Putra Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep (net)
Isu menarik pagi ini, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep ingin mengikuti jejak kakaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk terjun ke dunia politik. Keinginan itu disampaikan kepada Gibran baru-baru ini. Isu menarik lainnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta ataupun Jateng pada Pilgub 2024. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mendengar akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Presiden Jokowi mengatakan, masa jabatan kepala desa (kades) saat ini masih sesuai dengan aturan, yakni selama enam tahun dan maksimal tiga periode. Terdakwa Ferdy Sambo meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan memulihkan nama baiknya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut isu selengkapnya.
1. Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan keinginan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik. Keinginan Kaesang itu disampaikan kepada dirinya dan ayahnya (Jokowi, red) saat pulang ke Solo. “Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke kami ada ketertarikan di politik,” kata Gibran, Selasa (24/1). Gibran belum tahu apakah Kaesang akan mulai terjun pada Pilkada Serentak 2024. “Nggak tahu, saya baru dengar kemarin. Bapak juga kaget. Biasanya enggak pernah membicarakan itu, ini penjajakan dulu,” katanya. Politisi PDIP Junimart Girsang mendukung keinginan Kaesang Pangarep terjun ke politik. Ia bilang, partainya mendukung keinginan itu asal diniatkan untuk membangun bangsa dan negara. “PDIP mendukung siapa saja, selama itu membangun bangsa dan negara ini kita dukung,” kata Junimart di gedung DPR, Selasa (24/1).
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku gembira ketika mendengar anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep tertarik terjun ke dunia politik. “Kami sangat gembira kalau begitu, tapi saya belum ketemu beliau,” kata Prabowo. Ditanya, apakah dirinya berminat mengajak Kaesang bergabung ke Gerindra, Prabowo mengaku akan sangat terbuka. Dia bersuka cita jika Kaesang Pangarep mau masuk ke partai yang dipimpinnya.
Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio alias Hensat mengaku tidak kaget dengan ketertarikan Kaesang masuk dunia politik. Hensat menilai Kaesang sudah mengetahui kehidupan politik dari ayah, kakak, hingga kakak iparnya. “Nggak aneh kalau Kaesang tertarik masuk politik. Bapaknya presiden, kakak pertama itu Wali kota Solo, kaka iparnya Walikota Medan. Justru aneh kalau dia nggak tertarik ke politik. Jadi menurut saya bukan hal yang mengagetkan ya kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran kaget saya sih nggak kaget, malah ya udah ketebak. Apalagi dia sudah mengetahui bagaimana kehidupan kakanya, kaka iparnya, termasuk presiden,” ujar Hensat saat dihubungi, Selasa (24/1).
2. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai gubernur pada Pilgub 2024. “Saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial dan kami selalu mendukung pemimpin dinamis dan kerja keras untuk rakyat. Kami cocok sama Mas Gibran,” kata Prabowo usai jamuan makan malam di Loji Gandrung, Selasa (24/1). Terkait apakah Gibran jadi Cagub DKI atau Cagub Jateng, Prabowo mengaku semua tempat cocok Putra Sulung Presiden Jokowi itu. “Beliau di mana saja pas kalau saya melihatnya, saya dukung. Dua-duanya beliau cocok, pasti berhasil,” kata Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga melihat kepemimpinan di Kota Solo, Jawa Tengah, sudah baik.
3. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mendengar akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Awiek mengatakan, informasi reshuffle itu cukup kuat. “Iya, bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat, dan siapa aja itu kami enggak tahu,” ujar Awiek di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Awiek mengungkapkan, Presiden Jokowi mengajak diskusi masing-masing ketua umum partai politik belakangan ini. “Beberapa kali, dalam beberapa hari, ketum-ketum partai bertemu presiden. Ya bisa jadi dibahas juga di situ. Kami dengar informasi ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle,” kata Awiek lagi.
Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan persoalan reshuffle kabinet menjadi rahasia Presiden Jokowi. Kata dia, dari pengalaman Ketum PAN Zulkifli Hasan bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju, Zulhas baru dihubungi Istana dua hari sebelum reshuffle terjadi. “Hari Senin Bang Zul masih panggil saya, baru pulang dari Semarang. Ternyata Senin malamnya ditelepon sama Pak Pratikno, Selasa dipanggil ke Istana, Rabu dilantik,” papar Yandri ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). “Kira-kira begitu, misteri reshuffle ini yang tahu hanya Allah dan Pak Jokowi,” sambungnya. Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menjawab lugas saat ditanya wartawan soal reshuffle kabinet. Mantan Wali Kota Solo itu hanya meminta publik menunggu. “Tunggu,” kata Jokowi usai peninjauan proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (24/1). Ia lalu berpamitan dan menyudahi sesi tanya jawab dengan wartawan.
4. Presiden Jokowi mengatakan, masa jabatan kepala desa (kades) saat ini masih sesuai dengan aturan, yakni selama enam tahun dan maksimal tiga periode. Hal itu disampaikan Presiden saat ditanya lebih lanjut apakah mendukung masa jabatan kades selama enam tahun atau sembilan tahun. “Kan undang-undang (UU)-nya masih enam tahun, tiga periode,” ujar Jokowi usai peninjauan proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (23/1). Jokowi meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun ke 9 tahun disampaikan ke DPR. Presiden menyebutkan, proses terhadap usulan itu ada di legislatif.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, pihaknya menunggu pemerintah merespons surat yang telah dikirimkan Baleg DPR terkait penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa. Menurut dia, Komisi II DPR juga akan membahas aspirasi sejumlah kepala desa yang menginginkan adanya revisi undang-undang tersebut. “Jadi begini, kami dari Komisi II sudah ajukan surat kepada Baleg untuk bisa memasukkan revisi undang-undang desa sebagai inisiatif DPR. Karena beberapa kali kami sudah menerima aspirasi dari kepala desa, dari aparat desa supaya mereka diperpanjang,” kata Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).
5. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memanggil anggota Babinsa Koramil 02/Sungai Pinang, Kodim 0901 Samarinda, Kopral Kepala (Kopka) Azmiadi, ke Markas Besar AD, Jakarta, Selasa (24/1). Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen Hamim Tohari mengatakan, Kopka Azmiadi dipanggil Dudung untuk diberikan reward karena menggadaikan motor untuk membantu mengevakuasi truk. “Betul, hari ini dipanggil,” ujar Hamim, kemarin. Pemberian reward itu dilaksanakan di ruang kerja Dudung. Pernyataan pers akan disampaikan setelah acara rampung. “Cuma di ruang kerja saja, nanti kami sampaikan hasilnya,” kata Hamim.
6. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Ketua Komisi V DPR Sudin yang menyebut program food estate gagal. Menurut dia, program yang dilakukan di Kalimantan dan Sumatera jalan terus. Basuki mencontohkan, food estate di Desa Dadahup yang ada di Kalimantan Tengah sudah mulai ditanami padi, tinggal menanti hasilnya. “No, no, no (bukan tidak berhasil), yang di Dadahup kami dengan Kementerian Pertanian sudah menanam dan hasilnya nanti kalau pada panen yang akan datang Pak Presiden mau ke sana,” ujar Basuki di proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (23/1). Selain di Dadahup, kata Basuki, program food estate di Sumatera sudah berjalan dengan tanaman bawang dan kentang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, jemaah haji yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara otomatis akan tertunda keberangkatannya. “Mereka otomatis akan menunda keberangkatannya, tapi yang paling penting kebijakannya itu ada di Kemenag dan Komisi VIII,” kata Fadlul Imansyah dalam konferensi pers, Selasa (24/1). Sementara itu berdasarkan usulan Kemenag, Bipih tahun 2023 naik Rp 30 juta menjadi Rp 69,1 juta atau 70 persen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sedangkan tahun lalu, Bipih sebesar Rp 39,8 juta atau 40,54 persen dari BPIH.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut skema pembiayaan pelaksanaan ibadah haji harus proporsional. Hal itu disampaikan sebab penggunaan dana dari nilai manfaat terus mengalami kenaikan sejak 2010 hingga 2022. “Dari 2010 sampai saat ini terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang signifikan. Ini termasuk inflasi dan kurs dolar terhadap rupiah,” kata Kepala BPKH Fadlul Imamsyah di Jakarta, Selasa (24/1).
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025. “Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025,” kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
8. Kejaksaan Agung menyita 180 aset tanah dan bangunan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013 sampai 2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan 180 aset tanah dan bangunan itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Palembang hingga DKI Jakarta.
“Sekitar 180 aset tanah dan bangunan berhasil disita oleh Tim Koneksitas (Jaksa, Oditur dan Penyidik Puspomad/Pusat Polisi Militer TNI AD) yang tersebar di beberapa wilayah antara lain Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1).
9. Devi Athok, orang tua dua korban tewas Tragedi Kanjuruhan, NDR (16) dan NDB (13), mengaku tidak memperdulikan santunan yang diberikan, termasuk pemberian santunan yang diduga dari Presiden Jokowi. Hal itu dikatakan Devi saat memberikan kesaksian saat persidangan dua terdakwa Tragedi Kanjuruhan yakni Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (24/1). Awalnya Devi ditanya Majelis Hakim apakah dirinya mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat ataupun pihak-pihak terkait. “Waktu di RSSA (RS Saiful Anwar) Pak Jokowi tanya ‘apa yang anda harapkan?’. Saya bilang mohon dihukum oknum-oknum yang bunuh anak saya. Pak Jokowi bilang ‘iya’,” jawab Devi.
Tersangka Tragedi Kanjuruhan, eks Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, mengaku nilai komersial jadi alasan utama menolak perubahan jam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Alasan itu diungkapkan Hadian saat diperiksa sebagai saksi sidang untuk dua terdakwa Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Suko Sutrisno, Selasa (24/1).
10. Terdakwa Ferdy Sambo meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo juga meminta hakim memulihkan nama baiknya. Hal tersebut disampaikan pengacara Sambo, Arman Hanis dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi penasihat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (24/1) malam.
Dalam pleidoinya, Ferdy Sambo menyebut istrinya, Putri Candrawathi menanggung penderitaan dua kali dalam kasus kematian Brigadir J. Menurut Sambo, istrinya sudah menderita karena menjadi korban perkosaan Yosua dan kini menjadi terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana. “Terhadap istri saya yang terkasih, Putri Candrawathi, yang untuk kedua kalinya harus menderita karena tanpa dasar dan bukti-bukti kesalahannya telah dijadikan terdakwa dalam persidangan ini setelah sebelumnya menjadi korban perkosaan yang merampas kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan, istri dan ibu dari anak-anak kami,” kata Sambo.
Terdakwa Ferdy Sambo memamerkan sejumlah capaiannya saat masih aktif menjadi anggota Polri. Salah satu capaian yang dipamerkan adalah keberhasilan mengungkap kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. Awalnya, Sambo mengatakan dirinya sudah 28 tahun mengabdi untuk Polri. Atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut, dirinya dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama. “Saya telah dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Sambo. Selain itu, Sambo juga mendapat penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 pin emas Kapolri. Pin emas Kapolri itu dia dapat karena telah berhasil mengungkap sejumlah kasus penting.
Presiden Jokowi mengatakan, dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani Richard Eliezer alias Bharada E terkait kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atai Brigadir J. Hal itu disampaikannya menanggapi permohonan Ibunda Richard Eliezer untuk keringanan hukuman bagi anaknya. “Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS (Ferdy Sambo) saja. (Tapi) untuk semua kasus, tidak (bisa),” ujar Jokowi usai peninjauan proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (23/1). “Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan,” lanjutnya.
11. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tak khawatir bakal terjadi conflict or interest yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi menjadi orkestrator intelijen. “Saya yakin Pak Prabowo bisa professional,’’ ujar Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Ia mengatakan selama ini Prabowo telah menunjukan pada Komisi I kinerjanya sebagai Menhan. Meutya menyebutkan, Prabowo selalu memastikan bekerja untuk negara, bukan partai politiknya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menilai, penugasan Presiden Jokowi supaya Menhan Prabowo Subianto mengorkestrasi atau mengkoordinasikan informasi intelijen sebagai wujud ketidakpuasan atas laporan tentang strategi ancaman yang dibuatnya. Menurut dia, dengan perintah untuk mengorkestrasi informasi intelijen itu sebenarnya Presiden Jokowi meminta supaya Prabowo efektif dan optimal memanfaatkan informasi intelijen dari lembaga lain buat menyusun laporan. “Itulah sebabnya Presiden ingatkan agar bertanya atau carilah data dari semua lembaga intelijen yang ada. Sehingga Jakumhanneg (Kebijakan Umum Pertahanan Negara) yang dibuat betul-betul untuk menghadapi ancaman yang ada,” kata Soleman, kemarin.
12. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan capaian digitalisasi pendidikan saat rapat dengan Komisi X DPR, Selasa (24/1). Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. “Jadi ini (digitalisasi pendidikan) momen yang sangat historis, di mana sekarang 71.000 lebih sekolah formal telah menerima bantuan TIK di tahun 2020-2022,” kata Nadiem. Dia menyebutkan, lebih dari 1,2 juta perangkat TIK berupa laptop dan proyektor telah diserahkan ke sekolah-sekolah formal. “Kami juga memberikan secara gratis empat platform digital yang bisa diakses semua sekolah di Indonesia,” ujar Nadiem.
13. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kemungkinan cawapres dari Prabowo Subianto akan terungkap pada rentang Agustus-September 2023. Menurut dia, waktu untuk mengusung pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024 masih panjang. “Kalau menurut saya, agak terang dan jelas (sosok cawapres Prabowo) pada bulan-bulan Agustus, September sudah pasti,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Fadli menilai, Gerindra maupun partai politik lain juga tengah menyusun strategi masing-masing dalam menentukan paslon Pilpres 2024. Terkait nama cawapres Prabowo mengerucut ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Fadli menganggap hal itu masih sebatas spekulasi. Ia menegaskan, keputusan penetapan paslon akan diumumkan oleh koalisi Gerindra-PKB.
14. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tak mau terkunci dengan Koalisi Perubahan jika Partai Demokrat memaksa untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya, sejak awal Nasdem tak mau jika penjajakan koalisi dilakukan dengan membahas figur yang diusung sebagai cawapres. “Akhir-akhir ini kita membaca beberapa statement dari calon kawan koalisi Nasdem, secara tegas mengatakan ingin memasangkan Anies dengan AHY,” kata Ahmad Ali pada wartawan, Selasa (24/1). “Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujarnya. Ia menuturkan, sejak awal Nasdem ingin penentuan cawapres dilakukan dengan membahas kriteria, bukan figur.
15. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menemukan kesepakatan untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun ia menyebutkan pemilih PAN kian mengerucutkan pilihan soal figur capres. “Sekarang yang diminati, dan disukai oleh publik PAN ya Ganjar, Erick kalau diluar Ketum (Zulkifli Hasan), ada juga Anies,” ungkap Yandri ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Ia menyampaikan munculnya ketiga nama tersebut belum dibahas di internal KIB yang diinisiasi PPP, PAN, dan Partai Golkar. Yandri menuturkan aspirasi pengusungan empat nama itu berdasarkan pengamatannya pada konstituen PAN di berbagai wilayah Tanah Air. “Itu kan atas pemantauan saya sebagai pemenangan pemilu, beberapa kali kunjungan ke daerah, beberapa kali DPD datang ke Jakarta. Kecenderungannya itu,” ujarnya.
Yandri Susanto mengatakan, KIB masih membuka pintu untuk parpol lain bergabung. Tawaran ini juga ditujukan kepada PKB dan Partai Gerindra yang baru saja meresmikan Sekretariat Bersama. “Ya kalau mau, Gerindra-PKB gabung ke KIB. Kita welcome banget tuh,” ujar Yandri. Menurutnya, KIB selalu terbuka dengan parpol lain, baik yang berada di dalam maupun di luar Parlemen. “Komunikasi itu terus kita lakukan,” ucapnya.
16. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menuding Menkes Budi Gunadi Sadikin bermain belakang soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Tudingan itu disampaikannya dalam raker di Gedung DPR, Selasa (24/1). Mulanya, Budi mengaku tak mengetahui pasti draf resmi RUU Kesehatan yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Kita menerima banyak versi, Pak. Kita menerima banyak versi, yang terakhir tadi yang dikasih sama Pak Ansori, jadi aku dapat yang dari Pak Ansori,” kata Budi dalam rapat kerja, Selasa. “Tapi itu juga isinya berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Jadi banyak sih versi yang kita sudah terima, mungkin ada 6 atau 7 yang kita sudah terima sejak akhir tahun,” ucap dia. Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh penasaran dengan pernyataan Menkes itu. Ia pun meminta Menkes jelaskan draf mana yang dianggap paling sejalan dengannya.
17. Mentan Syahrul Yasin Limpo menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Ma’ruf, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (24/). Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan itu, Syahrul melaporkan bahwa stok beras nasional mencukupi meski pemerintah memutuskan mengimpor beras. “Sampai saat ini hasil pertanian lumayan bagus, sebenarnya dalam konteks impor beras dalam diskusi dengan Wapres, kata Pak Menteri Pertanian itu sebetulnya stok cukup,” kata Masduki dalam keterangan video. Masduki menuturkan, berdasarkan keterangan Syahrul, impor dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis seperti kenaikan harga maupun faktor-faktor lain. “Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak impor pun sebenarnya sudah cukup karena stok nasional cukup tahun ini menurut dia cukup,” ujar Masduki.
18. Jaksa KPK Yoga Pratama mengungkap modus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Direktur Penghitungan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Sebelumnya Yoga menyebut Angin menerima suap Rp 14.6 miliar dari tiga perusahaan wajib pajak, PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Angin juga diduga menerima Rp 29.505.167.100 dari 6 perusahaan dan 1 perorangan wajib pajak. Yoga lantas mendakwa Angin mengubah bentuk uang ‘panas’ itu menjadi 101 bidang tanah dan bangunan, 1 apartemen, dan 1 mobil. Menurut Yoga, dalam operasi pencucian uang itu, Angin menggunakan nama orang lain bernama H. Fatoni, kelima anak H. Fatoni, menantu, adik ipar, hingga keponakannya. “Terdakwa dan H. Fatoni sudah saling kenal sejak tahun 1990,” kata Yoga di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
19. Ketua DPR Puan Maharani diangkat menjadi “warga kehormatan” Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Gelar itu diberikan di Pulau Damar Besar atau Pulau Edam, Kepulauan Seribu, Selasa (24/1). Acara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Puan menerima brevet warga kehormatan Marinir di atas tank amfibi. “Saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan saya sebagai warga kehormatan Korps Marinir,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa. “Pembaretan ini tidak sekadar simbol, tapi tanggung jawab bagi saya untuk mengamalkan nilai-nilai prajurit Korps Marinir yang menjadi garda depan melindungi NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya lagi. Puan merasa bangga atas gelar itu. Dia mengeklaim, hingga saat ini ia menjadi perempuan satu-satunya yang menjadi Warga Kehormatan Marinir.
20. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin. Hakim menilai, Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610. “Mengadili, menyatakan terdakwa Drs. Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primer,” ujar majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/1). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 tahun 6 bulan penjara,” katanya.
21. Kejagungtetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo. “Adapun 1 orang Tersangka tersebut yaitu MA (Mukti Ali) selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi kepada wartawan, Rabu (25/1).
Kuntadi mengatakan, selaku Account Director PT Huawei Tech Investment MA lakukan permufakatan bersama Dirut BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif (AAL). Dalam perencanaan itu, MA disebut mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G sedemikian rupa sehingga ketika mengajukan penawaran harga, PT Huawei Tech Investment langsung ditetapkan sebagai pemenang. (HPS)