Raden Brotoseno
Salah satu isu hangat pagi ini adalah soal status AKBP Raden Brotoseno. Kembalinya mantan narapidana kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat sebagai penyidik di Bareskrim Polri itu menuai kritik. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan masalah itu karena ada potensi melanggar aturan.
Isu kedua, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menyebut PKS bukan oposisi. Dia mengatakan PKS juga mengambil ‘kue’ di parlemen. Desmond bicara demikian ketika ditanya soal kans Gerindra berkoalisi dengan partai pemerintah atau di luar pemerintah dalam menghadapi Pilpres 2024. “Memangnya ada oposisi? PKS bukan oposisi. Nih kalo PKS merasa oposisi, gede rasa aja. Gede rasa aja tuh orang. Kenyataannya, dia kue-kue di parlemen diambil juga,” kata Desmon, Senin (30/5).
Isu ketiga, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, Presiden Jokowi dapat menjadi pemain sekaligus king maker pada Pilpres 2024. Hal itu untuk kepentingan mengamankan agenda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pasca dirinya tidak lagi menjadi Presiden RI. Jokowi bisa lakukan lobi agar parpol mendukung paslon yang didukungnya. “Jokowi bisa jadi king maker, karena pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti masih jadi presiden, telunjuknya masih punya power,” ungkapnya.
Isu keempat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memohon doa kepada masyarakat Indonesia agar proses pencarian putranya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang tenggelam di Sungai Aare, Bern, Swiss dimudahkan oleh Allah SWT. Ridwan Kamil untuk kali pertama mengunggah pernyataan terkait proses pencarian Eril di media sosial Instagram pribadinya, Senin (30/5). “Mohon doanya, pencarian ananda Eril masih terus dilakukan. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini. Aaminn YRA,” tulis Ridwan Kamil lewat unggahan foto pada secarik kertas.
Isu kelima, Presiden Jokowi minta KPU berhati-hati dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Presiden juga berharap agar teknis pelaksanaan pemilu tidak jadi isu politik yang tak terkendali. “Misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/5). Hasyim juga menyampaikan, Presiden Jokowi sepakat durasi kampanye Pemilu 2024 selama 90 hari. Berikut isu selengkapnya.
1. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan soal adanya dugaan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi AKBP Raden Brotoseno kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri. Menurut Koordinator IPW Sugeng Teguh Santoso, jika dugaan itu benar (Brotoseno kembali menjadi polisi aktif, red), maka hal itu merupakan pelanggaran. “IPW mendesak agar Kapolri menjelaskan alasan pengaktifikan kembali Brotoseno sebagai Penyidik Bareskrim. Ini merupakan pelanggaran aturan,” kata Sugeng saat dihubungi, Senin (30/5).
2. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyurati Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar menjelaskan soal adanya dugaan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi AKBP Raden Brotoseno yang kembali menjadi polisi aktif. ICW menduga Brotoseno kembali menjadi polisi aktif setelah dinilai terbukti menerima hadiah atau janji terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.
“Pada awal Januari lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat kepada Asisten SDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada, perihal permintaan klarifikasi status anggota Polri atas nama Raden Brotoseno,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (30/5). ICW menduga Brotoseno kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareksrim Polri. Kendati demikian, menurut Kurnia, hingga surat itu dilayangkan, Polri masih belum memberikan respons.
Kurnia menjelaskan, dalam kasus korupsi yang dilakukan Brotoseno, Pengadilan Tipikor Jakarta telah menghukumnya dengan pidana penjara selama lima tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 300 juta karena terlibat praktik korupsi. Vonis itu dijatuhkan pada tanggal 14 Januari 2017 melalui putusan nomor 26 tahun 2017.
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Wahyu Widada mengakui Brotoseno belum dipecat. “Dia sudah disidang (kode etik dan profesi), tapi tidak ada pemecatan,” kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/5) saat meresponsoal status AKBP Brotoseno yang kembali menjadi polisi aktif.
Brotoseno, kata Wahyu, masih berstatus sebagai anggota polisi. Namun, ia belum bisa memastikan apakah Brotoseno kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri seperti dugaan Indonesia Corruption Watch (ICW). “Nanti saya cek dulu. Di Propam kita cek. Saya baru dapat info dari teman-teman wartawan,” ujarnya.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat atau PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) karena dianggap berprestasi. Namun demikian, tidak dijelaskan secara rinci prestasi apa yang telah dibuat Brotoseno. “Adanya pernyataan atasan AKBP R Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,” kata Sambo dalam keterangan tertulis, Senin (30/5). Pertimbangan lainnya, adalah karena Brotoseno telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor.
Ferdy Sambo mengatakan, Brotoseno telah diberikan sanksi demosi atau pemindahtugasan jabatan berdasarkan hasil sidang kode etik profesi Polri dan minta maaf. “Dijatuhi sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri serta direkomendasikan dipindahtugaskan kejabatan berbeda yang bersifat demosi,” kata Ferdy Sambo.
3. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan oposisi. Dia mengatakan PKS juga mengambil ‘kue’ di parlemen. Desmond bicara demikian ketika ditanya soal kans Gerindra berkoalisi dengan partai pemerintah atau di luar pemerintah dalam menghadapi Pilpres 2024. “Memangnya ada oposisi? PKS bukan oposisi. Nih kalo PKS merasa oposisi, gede rasa aja. Gede rasa aja tuh orang. Kenyataannya, dia kue-kue di parlemen diambil juga,” kata Desmon kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (30/5).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu tak menerangkan istilah ‘kue’ yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa PKS seharusnya tidak mengambil ‘kue’ di parlemen jika benar-benar ingin menjadi oposisi pemerintah. Desmond menganggap PKS hanya ingin menunjukkan kepada publik sebagai partai yang berbeda dan seolah-olah oposisi. Namun, baginya PKS tak berbeda dengan Gerindra. “Kalau dia oposisi, kue parlemen enggak usah diambil sama dia. Omong kosong aja itu. PKS bukan oposisi. Dia cuma pengen berbeda agar orang yang tidak paham parlemen seolah-olah oposisi. Bagi kita yang di parlemen, memangnya apa bedanya PKS sama Gerindra. Sama aja,” tegasnya.
4. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, Presiden Jokowi dapat menjadi pemain sekaligus ‘king maker’ pada Pilpres 2024. Kata dia, Jokowi bisa lakukan lobi kepada sejumlah parpol agar mendukung pasangan calon (paslon) capres-cawapres yang dikehendakinya. Disebutkan, saat ini Jokowi bisa saja mengayun dan bermain kode-kodean, seperti ketika hadir pada Rakernas V Relawan Projo yang lalu. ‘’Nanti itu Jokowi pasti dan akan dukung satu paslon yang akan didukungnya,” ujar Ujang, Senin (30/5).
Ujang menilai, langkah Jokowi ini tidak lepas dari kepentingan mengamankan agenda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sehingga, Ujang memperkirakan, Jokowi akan lakukan lobi agar parpol mendukung paslon yang dikehendakinya. “Karena Jokowi punya kepentingan pengamanan IKN dan lain-lainnya pasca tak lagi menjadi presiden. Kelihatannya Jokowi akan lobi-lobi ke partai, agar partai-partai mendukung paslon yang didukungnya,” tutur Ujang. “Jokowi bisa jadi king maker, karena pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti masih jadi presiden, telunjuknya masih punya power,” ungkapnya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Partai Nasdem bisa saja membentuk poros koalisi dengan PKB, Partai Demokrat, dan PKS bila ingin mengusung calon presiden sendiri, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Adi memprediksi pembentukan koalisi tersebut bakal menghadapi kerumitan, karena setiap partai punya jagonya masing-masing. “Kalau dilihat kemungkinan, sangat mungkin tiga partai ini bisa dikonsolidasi oleh Nasdem, tapi saya melihat 3 partai ini memiliki kerumitan masing-masing,” kata Adi, Senin (30/5).
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibidani Golkar, PAN dan PPP tetap terbuka bagi partai lain. Ace mengajak PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat bergabung ke KIB. “Ya sekarang tentu saya kira semua sudah tahu bahwa KIB diinisiasi oleh 3 parpol dan kami sekali lagi terbuka, termasuk dengan PKS, termasuk kepada Partai Demokrat, termasuk juga kepada partai-partai yang lain seperti Nasdem,” kata Ace ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5).
Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan, partainya membuka peluang untuk mengusung Capres selain Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri pada Pilpres 2024 mendatang. Dijelaskan, wacana pencapresan Salim pada Pilpres 2024 merupakan keputusan Majelis Syuro. Tetapi masih terbuka ruang kolaborasi, karena PKS juga membutuhkan koalisi dengan parpol lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden,” katanya, Senin (30/5).
5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon doa kepada masyarakat Indonesia agar proses pencarian Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril dimudahkan Allah SWT. Ridwan Kamil untuk kali pertama mengunggah pernyataan terkait proses pencarian Eril di media sosial Instagram pribadinya, Senin (30/5). “Mohon doanya, pencarian ananda Eril masih terus dilakukan. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini. Aaminn YRA,” tulis Ridwan Kamil lewat unggahan foto pada secarik kertas.
Presiden Jokowi telah mengontak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memberikan dukungan moral atas musibah hilangnya Eri) di Sungai Aare, Bern, Swiss. Jubir keluarga Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman mengatakan itu dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Senin (30/5).
“Dari pihak keluarga, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Jokowi yang memberikan atensi dan berkomunikasi langsung dengan Kang Emil melalui sambungan telepon ke Swiss. Dukungan tersebut sangat berarti bagi pihak keluarga yang masih berharap Eril bisa ditemukan dalam kondisi selamat,’’ katanya.
6. Polri telah mengirimkan pengajuan Yellow Notice (pencarian orang) ke Interpol Swiss guna memantau proses pencarian anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dilansir dari laman Interpol, penerbitan Yellow Notice dilakukan untuk mencari korban penculikan karena tindak kejahatan atau orang hilang yang belum diketahui sebabnya.
“(Yellow Notice) sudah dikirim. Langkah-langkah proaktif Polri sudah dilakukan,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Senin (30/5). Sesuai info, dalam surat pengajuan Yellow Notice itu, Polri meminta Kepolisian Swiss menginformasikan setiap perkembangan proses pencarian Eril. Menurut Dedi, Polri juga akan terus memantau semua perkembangan dari hasil pencarian tersebut.
Pencarian putra Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril terus dilakukan. Sejak dinyatakan hilang di sungai Aare Swiss, Kamis (26/5), upaya pencarian oleh tim SAR dilakukan secara intensif. Polisi maritim setempat mengatakan, proses pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan lantaran terkendala kondisi air di sungai Aare, Swiss.
Polisi maritim menyebutkan, tingkat kekeruhan air menjadi kendala terbesar selama pencarian. “Proses pencarian pada hari ini masih terkendala oleh tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju,” tulis Kedutaan Besar Republik indonesia (KBRI) Bern dalam keterangan resminya. Pihaknya memastikan, pencarian juga kembali dilanjutkan pada hari ini, Senin (30/5).
7. Presiden Jokowi dijadwalkan memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (1/6). Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. “Iya upacara (memimpin upacara di Ende),” ujar Heru, Selasa (31/5). Heru menuturkan, selain memimpin upacara, presiden juga dijadwalkan berkunjung ke pasar, ke hutan bamboo, dan mengunjungi Kabupaten Ngada di hari yang sama.
8. Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyarankan, para CPNS yang mengundurkan diri karena gaji kecil dan tak sesuai ekspektasi sebaiknya berbisnis saja apabila ingin mendapat penghasilan lebih. “Harusnya CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih ya bisnis saja,” ujarnya, Senin (30/5). Tjahjo mengakui gaji pokok PNS memang kecil, yakni di bawah Rp 5 juta per bulan. Namun, PNS mendapatkan tunjangan kinerja, lumpsum, gaji ke-13 dan ke-14, hingga dana pensiun seumur hidup. “Pemerintah Pak Jokowi juga terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan ASN dan PPPK secara bertahap,” tuturnya.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyiapkan sanksi tegas terhadap CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengundurkan diri. “Mereka mengundurkan diri akan diberi sanksi tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera di kemudian hari,” ujar Tjahjo, Senin (30/5). Mantan Sekjen PDIP ini menjelaskan, mereka merugikan negara, baik dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan selama rekrutmen, maupun dari formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi menjadi kosong.
9. Para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) beraudiensi dengan Presiden Jokowi untuk mengadukan perihal carut-marut proses perubahan UU Sisdiknas. “Kami membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas,” ujar Doni Koesoema A selaku Dewan Pengarah APPI usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/5).
Yang sangat mengejutkan, kata Doni, Presiden tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas. Untuk itu, Presiden Jokowi akan memanggil Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan meminta penjelasan terkait hal ini. APPI juga mendukung visi dan misi presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa. Namun, APPI menilai perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari spirit gotong royong akan merugikan dan merusak legasi Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengaku bingung terkait ketidaktahuan Presiden Jokowi terhadap proses RUU Sisdiknas. Menurut Dede, ini menandakan kurangnya koordinasi pada tingkat pembantu presiden. Ia berharap Jokowi segera panggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. “Ini menandakan koordinasi di tingkat para pembantu presiden kurang bagus. Semoga beliau segera memanggil menteri terkait, agar mendapat masukan resmi, jangan sampai rakyat atau asosiasi yang mengadu langsung,” kata Dede saat dihubungi, Senin (30/5).
10. Kejagung tetapkan satu tersangka baru dari unsur swasta dalam kasus tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 – 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana sebutkan, tersangka tersebut adalah Manager PT Meraseti Logistik Indonesia bernama Taufiq (45). “Menetapkan T selaku Manager di PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai tersangka,” kata Ketut, kemarin. Ketut menyampaikan, Taufiq langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari ke depan.
Ketut Sumedana juga menyebut, tim penyidik JAM Pidsus Kejaksaan Agung memeriksa enam orang saksi terkait kasus minyak goreng periode 2021-2022. Salah satu saksi yang diperiksa istri dari tersangka Indrasari Wisnu Wardhana, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. “FS selaku Istri Tersangka IWW, diperiksa terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” katanya.
11. Presiden Jokowi minta KPU berhati-hati dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Presiden juga berharap agar teknis pelaksanaan pemilu tidak jadi isu politik yang tak terkendali. “Misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/5.
Hasyim juga menyampaikan, Presiden Jokowi sepakat durasi kampanye Pemilu 2024 selama 90 hari. “Terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan sama yakni sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari,” ujarnya.
12. Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi para ahli asal Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pulang ke Tanah Air demi memperkuat ekosistem industri halal Indonesia. Ia menuturkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki laboratoritum untuk meneliti bahan-bahan penting.
’Kami mengundang para ahli kita yang sekarang ini masih bekerja di luar negeri untuk bisa kita tarik kembali ke Indonesia untuk memperkuat mekanisme dan juga sistem bagi keseluruhan ekosistem industri halal Indonesia,” kata Sri Mulyani usai mengikut rapat pleno Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5) siang.
Selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sri Mulyani berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan prinsip syariah semakin dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. “Kita berharap berbagai pembiayaan syariah akan bisa diakselerasikan karena memang di Kementerian PUPR banyak proyek yang bisa didesain, baik itu single year maupun multi years, untuk bisa didesain dalam bentuk pembiayaan yang sifatnya KPBU syariah,” kata Sri Mulyani usai rapat pleno KNEKS di kantora Kemenkeu, Jakarta, Senin (30/5).
13. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat undangan nonton final Piala Dunia FIFA World Cup dari Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari. Undangan itu disampaikan langsung Kuwari usai pembicaraan bilateral bidang kerja sama ekonomi regional dan dua negara di sela-sela pertemuan World Economic Forum Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss, Senin (30/5). “Ini adalah undangan spesial untuk Menteri Airlangga,” ujar Kuwari. (HPS)
