Eks Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo (net)
Isu menarik pagi ini, KPK tahan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo supaya tidak kabur ke luar negeri. Rafael akan dimiskinkan, safe deposit box berisi Rp 37 miliar disita KPK. Di sisi lain, Ketua dan Sekjen KPK dilaporkan ke Dewas buntut pemberhentian Brigjen (Pol) Endar Priantoro sebagai Dirlidik KPK. Isu panas lainnya, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, ucapan Presiden Jokowi perihal dirinya tidak disangkutpautkan dalam pencpresan dan koalisi untuk Pemilu 2024 hanya omong kosong. Presiden Jokowi lantik Dito Ariotedjo sebagai Menpora dan Komjen Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT. AHY menuding, PK Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat untuk gagalkan pencapresan Anies Baswedan. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mundur dari Dewan Pakar Partai Nasdem. KAHMI akan jemput Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, Rafael ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 hingga 22 April 2023. “Untuk kepentingan penyidikan RAT (Rafael Alun Trisambodo) ditahan selama 20 hari ke depan,’’ tegas Firli dalam konferensi pers di KPK, Senin (3/4). KPK menduga, Rafael menerima gratifikasi puluhan miliar rupiah selama menjadi penyidik atau pemeriksa pajak. Rafael akan dimiskinkan, safe deposit box berisi Rp 37 miliar telah disita KPK. Seusai diperiksa KPK, ia digelandang dari lantai dua gedung Merah Putih menuju ruang konferensi pers di lantai satu dengan tangan diborgol pukul 16.25 WIB.
Firli menduga, Rafael Alun Trisambodo aktif mengarahkan para wajib pajak yang bermasalah berkonsultasi ke perusahaan miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME). “Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME,” kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (3/4). Di sisi lain, dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak itu, Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. KPK menemukan bukti dugaan aliran dana sebesar 90.000 dollar AS yang diterima Rafael melalui PT AME. “Sebagai bukti permulaan, tim penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT berjumlah sekitar 90.000 dollar AS yang penerimaannya melalui PT AME,” kata Firli,
Firli menuturkan, perkara ini bermula saat Rafael resmi diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada 2005. Ia bertugas meneliti dan memeriksa temuan perpajakan dari pihak wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dijelaskan, pada 2011, Rafael diangkat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I. “Dengan jabatannya tersebut Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya,” ujar Firli. KPK kemudian mendapati bahwa Rafael diduga memiliki PT Artha Mega Ekadhana. Klien perusahan tersebut merupakan para wajib pajak yang mengalami permasalahan pajak, khususnya mengenai kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan kepada negara melalui Ditjen Pajak Kemenkeu.
Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menilai, KPK politis dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk, 25 Tahun Reformasi: Mengembalikan Marwah KPK sebagai Institusi Penegak Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas, Senin (3/4). “KPK sangat politis dalam melaksanakan pemberantasan korupsi,” ujar Saut seraya menambahkan, jika hal itu terus dibiarkan, akan berbahaya bagi bangsa Indonesia. Saut juga menyebut KPK tidak lagi profesional, tidak independen, dan tak berintegritas. Ia mencontohkan, KPK banyak melakukan kekurangan. Di antaranya menetapkan tersangka tanpa proses hingga menerima bahkan mengembalikan orang begitu saja. “Jadi sudah pastilah temanya seperti di belakang, KPK sekarang ini tidak profesional berintegritas dan tidak independen,” kata dia.
2. KPK ogah memperpanjang masa tugas Dirlidik KPK Brigjen (Pol) Endar Priantoro yang berakhir 31 Maret 2023 meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat untuk memperpanjang masa tugas Endar di KPK. “Jadi, informasi yang kami terima beliau berakhir 31 Maret 2023 sehingga diberhentikan dengan hormat,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (3/4).
Brigjen Endar Priantoro melawan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa setelah dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan. Endar akan melaporkan pimpinan KPK itu ke Dewan Pengawas (Dewas). Endar akan melaporkan keduanya ke Dewas KPK, Selasa (4/4) siang ini. Endar akan datang langsung ke gedung Dewas KPK untuk melaporkan Fili dan Cahya. “Yang saya laporkan besok (4/4) atas nama Sekjen yang tandatangan Skep penghentian dan pimpinan KPK (FB) yang menandatangani surat penghadapan,” kata Endar saat dihubungi, Senin (3/4) malam.
Endar menilai pencopotannya tidak valid. Sebab, pencopotannya beda dengan surat balasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Pimpinan KPK. “Menurut saya, tidak valid karena Pak Kapolri sudah mengirim surat jawaban atas surat usulan tertanggal 29 Maret 2023 dengan lampiran surat perpanjangan penugasan,” kata Endar. Endar mengatakan, sebelum 31 Maret, Polri selaku institusi asalnya telah mengirimkan surat ke KPK perihal usulan perpanjangan masa penugasan Endar di lembaga antirasuah tersebut. “Sebelum tanggal 31 Maret 2023, sudah ada surat perpanjangan tertanggal 29 Maret 2023,” ujar Endar.
Kejagung RI siapkan jajarannya untuk menduduki posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang kini kosong usai Irjen Karyoto ditarik kesatuannya untuk menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. “Kejaksaan mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan, yang selama ini diduduki oleh unsur Kepolisian,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (3/4). Ketut mengatakan, Kejagung akan menyiapkan jaksa terbaiknya menduduki posisi itu. Oleh karena itu, ia berharap ke depannya ada komposisi jabatan yang dapat mendukung fungsi penindakan di KPK. “Kita ingin KPK menjadi pendorong bagi penegak hukum yang lain dalam mengungkap kasus -kasus kakap sebagaimana harapan dari masyarakat dan Ketua Dewas KPK,” ujar Ketut.
3. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, ucapan Presiden Jokowi perihal posisinya yang tidak perlu disangkutpautkan dalam pencalonan presiden dan koalisi untuk Pemilu 2024 hanyalah omong kosong. Sebab, menurutnya, Jokowi akan berperan aktif dalam mekanisme pengambilan keputusan partai politik baik diminta atau tidak. “Menurut saya, omong kosong jika Jokowi menafikan peran parpol dalam pencapresan. Jokowi diminta atau tidak, tentu akan berperan aktif dalam proses-proses politik. Diminta atau tidak, di dalam mekanisme pengambilan putusan strategis partai,” ujar Ari, Senin, (3/4).
Ari mengatakan, bergabungnya partai Nasdem ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), membuat Jokowi “membina” partai lain untuk mematangkan konsolidasi agar tidak salah langkah saat pencapresan nanti. Apalagi, kata Ari, saat ini tengah berkembang isu partai Golongan Karya (Golkar) kubu Jusuf Kalla yang ingin memisahkan diri dari orbiter Jokowi. “Jokowi pasti melakukan konsolidasi internal untuk ikut memantapkan konsolidasi di tingkat elite dan menghimpun kekuatan relawan agar pilihan capres mendatang tidak salah langkah,” kata Ari lagi.
4. Presiden Jokowi lantik kader muda Golkar Dito Ariotedjo sebagai Menpora dan Komjen Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4). Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 26/P Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Menpora Kabinet Indonesia Maju 2019- 2024 dan Keppres Nomor 51/TPA tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibacakan oleh Sekretaris Mensesneg, Setya Utama. Dito Ariotedjo selama ini dikenal sebagai kader Partai Golkar. Selama ini dia merupakan salah satu staf ahli Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, Dito Ariotedjo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2016-2021.
Kata Dito, Presiden Jokowi memberikan tiga pesan kepada dirinya. Pertama, Presiden ingin dirinya memprioritaskan cabang olahraga yang memiliki potensi mendali di Sea Games dan Asian Game. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil mendali yang baik,” katanya lagi. Kedua, Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga masif dilaksanakan. Baik di level tingkat pendidikan sekolah, kuliah, dan juga untuk masyarakat untuk menggalakan liga antar kampung (tarkam). “Ketiga, presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industry Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih ke arah kewirausahaan dan juga profesionalitas, dengan capaian indeks pemudanya naik,” ujar Dito yang baru berusia 32 tahun itu.
5. Menpora Dito Ariotedjo sepakat persoalan olahraga tidak boleh dicampuradukkan dengan politik. Hal itu disampaikannya saat dimintai pendapat soal bagaimana jika Israel ikut serta dalam event olahraga yang diselenggarakan di Indonesia. “Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden, harus dipisahkan kedua hal itu. Walau hal ini adalah suatu yang kompleksitasnya tinggi ya. Tapi, kita memang akan usahakan yang terbaik,” ujar Dito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4). Ia menjelaskan, dalam waktu dekat ada tujuh agenda olahraga yang akan digelar di Indonesia. Di antaranya, piala dunia bola basket (FIBA) World Cup 2023 dan World ANOC World Beach Games 2023.
“Pasti apa yang sudah dimulai, ya tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga kita maksimalkan pelaksanaannya,” kata Dito. Sementara itu, atlet-atlet dari Israel juga diketahui akan berpartisipasi dalam ANOC World Beach Games yang akan digelar di Bali. Menurut Dito, dirinya akan berkomunikasi dengan semua pihak agar acara tersebut tak bernasib sama seperti Piala Dunia U20. “Dengan melihat pengalaman kemarin U-20, (ada) Israel, ya pasti mulai per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada,” ujar Dito.
Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengaku ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan kegiatan deradikalisasi kepada warga yang terpapar radikalisme dan terorisme. “Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi, terutama kepada saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme,” kata Rycko. Ia mengatakan, deradikalisasi mesti dilakukan dengan sinergi antara instansi pemerintah maupun kerja sama dengan pihak-pihak di dalam dan luar negeri. “Utamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan dengan menggunakan sentuhan dari hati hingga pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan,” ujar Rycko. Ia mengatakan, penegakan hukum terhadap orang-orang yang terpapar ideologi terorisme adalah pilihan terakhir atau ultimum remedium dalam penanggulangan terorisme.
6. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menduga, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat pada 3 Maret 2023 lalu, untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. AHY menyebut, Moeldoko juga ingin mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Anies Baswedan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta pada Senin (3/4).
AHY menilai, pengajuan PK oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan upaya untuk menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). AHY merasa gugatan tersebut tak hanya untuk mengganggu soliditas Demokrat, tapi juga membuyarkan koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” tuturnya. Ia mengatakan sudah memperkirakan langkah hukum Moeldoko bakal berlanjut pasca kasasinya ditolak oleh MA pada 29 September 2022 lalu. Namun AHY optimistis pihaknya bakal memenangkan pertarungan dalam pengadilan PK di MA. “Kami yakin, Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi,” ujarnya lagi.
AHY mengajak masyarakat untuk mengawasi langkah Moeldoko yang ingin memanfaatkan ruang gelap peradilan untuk merebut kekuasaan di Partai Demokrat. AHY berharap rakyat ikut memonitor. Dikatakan, meskipun Moeldoko mengeklaim telah menemukan empat bukti baru untuk menggugat ke MA, pihaknya tidak gentar. Karena keempat bukti tersebut telah digunakan di PTUN Jakarta yang akhirnya kalah juga. Meski begitu, AHY tetap mewaspadai terbukanya celah intervensi politik pada proses pengajuan PK tersebut. “Untuk itu, meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut proses peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko memang belum sampai ke meja Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, prosedur pengajuan upaya hukum tersebut mesti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. “Nanti diberkas oleh PTUN Jakarta baru diteruskan ke Mahkamah Agung,” kata Hinca pada wartawan, Senin (3/4). Ia mengungkapkan, setelah Moeldoko mengajukan PK, ketentuannya pihak tergugat yakni Partai Demokrat, dan Kemenkumham diberi waktu untuk mengajukan kontra memori PK. Disebutkan, kubu Moeldoko mengajukan PK pada 3 Maret 2023. Partai Demokrat dan Kemenkumham diberi waktu sampai 6 April untuk lakukan kontra memori. Setelah semua berkas lengkap dari pihak penggugat dan pihak tergugat, PTUN DKI Jakarta baru melaporkan pengajuan PK ke MA. “(Lantas) MA nanti akan membentuk majelisnya antara hakim agung, nanti diputuskan di situ. Begitu tahapannya,” ujar Hinca Panjaitan.
7. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mau berkomentar banyak mengenai upaya peninjauan kembali (PK) yang ia lakukan terkait sengketa kekuasaan di Partai Demokrat. “Pertanyaan itu nanti, belum dijawab sekarang,” kata Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (3/4). Saat didesak awak media, Moeldoko enggan menjawab. Ia mengaku tidak tahu menahu soal upaya PK yang disebut berbekal empat novum atau bukti baru. “Enggak ngerti aku, enggak ngerti,” kata mantan Panglima TNI tersebut. Moeldoko terkesan memberi jawaban seadanya saat ditanya soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan melawan upaya Moeldoko merebut Demokrat. “Ya terserah saja,” ujar Moeldoko.
8. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya tak mau dikaitkan dengan Anas Urbaningrum. Ia menyebut, Anas dan faksinya merupakan bagian dari sejarah kelam Partai Demokrat. “Karena perbuatan mereka, dan geng-nya itu merusak Demokrat di saat sedang tinggi-tingginya elektabilitas. Tidak mudah untuk recovery,” ujar Herzaky di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (3/4). Seperti diketahui, Anas bakal bebas dari Lapas Sukamiskin pada 10 April 2023. Ia merupakan terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang pada 2014.
Herzaky menyatakan, akibat perkara korupsi Anas, Demokrat mengalami penurunan elektabilitas secara signifikan. Namun, berkat kinerja Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soliditas Demokrat tetap terjaga. “Pak SBY bisa menahan penurunan (elektabilitas), dan di era Mas AHY bisa kembali meningkatkan. Bisa konsilidasi, ada konsolidasi, ada kaderisasi, dan hasilnya, Demokrat ini melahirkan generasi baru,” kata Herzaky.
9. Jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan menjemput Anas Urbaningrum yang akan bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, 10 April mendatang. “Ya [akan dijemput],” ujar Presidium Majelis Nasional KAHMI Rifqinizami Karsayuda saat dikonfirmasi, Senin (3/4). Rifqi mengatakan para sahabat terutama dari kalangan aktivis HMI akan menyambut kembalinya Anas.
Menurut dia, status Anas sebagai mantan narapidana LP Sukamiskin tak akan menghilangkan kecintaan Keluarga Besar HMI dan KAHMI kepadanya. Kader PDIP itu yakin Anas hanya jadi korban politik penguasa. “Kanda AU, selalu dirindukan oleh keluarga besar HMI dan KAHMI. Kami meyakini, tuduhan yang dialamatkan ke kanda AU lebih dilatari oleh motivasi politis yang beraroma kriminalisasi pada saat itu. Dalam perang, Anda hanya bisa dibunuh satu kali, tetapi dalam politik Anda bisa dibunuh berkali-kali, dan hidup bahkan bangkit lagi,” imbuhnya.
10. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyatakan mundur dari anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Ia lalu menceriterakan proses dirinya bergabung sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem. Connie mengaku, dirinya tidak pernah menjadi kader Partai Nasdem, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pakar melalui jalur non partai. “Kan sebenarnya dewan pakar itu harus anggota, tetapi waktu itu karena saya diminta dan saya bilang saya enggak mau, saya enggak mau jadi anggota partai mana pun. Saya bukan anggota partai mana pun, saya diangkat dengan jalur non-partai,” ucap dia. Ditanya soal alasan meninggalkan posisi itu, Connie langsung mengungkit ucapan Surya Paloh yang justru tidak sesuai secara ideologi. “Bahwa Partai Nasdem bukanlah perusahaan tetapi instrumen pergerakan, tidak berpikir mencari selisih dagang, tidak memiliki semangat transaksional dan akan menjaga sikap ideologis yang dikelola secara profesional,” tutur Connie.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali membenarkan surat pengunduran diri Connie Rahakundini Bakrie dari keanggotaan Dewan Pakar Partai Nasdem. Menurut Ali, Connie sebenarnya tak perlu menyampaikan surat pengunduran diri itu, karena dia bukan anggota Partai Nasdem. “Ya enggak perlu, enggak perlu mundur kali. Karena dia memang bukan anggota Partai Nasdem. Itu surat salah alamat itu. Bagaimana mundur, dia bukan anggota partai. Mengundurkan diri dari partai, itu enggak masuk akal itu kan,” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (3/4).
11. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashi di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta membahas isu kebangsaan, salah satunya soal Pancasila dan agama sebagai komitmen berbangsa dan bernegara. “Saya yakin kalau nilai-nilai luhur kita berdasarkan agama, pancasila dan budaya bangsa menjadi alam pikiran dan orientasi tindakan, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju,” ujar Haedar, Senin (3/4). Ia meyakini, keluhuran Pancasila dan nilai-nilai agama bisa memberikan kontribusi besar menjelang Pemilu 2024. “Termasuk dalam Pemilu yang akan datang, nilai keluhuran akhlak atau budi pekerti itu menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara,” kata Haedar. Ia juga berharap Pemilu bisa berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
12. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar mengkritik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Prima agar tahapan Pemilu 2024 ditunda. Bahtiar mengaku tak habis pikir lembaga peradilan negeri bisa ikut campur dalam ranah pemilu yang mestinya hanya bisa diurus Bawaslu dan PTUN. Ia mengaku khawatir putusan PN Jakpus tersebut akan menjadi preseden bagi lembaga peradilan lain, seperti Ombudsman hingga pengadilan perikanan. “Jadi kalau ada lembaga baru, Omdusman bisa juga, pengadilan perikanan bisa juga,” kata Bahtiar dalam RDP dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (3/4). “Sebagai mantan pembentuk UU 7/2017 [tentang Pemilu] terus terang nggak pernah terbayang kita akan ada keputusan seperti ini,” imbuhnya. (HPS)
