Anies Baswedan disambut Wahidin Halim (net)
Isu menarik pagi ini, teror pelemparan sekarung ular kobra mewarnai safari politik Capres Nasdem Anies Baswedan ke kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Tangerang, Rabu (25/1). Isu menarik lainnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, Kaesang Pangarep ingin menduduki jabatan eksekutif sebagai langkah awalnya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi mengaku, kementeriannya belum mendapat arahan dari Presiden Jokowi soal penambahan masa jabatan kades. Kemenag meminta DPR cepat putuskan beaya haji 2023, jangan terlalu mepet dalam mengambil keputusan soal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.397 unit rumah susun tahun ini. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menegaskan menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Berikut isu selengkapnya.
1. Safari politik Capres Nasdem Anies Baswedan ke kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Tangerang, Rabu (25/1) diwarnai aksi pelemparan sekarung ular kobra. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu (25/1) dini hari, sebelum Anies datang ke rumah tersebut. Anak Wahidin, Fadlin Akbar mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. “Tadi sekitar pukul 09.00 pagi Pak ARB (maksudnya, Anies Rasyid Baswedan, red) tiba, sekarung ular dilempar pukul 03.30 dini hari,” kata Fadlin saat dihubungi, Rabu (25/1). Ia menyampaikan karung berisi ular itu dilempar dalam keadaan tidak terikat. Namun ular tak sempat keluar dari karung dan langsung diamankan. “Alhamdulillah walaupun karung berisi ular yang dilempar dalam keadaan terbuka, tidak terikat, tetapi posisi lubang karung terlipat ke bawah, jadi ular-ular tersebut tidak sempat keluar,” kata Fadlin.Sejauh ini pihak keluarga Wahidin belum berencana untuk melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Fadlin justru menduga aksi melempar ular itu berhubungan dengan silaturahmi Anies ke kediaman orang tuanya. “Ini ada orang yang syirik saja atau sentimen negatif terhadap acara silaturahmi ini,” kata Fadlin.
Polisi masih menyelidiki aksi pelemparan sekarung ular kobra di rumah mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Rabu (25/1) dini hari. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, tim langsung mengecek ke lokasi usai menerima informasi soal aksi pelemparan ular kobra tersebut. “Ya setelah dapat info tersebut ke datangi lokasi untuk laksanakan pendalaman,” kata Zain saat dikonfirmasi.Kendati demikian, Zain belum menjelaskan lebih lanjut ihwal aksi pelemparan ular kobra tersebut. Sampai saat ini, kata dia, pihaknya juga belum menerima laporan soal aksi pelemparan itu. “Kami masih cek dan dalami info tersebut dan sampai saat ini kami belum terima laporan,” ujarnya.
Puluhan warga, relawan, dan kader Partai NasDem Kota Tangerang, menyambut kedatangan Anies Baswedan di kediaman mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim di Tangerang, Rabu (25/1). Di sana Anies disambut secara meriah oleh Wahidin, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Kegiatan hari ini adalah sebuah forum silaturahmi yaitu pertemuan antara masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk dengan para alim ulama,” ujar Anies Baswedan kepada awak media. Anies mengapresiasi sambutan yang dilakukan oleh puluhan relawan dan para kader partai saat dirinya tiba. Menurutnya, antusias para kader tersebut memiliki makna tersendiri.
2. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, Kaesang Pangarep ingin menduduki jabatan eksekutif sebagai langkah awalnya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. “Eksekutif,” ujar Gibran usai menghadiri groundbreaking Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo dan Moxy Hotel by Marriott di Jalan Ki Hajar Dewantara, Solo, Rabu (25/1). Hal itu menjawab pertanyaan soal jabatan politik apa yang diminati Kesang. Saat ditanya mengenai kemungkinan Kaesang meneruskan kepemimpinannya, Gibran enggan menjawab. “Yo ra ngerti (Ya nggak tahu). Tekono (tanyakan) Kaesang,” katanya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menasihati adiknya, Kaesang Pangarep untuk sowan dulu ke Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudyatmo jika ingin maju di Pilwalkot Solo. Sebab, FX Rudyatmo merupakan Wali Kota Solo sebelum Gibran dan dia juga kader senior PDIP di kota Solo. Gibran mengaku tidak akan mengintervensi keputusan adiknya di bidang politik. Ia memberi kebebasan penuh kepada Kaesang untuk memilih partai dan daerah yang akan menjadi medan pertarungannya nanti. “Kaesang aja yang memutuskan. Beda partai boleh, sama boleh, independen boleh. Semua bagus. Tergantung de’e ngko milih kota apa ya (dia nanti memilih kota apa),” kata Gibran menjawab wartawan usai groundbreaking Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo, Rabu (25/1).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyambut baik keinginan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk terjun ke politik. Menurutnya, Kaesang sudah memiliki darah politik dari bapaknya. “Mas Kaesang putra presiden yang jejak politik bapaknya sudah jelas. Dari wali kota, gubernur, presiden. Kan suka tidak suka, darah itu mengalir juga,” kata Rudy saat ditemui awak media di kediamannya di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Rabu (25/1). FX Rudyatmo menyarankan Kaesang agar segera mendaftar ke DPC PDIP Kota Solo jika ingin bergabung dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Hal itu karena keluarga inti Kaesang dikenal sebagai kader PDIP dari mulai ayahnya yakni Presiden Jokowi, kakak kandungnya Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo), dan kakak iparnya yaitu Bobby Nasution (Wali Kota Medan). “Kalau Mas Kaesang mau masuk PDIP, saya terbuka lebar-lebar pintunya. Segera saja daftar ke DPC untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang baru,” kata Rudy.
3. Jubir Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan Gerindra mendukung niat putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke dunia politik. Budi mengatakan Gerindra membuka pintu jika Kaesang ingin bergabung. Menurut dia, Gerindra selalu mendukung anak muda yang ingin terjun ke politik, apapun latar belakangnya. “Partai Gerindra menyambut baik rencana putra bungsu Presiden Jokowi untuk terjun ke dunia politik, dan selalu membuka lebar pintunya apabila Mas Kaesang ingin bergabung dan berjuang bersama-sama untuk rakyat Indonesia,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (25/1).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan, keluarga inti Presiden dilarang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Menurut Mardani, wacana larangan keluarga inti presiden menduduki jabatan publik lewat mekanisme pemilihan umum perlu agar sistem berjalan adil bagi semua orang. “Bagus dibuat aturan, keluarga inti Presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik. Baik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang,” ucap Mardani, Rabu (25/1).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra bakal mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jika ingin maju sebagai cagub dalam Pemilu 2024. Dasco mengungkapkan, sebagai salah satu partai politik (parpol) yang mendukung Gibran dalam pemilihan wali kota, Gerindra bakal melanjutkan dukungan itu dalam kontestasi mendatang. “Partai Gerindra tentunya termasuk ikut yang akan mendukung apabila kemudian Mas Gibran mau maju Pilgub (pemilihan gubernur),” kata Dasco ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1). Namun, ia mengatakan Gerindra bakal menunggu keputusan politik dari Gibran. “Kita sama-sama tahu, Mas Gibran akan melakukan konsultasi dulu ke Ketua Umum PDI-P, dan tentu kita akan tunggu hasilnya,” ujar Dasco.
4. Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Jokowi soal penambahan masa jabatan kades. Budi Arie mengungkapkan, Jokowi belum mengajaknya bicara soal usulan penambahan masa jabatan kades menjadi 9 tahun. “Belum dibicarakan, itu ranahnya DPR. Ini kan revisi UU Desa, ini ranahnya DPR, termasuk isu soal masa jabatan juga,” kata Budi Arie usai menghadiri konferensi pers Musra relawan Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (25/1). Ia mengatakan, usulan tersebut menjadi salah satu dari berbagai hal yang bakal dibahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen hari ini, Rabu (25/1) telah menemui dirinya lebih dulu. “Saya dengar hari ini ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada tiga yang mau disampaikan. Kemarin, sudah ketemu langsung sama saya,” ujar Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1). Tito menyebut akan berdiskusi terlebih dulu dengan pemangku kepentingan terkait dari mulai DPR hingga Menkeu.
Massa perangkat desa membanjiri jalanan depan Gedung DPR pada Rabu (25/1) pagi dalam aksi demonstrasi menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono mengatakan, demonstrasi ini untuk mendukung penuh revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aksi serupa dilakukan oleh massa kepala desa yang menuntut Revisi UU Desa pada 17 Januari lalu. Widhi menambahkan, aksi demonstrasi ini juga untuk merespons pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke Pemerintah yaitu Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (24/1) lalu.
5. Kemenag meminta DPR cepat putuskan beaya haji 2023, jangan terlalu mepet dalam mengambil keputusan soal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023. “[Keputusan besaran BPIH] tergantung DPR ya. Kalau beliaunya cepat, ini sudah masuk (bulan Rajab, kalender hijriah). Kita berharap jangan mepet seperti tahun kemarin. Kita berharap tidak bertele-tele dan cepat segera diputuskan,” ujar Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/1).
Kemenag meminta calon jemaah haji harus mengerti terkait usulan kenaikan biaya haji di musim 2023 ini. Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad saat ditemui di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/1). Abu menjelaskan biaya haji yang selama ini ditanggung masyarakat telah diambil dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Ia kemudian menyinggung perhitungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal potensi habisnya nilai manfaat dana haji bakal habis pada 2027 apabila pemerintah tidak menaikkan biaya haji.
Staf Ahli Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Abu Rokhmad, mengatakan andai tak naik tahun ini, maka ada kemungkinan biaya haji 2028 akan sepenuhnya ditanggung oleh calon jemaah haji asal Indonesia. Abu membeberkan, selama ini jemaah haji membayar BPIH dengan dibantu subsidi yang berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Biaya haji kalau sepenuhnya diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH, maka menurut hitung-hitungannya BPKH tahun 2027 itu nilai manfaat dan haji itu akan habis,” kata Abu di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/1). “Berarti pada tahun musim haji 2028 ada kemungkinan jemaah haji akan menanggung 100 persen biaya haji yang harus dia keluarkan supaya dia berangkat haji,” imbuh Staf Ahli Menag bidang Hukum dan HAM itu.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan subsidi biaya haji saat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji. Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma’ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi. “Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, ” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
6. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.397 unit rumah susun tahun ini. Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan ini termasuk untuk pengadaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Bikin rumah susun, total ada Rp2,002 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (25/1).
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin membeli hunian justru malah menghadapi gugatan. Ia menilai kasus Meikarta terjadi sebab tidak ada skema penjaminan pembiayaan antara pengembang dengan konsumen. “Kita bicara bagaimana di Meikarta itu orang beli rumah malah dituntut balik,” ungkap Herry dalam acara Penandatangan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan secara virtual, Rabu (25/1).
7. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menegaskan menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Hal itu disampaikan Ismail di depan massa pengendara ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1). Ismail menyebut penolakan itu merupakan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. “Bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak. Mohon dukungan dari elemen masyarakat dapat memperjuangkan ini,” kata Ismail dari mobil komando milik massa aksi.
Sebelumnya, ratusan pengendara ojek online melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. Mereka menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang bakal diterapkan Pemprov DKI. Ratusan massa itu datang dengan berbagai jaket ojek online. Mereka membawa sejumlah poster penolakan penerapan ERP.
8. Terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E meminta Majelis Hakim membebaskannya dari tuntutan pidana penjara 12 tahun dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Permintaan ini disampaikan Richard melalui pengacaranya, Ronny Talapessy dalam sidang dengan agenda pembacaan pelidoi atau nota pembelaan di PN Jaksel, Rabu (25/1). “Kiranya di palu Yang Mulia Majelis Hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan dan pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut, mengadili, menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” kata Ronny.
Richard Eliezer merasa diperalat dan dibohongi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Padahal, kata Richard, dia sangat menghormati dan setia pada atasannya itu. Namun, kepatuhan tersebut justru dimanfaatkan Sambo untuk memuluskan rencana jahatnya membunuh Yosua. “Tidak pernah terpikirkan, ternyata oleh atasan di mana saya bekerja memberikan pengabdian, kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Bharada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi,” kata Richard.
Richard Eliezer mengutip ayat Alkitab dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan dalam sidang di PN Jaks4el, Rabu (25/1). Awalnya, Richard mengatakan, dirinya diajarkan di Korps Brimob untuk setia terhadap negara dan patuh terhadap atasan. “Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah pada kehendak Tuhan, Nugraha Caknati Yana Utama, Setia pada Ibu Pertiwi,” kata Richard. Jjanji setia terhadap negara dan pimpinan itu, menurutnya, terpahat dalam hatinya. Richard lalu mengutip sebuah ayat Alkitab yang seringkali disampaikan orangtuanya ketika sedang sedih dan lemah. “Izinkan saya mengutip satu ayat Alkitab yang orangtua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah yang menjadi kekuatan saya, Mazmur 34 ayat 19, ‘sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya’,” ujar Richard.
Terdakwa Putri Candrawathi tidak terima disebut sebagai dalang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu diungkapkan Putri Candrawathi saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan delapan tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri disebut sebagai pemicu terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J lantaran mengaku kepada suaminya, Ferdy Sambo, bahwa dirinya telah diperkosa oleh Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. “Kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini?” tutur Putri dalam persidangan di PB Jaksel, Rabu (25/1). “Ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga mati berkalang tanah agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi?” ucap dia.
Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Martin Simanjuntak mengungkapkan ‘gerakan bawah tanah’ untuk mengintervensi perkara dugaan pembunuhan berencana sudah terjadi sejak awal kasus dilaporkan. Ia menuturkan, setelah resmi memberikan laporan ke Bareskrim Polri pada 18 Juli 2022, kuasa hukum keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak diajak bertemu oleh dua anggota Polri. “Pada saat itu orang ini belum jadi Brigjen masih Kombes, dan satu lagi jenderal (bintang) dua, untuk menemui di salah satu daerah Jakarta,” sebut Martin, Rabu (25/1) malam. Ia menuturkan, kedua polisi itu berasal dari luar Jakarta, dan mengajak bertemu untuk memengaruhi Kamaruddin agar perkara yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo diselesaikan secara damai.
Polri buka suara soal isu “gerakan bawah tanah” untuk memengaruhi putusan atau vonis terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan, kasus itu sudah di luar wewenang Polri. “Saya rasa tahap itu sudah bukan proses penyidikan lagi, bukan ranah tugas Polri lagi, karena tugas Polri sudah lewat dan saat ini proses ada di pengadilan,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/1). Ramadhan menekankan kasus tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan penyidik Polri. “Saya rasa kita sudah lewati tahap penyidikan, bukan merupakan kewenangan dari penyidik Polri lagi,” tegasnya.
9. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai aneh untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu secara serentak antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Manajer program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menegaskan, presidential threshold tidak relevan dengan esensi pemilu serentak. “Esensi pemilu serentak kan sebetulnya partai politik yang menjadi peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres, sehingga ide pasangan capres ini bisa disatukan dengan parpol yang mengusung,” kata Fadli dalam talkshow GASPOL yang dikutip Kamis (26/1). “Sehingga ini menarik minat pemilih menjatuhkan pilihan, atau yang disebut coattail effect, efek ekor jas itu,” tambahnya.
10. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap bahwa pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membuka peluang penjajakan koalisi di luar Demokrat dan PKS, hanya sebatas dinamika. Herman mengatakan, sejauh ini, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem, masih solid. Adapun ketiga partai ini dalam perbincangan kerja sama politik menyambut Pemilu 2024 bernama Koalisi Perubahan. “Ya saya kira dinamika saja itu ya, selama ini kita masih solid lah. Masih solid,” kata Herman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1). Herman mengeklaim, tidak ada informasi apa pun yang diterima Demokrat tentang Nasdem yang ingin membuka peluang penjajakan koalisi baru, selain Koalisi Perubahan. Sebelumnya Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menanyakan, apakah Partai Nasdem masih bersedia mendukung Anies Baswedanseandainya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai cawapres. “Pertanyaannya, kalau tidak dengan itu (AHY) apakah mau tetap dukung Anies?” kata Ali kepada wartawan, Selasa (24/1) kemarin.
11. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan pihaknya tidak akan memberi ampun kepada perusahaan swasta yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia kerap berujung pada gugatan dan protes internasional kepada Indonesia, lantaran asapnya mengganggu. “Kalau soal kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya tidak ada ampun,” ujar Siti dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/1). Berdasarkan data BNPB, pada tahun 2023 saja, karhutla sudah terjadi sebanyak 14 kali. Siti menekankan, apabila Kementerian LHK mendapati adanya hotspot atau titik api di hutan, maka pihaknya akan langsung memberi peringatan. Dia memastikan pihak swasta yang mengakibatkan kebakaran hutan akan ditindak dengan penegakan hukum.
12. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan, pencalonannya sebagai Waketum PSSI bukanlah bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Zainuddin menjelaskan, pemerintah dinyatakan intervensi bila ikut campur dalam jalannya organisasi maupun kegiatan kompetisi sepak bola. “Intervensi pemerintah itu kalau pemerintah mengatur kompetisi, pemerintah mengatur-atur segala urusan dalam organisasi, ini tidak,” kata Zainuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1). Politisi Golkar itu menegaskan, pencalonannya tidak melanggar Statuta FIFA maupun aturan PSSI. “Jadi siapa saja dibolehkan, cuma (karena) sebagai pembantu presiden, saya harus minta izin. Dan, diizinkan untuk mendaftar,” ujar Zainuddin. (HPS)