Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (net)
Isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan tidak ada kekuasaan yang abadi untuk sekelompok orang tertentu. Ia mengajak semua pihak terutama parpol agar mengedepankan politik kebangsaan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelompok. Surya mengatakan, masyarakat Indonesia rindu terhadap kehadiran sosok pemimpin yang ramah dalam memimpin bangsa.
Isu kedua, Komnas HAM mengaku telah mengantongi detail luka di tubuh Brigadir J. Anggota Komnas HAM Choirul Anam, menyebutkan, pihaknya memilliki perkiraan yang tepat terkait riwayat penembakan, kematian, hingga autopsi, melalui luka yang ada di tubuh Brigadir J. “Kami kira soal luka berhenti di sini,” ujar Anam usai memanggil tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Brigadir J, Senin (25/7). Ia akan memanggil seluruh ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Selasa (26/7) hari ini. Pemanggilan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J yang juga ajudan Sambo, di rumah dinas Sambo, 8 Juli 2022 lalu.
Isu ketiga, KPK menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming di apartemennya, di Jakarta, Senin (25/7). Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di sana. “Benar, hari ini (25/7) tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel,” kata Ali. Ia memastikan, KPK akan mengumumkan perkembangan hasil upaya paksa tersebut.
Isu keempat, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memanggil anggota DPR berinisial DK untuk meminta keterangan terkait dugaan pelecehan seksual. Dalam pemanggilan itu, MKD akan meminta DK memberikan klarifikasi atau keterangan. Dijelaskan, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi : MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR, Nazarudin Dek Gam, Senin (25/7).
Isu kelima, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka atas kasus penggelapan dana di yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senin (25/7). Adapun keempat tersangka adalah Ahyudin sebagai Pendiri ACT; Ibnu Khajar sebagai pengurus ACT; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT. Dalam keterangannya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf membeberkan besaran gaji keempat pimpinan ACT tersebut dalam kisaran Rp50 hingga Rp450 juta per bulan. Berikut isu selengkapnya.
1, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi untuk sekelompok orang tertentu. “Sejarah telah menyampaikan kepada kita, sekuat apapun kekuasaan seseorang atau sekelompok orang di satu waktu pasti akan selesai jua,” kata Surya Hal dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Sosiologi Politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Jatim, Senin (25/7).
Surya mengajak semua pihak termasuk partai politik (parpol) mengedepankan politik kebangsaan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelompok. “Jika demikian mengapa kita harus berdiri berhadapan dan saling bersitegang? Marilah saling menyapa, saling mengapresiasi, dan menjaga bangunan kebangsaan,” paparnya.
Surya Paloh mengatakan, salah satu kriteria calon presiden yang ideal adalah sosok tersebut konsisten antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya. “Konsisten ucapan dengan perbuatannya dan mampu memberikan nilai tambah atas dasar keteladanan, perilaku, dan sikapnya. Kalau kita bicara orang yang mumpuni, itu relatif sekali,” katanya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7).
Surya menjelaskan siapa pun yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2024, dirinya sangat berharap sosok tersebut bisa memberikan semangat pengorbanan untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Menurutnya, sikap rendah hati untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang tercermin dalam kehidupan keseharian, termasuk menjadi salah satu kriteria penting bagi sosok calon presiden tersebut.
“Perilaku keseharian ada kerendahan hati, bukan rendah diri, bisa merakyat, dan menawarkan pemikiran-pemikiran dengan banyak tersenyum, bukan marah-marah,” ujarnya. Surya menambahkan masyarakat Indonesia saat ini rindu terhadap kehadiran sosok yang ramah untuk memimpin bangsa. “Sosok yang penuh ramah tamah ini bagian yang dibutuhkan sekarang ini. Ketika semua kencang, pemimpin-pemimpin, elite partai kencang, dan marah-marah, saya pikir rusak semua kehidupan ini,” ujarnya. Surya berharap para calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 tidak menyebarkan kemarahan dan saling merendahkan satu sama lain. Ia berharap para calon tersebut bisa membawa Indonesia maju ke depan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan dan pembicaraan terkait koalisi untuk Pemilu 2024 dengan PDIP. Surya Paloh mengatakan bahwa PDIP merupakan partai besar yang bisa mencalonkan siapa saja tanpa NasDem. “Belum ada pertemuan, belum ada pembicaraan. Tapi yang saya tahu, bersama atau tanpa NasDem, PDIP sudah bisa mencalonkan siapa yang diinginkan,” kata Surya. Ia menjelaskan, PDIP bisa mengusung siapa saja calon untuk maju pada kontestasi Pemilu Presiden 2024 karena partai tersebut merupakan parpol yang sangat besar dan mampu memenuhi seluruh persyaratan.
2. Komnas HAM mengaku telah mengantongi detail luka di tubuh Brigadir J. Anggota Komnas HAM Choirul Anam, menyebutkan, pihaknya memilliki perkiraan yang tepat terkait riwayat penembakan, kematian, hingga autopsi, melalui luka yang ada di tubuh Brigadir J. “Kami kira soal luka berhenti di sini,” ucap Anam usai memanggil tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Brigadir J, Senin (25/7).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil seluruh ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Selasa (26/7) pagi. Pemanggilan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J yang juga ajudan Sambo, di rumah dinas Sambo, 8 Juli 2022 lalu. Saat ini, jumlah ajudan Sambo tersisa 7 orang setelah kematian Brigadir J. “Besok agendanya dari pagi sampai selesai adalah memanggil untuk meminta keterangan ADC (aide-de-camp) dari Irjen Sambo,” ujar anggota Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Senin (25/7) malam.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan alasan belum melakukan pengecekan lokasi penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Anggota Komnas HAM Choirul Anam menyebut pihaknya punya cara sendiri untuk menyelidiki dan mengembangkan kasus tersebut. Pihaknya mengaku berangkat pada bukti mentah yang akan diuji secara mandiri, yakni luka di tubuh Brigadir J. “Sampai hari ini kita belum ke TKP. Pernah enggak Komnas HAM mengikuti skenario polisi atau skenario orang lain? Kami mengikuti dari logika paling sederhana yaitu bahasa luka,” kata Anam,Senin (25/7).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali meminta masyarakat mempercayakan pengusutan kasus Brigadir J kepada Polri. Ia percaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak akan mempertaruhkan nama baik instansinya dalam penanganan perkara tersebut. “Kerja-kerja panjang yang dilakukan kepolisian tidak mungkin akan dipertaruhkan hanya untuk satu orang atau melindungi orang tertentu,” sebut Ali, Senin (25/7). Ali menyampaikan, Listyo mesti membongkar perkara ini secara profesional dan terbuka untuk mengembalikan kepercayaan publik.
3. KPK akhirnya menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming di apartemennya, di Jakarta, Senin (25/7). Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di sana. “Benar, hari ini (25/7) tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel,” kata Ali dalam pesan tertulis, kemarin. Ali memastikan, pihaknya akan mengumumkan perkembangan hasil upaya paksa tersebut. “Saat ini masih berlangsung, perkembangannya akan disampaikan nanti,” kata Ali.
4. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memanggil anggota DPR berinisial DK untuk meminta keterangan terkait dugaan pelecehan seksual. Dalam pemanggilan itu, MKD akan meminta DK memberikan klarifikasi atau keterangan. Dijelaskan, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi : MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR, Nazarudin Dek Gam, Senin (25/7).
Dek Gam berharap masyarakat atau pun korban terduga DK dapat melaporkan ke MKD. Dikatakan, hingga kini MKD mengaku belum menerima pengaduan secara langsung dari berbagai pihak terkait dugaan pelecehan. “Kami harap kepada korban agar segera melaporkan kepada MKD dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perkara dimaksud berdasarkan Tata Beracara MKD DPR RI,” jelasnya.
5. KPK menyebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief telah menyerahkan uang Rp 50 juta yang dia terima dari Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Sebagaimana diketahui, AGM merupakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek di wilayahnya. “Andi Arief dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa Abdul Gafur Masud dkk, telah menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp 50 juta,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (25/7).
6. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka atas kasus penggelapan danadi yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senin (25/7). Adapun keempat tersangka adalah Ahyudinsebagai Pendiri ACT; Ibnu Khajar sebagai pengurus ACT; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
Dalam keterangannya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf membeberkan besaran gaji keempat pimpinan ACT tersebut. Kata Helfi, keempatnya mendapatkan gaji dengan kisaran Rp50 hingga Rp450 juta. “Gaji sekitar Rp50-450 juta perbulan,” kata Helfi saat jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Senin (25/7).
Dittipideksus Bareskrim Polri temukan adanya dugaan penyelewengan dana social atau CSR yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Salah satu penyelewengan atau penggelapan dana yang dilakukan ACT terkait dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 sevear Rp 34 miliar. “Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp 103 miliar dan sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).
Helfi menjelaskan, ACT menyalahgunakan dana itu untuk pengadaan armada rice truk senilai Rp 2 miliar. Lalu, untuk program big food bus senilai Rp 2,8 miliar, dan untuk pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp 8,7 miliar. “Untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar,” ucap dia. Kemudian, ada juga Rp 3 miliar digunakan untuk dana talangan CV CUN, serta Rp 7,8 miliar untuk PT MBGS.
7. PKS bakal gelar nobar sidang uji materi Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Sidang perdana di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan digelar Selasa besok (25/7). Kader PKS akan menyaksikan bersama di kantor DPP Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. “Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah merespon ikhtiar kami menghadirkan solusi bagi bangsa untuk menghadirkan banyak calon presiden/wakil presiden dengan menetapkan jadwal sidang perdana,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru dalam keterangan resminya, Senin (25/7).
8. Kemunculan remaja laki-laki yang berdandan seperti wanita di Citayam Fashion Week (CFW) Dukuh Atas, Jakarta Pusat (Jakpus), jadi sorotan. Muhammadiyah hingga PBNU mendukung langkah Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Jakpusa dalam melakukan penertiban. “Langkah Dinsos DKI bisa dipahami dan bisa dibenarkan secara hukum,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Senin (25/7). Mu’ti mengatakan sesuai UUD, masyarakat memiliki hak dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu hendaknya dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan akan lakukan tindakan terkait fenomena sejumlah remaja laki-laki berdandan seperti wanita mengikuti Citayam Fashion Week (CFW) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. “Iya, kita siap melakukan penindakan terhadap mereka (pria kemayu),” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakpus, Abdul Salam, Senin (25/7). Abdul mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban remaja tersebut. Dia menyebut para ABG yang berdandan bak wanita itu termasuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
9. Upaya Baim Wong mematenkan Citayam Fashion week menuai polemic. Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai, langkah PT Tiger Wong Entertainment milik artis Baim Wong dan Paula Verhoeven mendaftarkan paten Citayam Fashion Week ke Kemenkumham tidak etis. “Saya menyayangkan langkah grup entertainment atau perusahaan Baim mendaftarkan paten Citayam Fashion Week. Secara formal memang sah-sah saja, tapi secara etika dan norma saya rasa kurang etis ya,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Senin (25/7).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyayangkan aksi Baim Wong. “Sangat disayangkan melihat apa yang dilakukan oleh saudara Baim. Bukan soal benar atau salah, tapi ini dalam konteks baik atau buruk,” jelas Hinca, Senin (25/7). “Ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Baim untuk menggenjot kreativitas bangsa, tapi mengambil ide kreatif orang lain adalah bentuk penjajahan intelektual yang seharusnya dihindari,” lanjutnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya, @ridwankamil, Senin (25/7) menilai, Citayam Fashion Week adalah gerakan organik dari masyarakat akar rumput.
“Nasehat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena #CitayamFashionWeek itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuhkembangnya harus natural dan organik pula,” tulis Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil memuji kehebatan Baim dan Paula. Namun, dia menyarankan agar pendaftaran HAKI atas Citayam Fashion Week dicabut. “Anda dan istri sudah hebat punya kerja-kerja luar biasa. Lanjutkan. Tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran HAKI ke Kemenkumham dicabut saja. Terima kasih jika bisa memahaminya,” ujarnya.
Namun Waketum PKB Jazilul Fawaid membela Baim Wong yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week (CFW) ke Kemenkumham. Jazilul meminta semua pihak mengambil sisi positif terkait pendaftaran merk Citayam Fashion Week. Menurutnya, selama memajukan kreatifitas anak muda, hal tersebut tidak ada salahnya. Wakil Ketua MPR ini juga menyindir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Baim Wong mencabut pendaftaran Citayam Fashion Week. “Kang Emil kan juga numpang populer, sama saja dengan Baim Wong yang melihat peluang dari Citayam Fashion Week,” ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (25/7).
10. Kejagung tengah mengusut dugaan kasus korupsi dalam proyek pengadaan tower transmisi PT PLN (persero) tahun 2016. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan hal tersebut dilakukan usai tim jaksa penyidik menemukan sejumlah unsur tindak pidana dalam proyek pembangunan independent power production class track atau program tahap satu serta proyek pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 yang dilakukan PT PLN. “Penyidik temukan fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/7).
11. Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dan sejumlah menteri tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, China, Senin (25/7) malam mengawali lawatannya ke China, Korsel, dan Jepang. Jokowi dan rombongan tiba di Beijing setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam 40 menit menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1. Saat turun dari pesawat, Jokowi dan Iriana disambut Wakil Menteri Luar Negeri China Wu Jiang Hao, Duta Besar Republik Indonesia di Beijing Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Marsma Bayu Hendra Permana.
Jokowi dan Iriana lalu langsung menuju ke Diaoyutai State Guesthouse, tempat mereka bermalam. Setibanya di sana, Jokowi dan Iriana disambut oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi yang sudah lebih dahulu tiba di Beijing. Pada Selasa (26/7) hari ini, Jokowi dijadwalkan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Jokowi memohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar kunjungannya ke China, Jepang, dan Korsel berjalan lancar dan sukses.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi akan membahas sejumlah isu saat bertemu pemimpin China, Jepang, dan Korea Selatan. “Berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut,” kata Retno dalam siaran persnya, Senin.
Dalam lawatan ini, Jokowi dijadwalkan bertemu pemimpin masing-masing negara yakni Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Retno mengatakan, China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. “Ketiga negara tersebut juga merupakan mitra penting ASEAN dan mitra penting dalam konteks G20,” ujar Retno.
12. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ungkapkan, wacana mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah ditutup. Meski demikian, upaya untuk mengakomodasi PPHN akan tetap dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Hal itu sebagaimana usulan Badan Pengkajian MPR yamg disepakati dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada awal bulan ini.
“Dalam rapat pimpinan MPR bersama Pimpinan Badan Pengkajian pada 7 Juli 2022, disepakati agar mengupayakan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan. Ini adalah terobosan baru yang dilakukan oleh Badan Pengkajian,” kata Bambang di gedung MPR/DPR, Senin (25/7).
Bamsoet mengklaim Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya wacana akomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan kepada MPR. Kata dia, Jokowi sampaikan hal itu saat pimpinan MPR bertemu dengannya pada 14 Juli lalu. “Presiden menyerahkan sepenuhnya pada MPR, karena ini wewenang MPR,” kata Bamsoet lagi.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sesuai kesepakatan dalam Rapim MPR, upaya menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak melalui amendemen terbatas UUD 1945. Kata dia, kalau lewat amendemen UUD 1945, maka akan seperti membuka kotak pandora. “Melihat situasi politik sekarang, makanya kami tidak melakukan amendemen terbatas. Karena kalau amendemen terbatas saat ini, ini kayak membuka kotak pandora berbagai macam kepentingan masuk. Makanya kami tutup,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/7). Pihaknya merekomendasikan agar PPHN diakomodasi lewat konvensi ketatanegaraan.
13. Partai Gerindra akan menggelar Rapimnas di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/7). Dalam Rapimnas tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan jawaban ihwal rencananya maju capres pada Pilpres 2024 mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, meski memiliki hak untuk mengambil keputusan tanpa melalui Rapimnas, Prabowo tetap menilai hal itu harus dilakukan secara bersama.
Sikap tersebut, kata Muzani, menunjukkan bahwa Prabowo adalah pejuang demokrasi yang sangat memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat, terlebih internal Gerindra. “Keinginan dan dorongan yang disuarakan oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat ranting, PAC, DPC, DPD, hingga DPP dan seluruh kader Partai Gerindra yang menginginkan, mengharapkan, dan memohon agar Ketua Umum Partai Gerindra H Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan pilpres 2024,” kata Muzani, Senin (25/7).
14. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mengelola negara bukan merupakan hal yang mudah. Menurutnya, pemimpin negara harus benar-benar memahami persoalan masyarakat. “Mengelola negara itu tidak mudah. Mengelola negara butuh pengalaman. Apa yang kalian dapatkan di sini (Kantor Staf Presiden) dapat menjadi bekal untuk menjadi pemimpin yang penuh dengan referensi,” ujar Moeldoko saat memberikan materi kelas kepemimpinan pada kegiatan Sekolah Staf Presiden (SSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (25/7). “Pemimpin yang benar-benar memahami persoalan, dan bukan hanya menjadi komentator yang tidak paham dengan apa yang dibicarakan,” lanjutnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, hasil riset Bloomberg yang menunjukkan Indonesia punya potensi mengalami resesi meski relatif kecil, merupakan hal yang patut disyukuri. Moeldoko mengeklaim, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. “Kita masih, alhamdulillah pada risiko 3 persen,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (25/7). Menurut Moeldoko, tingkat inflasi di Indonesia juga relatif kecil dibandingkan negara-negara lain.
15. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan, PDI-P tidak melihat survei sebagai patokan untuk mengusung calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut disampaikannya merespon soal sejumlah hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ketua DPP PDI-P Puan Maharani lebih rendah daripada Gubernur Jayeng Ganjar Pranowo. “Survei itu bagi kita bukan menjadi patokan, survei itu sekadar pengetahuan bagi kita tapi bukan patokan,” kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/7). Djarot membeberkan alasan PDI-P enggan melihat survei sebagai patokan pengusungan capres-cawapres. Salah satunya, karena hasilnya selalu berubah-ubah.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan, nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam Pemilu Raya PAN terkait pencapresan. “Pemilu Raya itu di kabupaten/kota rekomendasikan 10 nama. Di antara 10 nama itu nama Erick Thohir semua ada,” kata Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/7). Yandri menyampaikan, mekanisme Pemilu Raya menyodorkan nama sejumlah tokoh, salah satunya Erick Thohir. Menurut dia, saat ini sedang berlangsung Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tingkat provinsi yang akan mengerucutkan 10 nama tersebut menjadi enam. “6 nama dari hasil Rakerwil itu akan disampaikan ke DPP untuk dibahas di Rakernas akhir Agustus nanti,” kata Yandri. (HPS)
