HOT ISU HARI INI, SETOP PENGGALANGAN DUKUNGAN JOKOWI 3 PERIODE

oleh
oleh

Isu menarik pagi ini adalah adanya desakan dari pengamat sosial politik Anwar Abbas agar para menteri dan politisi berhenti bermanuver menggalang dukungan Jokowi 3 periode. Kata dia,  wacana presiden 3 periode hanya membuat negara makin gaduh dan rusuh. Apalagi Presiden Jokowi telah menolak wacana tersebut dan meminta semua pihak mematuhi konstitusi.

Isu kedua, statemen politisi Partai Golkar Gandung Pardiman yang menyayangkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan anggota PKI mendaftar menjadi TNI. Gandung meminta Panglima TNI meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia  yakin keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah pensiun tidak sedikit yang menolak kebijakan tersebut.

Isu ketiga, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang menjadi penanda awal ibadah puasa jatuh pada Minggu (3/4). “Secara mufakat 1 Ramadhan jatuh pada Ahad, 3 April 2022. Ini hasil sidang isbat yang disepakati bersama,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam konferensi pers seusai sidang isbat, Jumat (1/4).

Isu keempat, setelah harga Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4), maka harga Pertalite dan gas 3 kilogram juga akan naik. Sinya kenaikan itu disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela meninjau progress Depo LRT Jabodetabek di Bekasi, Jumat (1/4). “Jadi over all yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap,” ujar Luhut.

Isu kelima, izin praktik mantan Menkes Terawan Agus Putranto cuma berlaku hingga 2023. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria mengatakan, izin praktik dokter Terawan masih berlaku hingga tahun 2023 mendatang. “Yang pasti sampai hari ini, izin praktiknya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023, kita akan menyurati kalau yang bersangkutan masih boleh berpraktik,” kata Beni, Jumat (1/4). Berikut isu selengkapnya.

 

1. Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas mendesak menteri dan politisi berhenti bermanuver menggalang dukungan Jokowi 3 periode. Sebab, wacana presiden 3 periode hanya membuat negara semakin gaduh dan rusuh. Apalagi Presiden Jokowi telah menolak wacana tersebut dan meminta semua pihak mematuhi konstitusi.

Ia mengatakan, persoalan utama yang sedang dihadapi bangsa adalah persoalan kesehatan mengatasi COVID-19, persoalan harga minyak, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, utang negara yang semakin membengkak, dan persoalan kemandirian bangsa yang semakin tergerus baik dalam bidang ekonomi dan politik maupun keamanan.

“Untuk itu, karena sikap dari Presiden kita sudah jelas, di mana kita sebagai bangsa harus taat dan patuh pada konstitusi, tolong para menteri dan para tokoh politik di negeri ini supaya jangan lagi melakukan penggalangan-penggalangan kekuatan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan apa yang sudah ada dalam hukum dasar kita, yaitu UUD 1945,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dukungan agar Presiden Jokowi menjabat tiga periode hanya disampaikan oleh kepala desa secara spontan, tidak dibahas dalam acara resmi Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Silatnas Apdesi) di Istora Senayan, Selasa (29/3). “Enggak itu salah. Saya hadir di sana. Pertemuan itu lebih kepada rekan-rekan Apdesi itu sudah lama mereka audiensi, ke saya, ke mana-mana (termasuk) DPR juga,” tegas Tito usai menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) camat di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (1/4).

Tito menyebutkan dalam acara itu Apdesi hanya menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, meminta agar gaji kepala desa per tiga bulan dijadikan satu bulan. Kedua, minta 4-5 persen APBDes digunakan untuk operasional, karena mereka enggak punya operasional. Ketiga,  permintaan untuk merubah Perpres terkait dana pandemi Covid-19. “Nah mereka ingin diubah dari minimal ke maksimal (40 persen) karena pandeminya sudah mulai berkurang, masyarakat sudah stabil, jadi lebih baik digunakan untuk infrastruktur, bangun jembatan, saluran air dan lain-lain,” ujar Tito. Keempat, para kepala desa minta agar cap/stempel mereka berlambang Garuda.

Mantan Kapolri ini menceritakan, saat Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara, beberapa kepala desa meminta foto padanya. Dalam kerumunan itu, ada pihak yang berteriak menyampaikan dukungan itu. “Nah pada saat beliau (Jokowi) keluar mau menuju kendaraan ada beberapa yang biasalah ramai ingin foto segala macam, sambil jalan (Jokowi) melayanilah, foto dan lain-lain, lalu ada yang teriak ‘Pak Jokowi tiga periode,’ Pak Jokowi hanya senyum saja,” kata Tito Karnavian.

 

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan usulan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) mendukung Presiden Jokowi tiga periode. Tito menyebut, hal itu merupakan bagian dari aspirasi karena para kepala desa puas dengan kinerja Jokowi. “Negara demokrasi orang boleh menyuarakan apa saja, namanya aspirasi. Mungkin mereka merasa happy karena di zaman Jokowi,  mereka merasa (programnya) real,” kata Tito di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (1/4).

Tito mengungkapkan, meski UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Januari 2014, namun para kepala desa baru merasakan implementasinya pada kepemimpinan Jokowi yang baru terpilih Juli 2014. “Beliau cepat mengambil langkah pertama untuk (membentuk) Kementerian Desa yang belum pernah ada, artinya fokus betul ke desa. Konsep beliau membangun daerah terpencil, pinggiran desa menjadi sentra ekonomi baru. Itu paradigma yang diubah beliau, tadinya urban oriented, orientasinya pada kota. Beliau tidak ingin hanya kota (yang dibangun), desa semua dibangun,” jelas Tito.

 

2. Hasil survei Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas pemilih PDIP hingga Golkar menolak usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Survei SMRC dilakukan terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia yang telah memiliki hak suara atau berusia di atas 16 tahun. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 3,12 pesan dan response rate 1.027 atau 84 persen.

Hasilnya, mayoritas pemilih partai di Pemilu 2019, menolak usul penundaan pemilu ke 2027 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Suara penolakan hampir merata di antara pemilih sembilan partai politik pemilik suara di parlemen. “Pemilih PDIP ada 73 persen yang ingin pemilu tetap 2024 karena alasan Covid, karena alasan ekonomi pun ditolak 78 persen tetap ingin pemilu 2024,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani melalui kanal YouTube SMRC, Jumat (1/4). Hasil survei tersebut sekaligus membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut mayoritas pemilih Demokrat, PDIP, Gerindra menginginkan pemilu ditunda.

 

Stafsus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan, isu perpanjangan masa jabatan sebaiknya tidak dikaitnya dengan keinginan Presiden Jokowi. Menurutnya, Indonesia telah memiliki konstitusi yang menjadi dasar masa jabatan presiden. “Masalah isu perpanjangan, jangan semuanya dikaitkan dengan maunya presiden. Kita punya sistem dan ketatanegaraan yang berjalan. Konstitusi yang menjadi acuan kita dalam bernegara. Di situ saja, tidak usah kita kembang-kembangkan,” tegas Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).

Terkait opini publik seperti apa, lanjut Faldo, sebaiknya dibiarkan menjadi dinamika dalam demokrasi. Sejalan dengan prinsip demokrasi, sikap dan opini setiap orang harus dilindungi oleh negara. “Sikapnya sejalan atau tidak dengan pemerintah, itu urusan lain. Tugas negara melindungi hak berpendapat setiap warga negara,” tutur Faldo.

 

Jubir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi membantah Luhut campur tangan dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Menurut Jodi, isu yang digulirkan  para kepala desa dan kiai serta ulama Lebak merupakan spontanitas dari mereka sendiri. “Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja,” kata Jodi, Jumat (1/4).

Meski demikian, Jodi membenarkan bahwa nama Luhut masuk dalam struktur organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan menjabat sebagai ketua dewan pembina organisasi tersebut. Namun demikian, Jodi membantah usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan para kepala desa di Istora Senayan itu perintah Luhut. Jodi mengklaim, Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode.

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten menolak dikaitkan isu ulama-ulama Banten mendukung Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Pernyataan itu merespons klaim mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya tentang ulama-ulama Banten minta masa jabatan Jokowi ditambah tiga tahun. Sekretaris Umum MUI Banten Endang Saiful Anwar menegaskan pihaknya tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi tentang isu tersebut. Dia mengatakan, pernyataan dukungan Jokowi tiga periode bukan ranah MUI Banten.

“Mungkin itu pendapat pribadi sebagai personal mereka. Jadi, sekali lagi tidak melibatkan MUI Banten sebagai sebuah organisasi melalui pernyataan tersebut,” kata Endang, Jumat (1/4). Endang menjelaskan MUI Banten tak diundang dalam acara dukungan ulama Banten terhadap Jokowi tiga periode. Dia juga memastikan MUI Banten tak hadir dalam acara tersebut.

 

3. Politisi Partai Golkar Gandung Pardiman menyayangkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan anggota PKI mendaftar menjadi TNI. “Saya melihat bahwa PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya, sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh,” kata Gandung dalam keterangan pers, Jumat (1/4).

Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) DIY ini menilai, selama ini TNI menjadi benteng pertahanan bagi Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Untuk itu, dia dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI tersebut. “Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham, ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa,” kata dia.

Gandung meminta Panglima TNI meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena, dia yakin keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tidak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965. ‘’Masalah ini pernah diingatkan oleh mantan Wakil Presiden yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Try Sutrisno agar TNI hati-hati dan waspada serta teliti supaya anak-anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI,’’ tegas politisi senior Golkar asal Yogyakarta.

Stafsus Mensesneg Faldo Maldini berharap, diizinkannya keturunan PKI mengikuti seleksi prajurit TNI tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya kebijakan ini bertujuan menghadirkan keadilan. “Sudah clear apa penjelasan Panglima (Jenderal Andika Perkasa). Beliau yakin ini sebagai upaya menghadirkan keadilan. Jadi, tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi. Kami harap persoalan seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, kita ini semua merah putih. Kita mesti upayakan persatuan, apa yang dilakukan panglima salah satu cara,” pinta Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).

Faldo menuturkan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Dia pun mengakui pasti ada yang sepakat maupun tak sepakat dengan kebijakan yang ada. “Kami harap kita semakin menghormati satu sama lain. Panglima punya pandangan, ya saya kira tidak ada yang salah. Kalau ada yang tidak setuju, ya biasa saja,” tambahnya.

 

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin sebelumnya menyatakan, tak perlu ada perdebatan terkait keturunan anggota PKI yang dibolehkan ikut seleksi prajurit TNI. Menurut dia, hal tersebut sudah benar dan sesuai UU TNI. “Sudah benar. Intinya kita berpegang teguh saja pada aturan soal persyaratan menjadi prajurit TNI seperti yang termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (31/3).

Hasanuddin kemudian menjabarkan persyaratan umum mengikuti seleksi prajurit TNI yang tercantum dalam UU TNI, Pasal 28 ayat (1). Salah satu syarat yang disoroti Hasanuddin yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Dari pasal tersebut, sudah jelas dan terang benderang bahwa syarat umum untuk menjadi seorang prajurit TNI maka seseorang harus setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945,” tegasnya.

 

4. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, digugat ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Jumat (1/4) karena mengangkat Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Gugatan dilayangkan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, yaitu Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI sebagai kuasa hukum.

Untung merupakan bekas anggota Tim Mawar dari Kopassus (Komando Pasukan Khusus) Angkatan Darat TNI yang terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivisi tahun 1997-1998. “PTUN dan Pengadilan Militer Tinggi II dipilih sebagai tempat para penggugat mencari keadilan karena tidak ada konstruksi hukum yang memadai saat ini untuk menguji obyek keputusan Panglima tersebut dalam tenggang waktu 90 hari yang terbatas,” kata Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis, kemarin.

 

5. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka dari anggota TNI berinisial IS dalam kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua pada Jumat (1/4). “Kejaksaan Agung telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka yaitu IS. Iya (dari TNI),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat (1/4).

Sumedana menyebutkan, penyidikan kasus itu didasarkan pada Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Nomor : Print-19/A/Fh.1/02/2022 tanggal 4 Februari 2022. Kasus itu, diduga terjadi pada 2014. Kemudian, surat penetapan tersangka tersebut diteken oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik melalui Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022 tanggal 1 April 2022.

6. Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang menjadi penanda awal ibadah puasa jatuh pada Minggu (3/4). “Secara mufakat 1 Ramadhan jatuh pada Ahad, 3 April 2022. Ini hasil sidang isbat yang disepakati bersama,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam konferensi pers seusai sidang isbat, Jumat (1/4).

Sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. Berdasarkan pantauan hilal di 101 titik, Yaqut menjelaskan tidak ada satu pun yang melihat hilal. Peneliti Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin mengungkapkan, posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria Ramadhan 1443 Hijriah. Sebab, posisinya baru berada di ketinggian 1 hingga 2 derajat dan belum tampak di seluruh wilayah di Indonesia.

 

7. Setelah menaikkan harga Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4), harga Pertalite dan gas 3 kilogram juga akan naik. Sinya kenaikan itu disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela meninjau progress Depo LRT Jabodetabek di Bekasi, Jumat (1/4). “Jadi over all yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap,” ujar Luhut.

Kata Luhut, kenaikkannya akan dilakukan bertahap, yakni mulai dari April, kemudian Juli dan September 2022. Menurut dia, kenaikan harga BBM maupun LPG tidak bisa dihindari, salah satu pemicunya adalah imbas perang Rusia dan Ukraina. “Kelangkaan dari pada crude oil karena perang Ukraina dengan Rusia. Kemudian kelangkaan sekarang juga sunflower karena tidak bisa impor atau ekspor dari Ukraina. Dan juga sanksi (ke Rusia) itu membuat masalah dunia,” terangnya.

 

8. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bisa menawarkan jalan tengah terkait penolakan beberapa negara-negara terhadap rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 Indonesia, November mendatang. Ia berharap, seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 bisa menghadiri KTT tersebut.

Hikmahanto menilai, kehadiran Putin dan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 penting bagi Indonesia. “Soalnya bagi Indonesia ini even besar yang menelan biaya besar. Indonesia tidak mau dicatat oleh sejarah sebagai negara yang tidak berbuat ketika perekonomian di dunia terancam oleh perang,” ujar Hikmahanto, Jumat (1/4).

 

Keputusan Presiden Jokowi mengundang semua anggota G20, termasuk Rusia, dinilai tepat. Kata pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, pemerintah Indonesia mesti menempatkan konflik Rusia-Ukraina sesuai proporsinya untuk negara di dunia. “Bukan sebagai konflik dua negara tetapi lebih sebagai konflik antar negara adidaya yaitu Rusia versus Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya di NATO yang menyeret Ukraina sebagai medan pertempuran,” ujar Dinna, Jumat (1/4).

Dinna memandang, konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak yang dasyat bagi berbagai negara di dunia, tak terkecuali anggota G20. Pasalnya, perang itu menyebabkan kelangkaan beberapa sumber daya penting dan komoditas di banyak negara. “Rusia adalah produsen besar energi untuk dunia, produsen pangan besar di dunia, aneka produk tambang dan elektronik serta persenjataan. Ketika Rusia diblokir maka terjadi gangguan arus perdagangan dunia yang dasyat dan bukan cuma itu, terjadi kelangkaan banyak bahan pokok,” sambung Dinna.

Dinna Prapto Raharja menyarankan, pemerintah Indonesia bisa menyuarakan penghentian perang antara Rusia dan Ukraina jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dinna mengatakan, Indonesia bukan hanya bertugas sebagai tuan rumah G20, tetapi mesti menjaga marwah organisasi sebagai mekanisme kerja sama penguatan di bidang ekonomi dan keuangan antar negara anggota. “Sebagai presiden G20, Indonesia boleh mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk menjaga tujuan G20 agar tetap tercapai,” katanya seraya menyebutkan, langkah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang berusaha menutup akses ekonomi Rusia berdampak luas pada negara-negara di dunia.

 

9. Izin praktik mantan Menkes Terawan Agus Putranto masih berlaku hingga 2023. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria mengatakan, izin praktik dokter Terawan masih berlaku hingga tahun 2023 mendatang. “Yang pasti sampai hari ini, izin praktiknya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023, kita akan menyurati kalau yang bersangkutan masih boleh berpraktik,” kata Beni, Jumat (1/4).

Namun, Beni mengingatkan agar Terawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan kajian ilmiah (evidence based). Ia meminta Terawan untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan bidangnya yaitu ahli radiologi. “Contohnya, membaca hasil radiologi, beliau (Terawan) kan ahli Radiologi, kalau beliau melakukan praktik kedokteran sebatas membacakan hasil radiologi, dan ini kewenangannya, silakan,” ujarnya.

 

Imbas dokter Terawan Agus Putranto ‘dipecat’ dari Ikatan Dokter Indonesia, sejumlah masyarakat menilai Ketua Umum IDI periode 2022-2025 yakni dr Adib Khumaidi sebagai ‘kadrun’. Hal itu ramai dibicarakan di media sosial, sebagai respons pemberhentian permanen Terawan dari anggota IDI.
Juru bicara Pengurus Besar IDI untuk sosialisasi hasil Muktamar IDI ke-31 Beni Satria tak habis pikir jika keputusan pemberhentian Terawan dikait-kaitkan dengan politis. Polemik Terawan dengan metode ‘cuci otak’ disebutnya sudah berlangsung sejak 2013 dan tak ada perbaikan, sehingga yang bersangkutan dinilai sudah melakukan pelanggaran berat.
“Sudah jelas ya dr Adib terpilih di tahun 2018 itu pemilihan di Muktamar Samarinda, beliau terpilih tetapi baru menjabat empat hari karena beliau baru dilantik, baru dikukuhkan di tanggal 25 Maret 2022,” beber Beni dalam konferensi pers, Jumat (1/4).

Budi Gunadi Sadikin membantu proses mediasi dengan mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Namun, Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, pihaknya tidak bisa menyetujui sendirian usulan mediasi tersebut.

Terawan, lanjutnya, juga harus menyetujui tawaran Menkes tersebut. “Terkait arahan Menkes untuk dilakukan mediasi tentu IDI menyambut baik hal ini. Tapi memang mediasi itu adalah keinginan kedua belah pihak. Kalau IDI berkeinginan, apakah Terawan berkeinginan,” kata Beni dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (1/4). “Ini akan jadi persoalan kalau hanya IDI yang menerima, yang bersangkutan (Terawan) tidak menerima,” sambungnya.

10. DPD Partai Gerindra DKI Jakarta mencopot M. Taufik dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sebagai penggantinya adalah Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku sudah melayangkan surat ke Pimpinan DPRD DKI soal pergantian M Taufik dari posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. “Sudah kita sampaikan suratnya pada bulan Maret lalu. Insya Allah digantikan Bu Rani,” kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/4).

Wagub DKI Jakarta itu tidak menjelaskan apa alasannya Taufik diganti. Ia mengklaim pergantian posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu hal yang biasa dalam organisasi. Riza membantah jika pergantian dikarenakan konflik internal, maupun karena Taufik diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Lahan Munjul, Jakarta Timur.

“Enggak ada hubungan dengan kasus-kasus ya. Enggak ada di internal enggak ada konflik, Partai Gerindra tidak pernah ada konflik internal,” kata Riza. Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyampaikan Taufik tetap di Gerindra, membantu dirinya memimpin Partai Gerindra di DKI. “Pak Taufik tetap di Partai Gerindra, di DPD DKI membantu saya. Saya Ketua DPD, Pak Taufik sebagai Ketua Penasehat,” ujar Riza Patria.

 

Politisi Gerindra M. Taufik mengaku sudah dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta oleh partainya. Namun pencopotannya baru disampaikan secara lisan oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria. “Ya Pak Ariza (sapaan akrab Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, red) sih udah ngomong, ya nyampein aja. Saya jawab ya enggak apa-apa, itu memang kewenangan organisasi,” kata Taufik, Jumat (1/4).

Taufik mengaku, sejauh ini belum tahu apa alasan Gerindra mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dirinya juga belum menerima surat pencopotan secara resmi. “Saya belum lihat suratnya, alasannya saya belum tahu. Tapi, apapun alasannya ya itu keputusan organisasi, yaudah silakan,” kata Taufik sembari mengatakan belum tahu bakal ditempatkan di posisi apa setelah dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

 

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati, mengaku tidak tahu-menahu soal kabar pindahnya politisi Gerindra, M Taufik ke Partai NasDem. Namun, ia mempersilakan bila Taufik ingin bergabung ke NasDem. Menurutnya, pintu NasDem terbuka bagi tokoh-tokoh hebat yang ingin bergabung menjadi kader.

“Siapapun yang mau ke partai kami, kami welcome saja. Politisi dari manapun, calon-calon yang hebat kami akan terima di NasDem,” kata Nurcahyo, Jumat (1/4). Pria yang akrab disapa Yoyo itu menyatakan, hubungan NasDem dengan semua tokoh politik baik, termasuk dengan Taufik. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id