Jubir Bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said (net)
Isu menarik pagi ini, jubir bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said gaungkan isu penjegalan Anies. Ia mengatakan, ada sejumlah pihak yang ingin menggagalkan pencapresan Anies, di antaranya lewat ketua parpol yang saat ini menjabat di pemerintahan. Menurut Sudirman, iming-iming yang dijanjikan secara garis besar berupa tawaran posisi maupun sumbangan dalam bentuk material. Namun, pihaknya bersyukur, parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid dalam menghadapi tekanan itu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya tak akan ikut campur terkait pencalonan presiden Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pilpres 2024. Kata dia, PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah. Hasto justru curiga narasi penjegalan terhadap Anies hanya dibuat-buat. Upaya itu dilakukan untuk menutupi rekam jejak Anies yang dianggap tak memiliki prestasi.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan, setiap warga negara Indonesia wajib memedomani Pancasila. Kata dia, orang-orang yang tak mau mengakui Pancasila sebaiknya jangan hidup di Indonesia. Karena, Pancasila itu sudah final, difinalkan oleh para pendiri bangsa, Jadi, tidak bisa diubah. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mengaudit LSM karena ia curiga ada campur tangan asing melalui LSM di Indonesia. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengkick balik statemen Luhut. Menurut Fatia, proyek-proyek investasi yang dikerjakan Luhut justru banyak dibiayai investor asing. Berikut isu selengkapnya.
1. Jubir bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said gaungkan isu penjegalan Anies. Ia mengatakan, ada sejumlah pihak yang ingin menggagalkan pencapresan Anies, di antaranya lewat ketua parpol yang saat ini menjabat di pemerintahan. “Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini (secara) bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan, mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming bentuknya macam-macamlah,” kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut Sudirman, iming-iming yang dijanjikan secara garis besar berupa tawaran posisi maupun sumbangan dalam bentuk material. Namun, pihaknya bersyukur, parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid dalam menghadapi tekanan itu. “Kita semua bersyukur bahwa semua partai menghadapi tekanan, godaan atau undangan apapun tetap stay kepada kesepakatan kemarin. Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan malah bukannya makin kendor tapi malah makin kencang karena di balik tekanan, godaan, rayuan itu pasti ada suatu yang lebih besar,” kata Sudirman.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya tak akan ikut campur terkait pencalonan presiden Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pilpres 2024. “PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata Hasto di sela-sela Rakernas III PDIP, Kamis (8/6). Pernyataan itu merespons anggota Tim Delapan KPP, Sudirman Said yang mengaku bakal capres dari partainya, Anies Baswedan kini tengah dijegal. Dia menyebut ada pejabat pemerintah yang ingin menarik dukungan PKS di KPP.
Hasto justru curiga narasi penjegalan terhadap Anies hanya dibuat-buat. Upaya itu menurut dia dilakukan untuk menutupi rekam jejak Anies yang dianggap tak memiliki prestasi. “Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian,” kata dia. Menurut Hasto, dibanding Anies, partainya justru kerap mengalami berbagai upaya penjegalan. Mulai dari pencalonan Presiden Jokowi pada Pilpres 2014, hingga pencalonan Ganjar Pranowo. Hasto balik mengkritik Anies karena tak bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi sejak di Jakarta. Menurut dia, Anies tak punya prestasi sehingga hanya menyalahkan pihak lain. “Apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan,” ujarnya.
3. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merespons Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said yang menyebut ada pejabat negara yang ingin menggagalkan pencapresan Anies melalui PKS. Jazuli mengatakan, apabila PKS dipanggil ke Istana, mereka hanya sekadar menjaga persaudaraan saja. Sebab, meskipun sebagai oposisi, bukan berarti PKS membuka permusuhan. “Kalau PKS sih selama ini ke Istana, enggak ke Istana ya tetap menjaga persaudaraan se-bangsa dan se-Tanah Air. Kalau positioning PKS itu, oposisi kan bukan berarti kita membuka permusuhan, cuma untuk melakukan check and balances,” tegas Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6). Maka dari itu, PKS tidak menyerang personal seseorang, tetapi mengkritik kebijakannya. Jazuli mengaku telah memerintahkan semua anggota fraksi PKS supaya memberi solusi ketika melayangkan kritik.
Jubir PKS M Kholid mengaku tak mengetahui informasi yang disampaikan Sudirman Said soal iming-iming yang dilakukan sejumlah pihak agar PKS mencabut dukungannya untuk pencalonan presiden Anies Baswedan. Namun demikian, dirinya tak ambil pusing jika ada yang bilang ada sejumlah pihak yang mencoba menggoda PKS untuk hengkang dari KPP. “Saya tidak tahu secara spesifik info tersebut. Kalau pun benar ada, itu hal biasa saja dan tidak akan mengubah keputusan PKS mengusung Pak Anies Baswedan,” ujar Kholid, Kamis (8/6).
Kholid mengatakan, berbagai upaya bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk gagalkan pengusungan Anies pada Pilpres 2024. Namun, keputusan PKS untuk mendukung Anies telah ditetapkan dalam mekanisme internal partai. Sehingga, PKS tak mudah goyah hanya karena digoda oleh pihak-pihak tertentu. “Dukungan ke Pak Anies melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syura, keputusan tertinggi di partai, dan diresmikan melalui rakernas,” tegasnya. Ia memastikan, PKS tetap solid bersama Nasdem dan Demokrat di KPP. Kholid optimis Anies tetap bisa melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. “Apapun godaan dan rayuannya, kami sudah solid. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang,” imbuhnya.
4. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan, setiap warga negara Indonesia wajib memedomani Pancasila. “Tadi saya mendengar, meskipun tidak ada orangnya, tidak mau mengakui (Pancasila),” kata Megawati saat menutup Rakernas III PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6). “Kalau boleh mendengar saya, sebaiknya jangan hidup di Indonesia. Karena, Pancasila itu sudah final! Difinalkan oleh siapa? Para pendiri bangsa kita. Jadi, tidak bisa diubah,” tegasnya disambut tepuk tangan para fungsionaris PDIP.
Megawati membandingkan Pancasila dengan The Declaration of Independence Amerika Serikat yang dianggap sebagai penyebab majunya Negeri Paman Sam itu, meskipun dokumen tersebut sudah berusia 200 tahun lebih. Kesamaan keduanya, menurut putri Soekarno itu, adalah sama-sama dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “Percayalah pada para pendiri bangsa, karena mereka itu benar-benar namanya pendiri. Jadi janganlah ada yang meremehkan mereka. Kita hanyalah penerusnya. Peganglah erat konsensus kebangsaan tersebut agar bangsa Indonesia bisa selalu abadi,” tegas Megawati lagi.
Di bagian lain pidatonya, Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ingin bakal calon presiden Ganjar Pranowo ditampilkan sebagai figur yang dekat dengan rakyat. Mengawati menyebut bahwa hal itu sejalan dengan karakter alamiah Ganjar yang menyatu dengan rakyat. “Kemarin telah kita bahas, Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa,” kata Megawati saat menutup Rakernas III PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (8/6).
Rakernas III PDI Perjuangan menghasilkan 17 rekomendasi eksternal di antaranya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas kemiskinan ekstrim dan stunting, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, menginstruksikan kader untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 serta mendorong Pemilu dan Pilpres berjalan jujur dan adil. “Saya dengan yakin, hakulyakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput (rakyat),” sambung Megawati.
Megawati Soekarnoputri mengatakan, program percepatan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi akan terus dilanjutkan, jika partainya memenangkan Pemilu 2024. Mega mengatakan, PDI-P terus berupaya mendapatkan kepercayaan rakyat untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. “Dengan mendapatkan kepercayaan rakyat, PDI-P memastikan, apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara, hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdikari dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan,” kata Megawati. “Bahkan kami sedang menggodok kalau sekiranya kami menjadi pemenang akan semakin dipercepat karena kita telah berpengalaman selama 2 periode di pemerintahan,” ujarnya.
Megawati meminta ribuan pulau di Indonesia dikelola secara serius supaya bangsa memperoleh keuntungan secara ekonomis tetapi tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. “17.000 pulau itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan politik tata ruang pembangunan koridor strategis, sekaligus memastikan keberpihakan partai terhadap pelestarian lingkungan,” kata Megawati.
Ia mengatakan, potensi sumber daya alam di laut Indonesia juga harus dimanfaatkan supaya bisa menjadi sumber penghidupan bagi rakyat. “Laut juga menciptakan jutaan lapangan kerja jika digarap serius dari hulu ke hilir,” ujarnya. Megawati memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus melakukan penelitian tentang potensi kelautan Indonesia yang bisa dimanfaatkan. “Untuk mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran Indonesia, jenis ikan apa saja yang kita bisa hasilkan, terumbu karang apa saja yang harus dilestarikan,” ujar Megawati.
Ketua DPP PDI-P bidang politik Puan Maharani meminta seluruh kader di setiap tingkatan untuk solid memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres). Hal ini merupakan salah satu poin rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P yang dibacakan oleh Puan pada penutupan Rakernas, Kamis (8/6/2023). “Kepada seluruh jajaran kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024,” kata Puan saat membacakan rekomendasi di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis.
5. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh berbagai LSM yang ada di Indonesia. Luhut curiga ada campur tangan asing melalui LSM di Indonesia. “Itu sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM yang mendapat [red: dana] dari mana,” kata Luhut di Ruang Sidang Utama, PN Jaktim, Kamis (8/6).
Luhut mengaku audit terhadap LSM penting untuk mengetahui penggunaan dana yang didapat dari berbagai lembaga donor. “Ya, saya akan minta LSM-LSM itu di audit ke depan. Apalagi dengan banyak LSM-LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas,” tutur Luhut. Seperti diketahui, Luhut kali ini hadir memberi kesaksian di persidangan kasus Haris Azhar dan Fatia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesaksiannya Luhut membantah punya keterlibatan maupun kepentingan bisnis di tanah Papua. Luhut memperkarakan Haris dan Fatia karena merasa dirugikan. Luhut bahkan mengatakan ada salah satu duta besar negara yang mendatanginya terkait kasus yang pencemaran nama baik dirinya. “Ada satu Dubes negara datang ke saya, ini kenapa sampai begini? Ya saya jelaskan semua tuduhan itu tidak benar,” imbuh Luhut.
6. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang kini jadi terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik menyindir balik pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang hendak mengaudit semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Menurut Fatia, proyek-proyek investasi yang dikerjakan Luhut justru banyak dibiayai oleh investor asing. “Sebenarnya menurut saya itu sama aja ya, kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menko Marves, di mana dalam beberapa proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di era Jokowi, itu semua dibiayai asing, bahkan perusahaannya juga perusahaannya asing, pekerja banyak dari asing juga,” kata Fatia usai persidangan di PN Jakarta Timur, Kamis (8/6).
Fatia mengatakan kerja-kerja di LSM memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan pihak asing. Oleh karena itu, ia menilai kecurigaan soal LSM merupakan antek asing adalah sesuatu yang kuno. “Konteks soal foreign agent atau antek asing dan lain sebagainya sangat kuno, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan kita lihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya,” kata Fatia. “Kita kerja di LSM ya itu masyarakat, kita punya goal, tujuan, kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan antek asing,” imbuh dia.
7. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersalaman dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang dugaan pencemaran nama baik di PN Jaksel. Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana menyarankan agar Haris-Fatia bersalaman dengan Luhut setelah menjalani sidang pemeriksaan saksi selama 5 jam. Sidang berlangsung cukup panas lantaran banyak terjadi perdebatan antara pihak Luhut dengan Haris-Fatia. Saran tersebut disambut baik oleh Haris Azhar yang mengatakan pasti akan menyalami Luhut. “Tenang aja, Bapak,” kata Haris sambil berjalan menyalami Luhut, Kamis (8/6).
Haris yang mengenakan baju berwarna kuning terlihat berjalan mendekati Luhut yang masih berada di kursi saksi. Fatia pun menyusul Haris menyalami Luhut. Ketiganya tampak mengobrol sejenak di area tengah ruang persidangan. Setelah itu, Haris dan Fatia juga terlihat menyalami jajaran majelis hakim. Sidang kali ini merupakan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi a charge atau saksi yang memberatkan yaitu Luhut Binsar Pandjaitan.
Aktivis HAM Haris Azhar mengatakan tak sedang mencari masalah dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait masalah tambang emas di Intan Jaya, Papua. Hal tersebut disampaikan Haris saat menanggapi kesaksian Luhut dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6). “Saya bukan cari musuh sama bapak, ini saya sedih lihat orang Papua,” kata Haris dengan suara bergetar. Haris mengatakan masyarakat Intan Jaya harus berjalan kaki naik ke gunung selama dua jam dalam menghindari konflik senjata di wilayah tersebut. Menurutnya, tak ada yang peduli ke para pengungsi tersebut. “Itu masalahnya, mereka naik ke gunung dua jam, lapan distrik mereka, tidak empat. Tidak ada yang mengurusi pengungsi-pengungsi itu dan ada Freeport di sana, ada tentara,” ujarnya.
Pendukung Luhut sempat menyoraki Haris ketika mendengar suaranya bergetar saat menceritakan kondisi masyarakat Papua. Haris mengatakan tidak mau dikasihani. “Buat anda semua yang menganggap saya nangis, saya bukan minta ampun, silahkan hukum saya. Saya menganggap panggung ini adalah tempat saya untuk menyuarakan. Kalau anda nangis karena ngetawain orang Papua anda keluar dari persidangan,” katanya. Lebih lanjut Haris mengaku tak takut dengan konsekuensi yang akan dihadapinya ke depan dalam menyuarakan keadilan bagi masyarakat Papua. “Saya gak takut sama siapapun, dengan siapapun bicara tentang keadilan dan kemanusiaan, udah sering saya mau ditembak,” katanya.
Amnesty Indonesia menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberi perlakuan khusus kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang lanjutan Haris-Fatia dalam kasus pencemaran nama baik yang digelar pada Kamis (8/5). Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena menilai PN Jaktim dianggap tak memperhatikan prinsip peradilan yang adil atau fair trial. “Sidang hari ini menunjukkan bahwa pengadilan memberi perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi,” ujar Wirya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/6).
Menurutnya, perlakuan khusus itu ditunjukkan dengan gelaran sidang yang diadakan secara terbatas dan pengerahan aparat yang berlebihan. “Sidang yang selama ini terbuka, hari ini menjadi sangat dibatasi dan diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparat,” kata Wirya. Ia meminta PN Jaktim tak menunjukkan kesan keberpihakan terhadap siapapun. “Jangan sampai berbagai perlakuan khusus ini mengesankan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak di dalam proses pengadilan yang melanggar prinsip-prinsip fair trial,” ujar Wirya.
8. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut hasil survei memang bisa dipesan. Cak Imin juga mengungkap alasan hasil berbagai survei berbeda-beda. Menurutnya, sudut pandang pertanyaan petugas survei menjadi faktor penentu. “Kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya ? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya,” kata Cak Imin melalui akun Twitter @cakiminow, Kamis (8/6).
Kenapa hasil survey selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya ? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaanya. Itupun juga masih tergantung 1 hal lagi; moralitas dan integritas lembaga survenya. Di akhir cuitan, ia menyinggung soal integritas masing-masing lembaga survei. Dia menyebut hal itu berpengaruh pada hasil survei. “Itu pun juga masih tergantung 1 hal lagi; moralitas dan integritas lembaga surveinya. Gitu aja kok ribut!” ucapnya.
9. Menhan Prabowo Subianto berguyon soal Pilpres 2024 di hadapan sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi ke Malaysia. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak Prabowo duduk semeja dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Mendag Zulkifli Hasan, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Bahlil sempat membujuk Prabowo untuk berfoto. Namun, Prabowo menolak karena harus duduk di kursi tengah.
“Enggak, Pak, foto-foto. Kursi, Pak, kami foto di belakang Bapak, Pak,” ucap Bahlil sambil menarik-narik lengan Prabowo. “Sekarang ini, ini Menko (Polhukam Mahfud MD) atasan saya. Kualat lo ini,” ucap Prabowo. “Tahun depan kumaha engke [red: bagaimana nanti],” celetuk Prabowo disertai tawa para menteri. Bahlil juga melontarkan guyonan di meja itu. Dia menyebut Prabowo sengaja dipanggil ke Kuala Lumpur untuk membahas “koalisi permanen”.
Prabowo menanggapi guyon Bahlil dengan serius. Ia berkata masih memegang prinsip sebagai tentara. “Sebagai mantan tentara ya, keep it simple, benar, enggak? Kalau kita sudah gabung dalam satu kapal, sudah percaya sama nakhoda sajalah,” ucapnya. Zulhas menimpali, “Paling enak itu, Pak. Udah ngapain mumet-mumet?”
10. Masuknya nama AHY dalam nominasi pendamping Ganjar dinilai cukup mengejutkan. Sebab, sejak 2004, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dikenal tidak akur dengan partai besutan SBY. Bahkan, tahun lalu, tepatnya pada 23 Juni 2022, Hasto membuat pernyataan terbuka soal hal itu. Ia melihat PDI-P dan Demokrat sulit bekerja sama secara politik. “Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDI-P, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat,” kata Hasto.
Namun, kini Hasto justru mengatakan bahwa politik memerlukan terobosan-terobosan yang disebut hakikat berpolitik bagi bangsa yang memiliki spirit gotong-royong. “Dari aspek eksternal lingkungan strategis kita, kita melihat antara Iran dan Arab Saudi, oleh campur tangan Tiongkok, bisa bertemu sebagai dua negara yang selama ini bertikai. Ternyata bisa melakukan perundingan,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak menutup ruang dialog dengan Partai Demokrat jelang Pilpres 2024. Hal ini menyusul masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Politik ini harus membuka ruang dialog. Sehingga, tentu saja dialog meskipun ada perbedaan posisi politik itu suatu hal yang sangat penting,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas ketiga PDI-P, Kamis (8/6).
Hasto mengungkapkan, munculnya nama Ketua Umum Partai Demokrat AHY masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo berawal dari komunikasi Ketua DPP PDI-P bidang politik, Puan Maharani dengan seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi Partai Demokrat. “Di DPR, ini semua dilatih untuk menjalin suatu komunikasi. Apalagi Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, berkomunikasi, berkoordinasi dengan seluruh fraksi itu merupakan keseharian kepemimpinan yang dilakukan oleh Mbak Puan. Dari situlah nama itu (AHY) muncul,” ujarnya. Menurut Hasto, politik dinamis dan yang dibutuhkan adalah mencari terobosan. “Inilah hakikat yang sebenarnya. Terlebih bagi bangsa yang punya spirit gotong royong,” kata Hasto lagi.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah juga menegaskan partainya tak main-main memasukkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam radar kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurut Said, semua itu sudah melalui proses dan pertimbangan yang matang di internal PDI-P. Penyebutan AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar, itu serius dan tidak main-main. “Bagi kami sesungguhnya pilihan-pilihan nama-nama itu kami tidak punya kehendak, tidak punya niat, dan politik kami adalah politik yang dilandasi etik, moral. Maka, ketika menyebut bahwa salah satunya AHY kami serius, tidak main-main,” kata Said ditemui di sela-sela Rakernas ketiga PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, kemarin.
11. Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespon pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut dirinya dipertimbangkan sebagai salah satu figur bakal cawapres Ganjar Pranowo. Putra sulung SBY ini menghormati wacana yang dimunculkan Puan. “Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapapun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta.
Dalam pandangannya, situasi politik Tanah Air memang harus disikapi dengan membuka ruang dialog dengan semua pihak. Namun, AHY menekankan, saat ini Partai Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya, bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” tegasnya.
12. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Tudingan itu menanggapi desakan Demokrat agar Anies segera menentukan siapa figur pendampingnya untuk menghadapi Pilpres 2024. “Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali, Kamis (8/6).
Ia mengatakan, jika Demokrat tidak berniat demikian, seharusnya partai berlambang mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres sejak saat ini. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. “Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” katanya. Ali lantas meminta Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies. Sebab, mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada Anies.
Ali berharap Demokrat tak perlu terburu-buru karena sosialisasi Anies sebagai bacapres ke masyarakat bisa saja dilakukan seperti yang selama ini dilakukan Nasdem. “Mengenai alasan untuk konsolidasi menghadapi kampanye, saya pikir kalau teman-teman Demokrat berkeinginan, bisa melakukan hal yang sama seperti Nasdem. Membuat jadwal bersama-sama kemudian menghadirkan Anies. Saya pikir itu cukup,” ujarnya.
Ali meminta Demokrat melihat kembali piagam kerja sama yang telah ditandatangani saat pembentukan KPP. Poin ketiga piagam tersebut menyatakan, penentuan bacawapres diserahkan sepenuhnya pada Anies sebagai bacapres KPP. “Jadi, Nasdem meminta anggota koalisi konsisten memegang isi deklarasi. Jangan menekan-nekan Pak Anies untuk deklarasi bacawapres,” tegasnya.
Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menambahkan, mengumumkan cawapresnya Anies Baswedan bukanlah suatu hal yang mudah. Karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan, kapan deklarasi, entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6). Sahroni memastikan, belum ada nama cawapres yang sudah pasti dipilih Anies. Meski begitu, dia memahami bahwa banyak orang yang ingin tahu siapa cawapres yang dipilih capres masing-masing. “Jadi, desakan daripada retorika yang terjadi belakangan hari ini karena kepengen diumumkan secepatnya,” kata Sahroni.
13. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya wajib mengingatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait momentum penetapan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, KPP harus segera mengambil langkah progresif karena gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal sebentar lagi. Masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat minim untuk bisa mempengaruhi konstituen. AHY minta pasangan bacapres dan bacawapres segera ditentukan agar bisa mengoptimalkan kinerja mesin partai sejak saat ini.
“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. (HPS)
