Anies Baswedan Peluk Amien Rais (net)
Isu menarik hari ini, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut, dukungan Partai Ummat kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024, bukan tidak mungkin dukungan tersebut malah menjadi beban Anies. Ia menyarankan, Anies segera menggeser persepsinya dari poros “kanan” ke “tengah” jika ingin memenangkan Pilpres 2024. Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi ingatkan semua pihak, pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 jangan sampai mengganggu situasi ekonomi Indonesia yang sudah baik saat ini. Ia menegaskan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi pasien IMF sebagaimana saat situasi krisis ekonomi pada 1997-1998. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi memprediksi, Richard Eliezer kemungkinan bisa bebas pada Juni 2023. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menduga, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) memiliki senjata laras SS1-V1 dan SS2-V1 buatan PT Pindad (Persero). Berikut isu selengkapnya/
1. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan Partai Ummat kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 bakal menguatkan basis massa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun demikian, bukan tidak mungkin dukungan tersebut justru menjadi beban buat Anies. “Jika Partai Ummat justru berusaha mempertebal narasi politik identitas yang Anies sendiri belakangan berusaha menepisnya, maka dukungan Partai Ummat bisa menjadi beban politik atau political liabiliteis bagi Anies ke depan,” kata Umam, Jumat (17/2). Menurut Umam, Anies harus segera menggeser persepsinya dari poros “kanan” ke “tengah” jika ingin memenangkan Pilpres 2024.
Mantan Mendikbud tersebut, kata Umam, mesti lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya untuk disiplin, tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas. Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu bisa berbalik menjadi amunisi tajam bagi kompetitor lain untuk menghantam Anies. “Alih-alih menguatkan dan mengonsolidasikan basis swing voters dan undecided voters, narasi politik identitas itu justru akan mendegradasi legitimasi politik pihak yang didukung,” ujar Umam. Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Hal tersebut Amien sampaikan ketika menutup Rakernas ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2). “Jadi tadi mengenai Presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan,” ujar Amien.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menegaskan, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu anti terhadap politisasi identitas, khususnya politisasi SARA. Bagja mengeklaim, lembaganya siap berhadapan dengan pihak-pihak yang mengeksploitasi identitas sebagai senjata politik jelang Pemilu 2024. “Jika ada yang menggunakan itu, maka (dia) akan berhadapan langsung dengan Badan Pengawas Pemilu,” katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (17/2). “Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain,” tuturnya melanjutkan. Bagja mengaku, lembaganya siap melayangkan sanksi bagi pihak-pihak yang mempolitisasi SARA. “Kami akan berikan sanksi. Pertama, tentu teguran kepada yang bersangkutan, kami harapkan tidak melakukan hal tersebut kembali,” ujar Bagja seraya menambahkan, politisasi identitas adalah permasalahan besar Pemilu 2019 yang lalu.
3. Presiden Jokowi mengingatkan, semua pihak agar jangan sampai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mengganggu situasi ekonomi Indonesia yang sudah baik saat ini. Ia menegaskan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi pasien dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebagaimana saat situasi krisis ekonomi pada 1997-1998. “Saya baru saja mendapatkan informasi yang terakhir, yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara. Kita pernah menjadi pasien IMF saat 97, 98. Oleh sebab itu, situasi ekonomi harus kita jaga betul,” ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak acara HUT ke-50 PPP yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat (17/2). “Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF,” tegasnya. Presiden menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022. Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.
4. Presiden Jokowi mengaku tak masalah dua menterinya rangkap jabatan dalam kepengurusan PSSI, yang penting yang bersangkutan bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umum PSSI dalam KLB PSSI di Hotel Sangri-La Jakarta, Kamis (16/2). “Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya,” ujar Jokowi saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat (17/2). Jokowi lantas mencontohkan menteri lain yang juga rangkap jabatan. Di antaranya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhan Prabowo Subianto, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki itu kan juga menjadi Ketua Dayung, bisa. Pak Airlangga jadi Ketua Wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi Ketua PASI, bisa. Pak Prabowo jadi Ketua Pencak Silat, bisa,” tuturnya.
Menurut Jokowi, jabatan yang diemban oleh Luhut, Prabowo, Basuki, dan Airlangga itu juga memiliki skala yang sama seperti PSSI. Pasalnya, mereka mengurus perihal manajemen waktu, organisasi, hingga perencanaan. “Kan tadi sudah saya sampaikan kok, enggak (masalah),” imbuh Jokowi. Ia memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi meskipun dua menterinya mendapat jabatan di PSSI. “Ya sesuai yang saya sampaikan, pemerintah tidak akan intervensi apa pun kepada PSSI,” ujar Jokowi. Ia menjelaskan, yang paling penting adalah PSSI mengalami perubahan atau reformasi total usai perubahan kepengurusan ini. Dia berharap PSSI bisa memanfaatkan potensi yang ada demi kemajuan ke depan. “Potensi yang kita miliki ini betul-betul nanti tahap demi tahap ini bisa kemajuannya kelihatan, road map-nya kelihatan, perencanaannya kelihatan. Mau apa dalam 50 tahun, mau apa dalam 25 tahun,” tegas dia.
5. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi memprediksi, Richard Eliezer kemungkinan bisa bebas pada Juni 2023. Kemungkinan itu bisa terjadi karena adanya remisi yang menjadi salah satu hak narapidana. “Mungkin sekitar bulan Juni (2023) Richard sudah bisa menghirup udara bebas,” kata Edwin. Menurut dia, kemungkinan Richard bebas tersebut dari pemotongan masa tahanan sejak dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 3 Agustus 2022. Di samping itu, LPSK akan mengajukan permohonan kepada Kemenkumham agar Richard memperoleh remisi tambahan sebagai justice collaborator selama 2/3 masa tahanan. Dengan demikian, pada bulan Juni nanti, Richard akan dibebaskan.
Edwin Partogi mengatakan, LPSK membuka diri jika Richard Eliezer ingin bertugas sebagai anggota Polri di LPSK. Dia mengatakan, LPSK memberikan tempat kepada Richard melalui izin Kapolri untuk bekerja di lembaga perlindungan saksi itu. “Kalau Richard bisa kembali menjadi anggota Polri aktif, LPSK membuka diri melalui izin Kapolri agar Richard dapat ditugaskan bekerja di LPSK,” kata Edwin, Jumat (17/2). Edwin menyampaikan, LPSK terus melindungi Richard Eliezer meskipun hukuman sudah diputuskan. Kata dia, LPSK memiliki tugas untuk mengawal hak-hak Richard Eliezer sebagai narapidana. Adapun untuk pemenuhan hak narapidana yang dimaksud, salah satunya memastikan Richard ditempatkan di penjara yang aman.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E usai divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan potensi ancaman itu ada karena terdakwa lain dalam perkara tersebut memiliki kekuatan lebih besar. “Potensinya karena memang pelaku yang lain kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan Eliezer yang kita tahu apakah jejaringnya masih ada dan sebagainya,” kata Hasto di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Jumat (17/2). Hasto mengatakan LPSK juga akan melindungi keluarga Bharada E apabila diperlukan. Untuk itu ia mengimbau keluarga Bharada E untuk mengajukan permohonan kepada LPSK jika merasa perlu dilindungi.
6. Terdakwa Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) kecewa atas vonis 1,5 tahun penjara terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kekecewaan tersebut disampaikan lewat pengacarabya. “Pasti kecewa karena merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perkara ini,” kata penasihat hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan, Jumat (17/2). Menurutnya, banyak pertimbangan putusan majelis hakim yang tidak berdasarkan fakta persidangan dan jauh dari rasa keadilan. Irwan mengatakan Kuat yang berperan menutup pintu rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan divonis 15 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal yang menolak perintah menembak divonis 13 tahun penjara. Sementara Bharada E selaku eksekutor Brigadir J justru hanya divonis 1,5 tahun penjara. “Kelihatan adanya disparitas pemidanaan,” ujarnya.
7. Presiden Jokowi memperkenalkan sejumlah tokoh yang berpotensi menjadi capres dan cawapres 2024, saat berpidato pada peringatan HUT ke-50 PPP yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/2). Jokowi menyebut banyak kandidat capres dan cawapres yang hadir di acara tersebut. ‘’Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa juga ada Mas AHY,” kata Jokowo. Jokowi mengaku tak mau sebut satu nama capres pilihannya, karena akan mengundang reaksi publik sehingga jadi ramai. “Ya, kalau saya nyebut satu nama, nanti ramai. Sebut semuanya saja,” ujar Jokowi. Namun ia nyeletuk, ada capres pilihannya yang tidak hadir dalam acara itu. “Ada yang enggak hadir,” katanya sembari ketawa. Jokowi menilai, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono cocok menjadi capres atau cawapres. Dalam nada bercanda, Jokowi bertanya ke mana arah dukungan PPP. “Saya mau bertanya, PPP calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua, hadir di sini cawapres dan capres,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengaku, diam-diam dirinya memantau gerak-gerik Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dalam konteks memantau perkembangan partai politik. Selain itu, Jokowi juga melihat seperti apa peluang PPP dalam pemilu mendatang. “Sekali lagi, dari pandangan saya yang jauh, saya meyakini Insya Allah tidak ada masalah. Dengan bekerja keras tentu saja. Saya diam-diam ngikutin lho, Bapak (Plt) Ketua Umum ini ke mana saya tahu. (Massa) yang nyambut banyak atau tidak, saya tahu,” ujar Jokowi. “Mengadakan pertemuan, rapat-rapat besar di lapangan, saya juga tahu,” ujarnya seraya menambahkan, dirinya optimistis PPP bisa meraih suara yang lebih baik pada Pemilu 2024. Hanya saja, dia berpesan agar jajaran PPP bekerja keras dalam meraih target yang sudah tadi ditentukan.
Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya memberi arahan agar Pemilu 2024 diterapkan dengan sistem proporsional tertutup. Jokowi menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. “Ndak, ndak, ndak, ndak, ndak. Saya bukan ketua partai,” ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, kemarin. Jokowi menjelaskan, baik sistem proporsional tertutup maupun terbuka, sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dia membebaskan masing-masing partai politik untuk memilih pilihan mereka. “Pemerintah, perlu saya sampaikan, kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai,” imbuhnya.
8. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) santai saja menanggapi statemen Presiden Jokowi yang menyebut namanya dalam daftar capres dan cawapres 2024. AHY meyakini Jokowi juga memiliki harapan tertentu terhadap sosok yang maju Pilpres 2024. “Ya saya yakin Pak Presiden Jokowi juga memiliki harapan. Tadi saya mendengarkan sambutan beliau, Presiden Jokowi juga tentu berharap agar Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, sukses, damai, dan tidak menghadirkan instabilitas, baik secara politik maupun keamanan,” ujar AHY menghadiri HUT ke-50 PPP di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/2). AHY menilai, pernyataan Jokowi itu menjadi pesan khusus bagi semua partai politik (parpol) yang akan menjadi peserta Pemilu 2024, khususnya PPP yang sedang berulang tahun. AHY merasa pernyataan Jokowi itu bisa menjadi peluang sejarah bagi semua tokoh politik yang ikut berkontestasi.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan guyonan antara Plt Ketua Umum PPP Mardiono dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait capres ataupun cawapres yang akan diusung PPP. Sandi mengatakan, Mardiono ingin ‘meminjam’ dirinya terlebih dulu kepada Prabowo. “Tadi banyak guyon ya, sama Pak Prabowo juga ada, bahwa Pak Mardiono tadi menyampaikan, ‘pinjam dulu (Sandi-nya)’,” ujar Sandi saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/2). Sandi menekankan, Mardiono dan Prabowo akan bertemu terkait PPP yang mengajak dirinya bergabung menjadi kader. Sandi menilai ajakan yang datang kepada dirinya untuk pindah ke partai lain adalah ranah antarpimpinan partai politik. “Nanti Pak Mar sama Pak Prabowo akan bertemu, karena itu memang ranahnya dari pimpinan partai politik,” tutur Sandi.
9. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37), diduga memiliki senjata laras SS1-V1 dan SS2-V1 buatan PT Pindad (Persero). Hal itu diketahui berdasarkan foto dan video mereka yang beredar luas di media sosial. Foto dan video tersebut telah dikonfirmasi oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebutkan, dua senjata itu mirip jenis SS1-V1 dan SS2-V1. “Diduga senjata kiri SS1-V1, kanan SS2-V1 yang dilengkapi pelontar granat. Produksi Pindad,” kata Fahmi, Jumat (17/2). Setidaknya, menurut Fahmi, ada dua kemungkinan yang membuat KKB menguasai senjata tersebut. “Bisa hasil rampasan atau tertinggal ketika kontak tembak. Bisa juga diperoleh melalui transaksi ilegal. Entah diselundupkan dari luar negeri, entah dari oknum,” ujar Fahmi.
Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi Brigjen Juinta Ontoh Sembiring mengatakan, TNI-Polri telah mengamankan Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan terkait operasi pencarian pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37). Sembiring mengatakan, Bandara Paro telah diamankan personel Damai Cartenz dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara. “Personel Damai Cartenz dan Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro. Saat ini situasi di Paro, Nduga, sudah tidak ada masyarakat, tetapi Bandara sudah diamankan dan bisa digunakan,” kata Sembiring dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Jumat (17/2). Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa telah menunjuk Sembiring sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) dari pihak TNI dalam operasi tersebut. “(Kami) berkolaborasi, bersinergi dengan personel Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal. Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan,” kata Saleh,kemarin.
Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip M masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai pesawatnya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua pada 7 Februari lalu. Sudah 10 hari Philip disembunyikan KKB Pimpinan Egianus Kogoya. Pihak KKB sempat merilis foto dan video yang menunjukkan kondisi pilot tersebut. Dalam foto, tampak pilot dikawal oleh sejumlah pasukan KKB lengkap dengan senjata api dan panah. Dalam salah satu video Philip menyampaikan pesan singkat, “Papua OPM menangkap saya untuk Papua Merdeka.” Dia juga melanjutkan mengatakan kalimat yang sama dalam bahasa Inggris.
10. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi tak ambil pusing alias ora patheken dengan sikap PDI-P yang menutup pintu kerja sama dengan Koalisi Perubahan. Menurut dia, setiap partai politik (parpol) memiliki kemandirian untuk bersikap. “Enggak apa-apa. No problem. Setiap warga negara punya hak memilih, dan dipilih. Begitu juga partai punya hak bergabung atau tidak dengan partai apa,” ujar Gus Choi, Jumat (17/2). Menurut dia, parpol sebaiknya memberikan narasi positif dalam dinamika politik jelang Pemilu 2024. Jangan menyampaikan narasi yang menunjukan perpecahan. “Tawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan problem bangsa ini, bukan malah mengumbar caci maki, dan fitnah,” ujarnya. Gus Choi sampaikan, saat ini Nasdem ingin fokus bekerja untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Nasdem dan capresnya akan terus berpikir, bernarasi, dan bertindak yang baik, dan elegan untuk edukasi publik, dan menampilkan tingkat peradaban yang baik,” kata Gus Choi.
Sebelumnya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengungkapkan pihaknya enggan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan. Sebab ia mengklaim parpol koalisi pendukung pemerintah dan Presiden Jokowi telah mewujudkan perubahan yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan. “PDI-P bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, jadi dalam fase pertama 2014, 2016, dan sekarang 2019 ke 2024,” tutur Masinton dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/2) lalu.
11. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bisa menjadi solusi untuk menambal dukungan capres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo harus mencari ceruk konstituen baru karena basis dukungannya di beberapa wilayah berpotensi menurun. “Untuk melakukan antisipasi dari potensi penurunan dukungan dari kelompok pemilih muslim, seperti di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan provinsi lain di mana pada Pemilu 2019 menjadi kantong-kantong pemilih muslim bagi Prabowo,” ujar Bawono, Jumat (17/2). Menurut dia, Prabowo harus melirik basis pemilih di dua wilayah yang kurang memberikan dukungan padanya dalam pilpres sebelumnya, yaitu Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Bawono menyatakan wajar jika Prabowo kemudian melirik Khofifah karena latar belakangnya sebagai Gubernur Jawa Timur, dan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). “Kalkulasi menjodohkan Prabowo, dan Khofifah juga bisa didasarkan atas keinginan untuk menarget dari basis pemilih Nahdlatul Ulama terutama dari kalangan perempuan,” ujarnya. Bawono menilai, pertemuan Prabowo dengan Khofifah kemungkinan atas restu Jokowi, karena Gubernur Jatim itu punya kedekatan dengan Presiden Jokowi. “Secara politik, Khofifah dan Presiden Jokowi memiliki kedekatan sangat baik. Karena itu bukan tidak mungkin komunikasi politik yang tengah dibangun oleh Prabowo terhadap Gubernur Jawa Timur itu merupakan masukan dariPresiden Jokowi,” tutur Bawono lagi.
12. Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer alias Noel menekankan, manuver pindah dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto bukan cerminan sikap Presiden Jokowi. Noel menegaskan tidak ada arahan apapun dari Jokowi. Noel mengatakan Jokowi orang yang demokratis, tidak mengarah ke siapapun. Dia menyebut Jokowi hanya berpesan untuk menjalankan demokrasi yang riang gembira. “Pandangan Jokowi terhadap demokrasi bahwa demokrasi harus riang gembira iya,” ujarnya, Jumat (17/2). Ia menegaskan tidak ada tahapan izin ke Jokowi soal migrasi dukungannya tersebut. “Nggak adalah, gitu-gituan presiden kita sangat demokratis orangnya, dia tidak suka dengan hiruk pikuk pegel dia jadi pemimpin dia tau sendiri kok,” kata Noel.
13. KPK mendalami peran Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WIKA Beton) Dadan Tri Yudianto terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara. “Semua pihak yang disebut dan ada korelasinya dengan perkara pasti kami dalami, termasuk sekretaris MA, Dadan Tri [Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton], maupun pihak pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jumat (17/2). Ghufron mengatakan tak menutup kemungkinan pihkanya menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka jika memenuhi bukti yang cukup. “Tentu akan kami kembangkan untuk kami tentukan statusnya setelah kami mempunyai kecukupan alat bukti,” ujarnya. (HPS)
