Isu menarik hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemecatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak sah. Menurut dia, pemecatan Terawan itu baru sebatas rekomendasi dari hasil rapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI dalam Muktamar ke-31 di Aceh, Jumat (25/3) lalu. Dasco meminta aparat kepolisian menyelidiki oknum yang membuat gaduh dalam kasus tersebut. Dokter Terawan sendiri masih menganggap dirinya sebagai bagian dari IDI dan menganggap rekan-rekannya di organisasi kedokteran tersebut sebagai “saudara kandung”.
Isu kedua, Partai Demokrat mengkritik aksi marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai boros dalam melakukan impor. Jokowi pun diingatkan soal pernyataannya ketika mengumumkan kabinet periode keduanya, bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden. ‘’Kalau sampai ada menteri yang masih sibuk impor, ini jadi pertanyaan besar. Apa, mohon maaf, presiden sudah tidak bisa lagi mengontrol kabinetnya? Saran kami, ya ganti saja kalau misalnya ada pembantunya yang tidak sesuai dengan visinya beliau,” kata koordinator Jubir Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (28/3).
Isu ketiga, Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan soal anggaran Rp 48,7 miliar untuk proyek penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR. Menurut Iskandar, duit Rp 48,7 miliar itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas dan tiap rumah mendapat Rp 90 juta. “Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah,” kata Indra Iskandar kepada wartawan
Isu keempat, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mayoritas atau 98 persen anggaran Korps Bhayangkara digunakan untuk beli produk dalam negeri. Sementara itu 2 persen anggaran Polri, dipakai untuk membeli perlengkapan peralatan penjinak bom yang belum diproduksi di dalam negeri. Sedangkan Kejagung RI melalui Jampidsus menemukan sejumlah pengadaan barang dan jasa impor yang diberi label sebagai produk dalam negeri. Temuan itu hasil pemeriksaan Kejagung setelah mendapat perintah lansung dari Presiden Jokowi pada Jumat (25/3).
Isu kelima, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengakui di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat 29 ribu hektare lubang bekas tambang atau sekitar 2 persen dari total lubang tambang di wilayah Kalimantan Timur. “Ini datanya untuk seluruh Kaltim itu bukaan tambangnya ada 154 ribuan. Yang di kawasan IKN catatan kami sementara 29 ribu, tapi memang kita sudah mengawali mencoba untuk ngecek dan melakukan uji coba pemulihan,” ujar Siti Nurbaya dalam raker dengan Komisi IV DPR, Senin (28/3). Berikut isu selengkapnya.
1.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemecatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak sah. Menurut dia, pemecatan Terawan — hasil rapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI dalam Muktamar ke-31 di Aceh, Jumat (25/3) lalu, red — itu baru sebatas rekomendasi. Hasil rekomendasi itu, kata Dasco, harus terlebih dulu dieksekusi pengurus baru IDI terpilih, sementara, jajaran pengurus baru terpilih belum dilantik. “Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan pemecatan ini tidak sah,” kata dia kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
Dasco menilai pemecatan Terawan dari IDI berbahaya bagi dunia profesi kedokteran di Indonesia. Ia khawatir kasus serupa akan terulang dan dunia kedokteran akan dibatasi untuk melakukan inovasi-inovasi baru.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku telah meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin turun tangan terkait pemecatan dokter Terawan. Dasco berharap Budi memediasi polemik pemecatan Terawan. “Saya komunikasi dengan Menteri Kesehatan kemudian memastikan Kemenkes memfasilitasi supaya ini tidak berlarut-larut. “Saya bilang [Terawan] masih sebagai anggota IDI karena saya anggap pemecatannya tidak sah,” tambah Dasco.
Selain itu, Dasco juga meminta aparat kepolisian ikut turun tangan dalam polemik pemecatan Terawan. Ia meminta kepolisian menyelidiki oknum yang dinilai telah membuat gaduh dalam kasus tersebut. “Proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang dimana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh perorangan,” kata dia.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Handoyo juga menilai, pemecatan dr Terawan Agus Putranto tidak sah karena dibacakan oknum pengurus IDI demisioner. Anak buah Megawati itu menyebut, pengurus demisioner tidak dibenarkan membuat putusan organisasi. “Kalau benar itu terjadi, saya kira organisasi yang sudah demisioner nggak mungkin dan tidak dibenarkan mengambil keputusan seperti itu,” ujar Handoyo, Senin (28/3).
Handoyo menilai perlu dilakukan penelusuran terkait oknum yang menyebarkan video pembacaan putusan pemberhentian dr Terawan. Sebab, hal itu tidak bijak karena akhirnya memicu polemik di masyarakat. “Perlu dilakukan penelusuran terhadap oknum yang dengan sengaja menyebarkan soal video pembacaan putusan pemberhentian ke luar masyarakat luas. Ini kan ranah privat yang harus dihormati, ini pelanggaran berat menurut saya. Menurut saya tidak elok dan kurang bijak karena secara langsung mengajak masyarakat berpolemik dan masyarakat akhirnya memberi dukungan moril kepada dr Terawan,” tuturnya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan membantu mediasi antara pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan Terawan Agus Putranto menyusul polemik pemecatan mantan Menkes itu dari keanggotaan IDI. “Kemenkes akan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik, sehingga terbangun situasi yang kondusif,” katanya dalam konferensi pers, Senin (28/3).
Budi mengaku tengah mengamati dinamika dan perdebatan antara IDI dan Terawan belakangan ini.
Ia memahami masing-masing organisasi memiliki aturannya tersendiri. Sama halnya dengan IDI yang diamanahkan oleh UU tentang Praktek Kedokteran untuk melakukan pengawasan terhadap para anggotanya. “Saya harap agar diskusi dan komunikasi dan antara IDI dan seluruh anggotanya terjalin baik. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama pasca-pandemi ini,” kata Budi.
Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan berencana memanggil Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam waktu dekat terkait pemecatan Terawan. Felly juga mengatakan IDI telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat.
2. Mantan Menkes Terawan Agus Putranto buka suara soal keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang merekomendasikan pemberhentian dirinya dari keanggotaan IDI pada Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh baru-baru ini.
Melalui mantan Tenaga Ahlinya di Kemenkes yang bernama Andi, hingga saat ini Terawan masih menganggap dirinya sebagai bagian dari IDI dan menganggap rekan-rekannya di organisasi kedokteran tersebut sebagai “saudara kandung”. “Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun disana (IDI). Teman sejawat itu seperti saudara kandung, jadi saya menyayangi semua saudara saya di sana (IDI),” kata Terawan, seperti ditirukan Andi, Senin (28/3).
Terawan mengaku bangga pernah menjadi bagian organisasi itu dan meminta semua pihak tidak gaduh atas pemecatan itu. “Pak Terawan menghimbau, teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik, karena kita masih menghadapi pandemi COVID -19. Kasian masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit dll ikut terganggu,” kata Terawan.
Terawan tetap menjadikan sumpah dokter sebagai landasan dalam setiap langkahnya. “Saya sudah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna perikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat. Biarkanlah saudara-saudara saya yang memutuskan. Apakah saya masih boleh nginep di rumah atau diusir ke jalan,” ujar Andi, menirukan Terawan. Andi mengatakan sampai saat ini Terawan masih bekerja seperti biasa, menangani pasien di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RSDKT) Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah.
Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) James Allan Rarung mengatakan pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI belum menjadi keputusan definitif, karena masih ada forum pembelaan. Pimpinan Komisi Etik, Disiplin dan Hukum Muktamar IDI XXXI Banda Aceh 2022 itu menuturkan, pemberhentian tetap atau permanen sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI Pasal 8 poin 3 adalah kewenangan Pengurus Besar (PB) IDI.
“Dr Terawan saat ini masih anggota IDI. Pemberhentian nanti sampai jangka waktu 28 hari kerja. Pada Pasal 8 poin 4 ART IDI, disebutkan anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk. Jadi, masih ada proses,” ujar James, Senin (28/3). James menjelaskan keputusan pemberhentian anggota dilakukan oleh Pengurus Besar IDI, bukan Ketua Umum Pengurus Besar IDI.
Ia mengatakan, proses selanjutnya adalah Rapat Pengurus Besar, Rapat Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP), dan Rapat Pimpinan Eksekutif Pengurus Besar IDI untuk membahas masalah pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI. Jika rapat-rapat tersebut sepakat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, Ketua Umum Pengurus Besar IDI dapat mengeluarkan surat resmi terkait pemberhentian tersebut dan menandatanganinya.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku telah tiga kali mengundang eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk hadir dalam forum pembelaan terkait rekomendasi pemecatannya, namun, yang bersangkutan selalu mangkir. “Perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat bahwa tidak ada perbuatan kesewenang-wenangan oleh IDI dalam kasus ini. Semuanya sudah melalui proses panjang,” ungkap anggota IDI James Allan Rarung, Senin (28/3).
James menyebutkan, pihaknya dua kali melayangkan undangan kepada Terawan pada awal Maret 2022. Sayangnya, Terawan tidak menggunakan haknya untuk membela diri. “Jika ditambah dengan dua kali undangan terakhir untuk memberikan kesempatan kepada Dr Terawan menggunakan haknya untuk membela diri, totalnya sudah tiga kali sejawat Dr Terawan diundang,” ungkap James.
James berharap Terawan dapat hadir apabila diberikan kesempatan pembelaan diri sesuai Pasal 8 poin 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI. Sehingga, semua pihak dapat tenang dan masalah bisa terselesaikan dengan baik. “Prosesnya masih panjang dan segala sesuatu yang baik dapat terjadi selama proses tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama cooling down dan menenangkan semua pihak yang bisa saja tidak memahami proses internal IDI kita,” tandas dia.
Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk merekomendasikan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) didasarkan 5 hal. Pertama, mantan Dirut RSPAD itu belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 sampai hari ini. Kedua, Terawan telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai.
Ketiga, yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI. Keempat, Terawan menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 163/AU/Sekr PDSKRI/XII/2021 pada tanggal 11 Desember 2021, yang memuat instruksi ‘kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespons ataupun menghadiri’ acara PB IDI.
Kelima, Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisikan pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi IDI.
3. Partai Demokrat mengkritik aksi marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai boros dalam melakukan impor. Jokowi pun diingatkan soal pernyataannya ketika mengumumkan kabinet periode keduanya, bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden. ‘’Kalau sampai ada menteri yang masih sibuk impor, ini jadi pertanyaan besar. Apa, mohon maaf, presiden sudah tidak bisa lagi mengontrol kabinetnya? Saran kami, ya ganti saja kalau misalnya ada pembantunya yang tidak sesuai dengan visinya beliau,” kata koordinator Jubir Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor DPP Demokrat, Senin (28/3).
Herzaky menngingatkan, Jokowi sudah memasuki tahun kedelapan menjabat sebagai presiden. Seharusnya, jika memang punya masalah dengan para pembantunya, Jokowi cukup memanggil menteri-menteri itu, bukan marah di muka umum yang dapat ditafsirkan sebagai lip service. Herzaky bilang, Demokrat ingin agar Jokowi dapat bekerja dengan baik, didukung oleh kabinet yang membantunya tanpa memiliki agenda terselubung.
Demokrat menyarankan agar Jokowi tidak perlu takut untuk mengganti menteri yang tidak sesuai dengan visi-misinya. “Jangan takut pada oligarki atau kekuatan lainnya, rakyat selama ini banyak yang mendukung beliau. Ayo, beliau tunjukkan 2 tahun ini bisa landing dengan baik sebagai bapak demokrasi yang tidak tergoda bujuk rayu para brutus di sekelilingnya,” ungkap Herzaky.
4. Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan soal anggaran Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan. Iskandar mengatakan anggaran dialokasikan untuk 505 unit rumah dan tiap rumah mendapat Rp 90 juta. “Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah,” kata Indra Iskandar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/3).
Indra menjelaskan pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah diajukan sejak 13 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum terwujud. Dia mengatakan penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia di 2022. “Ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya, 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kilah Indra.
Seperti diberitakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, DPR menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden. Anggarannya tertuang dalam APBN 2022. Dari situs LPSE DPR RI, Sabtu (26/3) disebut bahwa tender pengadaan gorden tersebut diberi nama ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ dengan kode tender 732087. Saat ini tender tersebut berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ada 49 peserta tender yang telah terdaftar. “Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar),” demikian tertulis dalam situs itu.
5. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mayoritas atau 98 persen anggaran Korps Bhayangkara digunakan untuk beli produk dalam negeri. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Jumat (25/3) yang menyebut seragam dan sepatu TNI-Polri impor. “Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen,” jelas Dedi dalam keterangannya, Senin (28/3).
Dedi menyebut, Polri sudah menjalankan ketentuan dari Kemenko Marves terkait penggunaan anggaran 40 persen belanja produksi dalam negeri. “Polri sudah melampaui itu,” ucapnya. Sementara itu 2 persen anggaran Polri, lanjut Dedi, dipakai untuk membeli perlengkapan yang belum diproduksi dari dalam negeri. “Yang dibeli dari luar negeri hanya 2 persen (untuk perlengkapan) yang belum diproduksi di dalam negeri yaitu peralatan jibom (penjinak bom). Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadaannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” tuturnya.
Kejagung melalui Jampidsus menemukan sejumlah pengadaan barang dan jasa impor yang diberi label sebagai produk dalam negeri di BUMN maupun BUMD. Temuan itu merupakan hasil pemeriksaan Kejagung setelah mendapat perintah lansung dari Presiden Jokowi pada Jumat (25/3). “Tim telah melakukan kegiatan dengan menyebar di berbagai wilayah antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Senin (28/3). Ketut mengemukakan, pengadaan barang dan jasa impor yang diberi label produk dalam negeri ditemukan di BUMN dan BUMD di sejumlah daerah. Misalnya, alat kesehatan, alat pertanian, tekstil, besi/baja, termasuk garam serta barang lain yang masih terdeteksi. Ia menjelaskan, keberadaan barang impor itu menyebabkan produk dalam negeri tak mampu bersaing di pasar lokal. Hal tersebut dapat menghambat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Ketut menambahkan, pihak telah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk meminimalisir impor ilegal. “Maka akan dibentuk tim gabungan antara Bea Cukai dengan Kejaksaan RI,” imbuhnya.
6. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengakui di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat 29 ribu hektare lubang bekas tambang atau sekitar 2 persen dari total lubang tambang di wilayah Kalimantan Timur. “Ini datanya untuk seluruh Kaltim itu bukaan tambangnya ada 154 ribuan. Yang di kawasan IKN catatan kami sementara 29 ribu, tapi memang kita sudah mengawali mencoba untuk ngecek dan melakukan uji coba pemulihan,” ujar Siti Nurbaya dalam raker dengan Komisi IV DPR, Senin (28/3).
Siti mengklaim 29 ribu hektare lubang tambang itu bisa dijadikan sumber mata air di kawasan IKN. Akan tetapi, pemerintah masih terus melakukan penelitian ihwal kepatutan air untuk dikonsumsi.
“Bekas tambang yang berair ini seharusnya bisa menjadi sumber air untuk IKN. Ini pH-nya rendah ada yang sampai 2,6 ada yang 3, pH itu kalau3,5 itu air jeruk nipis. Ini asamnya ada yang lebih rendah lebih asam lagi, ini [akan] terus diidentifikasi oleh kementerian,” sambungnya.
Selain pemulihan lubang tambang, Siti mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan pemulihan hutan di wilayah IKN dengan persemaian Mentawir. Nantinya, persemaian memiliki luas 121 hektar wilayah hijau. “121 hektare wilayah hijau ini 32 hektare untuk sarana persemaian dengan produksi mencapai 15-20 juta bibit,” ucapnya.
7. Peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan, dari pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi, ada pertanda yang kuat Jokowi akan lakukan perombakan kabinet (reshuffle). Selain soal kinerja menteri, tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi adalah demi meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa Indonesia. “Ada fokus lain yang ingin dilakukan Presiden, misalnya soal IKN ya, kan arahnya ke sana. Lalu soal beberapa penyelesaian infrasutrktur yang belum juga terselesaikan hingga saat ini,” kata Idil, Senin (28/3). “Saya pikir yang paling penting adalah beliau ingin agar nanti di 2024 meninggalkan legacy positif buat bangsa Indonesia, yang itu kemudian harus dilakukan percepatan secara optimal,” lanjut Idil. Idil menambahkan, dari pernyataan yang disampaikan Jokowi ada indikasi kuat reshuffle akan benar-benar dilakukan. Sebab, ada beberapa menteri yang kinerjanya menjadi sorotan.
8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku sedih karena komentarnya soal pengunaan minyak goreng untuk memasak makanan beberapa waktu lalu justru menuai kritik. Saat itu Megawati meminta masyarakat agar tidak hanya bergantung pada cara menggoreng dalam memasak makanan di tengah langka dan mahalnya minyak goreng di Tanah Air. Orang bisa merebus atau mengukus untuk memasak makanan.
Megawati mengemukakan, komentarnya saat itu dia hendak membantu agar masyarakat, terutama ibu-ibu, mendapatkan solusi atas persoalan langka dan mahalnya minyak goreng. “Sampai saya bilang sama Sekjen (PDI-P Hasto Kristiyanto), aku usul lho, jengkel saya, enak saja. Memangnya saya pembohong apa, dibilang enggak ada empati. Sakit hati saya sebagai perempuan, enak aja. Kayak saya enggak pernah tahu soal perempuan. Betul apa ndak?” kata Megawati dalam acara “Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng” yang digelar PDI-P, Senin (28/3).
Megawati menceritakan keluh kesahnya itu kepada Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan, tidak masalah jika mendapatkan cibiran dalam urusan politik. Hal itu diakuinya sudah terbiasa. Namun, Megawati heran lantaran tengah berupaya membantu mencarikan solusi atas masalah minyak goreng yang langka dan mahal, di justru mendapatkan cibiran. “Saya bilang Mas Hasto, kesel aku deh. Keselnya saya bukan karena di-bully urusan politik, terserah. Tapi ini mau bantu ibu-ibu supaya anaknya makannya baik dan lain sebagainya. Ini hakikat kehidupan lho. Kok saya dipelintar-pelintir enggak jelas, maaf saja dah,” ujar Mega.
9. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dilantik Presiden Jokowi segera bergerak untuk mengatasi kenaikan harga pangan jelang Ramadhan. “Kami menilai tren kenaikan harga komoditas pangan menjelang Ramadhan sudah cukup mengkhawatirkan,” kata Cucun melalui keterangan tertulis, Selasa (29/3). Cucun mengatakn, komoditas yang mulai melonjak harganya antara lain, beras, jagung, kedelai, gula, telor, daging, bawang, cabai, dan minyak goreng. Padahal, katanya, pemerintah berulangkali menegaskan ketersediaan pangan hingga saat ini aman.
Cucun menganggap, ketersediaan tersebut tidak akan banyak berarti jika ada persoalan pada rantai distribusi. Komoditas minyak goreng jadi contoh. Hingga saat ini, ujarnya, warga di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta dan Aceh masih harus mengantre untuk mendapatkannya. Menurutnya, dengan otoritas yang dimiliki, BPN mempunyai peran strategis dalam memastikan ketersediaan stok berbagai komoditas pangan dan memperbaiki rantai distribusi. Cucun mengatakan, dengan bekerja sama dengan Satgas Pangan Mabes Polri, perbaikan tata kelola berbagai komoditas seharusnya bisa segera dituntaskan.
10. Hasil survei Indonesia Polling Station (IPS) juga menyebutkan, elektabilitas Partai Gerindra meningkat 4 persen, Partai besutan Prabowo ini menempel ketat elektabi;litas PDIP. Rinciannya, PDIP 20,9 persen, Gerindra 16,5 persen, Golkar 11,4 persen, Demokrat 8,3 persen, PKS 7,7 persen, PKB 7,1 persen, NasDem 5,5 persen, PAN 2,6 persen, Perindo 2,2 persen, PPP 2,1 persen.
“PDI Perjuangan akan memenangkan pemilu dengan 20,9 persen. Namun elektabilitas PDI Perjuangan semakin ditempel oleh Partai Gerindra yang dipilih oleh 16,5 persen,” kata Peneliti senior IPS Alfin Sugihatno dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3). Menurut Alfin, partai-partai baru dan partai non parlemen sulit mendapat elektabilitas yang tinggi. Hanya Perindo yang diprediksi bisa melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Hasil survei Indonesia Polling Station (IPS) menyatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024. “Temuan survei ini, elektabilitas Menteri Pertahanan itu mencapai 27,4 persen. Disusul urutan kedua ada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 18,9 persen. Dan diurutan ketiga ada Anies Baswedan dengan elektabilitas 15,9 persen,” ucap Alfin.
Menurut Alfian, elektabilitas Prabowo terus meningkat sejak 1,5 tahun terakhir. Dia menganggap itu menunjukkan peluang Prabowo untuk maju sebagai Capres pada Pemilihan Presiden 2024 nanti semakin besar. “Meskipun berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi, tapi mengingat tren elektabilitas Prabowo yang stabil di puncak survei dalam 1,5 tahun terakhir mengindikasikan peluang Prabowo untuk memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi pada 2024 nanti cukup terbuka lebar,” papar Alfin.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak ingin terburu-buru mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan AHY merespons deklarasi relawan Mimbar Peradaban Indonesia yang memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan Partai Demokrat untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024. AHY mengatakan, dirinya ingin berproses secara normal dan memperkuat kondisi internal partai sebelum nantinya akan mendeklarasikan diri secara resmi maju di Pilpres 2024.
“Karena tugas saya yang pertama adalah meyakinkan Partai Demokrat siap secara organisasi. Waktunya makin mendekat, saya harus meyakinkan struktur partai di 34 Provinsi dan 514 kab/kota akan bekerja dengan efektif untuk memenangkan Pemilu 2024. saya tidak ingin terburu-buru. Lebih baik memperkuat internal dulu,” tegasnya, Senin (28/3). Kendati demikian, AHY menyambut baik seluruh aspirasi dan harapan masyarakat yang memberikan kepercayaan terhadap dirinya dan Partai Demokrat. Khususnya dukungan-dukungan yang datang dari kelompok pemuda di pelbagai daerah.
12. Penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur tahun 2021-2022 yang menjerat Bupati nonaktif Abdul Gafur Mas’ud terus dilakukan. Untuk mendalami kasus ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.
KPK menegaskan, pemanggilan terhadap Andi Arief sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Abdul Gafur bukan kabar bohong atau hoaks. Ali memastikan, tim penyidik telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaannya ke alamat yang terlampir di dalam kartu tanda penduduk (KTP).
“Untuk Andi Arief kami yakin yang bersangkutan sebagai warga negara yang baik akan kooperatif hadir nantinya setelah saya sampaikan ini,” ujar Ali ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin siang. “Bahwa itu bukan hoaks. Jadi memang betul ada panggilan dari KPK,” jelas Ali. Ali menuturkan, bakal ada mekanisme hukum yang akan dilakukan jika seseorang yang dipanggil secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. (HPS)
