Sekjen PDIP, Hasto Kristyianto (net)
Buntut pernyataan SBY soal dugaan kecurangan Pemilu 2024, terjadi saling serang antara petinggi PDIP dan Demokrat. Itulah isu menarik yang menjadi perhatian publik pagi ini. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY tidak menyalahkan Presiden Jokowi bila tak bisa mencalonkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres pada Pemilu 2024. “Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintah Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9). Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak pernah berniat dan berpikiran jahat menjegal Demokrat pada Pemilu 2024. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak reaktif menanggapi pernyataan SBY. Ia menilai, pernyataan SBY wajar disampaikan sebagai seorang negarawan. “Tidak perlu terlalu reaktif, apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” papar Herzaky.
Isu kedua, hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sebesar 9,7 persen pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebelum kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen, tetapi setelah adanya kebijakan kenaikan BBM, angkanya menurun jadi 62,6 persen. “Mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi 62,6 persen,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei terbarunya, Minggu (18/9). Sementara hasil survei Litbang Kompas pada 6-9 September 2022 menunjukkan, mayoritas publik (93 persen) menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih diperlukan. Rinciannya, 37,1 persen responden menilai subsidi BBM diperlukan seperti selama ini berjalan, 55,9 persen menyatakan subsidi BBM masih diperlukan tetapi harus lebih tepat sasaran. Sebesar 5,5 persen responden menganggap subsidi BBM tidak diperlukan, dan 1,5 persen repsonden lainnya menjawab tidak tahu.
Isu ketiga, Mabes Polri menggelar sidang banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), Senin (19/9) hari ini. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan berjalan secara tertutup di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang banding ini hanya dihadiri perangkat komisi banding serta sekretariat Rowabprof Divpropam Polri, sementara Sambo tidak dihadirkan dalam sidang banding ini. Adapun ketua Tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding akan dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal. “Senin hari ini, jam 10 pagi. Pimpinan sidang, Jenderal Bintang Tiga (Komisaris Jenderal),” ujarnya ketika dikonfirmasi.
Isu keempat, Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH (21) merasakan sejumlah kejanggalan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka kasus hacker Bjorka. MAH mengaku mendapat ancaman hingga dipaksa menjual handphone-nya. MAH kaget saat mengetahui ponsel yang dijual menjadi barang bukti atas kasusnya di Mabes Polri. Saat menjual ponsel merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro tersebut, ia sempat diancam. “Saya juga diancam (saat jual beli ponsel) waktu itu,” ujar MAH, Minggu (18/9). Ancaman itu, kata MAH, disampaikan melalui sambungan telepon oleh calon pembeli sehari sebelum dirinya diamankan polisi pada Selasa malam (13/9) sekitar pukul 21.30 WIB. “Kalau transaksi sehari sebelum diamankan pukul 22.00 WIB, ancamannya sebelum itu lewat sambungan telepon. Soalnya sebelumnya ketemu di rumah saya nego-nego belum deal. Sebelumnya sudah tawar-menawar di rumah saya harga Rp5 juta, saya masih mikir kemudian mereka pulang dan telepon saya tawar-menawar lagi,” kata MAH.
Isu kelima, Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief mengunggah foto Anies Baswedan bertemu dengan tiga ketua umum partai politik yang tengah menjajaki koalisi Pilpres 2024. Dalam foto yang diunggah, Anies Baswedan tengah bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh serta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. “Kita tidak tahu doa siapa yang akan diterima langit,” tulis Andi di akun Twitter @andiarief, Minggu (18/9). Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara terkait kesiapan dirinya untuk diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Anies menyatakan prinsip dirinya yang selalu siap terhadap tugas apapun tugas yang diberikan kepadanya. Kata dia, diberi tugas menjadi pembina Karang Taruna pun, dirinya siap. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P Hasto Kristianto meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY tidak menyalahkan Presiden Jokowi bila tak bisa mencalonkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres pada Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Hasto menanggapi pernyataan SBY soal akan ada kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang. “Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintah Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9). Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak pernah berniat dan berpikiran jahat menjegal Demokrat pada Pemilu 2024. “Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat, dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” ujarnya. Hasto juga membantah pernyataan SBY yang menyebut Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan pemilu. “(Pernyataan tersebut) mudah sekali dipatahkan. Jadi, biar para pakar pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY yang menyebut ada upaya penjegalan pada Pilpres 2024. Hasto menyebut, justru SBY yang pernah menjegal PDIP pada Pemilu 2009. Ia lalu menceritakan upaya penjegalan tersebut. “2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadharma Ali, sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold. Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9).
Hasto mengatakan, mestinya SBY menempuh jalur hukum jika memang mendapat informasi bahwa akan ada aksi kecurangan pada Pilpres 2024. “Ketika bapak SBY mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu disampaikan ke proses hukum dan segala sesuatunya harus berakar dari segala koridor hukum yang ada,” ujarnya. Hasto menuding SBY memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Hal itu terkait pernyataan SBY yang menyebut dirinya menerima informasi bahwa Pilpres 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. “Itukan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk bisa mendorong anaknya (menjadi capres) misalnya,” kata Hasto lagi.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung perekrutan mantan Ketua KPU 2001-2005 Anas Urbaningrum menjadi kader Partai Demokrat. Hasto mengatakan, perekrutan Anas Urbaningrum tersebut merupakan salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY yang merupakan Presiden Keenam RI. “Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9). Selain merekrut Anas usai Pemilu 2004, kecurangan pemilu juga bisa terlihat dari fenomena manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009. “Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif,” imbuh Hasto. Hasto juga menyebut bahwa banyak tim senyap yang dibentuk saat itu untuk memuluskan hasil pemilu. “Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ujar Hasto.
2. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mengklaim publik lebih puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dibandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adian mengutip hasil survei Indikator Politik yang menyebut kepuasan publik saat ini berada di angka 62,6 persen. Ia membandingkan angka itu dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pda tahun 2013.
“Di periode SBY tahun 2013, menurut SMRC sekitar 55 persen. Menurut LSI itu sekitar 35 persen kalau tidak salah. Artinya, bahwa di periode menjelang akhir masa jabatan, kalau kita bandingkan periode SBY dengan Jokowi, di tengah naiknya harga BBM, ini saya lihat masih lebih tinggi Jokowi,” kata Adian pada diskusi daring yang digelar Indikator Politik, Minggu (18/9).
Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu membeberkan perbandingan data infrastruktur selama dua periode masa pemerintahan Presiden SBY dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pembeberan data itu menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim 70-80 persen infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek SBY sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita. Adian mengaku kasihan kepada AHY lantaran salah menyampaikan data. “Saran untuk teman teman di Partai Demokrat, tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader, pakai sound system ribuan watt, diliput banyak media. Eh, data yang disampaikan salah total,” kata Adian melalui keterangan tertulis, Minggu (18/9).
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi tak sepakat dengan pendapat SBY soal Pilpres 2024 tidak demokratis jika diikuti dua pasangan calon. “Jangan membodohi rakyat dengan menyatakan bahwa Pilpres tidak demokratis jika diikuti dua pasangan calon,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Minggu (18/9). Budi mengingatkan Indonesia telah menjalani dua pilpres yang diikuti dua pasangan calon. Dua pilpres tersebut digelar pada 2014 dan 2019. Ia bertanya balik kepada SBY mengenai dua pilpres tersebut. Budi menilai dua pilpres tersebut diselenggarakan secara demokratis. “Apa benar Pilpres 2014 dan 2019 tidak demokratis?” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengklaim telah menerima informasi Pemilu 2024 diatur supaya hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang maju. Ia juga curiga ada upaya menjegal Demokrat mengajukan calon presiden sendiri di 2024. Namun SBY tak menyebutkan secara gamblang siapa yang imenjegal tersebut.
3. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak reaktif menanggapi pernyataan SBY. Ia menilai, pernyataan SBY wajar disampaikan sebagai seorang negarawan. “Tidak perlu terlalu reaktif, apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” papar Herzaky dalam pernyataannya, Minggu (18/9). Herzaky mengatakan, SBY hanya berupaya mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi aspirasi rakyat.
Herzaky Mahendra juga membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto mengatakan ada indikasi kecurangan pada Pemilu 2009, saat SBY mencalonkan diri kedua kalinya dan terpilih menjadi Presiden RI. “Publik kan tahu kalau di Pemilu 2019 lalu ada Komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan salah satu pelakunya kader partai Bang Hasto, Harun Masiku,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9). “Yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya melanjutkan. Herzaky lantas mengklaim, tidak ada kecurangan pada Pemilu 2009 seperti yang disampaikan Hasto. Perolehan suara Partai Demokrat naik tiga kali lipat kala itu karena prestasi pemerintahan SBY. Herzaky memaparkan sejumlah catatan positif pemerintahan SBY mulai dari berkurangnya pengangguran, kenaikan gaji guru, PNS dan TNI-Polri, serta stabilnya keuangan negara.
4. Hasil Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sebesar 9,7 persen pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen. Akan tetapi, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi berlahan menurun seiring adanya kebijakan kenaikan BBM, yakni menjadi 62,6 persen. Angka ini terbagi dari 16,3 persen sangat puas dan 46,3 persen puas atas kinerja Jokowi. “Mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi 62,6 persen,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei terbarunya, Minggu (18/9). Sementara itu, terdapat 27,2 persen responden merasa tidak puas atas kinerja Jokowi. Kemudian 8,1 persen responden menyatakan tidak puas sama sekali dengan kinerja Jokowi. Lalu, sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).
Hasil survei Litbang Kompas pada 6-9 September 2022 menunjukkan, mayoritas publik (93 persen) menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih diperlukan. Rinciannya, 37,1 persen responden menilai subsidi BBM diperlukan seperti selama ini berjalan, 55,9 persen menyatakan subsidi BBM masih diperlukan tetapi harus lebih tepat sasaran. Sementara, 5,5 persen responden menganggap subsidi BBM tidak diperlukan, dan 1,5 persen repsonden lainnya menjawab tidak tahu. Hasil survey menyatakan, mereka yang menginginkan subsidi BBM sebagian besar datang dari kalngan ekonomi menengah ke bawah yang merasakan kenaikan harga BBM memberatkan mereka. Survei juga menangkap bahwa mayoritas responden (94 persen) dari golongan kelas ekonomi menengah ke atas juga mengekspresikan hal serupa.
Komunitas yang menamakan diri Bjorka’98 alias Barisan Jaringan Organisasi Kampus 1998 menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Mereka menilai kenaikkan BBM berdampak kepada masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi COVID-19. “Begitu beratnya dari kenaikkan BBM di tengah masyarakat sedang bertahan hidup pasca pandemi. Bahkan kita tahu, dampak pandemi berapa juta orang kehilangan pekerjaan, berjuta-juta pekerja yang gajinya dikurangi bahkan tinggal 50 persen,” papar jubir Bjorka’98 Satyo Purwanto, dalam konferensi pers di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Minggu (18/9).
Satyo menyebut kenaikkan BBM sangat menyulitkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah kekurangan APBN, tetapi di sisi lain tak mau menyetop proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN). “Pemerintah mengeluh tidak memiliki uang biaya APBN. Tapi pemerintah tidak menyetop proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur dan paling miris bayar utang. Pemerintah harus terbuka, harus bijak bahwa secara Undang-Undang pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menjalankan public service,” ungkap Satyo.
5. Mabes Polri menggelar sidang banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), Senin (19/9) hari ini. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan berjalan secara tertutup di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang banding ini hanya dihadiri perangkat komisi banding serta sekretariat Rowabprof Divpropam Polri, sementara Sambo tidak dihadirkan dalam sidang banding ini. Adapun ketua Tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding akan dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal. “Senin hari ini, jam 10 pagi. Pimpinan sidang, Jenderal Bintang Tiga (Komisaris Jenderal),” ujarnya ketika dikonfirmasi.
Apakah upaya banding Irjen Ferdy Sambo atas putusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap dirinya bakal diterima? Bila banding diterima, Sambo tidak jadi dipecat, tetapi banding tidak diterima, Sambo dipecat. Hasil putusan banding akan dibacakan hari ini juga. “Ya hari ini infonya (pembacaaan putusan banding),” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/9).
Seperti diketahui, pada 26 Agustus lalu, Polri melalui Sidang Komite Etik Profesi Polri (KEPP) menyatakan, Irjen Ferdy Sambo dikenakan PTDH. Namun kemudian, Sambo mengajukan banding atas putusan tersebut. Hari ini tibalah saatnya sidang banding digelar, rencananya bakal dimulai pukl 10.00 WIB. Wakil ketua dan anggota sidang banding terdiri dari empat pejabat Pori bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) sedangkan ketua sidang berpangkat jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).
Sesuai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 79, Komite Etik Profesi Polri (KEPP) Banding bakal pertama-tama memeriksa dan meneliti berkas banding meliputi pemeriksaan pendahuluan; Kedua, persangkaan dan penuntutan; Ketiga, nota pembelaan; Keempat, putusan Sidang KKEP; Dan kelima, memori Banding.
6. Kuasa hukum Imentan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis membantah isu kliennya telah menikah lagi. “Kami tim kuasa hukum membantah hal tersebut,” kata Arman saat dikonfirmasi, Minggu (18/9). Seperti diketahui, isu terkait Ferdy Sambo menikah itu beredar di media sosial. Sambo disebut telah menikah meski masih berstatus suami dari Putri Candrawathi. Arman mengatakan isu yang beredar tersebut tidak benar. Dia menyebut isu tersebut hanya spekulasi sebab tidak ada bukti konkret. “Karena berita tersebut tidak benar dan hanya berdasarkan spekulasi serta tidak disertai bukti-bukti,” ujarnya.
7. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menyebut, polarisasi politik yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh aturan soal ambang batas pencalonan presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres). “Penyebab polarisasi terindikasikan akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold),” kata Ketua LHKP Muhammadiyah, Agus HS Reksoprodjo, Minggu (18/9). Agus menyampaikan, aturan itu menimbulkan praktik politik transaksional-oligarkis. Selain itu, juga menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara. Padahal, kata Agus, semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat. Tujuannya, untuk menghadirkan calon yang lebih beragam sehingga bisa terhindar dari politik pecah belah.
8. Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH (21) merasakan sejumlah kejanggalan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka kasus hacker Bjorka. MAH mengaku mendapat ancaman hingga dipaksa menjual handphone-nya. MAH kaget saat mengetahui ponsel yang dijual menjadi barang bukti atas kasusnya di Mabes Polri. Saat menjual ponsel merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro tersebut, ia sempat diancam. “Saya juga diancam (saat jual beli ponsel) waktu itu,” ujar MAH, Minggu (18/9). Ancaman itu, kata MAH, disampaikan melalui sambungan telepon oleh calon pembeli sehari sebelum dirinya diamankan polisi pada Selasa malam (13/9) sekitar pukul 21.30 WIB. “Kalau transaksi sehari sebelum diamankan pukul 22.00 WIB, ancamannya sebelum itu lewat sambungan telepon. Soalnya sebelumnya ketemu di rumah saya nego-nego belum deal. Sebelumnya sudah tawar-menawar di rumah saya harga Rp5 juta, saya masih mikir kemudian mereka pulang dan telepon saya tawar-menawar lagi,” kata MAH.
9. Presiden Jokowi memberikan tugas baru kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang diemban Luhut tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik.
Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10. Jenazah Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Senin (19/9) malam. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak keluarga. “Insyaallah kalau tidak ada perubahan lagi, hari Senin (19/9) malam sekitar jam 11 malam sudah sampai ke Indonesia. Disemayamkan terlebih dahulu di rumah,” kata Armia Putriana, keponakan Ayumardi, di Ciputat Timur, Banten, Minggu (18/9). “Hari Selasa (20/9) paginya disalatkan di UIN, pelepasan di UIN baru ke makam. Kami masih nunggu dari UIN apakah (disalatkan) di Masjid SC (Student Center) atau di auditorium,” lanjutnya. Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. “Info dari pihak keluarga Prof. Azra akan dimakamkan di TMP Kalibata, Blok Z, Senin, 19 September 2022. Waktu pemakaman menunggu konfirmasi lebih lanjut,” tulis pesan yang diterima, Minggu (18/9).
11. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan modal puluhan hingga ratusan miliar yang dikeluarkan calon kepala daerah mengakibatkan proses politik menjadi transaksi bisnis. Ghufron mengatakan, berdasarkan survei KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp 20-30 miliar. Sementara, gubernur atau wakilnya membutuhkan modal Rp 100 miliar. Menurut dia, hal ini tidak masuk akal karena gaji mereka selama lima tahun menjabat tidak sebanding dengan pengeluaran saat Pemilu. “Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis,” kata Ghufron dalam keterangan resmi, Sabtu (18/9).
Menurut Ghufron, keadaan tersebut menciptakan rantai penyimpangan dan perilaku korupsi. Ia menyebut, sejak KPK berdiri hingga Agustus 2022 sebanyak 310 anggota DPR dan DPRD, 154 bupati atau wali kota dan 22 gubernur tersandung kasus korupsi. Akademisi Universitas Jember tersebut mengatakan, para pejabat itu lahir dari proses yang berhulu pada partai politik (parpol). Karena itu, parpol memiliki peran penting dalam menentukan kondisi demokrasi yang bebas korupsi. Untuk mengatasi hal ini, kajian KPK dan LIPI meminta parpol harus menjalankan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Salah satu di antaranya adalah kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran. “Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas,” ujar Ghufron.
12. Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief mengunggah foto Anies Baswedan bertemu dengan tiga ketua umum partai politik yang tengah menjajaki koalisi Pilpres 2024. Dalam foto yang diunggah, Anies Baswedan tengah bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh serta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. “Kita tidak tahu doa siapa yang akan diterima langit,” tulis Andi di akun Twitter @andiarief, Minggu (18/9).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara terkait kesiapan dirinya untuk diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Anies menyatakan prinsip dirinya yang selalu siap terhadap tugas apapun tugas yang diberikan kepadanya. Kata dia, diberi tugas menjadi pembina Karang Taruna pun, dirinya siap. “Dan prinsip saya selama ini sama, ketika ada panggilan tugas, RT saja manggil saya untuk tugas di kampung saya jadi pembina untuk karang taruna, saya terima tugas itu,” ucap Anies kepada wartawan, Minggu (18/9). Ia mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung dirinya jadi calon presiden 2024. “Belum ada panggilannya. Saya tuntaskan dulu tugas hingga selesai,” kata Anies lagi.
13. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dan puluhan rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyampaikan 10 tuntutan moral agar Pemilu 2024 dijalankan dengan cara bermartabat dan menghindari monopoli oligarki. “Demokrasi bermartabat itu salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. “Jika berlangsung baik Indonesia akan menjadi jadi contoh besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” kata Ova mewakili 30 perguruan tinggi di Yogyakarta, Sabtu (17/9). Di antara 10 tuntutan tersebut, mengajak semua komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan tidak dimonopoli segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan public dan mencegah politik biaya tinggi, politik uang, serta menolak nepotisme.
14. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan, partainya akan menentukan sikap terhadap calon presiden 2024 pada Desember mendatang. “Saya sudah bilang, kami baru berpikir soal itu pada bulan Desember untuk menentukan sikap,” kata OSO di Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (18/9). OSO mengaku sudah lakukan komunikasi dengan partai politik lain. Dia juga memastikan Hanura akan memberikan dukungan kepada gagasan yang menyentuh hati rakyat. “Ada (komunikasi Parpol), tetapi itu hanya sebagai masukan saya aja. Tetapi saya tidak tergantung dengan partai politik manapun juga. Sikap kami adalah sebuah ide yang menyentuh rakyat,” ujar OSO. (HPS)
