HOT ISU PAGI INI, INDRA UTOYO :  DEMOKRASI KITA HANYA LAHIRKAN PENCOLENG

oleh
oleh

Indra Bambang Utoyo dan Sarwono Kusumaatmadja (net)

 

Isu utama yang menjadi perhatian publik pagi ini masih seputar soal penangkapan Hakim Agung Sudrajad oleh KPK. Politisi Golkar Indra Bambang Utoyo menyebut, banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi di Indonesia termasuk di antaranya, Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang ditangkap KPK terkait kasus suap penanganan perkara di MA, semua ini akibat demokrasi yang kebablasan. Demokrasi Indonesia menjadi sangat liberal, melenceng jauh dari cita-cita para founding fathers atau bapak-bapak bangsa yang sudah menyusun suatu Negara Kebangsaan dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) ini menambahkan, kondisi yang menyedihkan tersebut terjadi karena amandemen UUD45 dilakukan dengan cara amburadul dan sembarangan oleh MPR waktu itu. ‘’Sebagai akibatnya, Demokrasi kita hanya melahirkan pencoleng,’’ ujarnya, Minggu (25/9).

 

Isu kedua, Mantan Hakim Agung, Prof Gayus Lumbuun menilai, negara dalam keadaan darurat peradilan dan darurat peradapan hukum dengan tertangkapnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, Presiden Jokowi ikut bertanggungjawab soal itu, karena dia pejabat negara yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembehentian Hakim Agung. Gayus berharap, semoga operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Agung yang pertama kali ini merupakan OTT terakhir. ‘’Ini menjadi blessing in disguise. Walaupun kita prihatin, sedih, malu dan kecewa, tetapi ini merupakan jawaban yang selama ini hanya diramaikan tetapi sulit dibuktikan. Ini momentum yang tepat untuk segera dilakukan pembenahan konkret,’’ tegasnya. Gayus menuturkan, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi harus segera bertindak terhadap peristiwa penangkapan Hakim Agung ini, karena peristiwa ini telah menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat internasional. Ia menyebut, MA sebagai benteng pencari keadilan terakhir, kini nyaris runtuh, oleh sebab itu, Presiden harus turun tangan.

 

Isu ketiga, KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe hadir memenuhi panggilan penyidik, Senin (26/9). “KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut,” kata Kabag KPK Ali Fikri, Sabtu (24/9). Ali Fikri mengatakan, KPK akan mempertimbangkan permintaan kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening yang meminta kliennya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura. Namun, Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (26/9). Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengungkapkan, seperti beberapa hari sebelumnya, kondisi kesehatan Lukas belum membaik. “Ya seperti itu kondisi Bapak tidak sehat sehingga dipastikan besok tidak bisa datang,” kata Stefanus.

 

Isu keempat,  Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) akan dukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 jika Ganjar tak dipilih PDI-P jadi calon presiden. “Kita lihat pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini dan teruji. Kita akan pilih Pak Prabowo,” kata Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer alias Noel, Sabtu (24/9). Noel memandang, Prabowo adalah figur yang teruji untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Noel menjelaskan beberapa alasan kenapa dukung Prabowo. Pertama, Prabowo membuktikan komitmennya bekerja untuk pemerintahan Jokowi. Kedua, Prabowo menjaga integritasnya sebagai negarawan dan sosok yang bersih dari perilaku korupsi. Alasan ketiga, Prabowo adalah sosok yang menghadapi masalah dengan kepala dingin. Terakhir, Noel merasa Prabowo sebagai figur kandidat capres yang layak didukung karena punya elektabilitas tinggi. “Pak Prabowo belum bekerja (kampanye) saja elektabilitasnya nomor dua (setelah Ganjar), apalagi beliau bekerja,” pungkas Noel.

 

Isu kelima, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berdoa agar dirinya bisa menjadi Wapres pada Pilpres mendatang. Doa itu dia lontarkan saat bertemua Ketua DPP PDI-P Puan Maharani usai bersama Puan berziarah ke makam Ketua MPR Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jaksel, Minggu (25/9). “Moga-moga doanya terkabul dan minimal saya jadi Wapres hahaha,” ujar Cak Imin. Dalam pertemuan itu Puan Maharani memberikan kue ulang tahun kepada Cak Imin meskipun ulang tahunnya sudah berlangsung sehari sebelumnya. Puan mengatakan, pihaknya dan Cak Imin memilih bertemu di warung pecel Kalibata, lantaran kedua partai sama-sama partainya ‘wong cilik’. “Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok malah di warung pecel. Ya, ini karena PKB dan PDI-P itu partainya wong sendal jepit, wong cilik. Di grass root itu kami selalu bersama. Memang begitu grass root PDI-P dan grass root PKB,” ujar Puan. Ia menyebut pertemuannya dengan Cak Imin sebagai pertemuan yang sangat berkesan. Meski dirinya sering bertemu Cak Imin di DPR, namun Puan merasa ini adalah silaturahmi yang spesial. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Politisi Golkar Indra Bambang Utoyo menyebut, banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi di Indonesia termasuk di antaranya, Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang ditangkap KPK terkait kasus suap penanganan perkara di MA, semua ini akibat demokrasi yang kebablasan. Demokrasi Indonesia menjadi sangat liberal, melenceng jauh dari cita-cita para founding fathers atau bapak-bapak bangsa yang sudah menyusun suatu Negara Kebangsaan dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Indra yang Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) ini menambahkan, kondisi yang menyedihkan tersebut terjadi karena amandemen UUD45 dilakukan dengan cara amburadul dan sembarangan oleh MPR waktu itu. ‘’Sebagai akibatnya, Demokrasi kita hanya melahirkan pencoleng,’’ ujarnya, Minggu (25/9).

Indra menilai, kritikan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun yang menyebut Presiden Jokowi ikut bertanggung jawab soal itu karena dia pejabat negara yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembehentian Hakim Agung adalah kurang tepat. Karena, berdasarkan pasal 24A ayat 3 – UUD45 Amandemen ditegaskan bahwa Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. ‘’Jadi yang bertanggung jawab terhadap prosesnya adalah KY dan DPR-RI, Presiden  hanya menetapkan hasilnya,’’ ujarnya.

 

2. Mantan Hakim Agung, Prof Gayus Lumbuun sebelumnya menilai, negara dalam keadaan darurat peradilan dan darurat peradapan hukum dengan tertangkapnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, Presiden Jokowi ikut bertanggungjawab soal itu, karena dia pejabat negara yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembehentian Hakim Agung. Gayus berharap, semoga operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Agung yang pertama kali ini merupakan OTT terakhir.

‘’Ini menjadi blessing in disguise. Walaupun kita prihatin, sedih, malu dan kecewa, tetapi ini merupakan jawaban yang selama ini hanya diramaikan tetapi sulit dibuktikan. Ini momentum yang tepat untuk segera dilakukan pembenahan konkret,’’ tegasnya, Minggu (25/9). Gayus menuturkan, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi harus segera bertindak terhadap peristiwa penangkapan Hakim Agung ini, karena peristiwa ini telah menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat internasional. Ia menyebut, MA sebagai benteng pencari keadilan terakhir, kini nyaris runtuh. Oleh sebab itu, Presiden harus turun tangan, karena pengangkatan hakim agung melalui SK Presiden.

 

3. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan hakim agung yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK bisa jadi lebih dari satu orang. “Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut, dan hukumannya harus berat juga,” ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/9). Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9) malam dan berhasil menjaring 10 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya adalah pegawai Mahkamah Agung (MA) dan seorang hakim agung, Sudrajad Dimyati.

 

ICW mendesak MA segera mengevaluasi integritas secara menyeluruh mulai dari hakim agung hingga hakim di pengadilan negeri, terkait kasus dugaan suap yang menjerat Hakim Agung Kamar Perdata MA Sudrajad Dimyati. “Mendesak MA agar segera lakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan integritas, terutama untuk hakim baik di Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya,” pinta peneliti ICW Lalola Easter, Sabtu (24/9).

Lalola menyatakan, lemahnya proses pengawasan lembaga baik oleh Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial, semakin membuka celah terjadinya korupsi di sektor peradilan. Kondisi itu, kata Lalola, masih bisa dimanfaatkan oleh hakim dan petugas pengadilan yang nakal dan korup yang tidak teridentifikasi oleh aparat penegak hukum. Menurut Lalola, kasus dugaan suap yang membelit Sudrajad menambah panjang daftar hakim korup. “Bisa dibayangkan, berdasarkan data KPK, sejak lembaga antirasuah itu berdiri tak kurang 21 hakim terbukti melakukan praktik lancung,” ujar Lalola.

Lalola menilai kinerja MA semakin disorot publik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penyebabnya adalah pengenaan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi yang berulang-ulang. Berdasarkan data tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, tercatat pada 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan. Selain itu, MA bukannya melakukan perbaikan untuk memaksimalisasi pemberian efek jera, tapi justru mengobral diskon pemotongan masa hukuman melalui proses Peninjauan Kembali (PK).

 

ICW memiliki sejumlah catatan terkait kasus yang menjerat Sudrajad Dimyati. Pertama, kata peneliti ICW Lalola Easter, rekam jejak hakim Sudrajad Dimyati memang bermasalah. Hal ini terlihat ketika Sudrajad diduga berusaha menyuap anggota Komisi III DPR dalam proses fit and proper test calon hakim agung pada 2013. Sudrajad pun diperiksa Komisi Yudisial (KY) tetapi tidak terbukti melakukan suap tersebut. Namun, Sudrajad gagal menjadi hakim agung pada tahun itu. Namun setahun kemudian, Sudrajad daftar lagi dan terpilih menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. “Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa proses seleksi calon hakim agung tidak mengedepankan nilai-nilai integritas,” ujar Lalola.

 

4. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara mengungkap adanya celah dalam manajemen di Mahkamah Agung (MA). “Pelajaran selanjutnya, bagaimana ini bisa terjadi, pasti ada yang tidak beres dengan manajemen kerja di MA, seperti yang pernah terjadi di manajemen kerja di MK saat Akil Mochtar kena OTT KPK,” ujar Jimly, Sabtu (24/9). Jimly menyarankan supaya MA dan Komisi Yudisial (KY) segera memproses pemecatan Sudrajad. Tidak perlu menunggu keputusan perkara dugaan suap itu berkekuatan hukum tetap. Jimly meminta MA segera mengevaluasi kerja internal terkait sistem yang dibangun dan manajemen kerja di dalamnya.

Menurut Jimly, kasus dugaan suap jual beli perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berujung penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka mencerminkan amburadulnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Jimly menekankan perlu pembenahan secara sistemik dari tingkat MA hingga pengadilan negeri dan bukan sebatas retorika, pidato, atau umbar amarah yang dilakukan pejabat terkait.

 

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menganggap bahwa fenomena mafia peradilan ini “sudah menjadi rahasia umum”. “Jika mau diselami lebih dalam, kita akan melihat jumlah kasus yang lebih besar,” kata Feri, kemarin. “Menurut saya, apa yang terjadi dengan kasus penangkapan OTT hakim dan pegawai Mahkamah Agung beserta para lawyer (yang memberi suap) ini sebenarnya adalah fenomena gunung es,” imbuhnya. Feri mengungkapkan, jika investigasi atas mafia peradilan ini dilakukan lebih jauh, tidak tertutup kemungkinan bakal terdapat “fakta-fakta yang lebih menakutkan” ketimbang yang terjadi dalam OTT KPK, Rabu malam lalu.

 

5. KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe hadir memenuhi panggilan penyidik, Senin (26/9). “KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut,” kata Kabag KPK Ali Fikri, Sabtu (24/9). Ali Fikri mengatakan, KPK akan mempertimbangkan permintaan kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening yang meminta kliennya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura. Seperti diketahui, Stefanus datang ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta bersama dengan dokter pribadi Enembe, Athonius Mote dan Jubir Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus pada Jumat (23/9) sore. Ali Fikri menuturkan, KPK bakal mempertimbangkan permintaan pemeriksaan kesehatan Lukas di luar negeri setelah Gubernur Papua itu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter KPK di Jakarta.

 

Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (26/9). Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengungkapkan, seperti beberapa hari sebelumnya, kondisi kesehatan Lukas belum membaik. “Ya seperti itu kondisi Bapak tidak sehat sehingga dipastikan besok tidak bisa datang,” kata Stefanus, Minggu (25/9).

Stefanus mengatakan, besok tim kuasa hukum Lukas bersama Jubir Gubernur Papua M Rifai Darus akan menggelar konferensi pers di kantor Perwakilan Pemprov Papua di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka akan menjelaskan kondisi Lukas paling mutakhir, kemudian, tim kuasa hukum dan Jubir Pemprov Papua bergerak ke KPK untuk memberikan penjelasan kepada penyidik. Kepastian Lukas belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK juga dikonfirmasi kuasa hukumnya yang lain, Aloysius Renwarin. “Benar (dipastikan Lukas belum bisa hadir),” kata Aloy.

 

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui kuasa hukumnya Stefanus Roy Rening meminta Presiden Jokowi mengizinkan dirinya menyeberang ke luar negeri untuk berobat. Permintaan itu disampaikan Stefanus setelah menemui penyidik KPK. “Saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Pak Gubernur,” ujar Stefanus saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, kemarin. Seperti diketahui, Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait APBD di Papua. Lukas sempat dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September.

Stefanus berharap kliennya bisa mengakses layanan kesehatan sebagaimana yang diinginkan. Ia berpendapat jika Lukas tidak diberikan izin untuk berobat di luar negeri, dikhawatirkan kondisi di Papua akan memanas. Ia kemudian menegaskan permintaan kliennya kepada Jokowi dengan mengatasnamakan rakyat Papua. “Dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden, atas nama masyarakat di Tanah Papua berikan kesempatan agar Bapak Gubernur jauh dari tekanan ini untuk bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan,” ujarnya.

 

6. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengungkap, ada dua menteri Presiden Jokowi yang bertemu dengan Lukas pada akhir tahun lalu, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kedatangan keduanya menemui kliennya untuk menyodorkan nama Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur menggantikan Klemen Tinal yang meninggal dunia.  “Ada upaya Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) untuk memaksakan agar Komjen Pol Paulus Waterpauw (menjadi pengganti),” kata Stefanus dalam keterangan resminya, Minggu (25/9). Menurut dia, peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2021 di Hotel Suni, Abepura, Jayapura, Papua. Saat itu, ia mengklaim, keduanya memiliki permintaan kepada Lukas agar menerima Paulus menggantikan Klemen Tinal. Merespons hal ini, Lukas meminta Tito mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung. Namun, hingga batas waktu pengisian Wakil Gubernur Papua habis, Paulus gagal meraup dukungan dari partai koalisi. “Menjadi pertanyaan bagi publik, mengapa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat langsung dalam mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua,” tuturnya.

 

Badan Intelijen Negara (BIN) membantah terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Sebagai informasi, kuasa hukum Lukas menyebut ada keterlibatan Polri dan lembaga BIN terkait agenda politik Papua yang dinilai tidak bisa terlepas dari penetapan tersangka itu. Jubir BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan dugaan korupsi yang menyandung Lukas murni proses hukum.  “Kasus Lukas Enembe adalah murni masalah hukum, tidak ada kaitannya dengan politik,” kata Wawan, Minggu (25/9). BIN memandang KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk memantapkan Lukas sebagai tersangka.

 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, Gubernur Papua Lukas Enembe bisa dijemput paksa jika tidak menghadiri panggilan kedua KPK pada Senin (26/9). Menurut Boyamin, penjemputan paksa terhadap seorang tersangka yang telah dipanggil dua kali tetapi tidak datang, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Kalau tidak hadir dua kali, maka satu-satunya hukum yang diberikan oleh KUHAP kita, perundang-undangan kita adalah upaya paksa, yaitu diterbitkan surat perintah membawa. Dalam bahasa umumnya ditangkap, itu saja sarananya,” ujar Boyamin, Sabtu (24/9) seraya meminta KPK kirim dokter independen untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. “Saya minta KPK kirim tim dokter independen untuk periksa Lukas apakah benar-benar sakit atau tidak,” katanya.

 

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengungkap 25 daftar riwayat perjalanan ke luar negeri Gubernur Papua Lukas Enembe. Boyamin mengatakan, perjalanan itu berlangsung sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022 yang kebanyakan dilakukan untuk berjudi, meski sebagian untuk keperluan pengobatan Lukas. “Emang ada berobatnya, tapi sebagian besar untuk judi,” katanya, Minggu (25/9). MAKI minta KPK melacak sumber dana setoran Rp 560 miliar Lukas Enembe ke kasino judi. Dalam daftar riwayat perjalanan Lukas yang disodorkan Boyamin, Lukas bahkan sempat pergi ke Jerman. Namun, ia tidak mengetahui apakah itu untuk keperluan berobat atau apa.

 

7. Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) akan dukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 jika Ganjar tak dipilih PDI-P jadi calon presiden. “Kita lihat pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini dan teruji. Kita akan pilih Pak Prabowo,” kata Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer alias Noel kepada wartawan, Sabtu (24/9). Noel memandang, Prabowo adalah figur yang teruji untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Noel menjelaskan beberapa alasan, pertama, Prabowo membuktikan komitmennya bekerja untuk pemerintahan Jokowi. “Dulu ada kekhawatiran ketika Pak Prabowo masuk jadi Menteri Pertahanan, ada namanya kudeta, ternyata teori itu tidak ada,” ujar Noel.

Kedua, Prabowo dinilai menjaga integritas sebagai negarawan dan sosok yang bersih dari perilaku korupsi. “Beliau tidak mencuri di kementeriannya sendiri,” kata dia. Alasan ketiga, Prabowo adalah sosok yang menghadapi masalah dengan kepala dingin. “Beliau dalam menghadapi persoalan pelik, menghadapi pergerakan yang resisten dengan dia, tapi beliau tenang,” sebut Noel. Terakhir, Noel merasa Prabowo sebagai figur kandidat capres yang layak didukung karena punya elektabilitas tinggi. “Pak Prabowo belum bekerja (kampanye) saja elektabilitasnya nomor dua (setelah Ganjar), apalagi beliau bekerja,” pungkas Noel.

 

Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyerahkan pilihan politik Ganjar Pranowo kepada Ganjar sendiri. Noel mengaku tak punya keinginan untuk mendorong Ganjar keluar dari PDI-P jika dia tak dapat tiket sebagai capres pada Pilpres 2024. “Mas Ganjar kan dibesarkan di PDI-P, secara etik, enggak patutlah ya keluar partai. Tapi kalau seandainya Mas Ganjar punya keberanian, silakan,” tegas Noel, Sabtu (24/9). Namun, Noel menyarankan Ganjar untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang ingin Gubernur Jateng itu mengikuti pertarungan memperebutkan kursi RI 1. “Tapi ketika ada pilihan-pilihan rakyat, tinggal dia (Ganjar) pilih, memilih ikut arah partai atau memilih ikut arahan rakyat,” ujar Noel lagi.

8. Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, PDI-P tidak pernah menciptakan forum Dewan Kolonel secara resmi. Pacul menerangkan, Dewan Kolonel muncul dari kader-kader PDI-P yang sedang ‘kongkow’ dan berdiskusi soal politik. “Jadi itu hanya sebuah kongkow-kongkow di dalam sebuah diskusi-diskusi politik. Kalau sudah diskusi politik, ‘kita ingin ini, kita ingin itu’ kan,” ujar Pacul, Minggu (25/9). Pacul menyebut terbentuknya Dewan Kolonel hanya sebagai candaan saja. “Kan enggak ada tanda tangan Dewan Kolonel dibentuk pada tanggal sekian, anggotanya, kan enggak ada,” sambung Pacul.

Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR Puan Maharani menanggapi soal munculnya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral yang masing-masing mendukung Puan dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Puan menyebutkan baik Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral hanyalah sebuah nama. “Tanggapannya, saya minta seluruh struktur, simpatisan, kemudian legislatif, fraksi, dan eksekutif untuk semuanya harus ke lapangan, bertemu dengan rakyat. Kemudian bagaimana menyambung lidah rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, tentu saja memenangkan PDI-P di Pemilu 2024,” ujarnya.

 

9. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap dirinya bisa menjadi Wapres pada Pilpres 2024. Doa itu dia lontarkan usai mendapat kejutan ulang tahun dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. “Moga-moga doanya terkabul dan minimal saya jadi Wapres hahaha,” ujar Cak Imin seraya tertawa saat ditemui di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9). Sebelumnya, Puan Maharani memberikan kue ulang tahun kepada Cak Imin usai berziarah bersama ke makam tokoh PDIP Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jaksel, pada Minggu (25/9). Seperti diketahui, Cak Imin berulangtahun pada Sabtu (24/9) kemarin. Imin terlihat meniup lilin kue ulang tahun yang diberikan Puan. Setelah itu, Cak Imin memotong kue dan potongan pertama diberikan kepada Puan Maharani. Puan menerima potongan kue tersebut dan langsung menyantapnya.

 

Cak Imin mengenang sejumlah bantuan yang pernah diberikan almarhum Taufiq Kiemas (TK), suami Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, semasa hidupnya. Cak Imin menyebut Taufiq Kiemas sudah seperti ayahnya sendiri. Imin mengaku, sudah mengenal Taufiq sejak masih mahasiswa. Ketika duduk di bangku kuliah, Puan masih SMA. Ia bercerita, saat ikut berjuang bersama Megawati, dirinya sering ‘mangkal’ di rumah Puan di daerah Jakarta Selatan. Cak Imin yang mengaku miskin saat itu, terpukau oleh kondisi rumah Puan yang indah lantaran pada dasarnya berasal dari keluarga kaya raya.

“Dari sana Pak TK mem-briefing kami, memberikan gagasan, ide, akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak TK yang bantu,” kata Cak Imin. Tidak itu saja, Cak Imin juga pernah dibantu saat mau melamar istrinya. Kala itu, kata Cak Imin, dirinya tidak memiliki uang, sehingga membutuhkan bantuan Taufiq Kiemas untuk ikut membantunya dalam melamar sang pujaan hati.

Imin mengaku sudah lama merencanakan ziarah bareng tersebut bersama Puan. “Saya beserta Mbak Puan, bersama-sama ziarah kubur, ayah kami Pak Taufiq Kiemas yang sudah lama kita berencana bareng. Hari ini alhamdulilah berjalan dengan lancar membaca yasin, tahlil, dan doa. Kita semua terus mendoakan beliau yang menjadi ayah kami, idola kami, guru kami,” ujarnya.

 

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, pihaknya dan Cak Imin memilih bertemu di warung pecel lantaran kedua partai mereka partainya ‘wong cilik’. “Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok malah di warung pecel. Ya, ini karena PKB dan PDI-P itu partainya wong sendal jepit, wong cilik. Di grass root itu kami selalu bersama. Memang begitu grass root PDI-P dan grass root PKB,” ujar Puan, Minggu (25/9). Puan menyebut pertemuan antara PDI-P dan PKB ini sebagai pertemuan yang sangat baik. Meski dirinya sering bertemu Cak Imin di DPR, namun Puan merasa ini adalah silaturahmi yang spesial.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya menunggu siapa sosok Capres yang akan diusung PDI-P pada Pilpres 2024. Jazilul menyebut semua partai politik lain juga menanti sikap PDI-P terkait capres. “Bukan hanya PKB, partai-partai yang lain juga menunggu seperti apa sikap PDI-P. Capresnya siapa lah kira-kira. Kami juga menunggu,” ujar Jazilul di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9). Jazilul mengatakan PKB hingga kini masih dalam satu bingkai yang sama dengan PDI-P. “Di 2024 nanti kami berharap bingkai ini dirangkai sampai ada pasangan. Kalau visi kan sudah sama, platform sama semua, tinggal Presiden dan Wapres-nya, sama enggak,” tuturnya.

 

10. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, satu-satunya cara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bisa menang Pilpres 2024 mendatang adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya melalui cara kriminalisasi. “Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja,” kata Andi lewat sebuah rekaman video berdurasi 1 menit 52 detik yang dikutip Minggu (25/9).

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik Rocky Gerung menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal dijegal dengan perkara hukum jelang Pilpres 2024. Menurut Rocky, Anies bakal sering dipanggil KPK. “Pasti setiap minggu nanti akan dipanggil soal inilah soal itulah, BPK baru kasih laporan ini, akuntansi nol koma sekian persen,” kata Rocky dalam diskusi publik secara virtual bertema Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di DKI, Jumat (23/9) lalu. Sedangkan Wakil Ketum NasDem Ahmad Ali mendengar desas-desus rencana untuk mencari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Pernyataan itu merespons isu bahwa KPK mau lakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

 

11. Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai, partai-partai politik masih berpikir dua kali untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, karena masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal tamat pada Oktober 2022. Dengan begitu, maka praktis Anies tak memiliki panggung politik lagi. Padahal, sejauh ini elektabilitasnya cukup moncer, berada di tiga besar bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menhan Prabowo Subianto, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. “Elektabilitas Anies memang tinggi, tapi tanggal 16 bulan depan sudah habis masa jabatannya. Lalu apakah elektabilitas itu akan stagnan atau turun ketika sudah tidak punya jabatan? Ini menjadi pertimbangan (partai-partai politik,” kata Ujang, Minggu (25/9).

 

Lembaga survei Nusantara Strategic Netwok (NSN) mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melorot hingga mencapai 30,3 persen. Direktur Program NSN, Riandi, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Anies mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen,” kata Riandi,  Sabtu (24/9).

Lembaga survei NSN mengungkapkan, saat ini posisi teratas bursa Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih diduduki Menteri Sosial Tri Rismaharini dari PDI Perjuangan. Lembaga survei itu mencatat tingkat elektabilitas Risma mencapai 26,3 persen. Dengan demikian, Risma berhasil menyundul posisi Anies Baswedan dan Riza Patria yang kini menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Elektabilitas Anies dan Riza Patria mengalami penurunan,” kata Direktur Program NSN Riandi.

 

12. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan telah terjadi ledakan di Asrama Polisi Grogol Indah Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Ledakan itu berasal dari sebuah paket, dan akibat dari ledakan tersebut, Bripka Dirgantara Pradipta mengalami luka-luka . Korban dilarikan ke RS Indriati Solo Baru yang kemudian dirujuk ke RS Moewardi, Solo. “Benar telah terjadi ledakan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (25/9). Saat ini, tim dari Polda Jateng dan Polresta Solo, di-backup oleh Satgaswil Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Jateng sedang mendalami ledakan tersebut. “Sedang dalam proses pendalaman tim gabungan,” ucap Dedi. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id