Seskab Pramono Anung (net)
Isu menarik pagi ini masih soal cawe-cawe politik yang diakui Presiden Jokowi. Isu tersebut masih menjadi sorotan. Ada yang mengkritik tapi banyak juga yang memuji. Pihak Istana Presiden pun turun gunung memberi penjelasan soal itu. Seskab Pramono Anung menegaskan, cawe-cawe Presiden Jokowi bukan berarti memberi dukungan kepada salah satu capres maupun cawapres tertentu. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta pihak-pihak yang berkuasa tak perlu khawatir pada pergantian kekuasaan pada 2024 mendatang. “Bagi sekarang yang sedang bertugas, jangan khawatir, karena memang tugasnya akan selesai, dan itu adalah memang proses lima tahunan,” ujarnya.
Isu lainnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan tiga nama cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Ia menyatakan, dalam waktu 1-2 hari ke depan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan memutuskan nama pendamping Anies. Menparekraf Sandiaga Uno tak masuk dalam kandidat bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, MK tidak berhak mengubah sistem pemilu jika tak melanggar UUD 1945. Menurut Doli, bukan ranah MK untuk menentukan sistem yang cocok atau tidak cocok. Sebab, perubahan atau perbaikan sistem pemilu hanya bisa dilakukan lewat revisi undang-undang. Berikut isu selengkapnya.
1. Soal cawe-cawe politik yang diakui Presiden Jokowi masih menjadi sorotan pagi ini. Ada yang mengkritik tapi banyak juga yang memuji isu itu. Pihak Istana Presiden pun turun gunung memberi penjelasan soal itu. Seskab Pramono Anung menegaskan, cawe-cawe Presiden Jokowi bukan berarti memberi dukungan kepada salah satu capres maupun cawapres tertentu. “Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apa pun,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Mantan Sekjen PDIP ini membantah, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah mendukung atau meng-endorse tokoh tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. “Enggak. Enggak. Presiden enggak akan meng-endorse. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru bermakna positif,’’ ujarnya. Pramono mengatakan, Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan jujur, aman dan transparan. “Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kebetulan secara langsung di depan pemimpin redaksi beliau menyampaikan cawe-cawe untuk hal yang positif artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka,” kata Pramono.
Pramono yang disebut-sebut sebagai orang dekat Megawati ini juga membantah, cawe-cawe Jokowi diartikan sebagai Kepala Negara akan ikut campur dalam hasil Pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi justru ingin pemilu berlangsung adil dan program-program ke depan bisa berlangsung dengan baik, salah satunya Ibu Kota Nusantara (IKN). “Bukan cawe-cawe kemudian untuk memengaruhi hasil pemilu. Sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut. Begitu maksudnya,” tandas Pramono.
Pihak Istana menyampaikan penjelasan soal pengakuan Presiden Jokowi bahwa dirinya cawe-cawe untuk pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/1). Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang dimaksud Presiden adalah dalam rangka mengawal Pemilu Serentak 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis. “Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil,” ujar Bey, kemarin.
Selain itu, kata Bey, Presiden berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara untuk para peserta pemilu mendatang, Presiden Jokowi mengharapkan semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. “Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN,” kata Bey. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.
Bey Machmudin mengatakan, Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 meski mengambil sikap cawe-cawe atau turut campur. Presiden akan menerima hasil pilihan rakyat. “Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya,” ujar Bey lagi.
Presiden Jokowi memang cawe-cawe dalam hal politik menjelang Pileg dan Pilpres 2004, tetapi memberi jaminan tidak akan memanfaatkan militer dan aparat kepolisian buat memastikan kepentingan nasional tetap berjalan setelah periode kepemimpinannya usai. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5) kemarin.
Menurut GM News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menjanjikan sikap cawe-cawe politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 tidak bakal melibatkan tentara dan polisi.”Ini saya tidak akan menggunakan tentara, saya tidak akan menggunakan polisi, bahwa saya punya cara cawe-cawe, dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” tutur Yogi menirukan kalimat Presiden usai pertemuan. Presiden, kata Yogi, juga menyatakan sikapnya tidak terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sebagai presiden.
2. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendukung Presiden Jokowi yang ingin ikut campur dalam menjaga demokrasi dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil. “Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), itu sangat bagus, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Kalla di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5). JK yakin, Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Ia percaya, pernyataan Jokowi ingin cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak akan mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN) seperti yang disampaikan pihak Istana.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman tak mempersoalkan Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap tersebut menandakan, Jokowi ingin capaiannya selama 10 tahun menjabat sebagai Kepala Negara dilanjutkan oleh presiden sesudahnya. “Saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Menurut Habiburokhman, cawe-cawe Jokowi merupakan hak politik dan aspirasi pribadi. Namun, ia menyarankan, sebaiknya Jokowi menyampaikan sekali lagi ke publik bahwa cawe-cawe yang dilakukannya tak melanggar aturan dan ketentuan Pemilu 2024.
Ketua Bappilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yakin Presiden Jokowi tak akan melakukan intervensi terhadap hasil Pemilu 2024 terutama Pilpres. Pacul yakin Jokowi akan cawe-cawe sesuai adab yang ada dan tidak berlebihan. “Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa, diksi Jawa Tengah, kalau orang Jawa Tengah tahu. Cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur, ikut mewarnai,” kata Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). “Tetapi cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada,”ujarnya. Pacul menjelaskan, Jokowi tetap tidak boleh ikut campur dalam penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, hal itu merupakan urusan partai politik. Kendati begitu, Jokowi diyakini tetap menghendaki pemilihan presiden diserahkan kepada rakyat.
3. Panen kritikan. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta pihak-pihak yang berkuasa tak perlu khawatir pada pergantian kekuasaan pada 2024 nanti. “Bagi sekarang yang sedang bertugas, jangan khawatir, karena memang tugasnya akan selesai, dan itu adalah memang proses lima tahunan,” ujar Anies dalam acara Konsolidasi Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pimpinan DPRD se Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (30/5) malam.
Ia menyatakan, gerakan perubahan yang diperjuangkannya dan KPP adalah untuk mempercepat janji-janji kemerdekaan. Hal tersebut menjadi fokus utamanya, bukan soal meneruskan program pemerintah saat ini. “Jadi pertanyaannya bukan mau meneruskan atau tidak meneruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu, dan itulah pegangan kita,” kata Anies. Anies menekankan, proses pemenangan kontestasi pemilu tidak ditentukan oleh pihak penguasa. Menurut dia, semua keputusan soal pergantian pemimpin berada di tangan masyarakat. “Kekuasannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPR Roberth Rouw meminta Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap persoalan sistem pemilihan legislatif (pileg) 2024 yang kini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta Jokowi tidak hanya cawe-cawe dalam urusan politik Pilpres 2024. “Kalau kita mau bicara itu, maka tadi saya bilang Presiden cawe-cawe dong soal sistem ini ya kan. Jangan nanti MK buat gaduh, ya kan. Jadi presiden jangan masuk cuma untuk kepentingan politiknya beliau saja,” kata Roberth di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Roberth mengatakan, mestinya Jokowi meminta MK untuk tidak membuat gaduh terkait sistem pemilu. Sebagai Kepala Negara, Jokowi seharusnya juga menjaga stabilitas pelaksanaan Pemilu 2024.
Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Jokowi fokus saja bekerja untuk rakyat ketimbang cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Cawe-cawe itu berarti melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Ia mengatakan, masyarakat lebih menginginkan Jokowi menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sebelum lengser. Misalnya, soal masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pendapatan per kapita masyarakat juga tak banyak mengalami perkembangan bila dibandingkan dengan zaman SBY memerintah. “Jadi, fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya, agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya,” ujarnya, Selasa (30/5).
Menurut Herzaki tugas utama Jokowi bukan mempengaruhi parpol untuk mengusung figur capres yang diinginkannya. Tetapi memastikan gelaran Pemilu 2024 berjalan dengan baik. “Tugas dan tanggung jawab utama Presiden Jokowi terkait kepemimpinan nasional itu memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil, tanpa intervensi, intimidasi dan kecurangan,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku akan “cawe-cawe” dalam Pemilu 2024 menunjukkan Jokowi adalah presiden partisan. Dedi menilai, cawe-cawe Jokowi selama ini bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi politik pribadi. “Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi,” kata Dedi, Selasa (30/5).
Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi. Kemudian, mengintervensi KPK agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi KPU dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu. “Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggungjawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan,” ujarnya.
4. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan tiga nama cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Ia menyatakan, dalam waktu 1-2 hari ke depan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan memutuskan nama pendamping Anies. “Tiga orang ini di antara yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan,” ujar Mardani ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (30/5). Mardani menekankan dua syarat utama menjadi cawapres Anies. Yakni, menambah elektabilitas capres dan punya chemistry sebagai dwi tunggal.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyebut, Menparekraf Sandiaga Uno tak masuk dalam kandidat bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Enggak masuk,” ujar Sohibul. Ia menambahkan, saat ini proses penggodokan cawapresnya Anies telah mengerucut pada tiga nama.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, dalam satu-dua hari ke depan, para ketua umum parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan melakukan pertemuan untuk membahas penentuan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pemilu 2024. “Dalam sehari dua hari akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam dua hari ini,” ujar Sugeng di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5). Sugeng menuturkan, kejutan yang dimaksud adalah penentuan cawapres. “Keluar (nama cawapres), akan ada keputusan,” ujarnya tanpa menyebut nama-nama yang tengah dipertimbangkan oleh KPP untuk ditetapkan sebagai cawapres Anies.
5. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengatakan proses Peninjauan Kembali (PK) kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko adalah pembajakan partai politik. Dia mengatakan, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, Partai Demokrat senyata-nyatanya dibajak dan pencapresan Anies Baswedan digagalkan oleh orang yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Jokowi. “Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies dijegal kekuasaan,” ujar Denny lewat keterangan tertulis, Selasa (30/5). Denny mengatakan, seharusnya Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, Denny memberi pernyataan kepada publik untuk mengawal proses PK yang diajukan Moeldoko atas Partai Demokrat.
Denny Indrayana mengatakan, informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menetapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan sistem proporsonal tertutup adalah kredibel dan patut dipercaya. Karena informasi dan sumbernya patut dipercaya, Denny akhirnya memutuskan untuk mengungkapkannya ke publik. Tujuannya agar publik dan MK berhati-hati. “Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel dan karenanya patut dipercaya. Karena itu pula, saya putuskan untuk melanjutkan kepada khalayak luas sebagai bentuk pengawasan publik agar MK hati-hati dalam memutuskan perkara yang sangat penting dan strategis tersebut,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5). Ia mengatakan, meskipun kredibel, namun belum tentu putusan yang keluar seperti dalam informasi yang dia dapatkan. Sebab, saat ini belum ada putusan resmi dari MK terkait uji materi UU Pemilu tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengatakan, tidak ada unsur pembocoran rahasia negara dari pernyataannya yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional tertutup. “Saya bisa tegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang sama sampaikan kepada publik,” kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5). Denny mengatakan, rahasia putusan berada di MK. Tetapi, informasi yang didapatkannya bukan dari lingkungan MK, termasuk bukan dari hakim MK. “Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapatkan bukan dari pihak-pihak di MK,” ujar Denny.
6. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, MK tidak berhak mengubah sistem pemilu jika tak melanggar UUD 1945. Menurut Doli, bukan ranah MK untuk menentukan sistem yang cocok atau tidak cocok. Sebab, perubahan atau perbaikan sistem pemilu hanya bisa dilakukan lewat revisi undang-undang. “Ranah hakim konstitusi hanya memutuskan apakah ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Bukan mana yang cocok atau mana yang harus dijalankan,” ucap Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Fraksi PAN menilai MK keliru kalau mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, sekalipun itu diterapkan pada Pemilu 2029. Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay mempertanyakan apabila MK nantinya memutus demikian. Ia menegaskan, sistem proporsional tertuup memang tidak tepat untuk diterapkan. “Kalau putusan MK katakan 2029 tertutup juga salah. Karena yang terbuka benar, tertutup benar, yang mana yang benar?” kata Saleh dalam konferensi pers di DPR, Selasa (30/5). Saleh mengingatkan pada putusan sebelumnya, MK pernah memutus soal sistem pemilu pada 2008. Kala itu, MK memutus sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia. “Katanya kan putusan MK final dan mengikat, kalaupun ada orang ujian, enggak lagi kan sudah lulus,” ucapnya.
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berharap MK tetap menyatakan pemilu berjalan dengan sistem proporsional terbuka. “Sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya, jangan sampai dihapus,” tegas Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5). “Karena itu lah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat,” ujarnya. Ia menyatakan, demokrasi bakal berjalan mundur jika pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup. Artinya, masyarakat akan mencoblos gambar parpol dalam pileg dan rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya.
7. Polri memutuskan memecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Divisi Prosesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/5) pagi. “Saksi administraif berupa pemberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Lobi TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin malam.
Selain itu, Polri juga memberikan sanksi etika kepada Teddy dengan menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela. Ramadhan mengatakan, Teddy disangka melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 1 huruf c Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Pasal 10 ayat 2 huruf h, pasal 11 ayat 1 huruf h, dan pasal 13 huruf e, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Komisi Kode Etik Polri. Ramadhan menyebut, Teddy mengajukan banding atas hasil sidang etik itu. “Pelanggar menyatakan banding,” kata Ramadhan.
8. Jampidsus Kejagung memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, saksi yang diperiksa mulai dari pegawai di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk hingga Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta. “MAA selaku General Manager PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, dan BI selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta,” ucap Ketut dalam keterangannya, Selasa (30/5). Sementara itu, enam saksi lainnya adalah inisial SK selaku Staf Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta, serta inisial ID selaku General Manager (GM) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBP PLM) PT Antam Tbk.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kasus dugaan korupsi di PT Aneka Tambang Tbk yang sedang ditelusuri Kejagung merupakan bagian dari upaya bersih-bersih di perusahaan pelat merah. Ia menuturkan, sedari awal, Kementerian BUMN mendorong transformasi di perusahaan-perusahaan pelat merah dengan melakukan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat dan membangun sistem yang baik. “Tetapi kalau memang tetap ada oknum-oknum yang terkena, ya tentu itu bagian dari bersih-bersih, dan kalau saya lihat kan mayoritas pun ini banyak kasus lama,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta.
9. Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati, karena terbukti menerima suap 80.000 dolar Singapura. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan,” kata Hakim Ketua Yoserizal di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (30/5). Hakim menilai Sudrajad terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Dalam putusannya, hakim menyebut hal yang memberatkan hukuman bagi Sudrajad yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi MA. Hakim juga yakin Sudrajad menikmati hasil suap tersebut. Sedangkan hal yang meringankan, Sudrajad bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, JPU KPK masih pikir-pikir atas putusan tersebut. “JPU masih pikir-pikir selama tujuh hari,” kata Ali.
10. Pohon Hayat yang didesain Aulia Akbar terpilih menjadi Logo Ibu Kota Nusantara (IKN). “Yang milih ini rakyat dan jumlah pemilihnya 500.000-an. Jumlah yang tidak sedikit,” ujar Presiden Jokowi saat mengumumkan pemenang Logo IKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5). Kata Jokowi, logo ini terinspirasi dari bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia.
Menurut Jokowi, logo ini memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN sebagai bangsa besar serta menggugah masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan dan ekosistem. “Kita semua berharap logo Pohon Hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semua,” tambah Jokowi.
Jokowi menyebut, logo Pohon Hayat memiliki filosofi sebagai pohon kehidupan sehingga diharapkan dapat menginspirasi kehidupan baru di IKN. “Pohon Hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan dan kita semuanya berharap logo Pohon Hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya. Yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya.
11. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dalam pidato pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pada sidang paripurna DPR, 16 Agustus 2023 mendatang. “Bapak Presiden nanti akan sampaikan RUU APBN 2024 ya pada tanggal 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius, detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Jadi supaya enak dan tegang terus (tunggu) tanggal 16 Agustus (pengumuman dari) Pak Presiden,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5). Bendahara negara ini menyebutkan, rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Namun, ia tidak merinci besaran kenaikan yang diusulkan atau dibahas saat ini. “Kenaikkan PNS InsyaAllah sedang digodok dengan bapak presiden, beliau mempertimbangkan,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).
12. Windy Purnama (WP), tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus dugaan korupsi penyedia menara BTS 4G BAKTI Kominfo memiliki informasi penting soal keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut. Windy bisa menjadi saksi kunci dalam perkara yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate ini. Hal itu diungkapkan Handika Honggowoso yang menjadi pengacara salah satu tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Irwan Hermawan alias IH. Menurut versi kejaksaan, Windy Purnama merupakan orang kepercayaan Irwan. Menurut Handika, kehadiran WP akan sangat membantu Kejaksaan Agung untuk mendapat alat bukti yang siginifikan. “Dan keterangan Pak WP kami yakin sangat membantu pihak kejagung untuk mengusut perkara ini lebih dalam,” ucap Handika, Selasa (30/5).
Tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G Kominfo, Irwan Hermawan mengungkapkan, ada pihak dari luar kementerian yang “memaksa” proyek itu dijalankan dengan melanggar hukum. Hal itu membuat pejabat Kemenkominfo terpaksa “menuruti” kemauan itu dan mulai menghubungi Irwan dan seorang tersangka lain, Windy Purnama (WP) untuk meminta “bantuan”. “Ya, itu ketika proses sudah berjalan, sudah kontrak, berjalan, sepertinya, yang kami rasa ya, kami baca ada tekanan luar biasa dari pihak kementerian, institusi-institusi lain, dari pihak-pihak lain,” ucap kuasa hukum Irwan, Handika Honggowongso, Selasa (30/5). “Sehingga terpaksa lah pejabat kementerian itu mengambil kebijakan yang terpaksa harus memenuhi permintaan itu. Nah dalam rangka itu lah dia minta tolong supaya Pak IH dan Pak Windy ini bantu,” kata Handika.
13. Partai Ummat mengecam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melalui unggahannya di Twitter, Selasa (30/5). “Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kedaulatannya,” ujar Amien.
Menurut Amien, kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan ekspor tersebut lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh. “Stop Ekspor Pasir Laut! Batalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang diteken oleh Presiden!” tegas Amien. Unggahan tersebut juga memuat foto berlogo Partai Ummat dengan narasi yang sama.
Terpisah, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP itu, pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6. Pengerukan itu diperbolehkan dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Adapun greenwashing merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan kesan memberikan citra peduli lingkungan, tetapi sesungguhnya tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan.
“Ini adalah greenwashing ala pemerintah. Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki,” kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).
14. Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta para kader PKS untuk mundur dari jabatan publik jika melanggar etika dan aturan hukum yang berlaku. Menurut dia, kader PKS harus bisa menjaga diri saat dipercaya masyarakat menduduki jabatan publik, seperti menduduki kursi DPR RI dan DPRD. “Saya ingin mengingatkan, pada titik inilah kita harus menjaga diri kita agar tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan,” ujar Syaikhu dalam acara Konsolidasi Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pimpinan DPRD Se-Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (30/5) malam. Baginya, para kader PKS secara sadar mau mengundurkan diri jika terlibat dalam polemik di tengah masyarakat. Sikap itu sebagai wujud untuk menjaga kredibiltas PKS sebagai partai politik yang dipercaya rakyat.
15. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang belum bertemu dengan ketua umum Golkar Airlangga Hartarto.
“Kami sudah membuka komunikasi. Tidak ada satu ketua umum partai politik yang tidak diajak komunikasi oleh Pak Airlangga kecuali Ibu Megawati. Kenapa itu tidak terjadi? karena memang selama ini belum tersambung saja,” ucap Doli di kompleks parlemen, Selasa (30/5).
Doli menyebut partainya terbuka untuk menjalin bekerja sama dengan setiap pihak, termasuk dengan PDIP. Ia menyebut situasi politik masih dinamis. Golkar pun tengah mempertimbangkan segala kemungkinan jelang Pemilu 2024. Menurut Doli, Golkar tengah mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan PAN di Pilpres 2024. Dua partai ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan capres-cawapres ke KPU. “Ada dinamika ada perkembangan. Nah, sekarang ada gagasan baru untuk ajukan Airlangga sebagai capres Bersama PAN,’’ ujarnya. (HPS)
