Timnas Indonesia Juara Sea Games 2023 (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi merayakan kemenangan dramatis Timnas Indonesia U-23 dalam laga final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 dengan “pesta durian”. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menjadi juara juara setelah mengalahkan Timnas Thailand 5-2 pada final SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, Selasa (16/5) malam.
Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Jusuf Hamka membantah klaim Ketua Umum Perindo Hary Tanoe (HT) yang menyebut masyarakat Tionghoa akan mendukung capres yang dijagokan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Sebagai orang Tionghoa, Jusuf tidak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan masyarakat Tionghoa diwakili oleh seseorang untuk mendukung capres tertentu. Sebelumnya, Pembina PSMTI Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi. Menurutnya, masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi dan mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024.
RUU Perampasan Aset menyebutkan, negara tetap bisa merampas harta milik tersangka atau terdakwa kasus kejahatan yang meninggal atau yang menjadi buron. Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai RUU Perampasan Aset akan mengubah cara hidup warga di Indonesia jika kelak disahkan jadi UU. Sayangnya, surpres RUU tersebut belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (16/5) kemarin.
Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengaku tidak pernah bermimpi menjadi cawapres. Hal itu disampaikannya merespons isu soal dirinya masuk dalam radar cawapres Ganjar. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar dijadwalkan bakal bertemu dengan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo dalam acara halal bihalal di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/5). Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki pola dalam memilih cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi merayakan kemenangan dramatis Timnas Indonesia U-23 dalam laga final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 dengan “pesta durian”. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-22 jadi juara juara usai mengalahkan Thailand 5-2 pada final SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, Selasa (16/5) malam. Dalam video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, terlihat Jokowi nobar bersama sejumlah menteri dan pejabat lainnya yang ikut kunjungan kerja ke Medan. Jokowi terlihat senang bukan kepayang saat menyaksikan timnas Indonesia mencetak gol kemenangan.
Jokowi terlihat asyik menyantap durian sambil berbincang santai dengan Seskab Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selepas laga usai. Jokowi terlihat membuka durian yang sudah dibelah menggunakan sarung tangan. “Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin kan mental pemenang, mental juara itu keliatan sekali ada (pada Timnas Indonesia). Main tanpa beban mental, ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara,” ujarnya dengan wajah sumringah.
2. Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Jusuf Hamka membantah klaim Ketua Umum Perindo Hary Tanoe (HT) yang menyebut masyarakat Tionghoa akan mendukung capres yang dijagokan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Sebagai orang Tionghoa, Jusuf tidak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan masyarakat Tionghoa diwakili oleh seseorang untuk mendukung capres tertentu. Menurutnya, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai partai politik, sehingga tidak mungkin masyarakat Tionghoa ingin diwakili oleh seseorang saja.
Jusuf mengaku telah berbicara via telepon dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta untuk mengklarifikasi klaim yang telah dilayangkan sebelumnya. “Jusuf Hamka mewakili Ketua PSMTI Wilianto karena tidak berani untuk berbicara. Saya sudah telepon pada Selasa (16/5) sore kami bicara kurang lebih bicara 15 menit 7 detik,” ungkap Jusuf Hamka, Selasa (16/5) malam. Yusuf lalu menceritakan isi percakapannya dengan Wilianto. Kata dia, Wilianto mengaku tak pernah memberikan kuasa kepada Hary Tanoe untuk mengeluarkan pernyataan atas nama PSMTI. Terlebih, organisasi tersebut merupakan organisasi sosial, bukan politik.
“Saya marahi Ketua PSMTI. Kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa. Dia (Wilianto) minta-minta maaf, bukan dia, dan dia juga tidak pernah memberikan wewenang kepada Hary Tanoe untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia (Hary) penasehat,” katanya. “Jadi, statemen apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik, ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik,” tambah Jusuf Hamka.
Ia menekankan tetap menghormati Jokowi. Namun tidak benar bahwa masyarakat Tionghoa akan mengikuti pilihan Jokowi di Pilpres 2024. “Pak Jokowi orang baik. Tapi bukan berarti pilihan pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa, ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Hary Tanoe mewakili orang-orang Tionghoa,” sambung dia. “Pernyataan yang telah disampaikan Hary Tanoe itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Pembina PSMTI Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi. Menurut Hary Tanoe, masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Selain itu, mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024. “PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapa pun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI,” kata Hary Tanoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5).
3. RUU Perampasan Aset menyebutkan, negara tetap bisa merampas harta milik tersangka atau terdakwa kasus kejahatan yang meninggal atau yang menjadi buron. Perampasan aset diduga hasil kejahatan milik tersangka atau terdakwa yang meninggal atau menjadi buronan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Pendekatan RUU ini banyak penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Orangnya tidak dihukum, mungkin buron, meninggal dunia, tidak dapat dieksekusi karena susah asetnya saja yang dirampas untuk negara,” kata anggota tim perumus RUU Perampasan Aset, Yunus Husein, Selasa (16/5). Menurut Yunus, dalam kondisi seperti itu, negara tetap bisa merampas aset diduga hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pengadilan.
Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana tidak dibacakan pada rapat paripurna DPR pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022/2023, Selasa (16/5). Padahal, surpres tersebut telah dikirimkan pemerintah dan diterima DPR pada 4 Mei 2023 lalu. Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna hanya menyampaikan pidato pembukaan masa sidang DPR setelah menjalani masa reses. Kata dia, tidak dibacakannya surpres RUU Perampasan Aset lantaran masih ada mekanisme di DPR yang belum selesai. “Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan, karena belum masuk dalam mekanisme,” ucap Puan usai memimpin rapat di gedung DPR, kemarin.
Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai RUU Perampasan Aset akan mengubah cara hidup warga di Indonesia jika kelak disahkan jadi UU. Menurut dia, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal akan menjadi RUU paling krusial di detik-detik akhir masa jabatan DPR. Naskah RUU Perampasan Aset baru diserahkan pemerintah ke DPR. “Dua RUU yang sangat peka di detik-detik akhir nanti, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Sensitivitasnya di mana Pak pacul? Saya nggak akan komentari. Tapi saya pastikan itu akan mengubah cara hidup warga negara republik ini,” kata dia di Gedung DPR, Selasa (16/5). Politisi PDIP itu meyakini, RUU Perampasan Aset akan memicu banyak perdebatan, terutama Pasal 5 dan 6 RUU tersebut yang mengatur soal bentuk aset yang bisa dirampas aparat penegak hukum atau negara.
4. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengaku tidak pernah bermimpi menjadi cawapres. Hal itu disampaikannya merespons isu soal dirinya masuk dalam radar cawapres Ganjar. “Ha ha ha. Saya enggak pernah bermimpi ke arah situ,” ujar Nasaruddin Umar, Selasa (16/5). Nasaruddin Umar mengatakan, dirinya hanya ingin bekerja di balik layar. Pasalnya, ia lebih senang untuk menciptakan kesejukan, ketenangan, dan kedamaian antar sesama umat dan bangsa. “Prinsip saya tidak mungkin akan ada prestasi bangsa di atas konflik dan ketegangan yang menguras energi,” katanya. Menurut Nasaruddin, ia dan tokoh agama lain harus menciptakan kerukunan dan kedamaian supaya bangsa Indonesia bisa tetap tenang.
Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar dijadwalkan bakal bertemu dengan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo dalam acara halal bihalal di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/5). Kabar pertemuan keduanya semula disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy, namun Nasaruddin juga membenarkan kehadirannya dalam acara tersebut. “Iya. Ada halal bihalal,” kata Nasaruddin, Selasa (16/5). Ia menjelaskan, kehadirannya dalam acara itu bukan secara khusus bertemu dengan Ganjar. Ia memang rutin menghadiri acara halal bihalal setiap pascalebaran di Manado. Nasaruddin mengaku, kehadirannya dalam acara itu diundang Gubernur Sulut sekaligus Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. “Iya, kan itu rutin. Saya sering diundang beliau setiap habis lebaran begini,” katanya.
Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy menyebut, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sebagai kandidat baru dalam bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Rommy menyebut PPP sudah melakukan pendekatan kepada Nasaruddin beberapa waktu terakhir. “Kiai Nasaruddin Umar termasuk tokoh bangsa yang sedang kita elus-elus untuk menjadi cawapres Mas Ganjar,” ungkap Rommy melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5). Rommy menyebut Nasaruddin layak menjadi cawapres Ganjar karena bisa diterima berbagai kalangan. Nasaruddin, ucapnya, menganut paham keagamaan moderat.
Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto merespons isu Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam radar PDI-P sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, PDI-P telah membeberkan 10 nama kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar. “Saya baru tahu dari kamu, mesti saya tanya Ibu dulu, apa benar begitu,” ujar Utut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5). Utut mengatakan, banyak orang yang menginginkan jadi cawapres Ganjar. Sehingga perlu kesabaran sebelum PDI-P menentukan siapa cawapres pendamping Ganjar.
Utut mengungkapkan, keputusan siapa sosok cawapres Ganjar akan diumumkan dalam momen yang tepat. Utut tidak menampik bahwa Nasaruddin Umar merupakan sosok yang dibutuhkan Indonesia lantaran memiliki wawasan luas perihal agama. “Kalau Pak Nasaruddin orang yang santun, Imam Besar di Masjid Istiqlal, pemahaman agamanya ya tentu sangat dibutuhkan untuk negara seperti Indonesia,” katanya. Utut menekankan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak mengajukan capres maupun cawapres berdasarkan balas budi. Megawati menunjuk seseorang menjadi capres atau cawapres berdasarkan kemampuan demi kepentingan bangsa.
4. Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki pola dalam memilih cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, pola itu tergambar dari rekam jejak politik Megawati selama ini, mulai dari memilih Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2004, kemudian Jusuf Kalla sebagai cawapres Presiden Jokowi pada Pilpres 2014, dan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019. “Ada kecenderungan Ibu (Megawati) itu melihat konfigurasi NU, dengan mengikutsertakan Muhammadiyah menjadi bagian komitmen itu. (Tapi) ada satu yang lebih substansial, ideologis, untuk Indonesia ke depan,” ujar Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5). Bima mengungkapkan, kelebihan NU adalah memiliki kader di berbagai sektor. Mulai dari birokrat, hingga partai politik (parpol). “NU kan kadernya ada di mana-mana,” kata Aria Bima.
Politikus PDIP Ansy Lema mengklaim partai besutan Megawati Soekarnoputri punya kedekatan dengan NU terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu merespons isu bacapres PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kan dipasangkan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. “Secara visi komitmen kebangsaan dan menjaga Indonesia, kami dekat (dengan NU). Akan tetapi, kalau soal nama figur, ini masih dalam dapur PDIP,” ujar Ansy di Jakarta Selatan, Selasa (16/5).
Menurutnya, PDIP masih terus menghitung untuk mendapatkan sosok yang paling tepat berduet dengan Ganjar pada Pemilu 2024. Ia mengatakan PDIP sudah menghimpun kekuatan nasionalis, sedangkan NU bisa menghimpun kekuatan religius, Islam tradisional dan nusantara. “Kami punya sejarah panjang bekerja sama dengan NU. Bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah berduet dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz,” tuturnya.
6. Ketum Projo sekaligus penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra) Budi Arie Setiadi membantah pernyataan Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu yang menilai para relawan bisa menjerumuskan Presiden Jokowi untuk keluar dari batasannya sebagai presiden. Batasan yang dimaksud Adian terkait relawan yang meminta dan menunggu arahan Jokowi terkait capres pilihan.
Budi lantas menyatakan sedari awal justru Jokowi yang meminta agar para relawan tidak grusa-grusu serta meminta relawan mengikuti komando Jokowi. “Yang meminta kita untuk kita ikut komando Pak Jokowi ya beliau. Pak Jokowi sendiri yang berjanji akan membisikkan ke kami. Ya sebagai pendukung militan dan loyal Pak Jokowi kami patuh dan tunduk pada perintah beliau,” kata Budi, Selasa (16/5).
Sebelumnya, Wakil Koordinator Relawan Ganjar, Adian Napitupulu menilai para relawan bisa menjerumuskan Jokowi keluar dari batasannya sebagai presiden. Hal itu bisa terjadi jika para relawan terus memaksa Jokowi memberi arahan terkait calon presiden yang harus didukung. Sebagai orang yang masih duduk di kursi presiden, kata Adian, tak seharusnya Jokowi memberikan arahan tersebut. Menurut Adian, relawan Jokowi seharusnya tidak menarik-narik mantan wali kota Solo itu untuk urusan capres. Sebab, menurutnya, itu tak etis. “Jadi enggak ada lagi tunggu arahan jokowi. Tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden,” kata Adian, kemarin.
Adian meyakini Jokowi tak akan memberikan arahan terkait capres kepada para relawannya sampai kapan pun, karena Jokowi sadar akan posisinya sebagai presiden. Menurut Adian, Jokowi mempunyai pilihan capres sebagai warga negara dan petugas partai. Namun, Jokowi hanya bisa mengekspresikan pilihannya itu di tempat pemungutan suara (TPS). “Sampai kapan pun Jokowi tidak akan memberikan arahan apapun. Sampai kapan pun. Saya yakin. Kenapa? Karena dia harus menempatkan diri sebagai presiden. Tidak bisa berpihak,” tegasnya.
7. Ketua DPP PDIP merangkap Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Capres, Puan Maharani memberi kode partai kuning bakal ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (16/5). Saat membuka masa sidang di DPR pada hari ini, Puan terlihat mengenakan baju kuning dibalut blazer berwarna hitam. Wakil Ketua DPR merangkap Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang berada di sebelah Puan berseloroh soal baju kuning yang dipakai Puan. “Sudah pakai baju kuning tuh,” ujar Dasco. Puan pun menimpali guyonan Dasco. “Itu tanda-tanda,” ujar Puan sambil terkekeh-kekeh.
Puan mengatakan kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo belum mengerucut, malah berpotensi bertambah. “Masih 10. Bahkan, bisa nambah lagi. Masih lama, nanti dulu. Sekarang bacapresnya dulu,” ujarnya. Puan mengatakan partainya masih menggodok nama-nama potensial yang bisa bekerja sama dengan Ganjar maupun partai pendukungnya. “Mana yang terbaik dan mana yang kemudian bisa bekerja sama dengan capres dan partainya,” ujarnya.
Menanggapi ucapan Puan, Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus akan berkomunikasi dengan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani menyusul kode yang disampaikan Puan terkait partai politik baru yang bakal mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Nanti kalau aku sudah ngobrol sama Bu Puan, nanti aku ngasih tahu,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5). Lodewijk menyebut, dirinya akan bersilaturahmi terlebih dulu dengan Puan dalam waktu dekat untuk membahas soal itu sehingga belum bisa berkomentar lebih jauh. “Justru itu, kita masih silaturahmi. Jangan itu dulu, ini lagi jalan baru mau ngobrol abis ini,” ucapnya.
8. Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan lembaganya terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait proses sidang etik Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. “Ini kita sudah mulai, kita sudah memulai proses dan koordinasi dengan Mahkamah Agung,” kata Mukti Fajar di Padang, Sumatera Barat, Selasa (16/5). Mukti menegaskan Hasbi Hasan merupakan seorang hakim sehingga KY memiliki wewenang untuk ikut serta dalam menangani kasus tersebut setelah Sekretaris Mahkamah Agung itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ia mengatakan jauh sebelum Sekretaris MA tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan MA, KY sudah masuk atau menangani perkara yang berkaitan dengannya. Hal itu dimulai dari terjeratnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, termasuk hakim-hakim lainnya. KY masuk atau menangani masalah itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. KPK tengah mengusut aliran uang dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo. Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan, pengusutan dilakukan dengan memeriksa beragam saksi, termasuk Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata. Seperti diketahui, Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi tersangka gratifikasi dan TPPU. “Tentunya sebagaimana kami sampaikan, siapa pun kemudian bekerja di manapun, tentunya kita akan telusuri apabila keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan,” kata Asep saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/5).
10. Kejagung RI kembali memanggil Menkominfo Johnny G Plate, ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Tower (BTS) di Kementerian Kominfo. “Untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Rabu (17/5). Ketut mengatakan Plate dijadwalkan untuk diperiksa dalam kasus korupsi BTS pada pukul 09.00 WIB.
Plate diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irwan Hermawan. Irwan merupakan Komisaris PT Solitechmedia Synergi. PT Solitech menjadi salah satu perusahaan yang menjadi kontraktor dari proyek pembangunan menara tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah dua kali memeriksa Sekjen Partai NasDem itu dalam kasus korupsi proyek BTS.
Pemeriksaan pertama dilakukan pada 14 Februari 2023. Selanjutnya, penyidik Kejaksaan Agung kembali memanggil Plate pada 15 Maret 2023. Dalam pemeriksaan pertama, Plate dicecar dengan 51 pertanyaan mengenai perencanaan hingga evaluasi pembangunan ribuan menara tersebut. Plate mengatakan telah merespons setiap pertanyaan dengan bertanggung jawab. Dia mengatakan siap dipanggil kembali apabila penyidik membutuhkan informasi tambahan dari dirinya.
11. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjamu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, pada Senin (15/5/2023). Pertemuan antara Prabowo dan Hary Tanoe itu terjadi usai bos MNC tersebut dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hari yang sama. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/5/2023), Prabowo, Hary Tanoe, dan PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan dan stabilitas negara. Karena dengan situasi yang stabil, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat. “Siapa pun yang berkuasa, mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan,” ujar Prabowo usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo merangkap Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di kantor Kemenhan, kemarin. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
12. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bingung, draf revisi UU TNI yang belum final sudah mencuat ke publik. Belakangan draf revisi UU TNI menuai kritik karena dinilai banyak mengatur perluasan wewenang TNI hingga ke ranah sipil. “Ini (draf revisi) baru tahap awal, awal sekali, yang sebenarnya belum boleh beredar, tapi enggak tahu kok bisa beredar,” ujar Yudo saat ditemui usai acara penanaman mangrove di Taman Wisata Alam, Jakarta Utara. Meski demikian, Yudo menganggap kritik itu tanda bahwa TNI masih dicintai masyarakat. “Terima kasih tanggapan dari masyarakat semuanya. Itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat masih sayang kepada TNI. Jadi itu tadi, saya terima kasih, walaupun itu belum ada apa-apanya, baru muncul lah istilahnya, sudah ditanggapi. Tapi tanggapannya sangat positif bagi saya, ya terima kasih tentunya,” kata Yudo lagi. (HPS)
