Pencetus Dewan Kolonel PDIP, Johan Budi (net)
Isu menarik hari ini adalah pembentukan Dewan Kolonel PDIP. Ketua DPP PDI Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda beserta prajurit untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Capres 2024. Para loyalis Puan di DPR membentuk Dewan Kolonel yang tugasnya mendongkrak citra serta elektabilitas Puan untuk rebut kursi RI-1. Pencetus Dewan Kolonel PDIP ini adalah mantan Jubir KPK Johan Budi. Dewan Kolonel yang sudah disetuhi Puan ini akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Sementara Trimedya Panjaitan ditugaskan sebagai coordinator. Di setiap komisi di DPR juga ada prajurit Dewan Kolonel dari anggota Fraksi PDIP.
Isu kedua, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus pelanggan listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA) maupun menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA. “Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), tidak ada. Enggak pernah, enggak pernah kita bicara mengenai itu,” kata Jokowi di Bekasi, Selasa (20/9). Jokowi meminta masyarakat tidak resah karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA. “Subsidinya untuk yang 450 (VA) tetap dan tidak ada penghapusan 450 (VA), tidak ada perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), enggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu,” kata Jokowi.
Isu ketiga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan bersih-bersih internal. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat ini masyarakat menanti respons Sigit setelah Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menolak upaya Ferdy Sambo supaya tidak dipecat. Ia juga meminta Kapolri mendalami dugaan keterlibatan antara sindikat judi online dan keberadaan kelompok Konsorsium 303 di internal, setelah Ferdy Sambo dinyatakan tetap dipecat dari Polri. Menurut dia, Sigit dan penyidik Polri tidak bisa mengabaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah menyampaikan temuan uang Rp 155 triliun yang diduga terkait 121 juta transaksi judi online.
Isu keempat, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memuji Rocky Gerung karena konsisten mengkritik kinerja dirinya dan pemerintah Jokowi. Ia juga mengaku tak ambil pusing dengan segala macam kritik yang dilontarkan Rocky. Bagi Luhut, berbagai kritik Rocky merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam demokrasi sehingga tak perlu jadi masalah. “Terus terang saya melihat Anda tuh hebat. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah banyak, kritik presiden juga banyak. It’s okay, di situ demokrasi. Dan kalau itu berbeda pendapat jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dalam satu bagian daripada demokrasi,” kata Luhut kepada Rocky yang dikutip dari RGTV channel, Selasa (20/9).
Isu kelima, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan moralitas anggota Polri perlu diubah. Terutama, soal sikap hedonisme hingga kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh anggota Korps Bhayangkara. “Yang paling penting adalah moralitas sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita bagaimana kita humble,” kata Mahfud dalam video yang diunggah Youtube Polri TV Radio, Selasa (20/9). Mahfud menyinggung sosok Jenderal Hoegeng yang merupakan Kapolri ke-5. Ia dikenal sebagai sosok polisi yang dikenal jujur dan berani di Indonesia. “Mari kita membuat diri kita masing-masing periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat kehadirannya bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP PDI Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda beserta prajurit untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Capres 2024. Para loyalis Puan di DPR membentuk Dewan Kolonel yang tugasnya mendongkrak citra serta elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani jelang Pilpres 2024. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut usulan pembentukan Dewan Kolonel awalnya disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR, Johan Budi.
“Habis rapat ada pengarahan Mbak Puan kan, pembina fraksi dan pembina fraksi cuma satu, Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kita loyalis Mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel,” kata Trimedya di DPR, Jakarta, Selasa (20/9).
Johan Budi mengungkapkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel. “Sudah dilaporkan ke Mbak Puan dan Mbak Puan setuju,” kata Budi di gedung DPR, Selasa (20/9). Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, hingga kini Dewan Kolonel pendukung Puan terdiri dari 12 orang. Mulanya hanya enam orang di antaranya Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supraktikno, Masinton Pasaribu, Agustin, dan dirinya.
Bekas Jubir KPK ini menambahkan, Dewan Kolonel Puan akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Trimedya ditugaskan sebagai Koordinator Dewan Kolonel. Setiap komisi juga ada prajurit Dewan Kolonel dari anggota Fraksi PDIP. “Nah kolonel kan pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Pak Utut sama Pak Pacul. Ini saya cerita sebenarnya,” ujar Johan Budi.
Pencetus Dewan Kolonel PDIP Johan Budi mengungkapkan tugas yang diemban ‘Dewan Kolonel’ yang dibentuknya. Ia mengatakan ‘Dewan Kolonel’ merupakan tim yang dibentuk untuk persiapan menghadapi Pilpres 2024. Namun, ‘Dewan Kolonel’ tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Mereka tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres mendatang. “Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu,” kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Anggota Fraksi PDIP itu menegaskan, Dewan Kolonel tidak takut kalah bersaing dengan barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, dalam tubuh PDI-P, ramai menjadi pembicaraan terbaginya dukungan capres, yakni pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Apalagi, sejak Dewan Kolonel didirikan, hal itu semakin menambah dukungan capres di PDI-P terbelah untuk Puan Maharani. “Bukan, bukan takut kalah. Soal kalah atau menang itu belakangan,” kata Johan Budi. Ia menyatakan, hingga kini pihaknya solid menjadi pendukung Puan Maharani untuk pencapresan dari PDI-P. “Saya pendukung Mbak Puan. Nah di situ oke, saya sebut Dewan Kolonel,” ujar Johan Budi.
Politisi PDIP Lasarus menyentil klaim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa 80 persen pembangunan di era Presiden Jokowi berkat kinerja ayahnya, SBY. Kata dia, semua orang tahu Jokowi lebih sukses dibandingkan SBY. Ia menyebut, jangan keki kalau masyarakat lebih bahagia di era Jokowi. “Kalau soal keberhasilan, termasuk dalam bidang pembangunan dan infrastruktur itu kan terukur, Jokowi lebih bagus. Semua orang tahu, Jokowi lebih sukses dibandingkan SBY,” kata Ketua Komisi V DPR itu, kemarin.
2. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus pelanggan listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA) maupun menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA. “Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), tidak ada. Enggak pernah, enggak pernah kita bicara mengenai itu,” kata Jokowi di Bekasi, Selasa (20/9). Jokowi meminta masyarakat tidak perlu resah karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA. “Subsidinya untuk yang 450 (VA) tetap dan tidak ada penghapusan 450 (VA), tidak ada perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), enggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu,” ujar Jokowi.
Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan, BUMN tidak berencana menaikkan tarif listrik serta mengalihkan golongan pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA. Erick mengatakan, pemerintah terus berupaya meringankan beban rakyat di tengah dinamika ekonomi global dan proses pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, Erick berharap masyarakat tidak cemas dan khawatir atas isu kenaikan tarif listrik dan pengalihan daya listrik 450 VA.
Seperti diberitakan, usulan menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin awalnya muncul dari Badan Anggaran (Banggar) DPR saat rapat dengan pemerintah pada Senin (12/9) lalu. Sebagai gantinya, Banggar mengusulkan agar kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mangatakan, daya listrik 450 VA perlu dihapus secara bertahap untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. “Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,” kata Said.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan bersih-bersih internal. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat ini masyarakat menanti respons Sigit setelah Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menolak upaya Ferdy Sambo supaya tidak dipecat. “Apakah Kapolri akan cepat mengeluarkan SK PTDH atau masih menunggu waktu lagi?” kata Bambang, Selasa (20/9). “Kalau masih menunda-nunda lagi, artinya memang tidak memanfaatkan kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih internal,” sambung Bambang.
Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendalami dugaan keterlibatan antara sindikat judi online dan keberadaan kelompok Konsorsium 303 di internal, setelah Ferdy Sambo dinyatakan tetap dipecat dari Polri. Menurut dia, Sigit dan penyidik Polri tidak bisa mengabaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah menyampaikan temuan uang Rp 155 triliun yang diduga terkait 121 juta transaksi judi online. “Pernyataan PPATK terkait adanya transaksi Rp 155 triliun tentu bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Polri, bahkan oleh KPK,” katanya.
Bambang menuturkan, jika Sigit konsisten dengan janjinya untuk mengusut aktivitas judi online, dia harus mengerahkan para penyidik terbaik dan berintegritas untuk menelusuri dan mengungkap para pelaku serta pihak-pihak yang terlibat. “Kalau Kapolri serius menjadikan ini momentum untuk bersih-bersih internal, tentunya segera memerintahkan jajarannya atau membentuk timsus yang berbeda untuk mengungkap kasus tersebut,” ujarnya. Bambang Rukminta menilai Sigit harus membuktikan janjinya yang bakal memberantas praktik judi online beserta sindikatnya serta pihak-pihak yang melindungi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, meminta Polri mengusut tuntas dugaan penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi. Hal itu penting untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa Polri memang benar dalam melakukan pembenahan internal. “Menurut saya (Hendra) harus dipanggil untuk diperiksa atas kejadian ini, agar rakyat tahu bahwa Polri memang sedang berbenah bukan hanya sekedar retorika,” papar Santoso ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Ia yakin Hendra tak menggunakan private jet dengan menggunakan anggaran kepolisian. Maka, yang mesti digali adalah dari mana uang atau fasilitas pesawat pribadi tersebut. “Lebih kritis lagi publik akan bertanya kalau dipinjamkan siapa yang meminjamkan dan ada motif apa pemilik meminjamkan? Karena tidak ada makan siang gratis,” ujar dia.
4. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memuji Rocky Gerung karena konsisten mengkritik kinerja dirinya dan pemerintah Jokowi. Ia juga mengaku tak ambil pusing dengan segala macam kritik yang dilontarkan Rocky. Bagi Luhut, berbagai kritik Rocky merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam demokrasi sehingga tak perlu jadi masalah. “Terus terang saya melihat Anda tuh hebat. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah banyak, kritik presiden juga banyak. It’s okay, di situ demokrasi. Dan kalau itu berbeda pendapat jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dalam satu bagian daripada demokrasi,” kata Luhut kepada Rocky yang dikutip dari RGTV channel, Selasa (20/9).
5. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan moralitas anggota Polri perlu diubah. Terutama, soal sikap hedonisme hingga kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh anggota Korps Bhayangkara. “Yang paling penting adalah moralitas sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita bagaimana kita humble,” kata Mahfud dalam video yang diunggah Youtube Polri TV Radio, Selasa (20/9). Mahfud menyinggung sosok Jenderal Hoegeng yang merupakan Kapolri ke-5. Ia dikenal sebagai sosok polisi yang dikenal jujur dan berani di Indonesia. “Mari kita membuat diri kita masing-masing periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat kehadirannya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
6. Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa berkelakar, mungkin usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar nomor urut parpol tak diubah untuk Pemilu 2024 muncul setelah berkonsultasi dengan dukunnya. “Bu Mega itu berpendapat mungkin hasil konsultasi dengan dukun ya? Ya, karena nomor 3 (nomor PDIP di Pemilu 2019, red) bagus, beliau sampaikan sesuai dengan pesan dukun kan,” kelakar Desmond di gedung DPR, Selasa (20/9). Terkait dengan kelakarnya itu, Desmon mengatakan, dirinya juga akan bertanya pada dukun terkait keberuntungan nomor urut Gerindra pada Pemilu 2019. “Ya kita bertanya pada dukun, Bu Mega pada dukun, Gerindra juga dengan dukunnya,” katanya berkelakar.
Politisi PDIP Junimart Girsang menyentil kelakar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa yang menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri konsultasi ke dukun sebelum mengusulkan nomor urut parpol tidak dikocok ulang pada pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan, mungkin yang menuduh demikian itu suka main dukun. “Kalau saya menanggapi yang demikian kalau orang sudah bicara yang dukun mendukun, berarti dia suka main dukun,” katanya di gedung DPR, Selasa (20/9).
7. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengklaim telah mengantongi identitas pihak yang diduga menjadi penghubung Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino di Singapura. Menurut Karyoto, laporan PPATK soal transaksi Lukas sebesar Rp560 miliar di kasino Singapura cukup unik. “Selama ini yang mungkin nyata-nyata ter-detect ini yang tadi disampaikan PPATK yang di kasino ini salah satu cara yang cukup unik atau tidak biasa,” ujar Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/9).
Karyoto menyebut pihaknya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Karyoto menyampaikan upaya untuk melayangkan surat pemanggilan dan melanjutkan penyidikan kasus merupakan kewajiban dari lembaga antirasuah. Jubir KPK Ali Fikri berharap Lukas memenuhi panggilan penyidik. “Prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK, sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK,” jelas Ali, kemarin.
KPK melihat aksi bela Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura merupakan demo yang diupayakan tersangka. “Menyangkut masalah demo. Demo ini kan dalam hal kebebasan masyarakat mengeluarkan pendapat dilindungi Undang-Undang. Hanya saja, kita melihat ini adalah suatu demo yang diupayakan oleh pihak tersangka LE (Lukas Enembe),” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (20/9).
KPK terus mengumpulkan alat bukti dugaan pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe terkait transfer Rp 560 miliar ke kasino judi di luar negeri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, LHA yang dirilis PPATK merupakan informasi yang bersifat intelijen. Agar pemahaman publik utuh, dalam penyidikan KPK mesti melakukan upaya pembuktian. “Kalau kemudian satu informasi terkait dengan laporan hasil analisis, maka berikutnya adalah dibuktikan,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/9) kemarin.
Polri menyatakan siap memberikan bantuan jika KPK membutuhkan bantuan terkait pemeriksaan Gubernu Papua Lukas Enembe. “Hakekatnya Polri senantiasa memberikan bantuan apabila dibutuhkan oleh instansi terkait,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Rabu (21/9). Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK akan mengirim surat panggilan untuk Lukas Enembe. KPK berharap Lukas Enembe dan tim pengacaranya kooperatif.
8. Mabes Polri membantah sengaja memperlambat proses pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap para tersangka obstruction of justice di kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. “Enggak ada ulur-ulur waktu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (20/9). Dedi menjelaskan, sebelum sidang etik resmi digelar Tim KKEP ada sejumlah proses pemberkasan yang harus terlebih dahulu rampung dilakukan.
9. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mencurigai jual beli jabatan di badan ad hoc penyelenggara Pemilu. Menurutnya, KPU dan Bawaslu mesti mengantisipasi soal itu pada Pemilu 2024. Kecurigaan itu disampaikannya dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9). “Kenyataannya di lapangan akibat dari informasi, panitia ad hoc ini mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, terjadilah jual beli jabatan yang harganya naik juga, jadi kalau yang kemarin harganya naik, sekarang harganya lebih naik lagi,” kata Wahyu dalam rapat.
10. Komnas HAM menemukan adanya indikasi obstruction of justice atau perintangan proses hukum dalam kasus mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua.Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan salah satu bentuk obstruction of justice adalah penghilangan alat bukti komunikasi. “Komunikasi antarpelaku setelah peristiwa dan juga adanya berbagai upaya obstruction of justice. Jadi ini ada upaya obstruction of justice untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya,” kata Beka di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
11. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepolisian menindak tegas mafia perdagangan orang. Menurut Mahfud, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah sejak lama terjadi dan dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, imigrasi, hingga permainan di tingkat daerah. “Itu yang harus kita urai satu-satu. Terutama mafianya, pengerah tenaga kerjanya, ditindak saja dulu. Lalu kita umumkan jangan main-main. Ini masalah manusia, dan sudah menjadi perhatian nasional,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.
Mahfud MD juga mengungkapkan soal rencana merevisi aturan yang mengatur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang tercantum dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2011. Kata dia, revisi ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kompolnas untuk melakukan pengawasan terhadap Polri.
12. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akhirnya disahkan menjadi UU. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnnya G Plate mengakui, UU PDP yang baru disahkan di rapat paripurna DPR, Selasa (20/9) belum tentu sempurna dan akan terus disempurnakan. “Belum tentu dia sempurna namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu perkembagnan teknologi dan perubahan-perubahan di masyarakat,” kata Plate di Kantor Kemenkominfo, Jakarta.
Plate mengklaim, disahkannya UU PDP merupakan tonggak sejarah sejarah kemajuan pelindungan data pribadi di Indonesia. Menurut dia, panjangnya pembahasan yang dilalui sebelum UU PDP disahkan merupakan proses yang harus ditempuh untuk menghasilkan undang-undang yang substantif dan komprehensif. “Undang-Undang PDP merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk menghadirkan pelindungan data pribadi yang semakin baik di Indonesia,” kata Plate.
13. Sidang perdana kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua, Paniai Berdarah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (21/9) hari ini. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Sobandi mengatakan sidang tersebut dikawal oleh sekitar 200 personel brimob. ‘’Pagi ini sudah siap brimob personil sekitar 200 orang dan wartawan dari Australia juga hadir,” kata Sobandi kepada wartawan. Sobandi menyebut sidang dibuka untuk umum. Menurutnya, banyak berbagai elemen turut memantau jalannya sidang kasus pelanggaran HAM Berat ini, mulai dari lembaga pemerintah sampai sipil.
14. Presiden Jokowi resmi menunjuk Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksana Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).
Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022. Keppres itu sekaligus meresmikan pembentukan Tim PPHAM. “Membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim PPHAM,” bunyi pasal 1 Keppres Nomor 17 Tahun 2022.
Tim pelaksana PPHAM beranggotakan Ifdhal Kasim, Suparman Marzuki, Apolo Safanpo, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As’ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat, dan Rahayu. Tugasnya mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM tahun 2020. (HPS)
