Presiden Jokowi, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan mantan Presiden SBY saat berfoto bareng di Istana Merdeka pada Agustus 2017 lalu (net)
Isu menarik, mimpi panjang mantan Presiden SBY viral di medsos. Mimpi tersebut menyemangati perdamaian antara Demokrat dengan PDIP. SBY mengaku bermimpi melakukan perjalanan dengan kereta api bersama Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. SBY menyebut, ketiga tokoh tersebut (dirinya, Mega, dan Jokowi, red) telah ditunggu oleh Presiden ke-8 RI, kendati ia tidak menyebutkan jati diri presiden yang akan datang tersebut. “Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia ke 8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai,” ujarnya. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mendoakan mimpi SBY bisa terwujud. Sedangkan politisi Nasdem berandai-andai, presiden ke-8 tersebut adalah Anies Baswedan.
Presiden Jokowi sempat ditakut-takuti bakal digulingkan dari jabatannya saat hendak mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, pesan-pesan seperti itu hanya menakut-nakuti dirinya agar membayangkan hal-hal mengerikan. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar dalam mengambil alih mayoritas saham Freeport, Jokowi tetap mengambil alih saham Freeport.
KPK mengungkapkan, ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diusutnya. “Kami mungkin ingin memberikan sedikit clue bahwa di dalam penanganan lidik di perkara Kementan ini ada tiga klaster. Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jaksel, Senin (19/6). Asep meminta publik bersabar menunggu proses hukum yang sedang bergulir di KPK. Di sisi lain, Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah diperiksa selama 3 jam di KPK, ia berterimakasih kepada KPK yang telah memeriksanya secara professional. Berikut isu selengkapnya.
1. Mimpi panjang SBY viral di medsos. Mimpi tersebut menyemangati perdamaian antara Demokrat dengan PDIP. Mantan Presiden SBY mengaku bermimpi melakukan perjalanandengan kereta api bersama Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Mimpi tersebut diunggah SBY melalui akun Twitter nya, @SBYudhoyono, Senin (19/6). “Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya, kami bertiga menuju Stasiun Gambir,” ujar SBY. Setelah itu, dalam mimpinya, SBY menyebutkan bahwa ketiga tokoh tersebut (dirinya, Mega, dan Jokowi, red) telah ditunggu oleh Presiden ke-8 RI, meskipun SBY tidak menyebutkan jati diri presiden yang akan datang tersebut.
“Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia ke 8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai,” ujarnya. Kemudian, mereka menaiki kereta api tersebut dan melakukan perjalanan ke lokasi masing-masing. Dalam perjalanan tersebut, SBY, Jokowi dan Megawati menyapa masyarakat. “Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan,” ucap SBY. Terakhir, dalam mimpinya, SBY menceritakan bahwa ia dan Jokowi turun di Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke Solo sementara SBY melanjutkan perjalanan ke Pacitan dengan bus. “Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno,” imbuh SBY dalam mimpinya.
2. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mendoakan mimpi SBY satu gerbong dengan Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa terwujud. “Semoga mimpi yang baik Pak SBY terwujud untuk naik kereta bersama Pak Jokowi dan Ibu Megawati,” kata Nusyirwan, Senin (19/6). Ia mengatakan jika dari awal tujuan seseorang baik, akan menghasilan output yang baik pula. Pihaknya hanya mengikuti proses yang berjalan. “Ya, dengan berangkat dari harapannya berangkat dari pikiran yang baik, diharapkan itupun akan memunculkan hal yang baik pula. Prosesnya akan berjalan sesuai dengan kehendak yang baik itu tadi,” kata Nusyirwan. Ia menyebut, mimpi SBY memberikan nuansa yang damai jelang Pemilu 2024, meskipun ia tidak tahu siapa Presiden ke-8 RI yang disampaikan SBY. “Ya ditanya saja sama Pak SBY Presiden ke-8 itu siapa, yang mimpi bukan kita kok masa kita yang ditanya gimana,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari alias Tobas mengatakan, pihaknya berharap presiden pasca Jokowi yang muncul dalam mimpi SBY adalah bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Tobas mengatakan, Nasdem memiliki impian yang sama seperti SBY, yakni menginginkan Anies Baswedan menjadi Presiden RI selanjutnya. “Ya kalau dari Partai Nasdem jelas, kita harapannya adalah Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan ini mudah-mudahan impian kita sama, sama dengan Pak SBY, Presiden ke-8 adalah Pak Anies Baswedan,” ujar Tobas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).
3. Presiden Jokowi sempat ditakut-takuti bakal digulingkan dari jabatannya saat hendak mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Hal itu ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat menghadiri acara 1 Dekade Bara JP di Bogor, Minggu (18/6). “Ada yang menakut-nakuti, ‘nanti dari intelijen negara ini akan bergerak, Pak nanti Bapak akan jatuh, karena ini, ini, ini,’ wah bayangan, tapi saya enggak bayangin sih,” kata Jokowi yang dikutip dari YouTube Kompas TV. Menurut Jokowi, pesan-pesan seperti itu hanya menakut-nakuti dirinya agar membayangkan hal-hal mengerikan.
Namun, hal itu tidak membuatnya gentar dalam mengambil alih mayoritas saham Freeport. “Saya enggak bayangin, ngapain bayangin, semua sudah diatur sama Yang Di Atas, saya terus saja,” kata mantan wali kota Solo tersebut. Jokowi mengaku tidak masalah bila akhirnya ia harus jatuh dari jabatan sebagai presiden karena upaya tersebut. Jokowi menuturkan, anak buahnya berkali-kali menyampaikan, proses pengambilalihan Freeport mengalami tekanan dari banyak pihak. Namun, ia menegaskan, proses tersebut harus terus dilakukan hingga akhirnya pemerintah berhasil mengambil alih Freeport. “Kalau ditakut-takuti, ‘lebih baik mundur nanti jatuh, saya enggak jadi presiden lagi’ enggak jadi presiden lagi ya jadi rakyat biasa lagi wong dulu rakyat biasa kok,” kata Jokowi.
Perpanjangan kontrak izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041 tergantung dari jumlah cadangan tembaga yang tersimpan di bawah bumi area konsesi tambang dan masifnya proyek hilirisasi. Sebagai informasi, setelah pengalihan saham mayoritas (divestasi) Freeport Indonesia kepada Inalum tuntas pada 2018, terbit Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.
4. KPK mengungkapkan, ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diusutnya. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus yang membuat Mentan Syahrul Yasin Limpo dipanggil KPK terkait klaster pertama. “Kami mungkin ingin memberikan sedikit clue bahwa di dalam penanganan lidik di perkara Kementan ini ada tiga klaster. Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jaksel, Senin (19/6). Asep meminta publik bersabar menunggu proses hukum yang sedang bergulir di KPK. Sebab, masih ada dua klaster lain yang bakal diusut. Jenderal polisi bintang satu itu juga menyebut, nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta berada di klaster yang berbeda dengan penyelidikan Syahrul hari ini. Hatta disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Syahrul. “Kami juga sudah mencatat dan berikan kami waktu untuk menggali klaster-klaster ini,” ujar Asep.
Mentan Syahrul Yasin Limpo mengaku berterimakasih kepada KPK yang telah memeriksanya dengan professional selama 3 jam. Kemarin, Syahrul dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK terkait dugaan korupsi di Kementan. “Alhamdulillah panggilan ini sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional, saya berterima kasih dan saya tetap akan kooperatif kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” ujar Syahrul di gedung KPK lama, gedung ACLC, Kuningan, Jaksel, Senin (19/6). Sebelum memenuhi panggilan KPK, kata Syahrul, dirinya telah dipanggil tim ke yelidik sebanyak dua kali. Namun, ia tidak bisa hadir karena menghadiri raker dan Pekan Nasional (Penas). Alasan lainnya, ia menghadiri pertemuan atas nama negara, yakni pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di India. “Yang terakhir saya harus ke India dalam forum G20 dan banyak pertemuan yang harus dilakukan atas nama negara,” ujar Syahrul.
5. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, bukan zamannya lagi TNI dwifungsi seperti era Orde Baru, tetapi TNI sekarang multifungsi. Hal itu dikatakan Panglima Yudo kepada jajaran yang melaksanakan korp raport kenaikan pangkat (kenkat) di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. “TNI bukan dwifungsi lagi. Sekarang ini sudah multifungsi, mulai dari gempa, bahkan sampai menahan hujan. TNI sudah jadi dukun hujan,” kata Yudo, dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Senin (19/6).
Yudo menyebut, jika terjadi hujan atau banjir, TNI berkali-kali dimintai tolong untuk membantu. “Nek (jika) ada hujan deras ataupun kabut siapa yang bisa disambati (dimintai tolong)? Berkali-kali banjir yang disambati sopo (dimintai tolong siapa), Pak? TNI, enggak ada lagi,” ucap Yudo. “Begitu kekeringan, pengin hujan sopo sing disambati (siapa yang bisa dimintai tolong)? Itu saya buktikan kemarin. Waktu Pam (pengamanan) di Labuan Bajo (KTT ASEAN) sampai dikirim 20 ton garam, 10 ton pertama kurang, tambah lagi 20 ton. ‘Tolong Bapak Panglima, tolong Bapak Panglima’,” ujarnya.
6. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, negara sebesar dan seluas Indonesia harus memiliki pertahanan udara (hanud) yang kuat. “Sangat-sangat tidak benar negara sebesar kita, seluas kita, sekaya kita, tidak punya pertahanan udara yang kuat,” kata Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Senin (19/6). Pernyataan itu dilontarkan Prabowo karena Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Udara (AU), kekurangan pesawat tempur operasional. Prabowo menyebut, pembelian pesawat temput merupakan sesuatu yang mendesak untuk penangkal atau deterrence. “Jadi ini sesuatu yang sangat mendesak, karena kita segera punya penangkal,” ujar Prabowo seraya menuturkan, oleh karena itu, Kemenhan memutuskan membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar untuk menutup gap kesiapan tempur TNI AU.
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jumlah pekerja migran Indonesia sekitar 9,2 juta, namun separuh di antaranya ilegal. Hal itu diungkapkan Mahfud saat melepas ratusan pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan government to government (G to G) ke Jepang dan Korea Selatan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Senin (19/6). “Jumlah pekerja migran Indonesia itu kira-kira 9 juta 200 orang (9,2 juta). Nah, separuh di antaranya, sekitar 4 juta 500 (4,5 juta) atau 4 juta 600 (4,6 juta) itu ilegal,” kata Mahfud dalam YouTube Humas BP2MI.
Mahfud mengatakan, data itu diketahui saat dirinya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menghadap Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. “Nah saudara, yang ilegal itu bukan hanya sering merepotkan yang bersangkutan, tetapi juga merepotkan kita seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya. Mahfud mengatakan, para pekerja migran ilegal itu disiksa dan gaji tidak dibayar setibanya di tempat kerja. “Jadi sampai di sana, paspornya ditahan, gajinya tidak dibayar, mau pulang tidak bisa, disiksa. Itu tadi,” kata Mahfud lagi.
Mahfud MD menyampaikan, ada oknum TNI/Polri hingga pejabat pemerintahan terlibat dalam TPPO. Hal ini dia dengar dari laporan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. “Pak Benny mengatakan, ‘Pak itu banyak yang backing-backingi, yang backing pejabat. Jaringan-jaringan itu karena sudah banyak yang terlibat dari kantor polisi dari kantor perhubungan, dari pemda, DPRD, perhubungan imigrasi semua bekerja sama,” ujar Mahfud. Atas laporan tersebut, Mahfud bersama Kapolri, Panglima TNI, Menteri Ketenagakerjaan dan BP2MI diperintahkan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan PMI legal maupun ilegal. Menurut Mahfud, kala itu Jokowi meminta agar oknum yang ikut melindungi TPPO ditindak tegas. “Pak Kapolri menegaskan lagi, Maaf Bapak Presiden berarti kami harus menindak siapapun yang terlibat meskipun itu pejabat. ‘Iya, tindak’. Kata Presiden pada saat itu,” ujar Mahfud MD.
Di sisi lain, Satgas TPPO menyampaikan penambahan jumlah tersangka dan korban yang berhasil diamankan dalam periode 5-18 Juni 2023. Dalam dua pekan ini, Satgas TPPO berhasil menetapkan 494 tersangka dan menyelamatkan sebanyak 1.553 orang yang jadi korban TPPO. “Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 494 orang,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/6). Namun, Ramadhan mengatakan, ratusan tersangka itu di luar lima sindikat TPPO yang sedang diburu pihak Polri.
8. Partai Demokrat mengakui punya sejumlah kesamaan pandangan dengan PDI-P. Kesamaan pandangan ini baru diketahui usai Ketum Partai Demokrat AHY berdialog empat mata dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di pelataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (18/6). Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut kesamaan pandangan tersebut menyangkut isu kebangsaan, kenegaraan, dan kerakyatan. “Kita ada perbedaan, tetapi kita juga punya kesamaan,” kata Herzaky, Senin (19/6).
Herzaky mengungkapkan kesamaan pandangan yang dimiliki Demokrat dan PDI-P. Misalnya, kedua partai sama-sama menolak jabatan presiden menjadi tiga periode. Demokrat dan PDI-P sama-sama ingin Pemilu 2024 berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil. Demokrat dan PDI-P menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengemuka beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, semangat rekonsiliasi dari pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat AHY membuka babak baru konstelasi politik nasional ke depan. Menurutnya, strategi zig-zag PDI-P tersebut mengindikasikan kematangan model politik Puan Maharani yang berusaha memperluas kerja samanya. “Di tangan Puan, langkah politik yang dinilai tidak mungkin, ternyata kini menjadi mungkin,” kata Umam, kemarin. Pertemuan ini juga menegaskan bahwa dalam politik, semua hal menjadi mungkin terjadi. Ia menuturkan, demokrasi tak lagi dibayangi politik kebencian di tangan para pemimpin politik muda, seperti Puan dan AHY. “Di tengah para pemimpin politik muda seperti Puan dan AHY, politik rekonsiliasi yang sangat produktif untuk kematangan demokrasi Indonesia, ternyata bisa diwujudkan,” ujarnya.
Pengamat politik dari UIN Ciputat, Jakarta Adi Prayitno mengatakan, hubungan yang membaik antara Partai Demokrat dan PDIP semakin tampak setelah mantan Presiden SBY menuliskan kicauan dalam Twitter-nya, @SBYudhoyono, Senin (19/6/2023) yang mengunggah soal mimpinya. SBY mengaku bermimpi melakukan perjalanan dengan kereta bersama Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam akun Twitternya, SBY mengatakan, dalam mimpi itu, ia terlebih dahulu dijemput oleh Jokowi ke rumahnya untuk sama-sama menjemput Megawati. Terkait ini, Adi menilai bahwa Jokowi merupakan sosok yang bisa mendamaikan kedua pimpinan partai tersebut. “Tentu tiket yang harus mempersiapkan itu adalah Jokowi,” ujar Adi, Senin (19/6).
9. Presiden Jokowi mengaku sempat deg-degan saat menonton pertandingan Timnas Indonesia dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6) malam yang berakhir 2-0 untuk Argentina. Jokowi khawatir Indonesia bakal kebobolan banyak gol dari Argentina pada laga tersebut. “Di awal iya deg-degan. Saya takut kebobolan banyak saja, tapi ternyata (mainnya) bagus, bagus,” kata Jokowi usai pertandingan. Ia menilai, permainan anak asuh Shin Tae Yong memang sempat tertekan di babak pertama, tetapi bermain lebih baik pada babak kedua, bahkan, bisa mengimbangi Argentina. “Kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi, mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa bisa mengimbangi,” kata Jokowi.
Presiden menghampiri para pemain Timnas Indonesia selepas pertandingan melawan Argentina. Berdasarkan pantauan, usai peluit panjang ditiupkan, para pemain Indonesia mulanya bersalaman dengan pemain Argentina. Kemudian, mereka didampingi pelatih Shin Tae Yong berjalan ke arah tribun timur SUGBK tempat Jokowi dan sejumlah pejabat menyaksikan pertandingan. Tak lama kemudian, Jokowi turun dari tempat duduknya ke lapangan dan menyalami para pemain dan staf kepelatihan satu per satu. Jokowi lalu berfoto Bersama dengan pemain Timnas Indonesia.
10. Dugaan pungutan liar (pungli) miliaran rupiah terjadi di Rutan KPK. Pihak KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan pungli di Rutannya. “Saat ini status untuk prosesnya sedang dilaksanakan penyelidikan,”ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6) malam. “Jadi, temuan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ya, oleh oknum di Rutan KPK sedang ditangani dan saat ini dalam proses penyelidikan,” sambungnya.
Asep menegaskan KPK tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum ini. Sejauh ini dugaan pungli yang diberikan para tahanan kasus korupsi kepada terduga pejabat Rutan KPK mencapai Rp4 miliar. “KPK saya kira dari sepengetahuan saya sejak awal saya bergabung di tahun 2006 sampai dengan saat ini menganut istilahnya itu zero toleransi. Jadi, tidak ada juga rekan-rekan yang melakukan tindak pidana korupsi lalu dibiarkan. Kita tindak sesuai dengan perbuatannya,” pungkas Asep.
Dewas KPK meminta pimpinan KPK Firli Bahuri Cs menindaklanjuti dugaan tindak pidana pungli miliaran rupiah di Rutan KPK. Dewas KPK menduga pejabat Rutan KPK menerima pungli dari para tahanan kasus korupsi. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan pihaknya tidak bisa menangani lebih jauh perbuatan tersebut lantaran sudah masuk ranah pidana. Lagian, berdasarkan Undang-undang KPK, Dewas KPK sebatas menangani kasus dugaan etik internal KPK.
“Kami tidak bisa menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan yang didampingi juga oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi, kemudian Direktur Penyelidikan, kami sudah menyerahkan pada hari Selasa, 16 Mei 2023, untuk menindaklanjuti masalah pidananya,” ujar Albertina di kantornya, Jakarta, Senin (19/6). Ia mengungkapkan, kasus dugaan pungli di Rutan KPK merupakan temuan pihaknya, bukan dari pengaduan masyarakat. Dalam kurun waktu empat bulan, Dewas KPK menemukan dugaan pungli sebesar Rp 4 miliar.
11. Dewas KPK mengatakan, Plh. Dirjen Minerba yang Karo Hukum Kementerian ESDM M. Idris Froyoto Sihite mengubah keterangan ketika dimintai klarifikasi. Keterangan dimaksud terkait dugaan kebocoran informasi penyelidikan dugaan korupsi pengurusan ekspor produk pertambangan di Kementerian ESDM yang sempat disebut-sebut melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Sihite dalam video yang beredar mengaku kepada petugas KPK bahwa tiga lembar dokumen yang diduga bocor itu berasal dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Karyoto.
Kemudian, Sihite juga mengaku menerima dokumen itu dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan bersumber dari Ketua KPK, Firli Bahuri. Namun, ketika diklarifikasi Dewas KPK, pernyataan Sihite tersebut berubah. “Diubah menjadi diterima dari seseorang pengusaha yang bernama Suryo, yang diterima saat bertemu di Hotel Sari Pasific Jakarta, di dalam tumpukan kertas perkara perdata,” kata Tumpak dalam konferensi pers di gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (19/6).
Dewas KPK menyatakan, laporan dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, dugaan kebocoran dokumen oleh Firli Bahuri yang dilaporkan 17 pihak termasuk eks Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, tidak layak naik ke sidang etik. “Dewan Pengawas KPK memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik membocorkan sesuatu adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan ke sidang etik,” kata Tumpak dalam konferensi pers di gedung KPK lama, Senin (19/6).
12. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode Juni 2023 mengungkap tren pergeseran pilihan publik yang puas atas kinerja Presiden Jokowi dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Tren itu nampak setidaknya dalam enam bulan terakhir. Penurunan pada Ganjar dan peningkatan pada Prabowo. Hasil survei Juni 2023 menunjukkan Prabowo meraup sekitar 43,3 persen, meningkat dari Maret yang hanya 35,8 persen dan 29,7 persen pada Januari lalu.
Sementara Ganjar justru menunjukkan hal sebaliknya, hasil survei Juni menunjukkan Ganjar meraup sekitar 42,3 persen, Maret 47,8 persen, dan Januari 53,2 persen. “Per Juni 2023, pertama kalinya yang puas terhadap Jokowi lebih banyak memilih Prabowo,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam keterangannya, Senin (19/6).
LSI Denny JA menyatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi bakal capres yang paling banyak dipilih masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Prabowo meraup sekitar 39,5 persen, unggul tipis dari Ganjar Pranowo 38,7 persen. Sedangkan Anies hanya mendapat 14,1 persen. Sementara untuk responden yang merasa tidak puas terhadap Jokowi, rata-rata memilih Anies mencapai 44,1 persen. “Prabowo unggul di pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Prabowo unggul tipis di atas Ganjar. Anies unggul di pemilih yang tidak puas dengan Jokowi,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam keterangannya, Senin (19/6).
13. Oknum polisi, AKP SW yang diduga nipu tukang bubur Rp 310 juta, dicopot dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon dan kini dikurung di tempat khusus (patsus). Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Dedi Prasetyo, memastikan AKP SW akan menghadapi sanksi kode etik, pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan, hingga diproses sesuai hukum pidana. “Sudah jelas akan dilakukan proses kode etik, PTDH dan pidana terhadap yang tersangka,” kata Dedi, Senin (19/6) malam.
Dedi menerangkan proses pemecatan dan jerat pidana terhadap AKP SW adalah bukti keseriusan Polri dalam menjalankan prinsip rekrutmen anggota baru secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH). Dedi menegaskan sanksi serupa diberikan kepada siapapun yang terbukti menyimpang dari aturan rekrutmen Polri. “Proses pidana yang sedang berjalan ini bukti komitmen dan ketegasan Polri untuk menindak siapa saja yang terbukti melakukan penyimpangan dalam proses rekrutmen,” tutur dia.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga mengimbau masyarakat untuk tak lagi percaya dengan iming-iming lolos seleksi rekrutmen Polri jika membayar sejumlah uang. Dedi menerangkan mekanisme penerimaan anggota baru Polri sudah dirancang untuk mencegah kecurangan. “Dan jadi pelajaran untuk masyarakat lain, jangan mudah percaya orang yang menawarkan jasa, iming-iming lolos rekrutmen Polri dengan cara-cara yang curang,” imbaunya.
14. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tengah menjalani proses ‘pingitan’ jelang Pilpres 2024. Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori menyebut kesepakatan itu diambil dalam Rapat Pleno DPP PKB. Cak Imin ‘tak boleh’ memberikan pernyataan lagi soal sikap resmi partainya di Pilpres 2024 ke awak media. “Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa, dipingit tidak boleh berbicara soal pilpres,” kata Yusuf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6).
Yusuf menerangkan soal itu, Cak Imin telah menyerahkan soal Pilpres kepada pengurus DPP. Ia mengaku keputusan tersebut diambil lantaran para Kiai dan Dewan Syuro yang meminta demikian ke Cak Imin. “Karena Gus Muhaimin ibarat pengantin. Dalam tradisi jawa pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap,” ujarnya. Yusuf menerangkan hingga kini PKB masih berpegang teguh pada hasil Muktamar Bali yang menetapkan Cak Imin sebagai calon presiden atau wakil presiden. Yusuf yakin Partai Gerindra tetap berkomitmen menghargai keputusan itu dan konsisten menjaga kebersamaan koalisi hingga Pemilu 2024. “Ini yang menjadi keputusan rapat tadi. Sekali lagi, PKB tetap percaya dan yakin Gerindra tetap menjaga hubungan dengan saling menghargai sesama partai politik,” imbuhnya.
15. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari alias Tobas tak yakin bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bakal mengumumkan bakal cawapresnya sebelum berangkat naik haji ke Mekkah. Pasalnya, hanya tinggal beberapa hari lagi Anies melaksanakan ibadah haji pada 22 Juni 2023. “Kemungkinannya kecil ya kalau sebelum berangkat haji akan diumumkan (cawapres),” kata Tobas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6). Ia meminta ibadah haji yang akan dijalankan Anies tak dikaitkan dengan politik praktis yang tengah berlangsung saat ini. “Menurut saya, sudahlah kita pisahkan antara ibadah dan politik dan karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menentukan dan mengumumkan cawapres kepada Mas Anies, tinggal kita nanti tunggu ya kapan Mas Anies merasa bahwa ada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika yang ada,” ujar Tobas. (HPS)
