Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jaksel (net)
Salah satu isu menarik yang ditunggu-tunggu publik pagi ini adalah rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J di tempat kejadian perkara (TKP) yakni rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Komplek Polri Duren Tiga, Jaksel, hari ini, Selasa (30/8). Kelima tersangka yaitu Irjen Ferdy Sambo (FS), Bharada Richard Eliezer (E), Bripka Ricky Rizal (RR), dan Kuat Maruf (KM), dan Putri Candrawathi akan dihadirkan di TKP untuk menjalani rekonstruksi dalam kasus yang menggegerkan itu. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, keempat tersangka yang sudah ditahan akan hadir dengan memakai baju tahanan. Sedangkan isteri Ferdy Sambo, Putri Candrawati – kata pengacaranya, Arman Hanis – juga akan hadir dalam rekonstruksi tersebut.
Isu kedua, Komnas HAM mengungkapkan, Putri Candrawathi mengaku diperintahkan suaminya, eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo untuk mengaku dilecehkan oleh almarhum Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan, bukan di Magelang, padahal peristiwanya di Magelang. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pengakuan itu didapat Komnas HAM saat memeriksa Putri. “Dia bilang, sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Tapi Putri disuruh untuk mengakui peristiwa itu terjadi di Duren Tiga,” kata Taufan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (29/8). Namun, Taufan menganggap pernyataan Putri itu masih harus diuji dengan keterangan dan bukti lain.
Isu ketiga, demo menolak kenaikan harga BBM sudah meletus di Jakarta dan Makassar, Senin (29/8), meskipun massa pendemonya belum besar. Di Jakarta, demo anti kenaikan harga BBM dilakukan para aktivis dari PB HMI di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dalam unjuk rasa tersebut diwarnai aksi bakar ban dan sempat ricuh ketika massa mencoba memblokade jalan raya. Suasana agak runyam ketika massa aksi mulai berjalan ke arah Jalan Gatot Subroto.
Isu keempat, Presiden Jokowi akan menggelontorkan tiga jenis bansos dalam waktu dekat. Dia berharap penggelontoran bansos tersebut bisa meringankan beban masyarakat. Ketiga jenis bansos ini merupakan pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adapun total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk ketiga jenis bansos tersebut sebesar Rp 24,17 triliun. “Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” ujar Jokowi lewat unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (29/8).
Isu kelima, Mendagri Tito Karnavian memastikan, sosok pengganti Anies Baswedan bukan berasal dari partai politik (parpol). Pasalnya, di dalam aturan, pj kepala daerah harus berasal dari aparatur sipil negara (ASN). “Kriterianya pejabat pimpinan tinggi madya. Artinya eselon 1,” kata Tito. Namun demikian, Tito mengaku belum menerima masukan terkait sosok penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. “Belum. Sampai hari ini belum ada masukan. Biasanya kan nanti minta masukan dari DPRD juga,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Berikut isu selengkapnya.
1. Lima tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J akan menjalani rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) yakni rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Komplek Polri Duren Tiga, Jaksel, hari ini, Selasa (30/8). Kelima tersangka tersebut adalah Irjen Ferdy Sambo (FS), Bharada Richard Eliezer (E), Bripka Ricky Rizal (RR), dan Kuat Maruf (KM), dan Putri Candrawathi. Mereka akan dihadirkan di TKP untuk menjalani rekonstruksi dalam kasus pembunuhan yang menggegerkan itu. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, keempat tersangka yang sudah ditahan akan hadir dengan memakai baju tahanan. Sedangkan isteri Ferdy Sambo, Putri Candrawati – kata pengacaranya, Arman Hanis – juga akan hadir dalam rekonstruksi tersebut.
Irwasum Mabes Polri Komisaris Jenderak Polisi Agung Budi Maryoto mendatangi kantor Komnas HAM, Senin (29/8) sekitar pukul 13.00 WIB. Agung mengatakan, kedatangannya ke kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengundang Komisioner Komnas HAM hadir dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di tempat kejadian perkara, Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (30/8). “Kami mengundang Komnas HAM untuk besok bisa hadir dalam rekonstruksi di TKP (tempat kejadian perkara),” ujar Agung, kemarin.
Kejagung kirim 10 jaksa untuk mengikuti rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jaksel, Selasa (30/8). Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, berkas perkara dari masing-masing tersangka akan dikawal oleh dua jaksa. “Rekon itu setiap berkas ada dua orang yang kita pegang. Jadi 10 orang karena lima berkas perkara (tersangka),” kata Fadil di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (29/8). Kata dia, para jaksa tersebut akan memantau jalannya rekonstruksi.
2. Komnas HAM mengungkapkan Putri Candrawathi mengaku diperintahkan suaminya, eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo untuk mengaku dilecehkan di Duren Tiga, Jakarta Selatan, bukan di Magelang padahal sebetulnya peristiwa terjadi di Magelang. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pengakuan itu didapat Komnas HAM saat memeriksa Putri. “Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. ‘Saya disuruh untuk mengakui kejadian itu terjadi di Duren Tiga’,” kata Taufan menirukan pengakuan Putri saat ditemui wartawan di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (29/8). Namun, Taufan menganggap pernyataan Putri itu masih harus diuji dengan keterangan dan bukti lain. Pasalnya, dari beberapa pemeriksaan sejumlah pihak kerap berubah-ubah saat dimintai pengakuan oleh Komnas HAM.
Komnas HAM mengungkapkan alasan Putri Candrawathi mengubah keterangan soal lokasi dugaan pelecehan. Menurut Komnas HAM, Putri mengaku diperintahkan suaminya untuk mengubah keterangan soal lokasi dugaan pelecehan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut Putri mengklaim telah dilecehkan di Magelang. Sebelum pernyataan itu, Sambo memerintahkan Putri agar mengaku mengalami pelecehan di rumah dinasnya, Duren Tiga, Jakarta “Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. ‘Saya disuruh untuk mengakui kejadian itu terjadi di Duren Tiga’,” kata Taufan lagi.
3. Jampidum Kejagung Fadil Zumhana menyatakan, akan mengembalikan berkas perkara empat tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Adapun keempat tersangka itu adalah Ferdy Sambo (dalang penembakan), Bharada Richard Eliezer (berperan menembak Brigadir J), Bripka Ricky Rizal (ajudan Ferdy Sambo) dan Kuat Ma’ruf (asisten rumah tangga Ferdy Sambo). “Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi berkas perkara sudah diteliti dan kami dalam proses pengembalian berkas perkata kepada penyidik,” kata Fadil di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (29/8).
Menurut Fadil, berkas akan dikembalikan karena masih ada beberapa hal yang harus diperjelas agar memenuhi syarat formil dan materil. Fadil mengatakan, saat ini pihaknya belum memberikan surat tertulis soal pengembalian berkas perkara atau P19. Namun, pihaknya segera mengajukan hal itu. “Karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesusaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan ini tanggung jawabnya besar. Berkas itu harus memenuhi syarat formil materil dan bisa dibuktikan,” kata Fadil lagi.
4. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM sudah meletus di Jakarta dan Makassar, Senin (29/8), meskipun massa pendemonya tidak banyak. Di Jakarta, untuk rasa anti kenaikan harga BBM dilakukan para aktivis dari PB HMI di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dalam unjuk rasa tersebut diwarnai aksi bakar ban bahkan sempat ricuh ketika massa mencoba memblokade jalan raya. Suasana agak runyam ketika massa aksi mulai berjalan ke arah Jalan Gatot Subroto.
Bahkan mereka sempat menutup akses lalu lintas jalan tersebut selama beberapa saat. Polisi berupaya mencegah aksi blokade tersebut dengan menahan massa, sehingga terjadi aksi dorong-mendorong. Namun, kejadian itu tak lama berlangsung karena massa berhasil dikondisikan oleh koordinator lapangan. Massa kemudian kembali berkumpul di dekat gerbang Kompleks Parlemen untuk melanjutkan demo.
Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan orasi di atas mobil komando yang terparkir tak jauh dari pintu gerbang. Ia menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak rencana kenaikan BBM yang menuai banyak protes. Kenaikan BBM diprediksi akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PB HMI juga mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Masaa HMI juga meminta pemerintah memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan.
Di Makassar, HMI Badan Koordinasi Daerah (Badko) Sulsel juga lakukan demo menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Koordinator aksi HMI Irwan Abbas mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berdampak kepada masyarakat kecil. “Salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di masyarakat saat ini adanya mafia tambang dan migas di Indonesia, termasuk di Sulsel. Sehingga tolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Irwan Abbas, Senin (29/8).
Irwan mengatakan pihaknya juga menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik. Menurutnya, rencana tersebut hanya akan menambah beban bagi rakyat miskin. “Tolak tarif dasar listrik dan juga tolak pasal kontroversial dari RKHUP,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Irwandi yang menemui massa HMI menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM Pertalite. “Saya Irwandi, anggota DPRD Sulsel dengan ini menyatakan menolak kenaikkan (harga) BBM,” kata Irwandi.
Ratusan pengemudi ojek online (ojol), kemarin, juga demo di depan Gedung DPR, menolak kenaikan harga BBM yang mereka anggap akan memberatkan perekonomian mereka. “BBM naik semua ikut naik!” kata seorang orator di mobil komando. Mereka mengatakan kondisi pengemudi ojol akan semakin menderita dengan kenaikan harga bensin bersubsidi. Terlebih, tarif ojek online tidak ikut naik seperti kenaikan harga Pertalite.
5. Presiden Jokowi akan menggelontorkan tiga jenis bansos dalam waktu dekat. Dia berharap penggelontoran bansos tersebut bisa meringankan beban masyarakat. Ketiga jenis bansos ini merupakan pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adapun total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk ketiga jenis bansos tersebut sebesar Rp 24,17 triliun. “Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” ujar Jokowi melalui unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (29/8) malam.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia. Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun,” ujar Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (29/8). Sri Mulyani menuturkan, BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kemensos sebesar Rp 150.000 dikalikan empat kali. Secara total BLT yang diberikan sebesar Rp 600.000 untuk setiap penerima. Namun, penyalurannya akan dilakukan dalam dua termin. “Bu Mensos akan membayarkan dua kali, yakni Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua,” tutur Sri Mulyani.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah telah menempuh sejumlah upaya agar harga tiket pesawat terbang kembali terjangkau. Menurut dia, upaya tersebut akan menjadi penyeimbang di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). “Kami sudah melakukan effort yaitu mengimbau masyarakat penerbangan untuk melakukan efisiensi, inovasi, dan kampanye promosi. Kemarin kita kerja sama dengan (maskapai) BNI dan beberapa airlines sudah memberikan tarif murah di waktu-waktu tertentu,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8). “Nah ini bagian dari balancing adanya kenaikan BBM satu sisi, satu sisi BBM naik, insya Allah avtur akan tetap, dan tarif murah (tiket pesawat) itu bisa dilakukan,” kata dia. Pemerintah meminta Pemda membantu memberikan subsidi dengan memberi jaminan keterisian pesawat bisa di atas 60 persen. Sebab, untuk jenis pesawat tertentu, maskapai akan merugi jika keterisian tidak sampai 60 persen.
Isu kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite santer diperbincangkan. Isu tersebut dikhawatirkan menimbulkan panic buying di masyarakat. Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta masyarakat untuk menunggu kebijakan pemerintah dan tidak panic buying dengan membeli Pertalite dalam jumlah besar. “Ya jangan panic buying-lah, nanti kalau panic buying membuat banyak orang yang tidak bisa mendapatkan Pertalite. Jangan panic buying, tunggu saja kebijakan dari pemerintah,” kata Arya di Jakarta, Senin (29/8).
Soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Arya mengatakan, hal ini merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Sementara Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya pelaksana. “Seperti yang saya sampaikan, (soal kenaikan harga) BBM silakan tanya kepada Kementerian Keuangan dan ESDM, kami hanya pelaksana. Pertamina pelaksana,” ujar politisi Golkar ini.
6. Kejagung menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka kasus korupsi lahan sawit Rp 78 Triliun, Surya Darmadi. Ada 8 aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan yang disita. Penyitaan dilakukan Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan petugas juga memasang plang penyitaan di lokasi. “Setelah dilakukan penyitaan, dilanjutkan dengan pemasangan plang tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap aset tersebut,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Selasa (30/8). Ketut menyampaikan tim penyidik Kejagung bersama dengan pengamanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan aparat kepolisian dari Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan melakukan penyitaan. Dia mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi yang membelit Surya Darmadi.
Selain itu, tim penyidik Kejagung juga menyita aset terkait Surya Darmadi di dua wilayah, yaitu Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Barat, tim penyidik menyita perkebunan kelapa sawit dan pabrik, sedangkan di Sumatera Utara, tim penyidik menyita tanah dan bangunan. “Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan Tersangka SD di 2 provinsi yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Barat,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (29/8).
7. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya mendeteksi aliran dana judi online ke rekening oknum dari kepolisian. Selain oknum polisi, aliran dana judi online yang PPATK deteksi juga ada yang mengalir ke rekening ibu rumah tangga dan pelajar. “Oknum (kepolisian) sih ada juga yang terdeteksi. (Selain itu ada juga) bu rumah tangga, pelajar, dan lain-lain,” ujar Ivan, Senin (29/8). Namun, Ivan enggan membeberkan berapa banyak oknum polisi yang terdeteksi menerima aliran dana judi online. Dia mengaku sudah menyerahkan temuan PPATK itu ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Tanya penyidik saja ya. Kan perlu pembuktian lebih lanjut oleh penyidik,” ujarnya seraya menambahkan, sepanjang tahun 2022, PPATK sudah memblokir 421 rekening yang terkait judi online.
8. Aturan soal bekas napi koruptor bisa nyaleg jadi cemoohan. ICW dan Perludem mendesak KPU memampang wajah calon anggota legislatif (caleg) bekas narapidana korupsi yang maju pada Pemilu 2024. Pemampangan dilakukan di laman resmi KPU dan tempat pemungutan suara (TPS). “KPU punya website. Kami dorong nama-nama calon anggota legislatif yang terlibat praktek korupsi yang sempat mendekam di Lapas dipampang wajahnya di website KPU. Kalau bisa di homepage beberapa bulan sebelum pemilu,” kata Kurnia dalam diskusi daring, Senin (29/8). Kurnia mengatakan langkah itu akan memudahkan KPU ketika menggelar sosialisasi ke daerah. Menurutnya, KPU tinggal mengatakan bahwa para caleg eks koruptor sudah dipublikasikan di laman resmi yang bisa diakses oleh masyarakat luas.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti wacana diperbolehkannya mantan koruptor mendaftar sebagai caleg (DPR, DPD, dan DPRD) pada Pemilu 2024. Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo menyebut masih banyak orang lain yang layak mencalonkan diri. “Kayak enggak ada orang lain saja. Kan pasti masih banyak kader yang punya integritas. Saya pikir, ini juga yang menjadikan regenerasi politik mandek di banyak parpol,” ujar Bimmo, Senin (29/8). Bimmo menekankan, PSI tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi pada tahun 2024 mendatang. PSI konsisten menolak mantan koruptor mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
9. Enam prajurit TNI Angkatan Darat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Militer (POM) TNI AD. “Sudah (jadi tersangka),” kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen Chandra W Sukotjo, Senin (29/8) siang. Dalam penyelidikan kasus ini, Chandra telah mendapat perintah langsung dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk mengusut tuntas. “Puspomad telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pomdam,” ujar dia.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memerintahkan kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil yang diduga melibatkan enam prajurit di Mimika, Papua diusut. Perintah kedua jenderal tersebut ditujukan langsung kepada Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal Chandra W Sukotjo untuk mengawal kasus ini. “Panglima TNI dan KSAD memerintahkan Danpuspomad untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Chandra, Senin (29/8).
Identitas dua jenazah korban mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua telah diketahui. Salah satu korban diyakini merupakan simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga. “Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu korban berinisial LN adalah jaringan dari simpatisan KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya yang aktif mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika,” ujar Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, kemarin. Sementara satu korban lain adalah seorang kepala kampung di Kabupaten Nduga. “Lalu RN salah satu korban adalah Kepala Kampung Yugut, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga,” kata Faizal.
10. Politisi senior Partai Demokrat Andi Mallarangeng kembali menegaskan, partainya menolak wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Wacana mempertahankan kekuasaan semacam itu, menurutnya, hanya akan merusak demokrasi. “Tidak heran kalau pengamat internasional mengatakan adanya kecenderungan otoritarianisme di Indonesia,” tutur Andi, Senin (29/8). “Karena itu hanya ada satu kata atas wacana 3 periode ini, lawan!,” sebutnya. Adapun wacana itu dihembuskan pendukung Presiden Jokowi dalam musyawarah rakyat (Musra) Indonesia Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). Jokowi pun menganggap pendapat itu sah saja disampaikan sebagai bagian dari demokrasi.
Partai Nasdem menilai, munculnya kembali wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sebagai sesuatu yang wajar. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, wacana dibolehkan karena merupakan wujud kebebasan berpendapat. “Sebagai freedom of expression, diskursus, sebagai political discourse memang sah. Political discourse, itu tentu sah, bagian dari freedom of expression, tinggal nanti dia jadi keputusan politik apa,” kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/8).
Kendati demikian, Willy mengingatkan, konstitusi mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode. Menambah masa jabatan presiden akan berisiko pada mengubah aturan Undang-Undang Dasar (UUD). “Jadi sebagai discourse ya it’s okay, tapi sebagai political decision dan etik itu ranah yang berbeda. Jadi kita harus mampu pisahkan,” jelasnya.
11. Mendagri Tito Karnavian memastikan, sosok pengganti Anies Baswedan bukan berasal dari partai politik (parpol). Pasalnya, di dalam aturan, pj kepala daerah harus berasal dari aparatur sipil negara (ASN). “Kriterianya pejabat pimpinan tinggi madya. Artinya eselon 1,” kata Tito. Namun demikian, Tito mengaku belum menerima masukan terkait sosok penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. “Belum. Sampai hari ini belum ada masukan. Biasanya kan nanti minta masukan dari DPRD juga,” ujar Tito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).
Tito menjelaskan, Kemendagri belum mendapat masukan lantaran masih fokus mengurus kepala daerah yang masa jabatannya habis bulan September 2022. Untuk Anies yang masa jabatannya berakhir pada Oktober, maka Kemendagri baru akan membahasnya di bulan September. “Yang bulan Agustus, kami kerjakan di bulan Juli. Yang bulan September ini kami kerjakan di akhir bulan Agustus. Kami masih fokus yang beberapa daerah lagi yang di bulan September,” tuturnya.
12. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menegaskan, prajurit TNI AL merupakan manusia yang dilatih untuk berperang. Kendati digembleng untuk perang, prajurit TNI AL tetap manusia yang mempunyai sisi humanisme. Hal ini disampaikan Yudo usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksma Julius Widjojono dengan Direktur PT Verona Indah Picture Titin Suryani untuk memproduksi sinetron “Bintang Samudera” di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (29/8). “Kita dilatih untuk berperang, tapi kami juga manusia yang punya cinta kepada keluarga,” ujar Yudo dalam sambutannya. Sama halnya manusia biasa, prajurit TNI AL juga memiliki jiwa sosial, meski mempunyai tugas yang keras di tengah laut.
13. Ketum PPP Suharso Monoarfa mengaku belum menerima surat desakan melepas kursi ketum dari pimpinan majelis DPP PPP. “Enggak perlu saya respons. Saya enggak terima suratnya,” ujar Suharso saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/8). Suharso menjelaskan, desakan mundur terhadap dirinya tidak sesuai dengan mekanisme. Suharso mengungkapkan PPP sudah menggelar dialog perihal desakan mundur dari PPP itu. “Itu sudah bicara. Ya kita lihat saja nanti (hasilnya),” tuturnya.
Tiga pimpinan majelis DPP PPP sebelumnya mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi Ketum PPP buntut pernyataannya soal “amplop” kiai. Ketiga pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan. Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.
14. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar meminta kaum perempuan khususnya ibu-ibu untuk selektif dan waspada dalam berinteraksi di media sosial (medsos). Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. “Kita berharap Ibu-Ibu sebagai pimpinan di masyarakat atau keluarga agar hati-hati dan waspada berinteraksi di dunia maya, jaga anak-anak kita,” kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Selasa (30/8). Boy menyampaikan keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme meningkat selama 10 tahun terakhir. Peran perempuan bertransformasi dari pendukung menjadi pelaku. BNPT mencatat 18 perempuan muda Indonesia nekat melakukan aksi terorisme.
15. Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kokasih berencana melaporkan pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak terkait tudingan pernikahan gaib hingga dana capres Rp300 triliun. Pengacara Kokasih, Duke Arie Widagdo mengatakan rencananya kliennya bakal melaporkan Kamaruddin terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut buntut pernyataan Kamaruddin dalam potongan video di media sosial yang menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan yang gaib. “Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE,” kata Duke, Sabtu (27/8).
Kuasa Hukum Menteri BUMN Erick Thohir, Ifdhal Kasim mengaku telah melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Dia sudah mendatangi Bareskrim pada Jumat (26/8) lalu, namun ia diminta untuk melengkapi berkas dan kembali datang pada Senin (29/8). “Pada hari Jumat itu kami menyampaikan materi laporan dan melakukan konsultasi. Tetapi karena hari Sabtu itu hari libur,” ujar Ifdhal lewat siaran pers, Senin (29/8). “Proses laporan kami lanjutkan hari ini, mendampingi Pak Erick, dan petang ini kami telah menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi,” sambungnya. (HPS)
