri dari 350 kasus impor dan 57 kasus transmisi lokal. Kondisi ini diiringi dengan penambahan kasus aktif Covid-19 yang hampir tembus 2.000 kasus yakni 1.874 kasus. Kasus aktif ini terus bertambah dan terpantau meningkat hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan kasus saat libur Natal 25 Desember lalu yang hanya mencapai 377 kasus.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, meski kasus aktif meningkat, mayoritas kasus aktif terdeteksi dari pelaku perjalanan luar negeri. “Perlu digarisbawahi,1.415 orang dari jumlah kasus aktif adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan kasus aktif dari penularan transmisi lokal hanya terdapat pada 393 kasus. Hingga saat ini, total kasus Covid-19 di Jakarta secara keseluruhan mencapai 867.302 kasus. Rinciannya, 851.839 kasus dinyatakan sembuh, 1.874 masih dalam perawatan, dan 13.589 orang meninggal dunia,’’ ujarnya.
8. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan segera melaksanakan program booster vaksin Covid-19 dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan pemberian izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lima merek vaksin per hari ini, Senin (10/1). Rencananya, program vaksinasi booster Covid-19 akan dimulai pada 12 Januari ini. “Pemerintah sudah mempersiapkan vaksin booster. Beberapa yang sudah dapat EUA dari BPOM adalah CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax,” kata Airlangga dalam keterangan pers secara daring, kemarin.
Pemerintah sebelumnya juga sudah menyatakan, program booster vaksin Covid-19 bisa didapatkan masyarakat melalui dua jalur, yakni secara gratis atau bantuan pemerintah dan secara mandiri aliar berbayar. Khusus untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi lokasi pelaksanaan MotoGP pada 18-20 Maret mendatang, akan dilakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga. “Untuk persiapan MotoGP akan ditonton mendekati 64.000, kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis kedua mencapai 78 persen, di Lombok Barat mencapai 57,9 persen, Lombok Tengah 61 persen, Lombok Timur 57 persen, dan Lombok Utara 69 persen. Dan diharapkan Januari, Fenruari, Maret, vaksinasi dosis ketiga bisa dilaksanakan,” kata dia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Jokowi akan mengumumkan secara langsung teknis pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19. Menurut Budi, dalam pengumuman itu akan disampaikan pula jenis vaksin yang akan dipakai untuk booster. “Itu (dimulainya booster vaksinasi Covid-19) presiden akan umumkan khusus dalam press conference,” ujar Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/1). Saat disinggung tentang kapan konferensi pers digelar, Budi meminta agar hal itu dikonfirmasi kepada Deputi Bidang Protokol, Pers dan Medis Sekretariat Presiden Bey Machmudin. “Jadwalnya tanya Pak Bey,” tambahnya.
9. Wakil Bupati Bandung yang kader NasDem, Sahrul Gunawan membuat heboh lantaran hadir ke acara Golkar dan mengenakan atribut partai Golkar. Tindakan Sahrul ini dinilai tidak etis bagi Partai NasDem. Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan dari perspektif Partai NasDem, tentu perbuatan Sahrul Gunawan tidak etis dan kurang sensitif.
“Jika dicerna dari perspektif keluarga besar NasDem, yang dilakukan Sahrul Gunawan itu kurang etis. Orang berpartai itu berarti sudah beridentitas, yang ditunjukkan lewat penghormatan pada visi, misi, platform kinerja, maupun penghormatan pada atribut kepartaian masing-masing. Apa yang dilakukan Sahrul itu kurang menunjukkan sensitivitas itu,” kata Umam saat dihubungi, Senin (10/1).
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini menyebut tindakan Sahrul menunjukkan dirinya yang tidak ingin terlalu terikat dengan partai. Tindakan tersebut, kata dia, bisa berujung pada fenomena ‘kutu loncat’. “Bisa saja disebabkan oleh faktor party identification (Party ID) yang rendah, atau memang juga sikap pragmatis para politisi untuk tidak terikat oleh identitas kepartaian secara absolut. Akhirnya, banyak fenomena ‘kutu loncat’, yang di antaranya sering dipraktikkan para artis yang mendadak jadi politisi, karena mereka tidak dibentuk dan digembleng secara ideologis,” ucapnya. (HPS)
