Salah satu isu menarik pagi ini masih seputar soal pindah ibu kota. Mantan anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur bukanlah solusi dari masalah yang ada, tetapi justru menjadi masalah baru bagi negara. “Ibu kota negara ini bukan solusi saat ini tetapi menjadi masalah baru, menjadi beban baru bagi negara,” kata Suryadi.
Isu kedua adalah soal logo Kemenhan. Menhan Prabowo Subianto resmi mengganti logo Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Perubahan logo ini ditetapkan Prabowo dalam Rapim Kemenhan di Jakarta. “Secara resmi diumumkan perubahan logo oleh Menteri Pertahanan RI, Letjen (Purn) Prabowo Subianto pada Rapim, kemarin,” ujar Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan, Jumat (21/1).
Isu ketiga soal karantina jemaah. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemenag dan pihak terkait memastikan kapasitas hotel dan wisma haji untuk karantina jemaah umrah. Hal ini agar tidak terjadi penumpukan antarkloter jemaah yang pulang ke Tanah Air. “Saya minta Kemenag, Kemenkes, dan BNPB untuk dapat mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah sebaik mungkin dengan mengatur flow-nya,” ujar Luhut Pandjaitan.
Isu keempat soal santunan korban kecelakaan. PT Jasa Raharja menjamin semua korban kecelakaan lalu lintas di simpang perempatan lampu merah Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat pukul 06.30 WITA akan mendapat santunan, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia. “Jasa Raharja sangat prihatin atas musibah ini. Kami juga turut berduka cita yang mendalam atas warga yang meninggal dunia,” kata Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, di Jakarta, Jumat.
Isu kelima soal sanksi bagi penimbun migor. Polri akan berikan sanksi tegas kepada oknum yang lakukan penimbunan minyak goring (migor). Pemberian sanksi itu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Pasal 107 yang menyatakan adanya ancaman 5 tahun atau denda 50 miliar kepada para penimbun barang kebutuhan pokok. Berikut isu selengkapnya.
1. Masalah pindah ibu kota negara masih jadi polemik yang berkepanjangan. Mantan anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur bukanlah solusi dari masalah yang ada, tetapi justru menjadi masalah baru bagi negara. “Ibu kota negara ini bukan solusi saat ini tetapi menjadi masalah baru, menjadi beban baru bagi negara,” kata Suryadi dalam sebuah acara diskusi, Jumat (21/1). Politisi PKS ini menilai, pemindahan ibu kota bukanlah solusi dari permasalahan Jakarta, seperti banjir dan macet yang tak kunjung tuntas.
Menurut dia, pemerintah mestinya memiliki tangung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota ke tempat lain. “Jangan sampai ketika ada suatu daerah punya masalah lalu dengan alasan itu kita pindah ke tempat lain, karena ini namanya tidak menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah,” ujar Suryadi.
Anggota Komisi V DPR ini mengatakan, alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan alasan demi pemerataan ekonomi adalah salah kaprah. Menurut dia, yang dibutuhkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa adalah infrastruktur yang layak dan perekonomian yang tumbuh, bukan pembangunan istana sebagai ibu kota negara.
“Identifikasi masalah yang dibuat oleh pemerintah, bahwa kita punya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa sehingga solusinya pindah istana, ini yang kita nilai salah kaparah,” kata Suryadi. “Yang dibutuhkan oleh di luar Jawa itu bukan istana, yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang layak, infrastruktur yang memadai, ekonomi yang tumbuh,” imbuh dia.
Jika pemerintah ingin memeratakan ekonomi, ujarnya, semestinya kegiatan ekonomi yang terpusat di Jakarta-lah yang disebar ke daerah-daerah lain. Suryadi berpendapat, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan solusi atas pemerataan ekonomi, sebab hanya daerah itulah yang akan mendapatkan berkah dari hadirnya ibu kota baru.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri tak habis pikir terhadap rencana pemerintah menggunakan dana PEN untuk megaproyek ibu kota negara (IKN) baru. “PEN lho ini. Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid-19? Ya tidak bisa,” tegas Faisal, Jumat (21/1). Ia menjelaskan, saat ini ada 52,8 persen penduduk Indonesia yang status ekonominya tidak aman.
Itu artinya, separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin absolut, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin secara finansial. Menurut dia, negara mestinya membangun untuk menyelamatkan penduduknya, meningkatkan harkat dan martabatnya, dan melindungi segenap tumpah darah. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, pembangunan ibu kota baru tentu sama sekali tidak mendesak.
Faisal Basri menyatakan, penggunaan APBN untuk mengongkosi proyek ibu kota negara (IKN) baru adalah bukti bahwa proyek ini tak punya rencana matang. “Masih ingat Pak Jokowi mengatakan, saya pastikan pembangunan ibu kota baru tidak menggunakan dana APBN? Kita kan masih ingat itu,” ujar Faisal. “Pertamanya adalah tanpa APBN, tiba-tiba sekarang sebagian besar dari APBN. Jadi, bukan hanya meleset. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur,” tambahnya.
Ia menengarai, eks Wali Kota Solo itu sempat terlena dengan janji investor yang menawarkan dana untuk proyek IKN sebesar 100 miliar Dolar. Dana itu sangat besar dan oleh karenanya menjadi wajar bila Jokowi sesumbar proyek IKN tak bakal menyedot duit negara. Padahal, investor tak akan mengucurkan dana cuma-cuma. “Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya (investor) kasih 100 miliar Dolar tapi tolong, penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah berhitung dia, dengan 5 juta orang, perlu rumah berapa, kantor, jalan, pasar, supermarket, RS, sekolah, ya untung pasti,” ungkap Faisal.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengkritik rencana pemerintah menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menilai, rencana tersebut menunjukkan pemerintah mementingkan agenda pemindahan ibu kota ketimbang pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19. “Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibu kota,” katanya dalam siaran pers, Jumat (21/1).
Kholid menegaskan, pemerintah semestinya mengalokasikan dana PEN untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat, bukan membiayai proyek ibu kota baru. Ia mengingatkan, UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur bahwa dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sementara, proyek pemindahan ibu kota baru tidak masuk dalam kriteria penerima PEN.
2. Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian mendalam terkait proses penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono mengatakan, proses penyusunan naskah akademik RUU IKN melibatkan berbagai pihak di lintas sektor sejak tahun 2017. “Naskah akademik merupakan akumulasi pengetahuan yang dihimpun lewat berbagai proses dengan pelibatan para pihak, terjadi setidaknya sejak 2017,” ujar Sidik, Jumat (21/1).
Terkait kajian resmi mengenai naskah akademik dan perumusan rencana pemindahan IKN dilakukan pada tahun 2019. Sidik menjelaskan, kajian mengenai rencana pemindahan IKN, termasuk di dalamnya rencana induk IKN, telah didalami dan diperbarui oleh berbagai kelompok kerja lintas kementerian/lembaga. “Seluruh kajian yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak ini kemudian dijadikan dasar untuk untuk penyusunan Naskah Akademis dan selanjutnya menjadi materi muatan RUU IKN yang disampaikan kepada DPR,” jelas Sidik.
Di tempat terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menambahkan, perumusan naskah akademik RUU IKN melibatkan pemerintah, DPR, dan para ahli. Ia menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pembahasan dan pengesahan RUU IKN menjadi UU sangat singkat dan terburu-buru. Wandy mengklaim, perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.
Presiden Jokowi mengungkapkan, ada empat kementerian yang nantinya akan berpindah ke ibu kota baru yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keempatnya adalah Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (19/1) lalu.
3. Mantan anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) Arif Wibowo menilai, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara haruslah seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas luar biasa. Sebab, pejabat tersebut memiliki tugas yang tidak mudah yakni memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2 tahun.
“Dia harus orang yang luar biasa, karena harus menyelesaikan seluruh masalah pada level yang paling elementer selama 2 tahun sampai dengan pemindahan ibu kota itu bukan soal yang gampang,” kata Arif dalam sebuah dikusi, Jumat (21/1). Politisi PDI-P itu mengatakan, Kepala Otorita IKN Nusantara harus memiliki dedikasi, kerja keras, dan menghibahkan waktunya untuk memimpin proses persiapan hingga pemindahan ibu kota.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong mengatakan, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Dalam waktu tersebut, kata Wandy, bisa saja nama-nama yang belum muncul akan mengemuka. “Harus diingat, kita kan masih punya dua bulan kurang semenjak Undang-undang (UU) IKN itu ditetapkan. Presiden masih punya waktu untuk memutuskan siapa (yang akan memimpin),” kata Wandy kepada wartawan, Jumat (21/1). “Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik, sehingga Presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup,” lanjutnya.
Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti mengkritik ketentuan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menyatakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara. Ia menilai, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan proyek dalam pengelolaan IKN Nusantara kelak di mana kepala Otorita IKN Nusantara langsung bertanggung jawab ke presiden tanpa melalui DPRD setempat. “Karena pendekatannya proyek, maka kepalanya itu seperti pimpro lah. Dari aspek akuntabilitas dia langsung bertanggung jawab ke presiden dalam konteks Otorita IKN Nusantara ini dan juga tidak ada DPRD,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi, Jumat (21/1).
4. Menhan Prabowo Subianto resmi mengganti logo Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Perubahan logo ini ditetapkan Prabowo dalam Rapim Kemenhan di Jakarta. “Secara resmi diumumkan perubahan logo oleh Menteri Pertahanan RI, Letjen (Purn) Prabowo Subianto pada Rapim, kemarin,” ujar Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (21/1).
Adapun logo Kemenhan sebelumnya diprakarsai oleh Menhan Juwono Sudarsono pada 2005. Logo lama berbentuk bulat dan berwarna biru tua serta di dalamnya terdapat untaian tambang melingkar, gambar Garuda Pancasila, bendera merah putih, peta Indonesia, bintang, dan jangkar. Sedangkan, pada logo baru ini juga berbentuk bulat lingkar emas dengan warna dasar merah tua serta didalamnya terdapat gambar Garuda Pancasila yang dilingkari rantai emas.
5. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemenag dan pihak terkait memastikan kapasitas hotel dan wisma haji untuk karantina jemaah umrah. Hal ini agar tidak terjadi penumpukan antarkloter jemaah yang pulang ke Tanah Air. “Saya minta Kemenag, Kemenkes, dan BNPB untuk dapat mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah sebaik mungkin dengan mengatur flow-nya,” ujar Luhut dalam siaran pers Kemenko Marves, Jumat (21/1). Luhut menambahkan, saat ini terjadi peningkatan jumlah jemaah umrah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi.
Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menyampaikan secara jujur data kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. Ia minta tidak ada data kasus yang ditutupi. “Seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, pangdam, kapolda, dan seluruh jajaran di bawahnya agar jujur terhadap data kasus Covid-19. Jangan ada yang ditutupi agar segera dapat ditentukan langkah yang benar dan terukur,” ujarnya saat menggelar rapat evaluasi PPKM Jawa-Bali, Jumat (21/1).
Pada kesempatan tersebut Luhut juga mengungkapkan, kasus Covid-19 akibat varian Omicron sebagian besar terjadi di daerah Jabodetabek yang capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah tinggi. Ia menyebut wilayah Jabodetabek sebagai medan perang melawan varian Omicron. “Untuk itu saya minta provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat agar segera mengakselerasi vaksinasi booster,” tegas Luhut lagi.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebanyak 20 persen jemaah umrah yang baru tiba di Tanah Air pada 17 Januari lalu, dilaporkan positif Covid-19. Total rombongan umrah yang tiba pada tanggal tersebut sebanyak 414 orang. Jemaah yang terinfeksi sebanyak 87 orang. Wiku mengatakan, kasus positif Covid-19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.
“Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, 63 persen kasus positif merupakan transmisi lokal,” ujarnya, kemarin. Wiku juga mengatakan, jika dilihat dari pintu masuk kedatangan, kasus positif Covid-19 dari pelaku perjalanan luar negeri di DKI Jakarta meningkat. Selain itu, pintu masuk di pos lintas batas negara (PLBN) di Arok dan Entikong, Kalimantan Barat dan pintu masuk di Kepulauan Riau masih fluktuatif.
6. PT Jasa Raharja menjamin semua korban kecelakaan lalu lintas di simpang perempatan lampu merah Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat pukul 06.30 WITA akan mendapat santunan, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia. “Jasa Raharja sangat prihatin atas musibah ini. Kami juga turut berduka cita yang mendalam atas warga yang meninggal dunia,” kata Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, di Jakarta, Jumat.
Data dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, ada empat orang orang meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat, dan beberapa di antaranya mengalami luka ringan akibat kecelakaan yang diduga diakibatkan oleh rem blong truk kontainer sehingga menabrak kendaraan roda empat dan sepeda motor.
Warga yang mengalami luka dan meninggal dunia, kata Rivan, sementara ini telah berada di RSU Khanujoso, RSU Beriman, dan RS Ibnu Sina. Jasa Raharja berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Kaltim dan telah meninjau lokasi kejadian serta mendatangi rumah sakit rujukan untuk melakukan pendataan korban.
Muhammad Ali (48), sopir truk tronton ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrakan beruntun di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1). Ali tercatat sebagai warga Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota untuk dimintai keterangan. Status tersangka ini ditetapkan setelah dalam penyelidikan, sopir truk itu mengakui melanggar peraturan jam kendaraan berat dan peti kemas dengan alasan ingin segera sampai ke tempat tujuan
“Sopir sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Imam Sugianto, Jumat (21/1). Imam menambahkan, pemilik kendaraan juga akan diberikan sanksi jika terbukti tidak memperhatikan kelaikan kendaraan dalam hal ini KIR Kendaraan.
7. Polri akan berikan sanksi tegas kepada oknum yang lakukan penimbunan minyak goreng. Pemberian sanksi itu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Pasal 107 yang menyatakan adanya ancaman 5 tahun atau denda 50 miliar kepada para penimbun barang kebutuhan pokok. “Melakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (21/1).
Ia menegaskan, Polri mengawal kebijakan satu harga Minyak Goreng Rp 14.000 per liter yang ditetapkan pemerintah. Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait implementasi kebijakan satu harga ini. Polri mengantisipasi adanya aksi borong dan penimbunan minyak goreng.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Indikasi adanya kartel minyak goreng terlihat saat perusahaan-perusahaan besar di industri minyak sawit kompak untuk menaikkan harga secara bersamaan.
“Kompak naiknya ini harga minyak goreng. Ini yang saya katakan ada sinyal terjadinya kesepakatan harga. Tapi ini secara hukum harus dibuktikan,” kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam konferensi pers, Jumat (21/2). Dalam paparan hasil penelitian yang dilakukan KPPU selama tiga bulan terakhir, lembaga itu mendapati kenaikan minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku utama yaitu minyak kelapa sawit (CPO) di level internasional akibat permintaan yang meningkat.
8. Tiga gubernur yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil lakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Anies Baswedan ke Makassar, Ganjar ke Lampung, dan Ridwan Kamil alias Emil ke Jawa Timur. Di Makassar, Anies menjadi pembicara Talkshow Kebangsaan Komunitas Mileanis Sulsel di RM Losari and Food pada Jumat malam (22/1). Pada kesempatan itu, Anies mengaku belum ingin mendeklarasikan diri sebagai capres 2024 karena masih focus menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau belum masuk waktunya jangan bunyikan suara adzan. Kalau mendengar adzan di jam 10 pagi pasti semua orang lihat jam. Ini belum masuk jam adzan jangan dibunyikan. Kalau bisa tahrim dulu. Ambil wudhu, datang ke masjid. Kalau belum masuk adzan jangan adzan dulu,” katanya seraya mengatakan niatnya ingin menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ganjar disambut dengan meriah oleh Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona bersama para tokoh adat Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL) Pesawaran, dan ratusan masyarakat yang rela menunggu sejak pagi di Museum Transmigrasi. Ganjar mengaku kedatangannya ke Kabupaten Pesawaran, Lampung merupakan kunjungan balasan. Waktu itu, Bupati Pesawaran datang ke Semarang dan menceritakan bahwa di daerahnya banyak masyarakat Jawa.
Sementara Ridwan Kamil berziarah ke Makam Keluarga Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari di Ponpes Tebuireng, Jombang. Juga berziarah ke makam Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, mengunjungi Pesantren Lirboyo, Kota Kediri serta mendatangi Kampung Inggris di Kediri. Dia mengatakan ada perjanjian kerja sama antara Pemprov Jabar dan Jatim mengenai upaya swasembada pangan.
9. DPP PDIP menginstruksikan jajaran kadernya di Jawa Barat untuk merapatkan barisan melakukan aksi simpatik buntut pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai telah melukai masyarakat Sunda. Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan, pihaknya kini tengah menguatkan para pihak yang merasa terluka karena ucapan Arteria. Dia menilai, teguran partai terhadap Arteria, serta permintaan maaf anggota Komisi III DPR itu sebagai penegasan bahwa partai tak terkait insiden tersebut.
“Harus memberi penguatan, terhadap kawan-kawan yang luka karena ucapan Arteria. Itu jadi, tindakan oleh PDIP, anggota DPR pusat sampai daerah,” kata Aria Bima, Jumat (21/1). Aria mengaku partainya menyadari banyak pihak, terutama masyarakat Sunda dan warga Jawa Barat yang terluka atas ucapan Arteria Dahlan.
Namun Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily menyatakan permintaan maaf yang disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR, Arteria Dahlan, tidak cukup. Menurutnya, pernyataan Arteria yang meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencopot kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang berbahasa Sunda menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Sunda. Seorang nasionalis sejati adalah orang yang menghargai keragaman suku, bahasa, dan budaya sebuah bangsa tanpa kehilangan komitmen dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sekalipun Arteria telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda, saya yakin masyarakat Sunda akan memaafkan. Namun tak cukup hanya itu, sebagai tokoh politik yang dikenal luas dengan pernyataannya menimbulkan kekecewaan masyarakat Sunda,” kata Ace, Jumat (21/1). Ia menilai pernyataan Arteria berlebihan. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan sikap nasionalis yang menghargai keragaman suku dan bahasa yang dimiliki Indonesia.
10. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku siap menjadi calon presiden pada pilpres 2024 karena perintah para kiai, bukan hanya karena percaya diri. “Kapan hari saya ditanya wartawan kok Pak Muhaimin percaya diri mau mencalonkan diri menjadi presiden. Saya jawab saya bukan hanya percaya diri, (tapi) saya diperintah oleh kiai-kiai untuk maju jadi calon presiden dari berbagai penjuru tanah air. Ini bukan soal percaya diri, tapi soal perintah kiai,” kata Muhaimin dalam siaran pers, Jumat (21/1).
Muhaimmin mengatakan, tekadnya semakin kuat setelah adanya deklarasi dukungan dari sejumlah kiai di wilayah Tapal Kuda dan Banyuwangi agar dirinya maju sebagai capres. Wakil Ketua DPR itu juga percaya diri untuk nyapres karena PKB merupakan partai Islam dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.
“Bagaimana enggak percaya diri, PKB hari ini adalah partai Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih 13 juta lebih. Kurang percaya diri apa? Di papan tengah kita terbesar, bahkan survei-survei terbaru kita sudah meninggalkan papan tengah dan kini di papan atas. Tapi sayangnya papan atasnya masih juara dua,” ujarnya sambil tertawa.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mempersilakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami bergabung dengan partainya. Menurut dia, apabila Ridwan Kamil bergabung, tidak menutup kemungkinan PKB akan mengusungnya sebagai capres 2024. “Janur kuning belum melengkung, silakan saja,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (21/1).
Jazilul mengapresiasi sikap Ridwan yang sudah menyatakan diri untuk siap maju di Pilpres 2024. “Saya apresiasi sikap kang RK yang sudah deklarasi dan menyatakan terbuka maju menjadi capres 2024,” ucapnya seraya menyatakan, PKB terbuka untuk Ridwan Kamil masuk sebagai kader. “Mangga, kang kalau mau gabung PKB. Pintu PKB terbuka kok, yang penting selaras dengan cita-cita dan aturan di PKB,” kata Jazilul.
Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu sosok yang dapat didukung sebasgai capres pada pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap deklarasi Ridwan Kamil yang siap maju dalam Pilpres. “Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) sebagai figur yang memiliki elektabilitas cukup baik berpotensi masuk radar utama untuk dimasukkan sebagai salah satu figur di pilpres,” kata Yoga, Jumat (21/1). Yoga menilai sosok Ridwan Kamil memiliki elektabilitas yang cukup baik untuk bertarung di Pilpres.
11. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengatakan ada potensi maladministrasi terkait polemik lima mobil Anggota DPR, Arteria Dahlan yang berpelat nomor serupa mobil polisi. Adapun nomor pelat lima mobil itu, yakni 4196-07, telah diketahui terdaftar dengan nama Arteria Dahlan. “Ini ada potensi maladministrasi di kepolisian. Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan,” ujar Najih, Jumat (21/1).
Najih menjelaskan, penggunaan nomor kendaraan khusus bagi pejabat pemerintah, Polri, dan TNI adalah nomor dinas khusus yang tidak boleh digunakan orang yang tidak berdinas di intansi tersebut. “Tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI, dan sejenisnya,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendorong Polri memberikan penjelasan mengenai pelat nomor mirip polisi yang terpasang di sejumlah mobil milik anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Arsul mengatakan, anggota DPR memang memiliki sejumlah kekhususan tetapi tidak boleh disalahgunakan dan diberikan secara berlebihan. “Komisi III mempersilakan Polri untuk menjelaskan soal ini kepada masyarakat, yang jelas anggota DPR sebagai pejabat negara bisa diberikan kekhususan namun tidak boleh disalahgunakan dan diberikan dengan berlebihan,” kata Arsul, Jumat (21/1). Politisi PPP itu mengaku tidak tahu apakah ada anggota Komisi III lainnya yang turut mendapatkan pelat polisi serupa yang didapat oleh Arteria. (HPS)
