JAKARTA, REPORTER.ID – Isu menarik pagi ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendoakan Presiden Jokowi dapat mengakhiri masa baktinya sebagai pemimpin RI dengan baik. Namun dalam pidatonya, AHY melihat adanya kecenderungan pemerintah kembali ke era otoriter. Sinyal itu terlihat dari kekuatan lembaga negara yang sudah tidak seimbang karena kekuasaan yang dipegang penuh oleh presiden. AHY juga menyoroti penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Menurutnya, selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kerap kali terjadi ketidakadilan hukum dan pemberantasan korupsi.
Isu lainnya, Anas Urbaningrum resmi diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam Munaslub PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (14/7) petang. Bendahara Umum PKN Mirwan Amir mengatakan, Anas Urbaningrum akan orasi di Monas pada Sabtu (15/7) pagi. Dalam orasinya Anas akan menyampaikan pembelaan bahwa dirinya tak menerima sepeser pun uang dari korupsi proyek Hambalang.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menyoroti hasil survei Indostrategic yang menunjukkan 56,6 responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Dalam survei tersebut, responden yang menyatakan akan mengikuti arahan Jokowi hanya 19 persen. Merespons hasil survei tersebut, Jazilul pun memprediksi capres yang nantinya didukung Jokowi akan kalah. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendoakan Presiden Jokowi dapat mengakhiri masa baktinya sebagai pemimpin RI dengan baik. “Kami mendoakan kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,” ujar AHY dalam pidato politik tentang gagasan masa depan Indonesia, Jumat (14/7).
Pidato politik ini disampaikan AHY menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung sekitar tujuh bulan lagi. Dalam pidato tersebut AHY mengangkat tema perihal agenda perubahan. Partai Demokrat, kata dia, mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan yang mengartikan perubahan dimaksud seolah-olah sebagai upaya mengganti secara total apa yang sudah ada saat ini. Ia menegaskan anggapan tersebut keliru.
Menurut dia, kebijakan dan tatanan negara yang sudah baik nantinya akan dipertahankan dan dilanjutkan. Putra sulung SBY ini mengaku bersyukur karena banyak sesuatu baik yang telah dihasilkan oleh para pemimpin sejak Indonesia Merdeka. “Tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi harus kita pertahankan,” ucap AHY.
Dalam pidatonya, AHY melihat adanya kecenderungan pemerintah kembali ke era otoriter. Sinyal itu terlihat dari kekuatan lembaga negara yang sudah tidak seimbang karena kekuasaan yang dipegang penuh oleh presiden. “Saat ini, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara mulai terganggu,” papar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7). “Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu,” imbuhnya.
AHY mengingatkan bahwa presiden tak boleh secara mutlak memegang kekuasaan. Sebab, hal itu dapat menyebabkan kekacauan tata kelola pemerintahan. “Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain, agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian,” tegasnya. “Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidential,” imbuhnya.
AHY juga menyoroti penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Menurutnya, selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kerap kali terjadi ketidakadilan hukum dan pemberantasan korupsi. “Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” kata AHY. Menurut AHY, keadilan harusnya berlaku bagi semua, baik itu keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah. Namun, kerap kali, respons negara terhadap para pencari keadilan sering berbeda, bergantung posisi politik yang bersangkutan. “Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi,” ujar AHY. AHY mengatakan, pemerintah mestinya menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih.
AHY mengkritik, keinginan Presiden Jokowi untuk ikut campur dalam Pemilu 2024 berpotensi mengganggu demokrasi. Menurutnya, Jokowi tak boleh memanfaatkan instrumen kekuasaan negara untuk cawe-cawe. “Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,” ujar AHY.
Ia meminta tak ada menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam bisnis di lingkungan pemerintah. Sebab, hal itu tak sesuai etika tata kelola negara dan pemerintahan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis. Sementara, ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu,” ujar AHY.
AHY meminta pemerintah bersikap tegas terhadap para menteri yang terindikasi menjalankan bisnis dan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadinya. “Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara. Di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya ‘jeruk makan jeruk’, atau ‘berburu di kebun Binatang. Kami berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” sebutnya.
Ketum Partai Demokrat itu heran pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran ketika situasi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. “Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, kata AHY, sebagian proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan,’’ ujarnya.
AHY mengkritik kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi Tanah Air melemah, sementara utang pemerintah melonjak. “Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” kata AHY. Terjadi kemandegan, bahkan kemunduran serius terhadap ekonomi era pemerintahan Presiden Jokowi dalam 9 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan yakni 7-8 persen.
2. Anas Urbaningrum resmi diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam Munaslub PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (14/7) petang. “Memutuskan menetapkan keputusan Munaslub PKN, ketentuan peralihan PKN,” ucap pimpinan sidang, tak lama usai Anas masuk ruang Munaslub. “Munaslub telah memilih dan mentetapkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN periode 2023-2028,” kata pimpinan sidang. Dengan penetapan itu, Anas menggantikan posisi I Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum PKN. Usai diangkat menjadi Ketum PKN, Anas mendapat sambutan dan ucapan selamat dari I Gede Pasek dan para petinggi PKN. Saat membuka Munaslub, I Gede Pasek mengatakan bahwa dirinya rela memberikan jabatan ketum kepada Anas.
Bendahara Umum PKN Mirwan Amir mengatakan, Anas Urbaningrum akan orasi di Monas pada Sabtu (15/7) pagi. Orasi tersebut dilakukan setelah Anas dipilih menjadi Ketua Umum PKN melalui forum musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/7). Dalam orasinya Anas akan menyampaikan pembelaan bahwa dirinya tak menerima sepeser pun uang dari korupsi proyek Hambalang. “Kenapa kita acarakan di Monas? Ya selama ini Anas dituduh bersalah soal Hambalang dan dia pernah menyatakan sepeser pun tidak mengambil harta itu dan dia berani untuk digantung di Monas,” ujar Mirwan dalam konferensi pers di kantor DPP PKN, Menteng, Jakarta, kemarin. “Jadi pada saat itu, kita akan bacakan keputusan pengadilan, dia (Anas) tidak bersalah masalah kasus Hambalang,” sambungnya.
Sekjen PKN Sri Mulyono mengklaim kasus yang menjerat Anas merupakan bagian dari kriminalisasi aktor-aktor yang menjadi musuh politiknya. Ia menganggap, Anas sengaja dijegal karena karier politiknya melejit. “Kenapa Mas Anas dipenjara 9 tahun? Karena memang menurut kami ya, ada kekhawatiran dari lawan-lawan politiknya bahwa Anas ini akan meluncur lebih cepat dibandingkan para kompetitornya. Sehingga, ada upaya-upaya menghambat beliau dengan kriminalisasi tadi,” paparnya. Sri Mulyono juga menuturkan bahwa pihaknya masih menganggap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY merupakan pihak yang ikut mengintervensi KPK untuk menjerat Anas.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) membentuk Majelis Agung untuk menentukan arah koalisi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Majelis Agung PKN diketuai oleh I Gede Pasek Suardika setelah ia menyerahkan jabatan ketua umum kepada Anas Urbaningrum. “Di dalam majelis agung itu saya sebagai ketua, di dalammya itu ada ketua dewan pembina, ketua dewan pakar, ketua umum, dan beberapa orang yang jumlahnya antara 5 sampai 9. Itulah nanti yang memutuskan arah ke mana dukungan capres-cawapres,” kata Pasek di sela-sela Munaslub PKN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (14/7) petang.
Pasek menyatakan, PKN belum menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka dukung untuk Pilpres 2024. Sebab, PKN merupakan partai pendukung, bukan pengusung. “Kami belum putuskan, karena memang kan belum ada pasangannya (capres-cawapres), kalau kami sudah jadi partai pengusung, kami akan main,” kata Pasek. “Tapi karena kami hanya partai pendukung, maka kami taat asas. Partai pendukung itu baru bisa ikut berpartisipasi setelah pasangan itu resmi ada,” ujarnya.
3. Waketum PKB Jazilul Fawaid menyoroti hasil survei Indostrategic yang menunjukkan 56,6 responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Dalam survei tersebut, responden yang menyatakan akan mengikuti arahan Jokowi hanya 19 persen. Dijelaskan, survei tersebut dilakukan pada 9-20 Juni 2023. Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen.
Merespons hasil survei tersebut, Jazilul pun memprediksi capres yang nantinya didukung Jokowi akan kalah. “Jadi 56 persen dari responden atau kalau disebut tidak akan mengikuti arahan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau diambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung Pak Jokowi, ya kalah, kira-kira begitu,” kata Jazilul dalam diskusi pemaparan hasi survei Indostrategic bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024, Jakarta, Jumat (14/7).
Jazilul menilai sudah banyak masyarakat yang mulai tak terpengaruh dari pihak luar terkait pilihan capres. ‘’Ini menunjukkan bahwa apapun yang diputuskan di elite—apakah parpol termasuk king maker atau elite politik—setidaknya dalam hasil survei itu mendapatkan penolakan dari masyarakat. Artinya tidak diikuti masyarakat punya nalar sendiri,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
4. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Ketut Sumedana membantah pihaknya telah menerima penyerahan uang Rp 8 miliar dari Maqdir Ismail. Ketut mengatakan, penyerahan uang baru dilakukan pertama kali oleh Maqdir Ismail sebesar 1,8 dollar AS atau setara dengan Rp 27 miliar. “Saya sampaikan ya, Pak Maqdir ini baru pertama kali diperiksa di Kejaksaan Agung di perkara BTS,” kata Ketut. Ia kembali menegaskan, hingga saat ini, dirinya belum pernah menerima informasi adanya penyerahan uang dari Maqdir Ismail sebesar Rp 8 miliar. “Belum, sampai saat ini saya belum menerima informasi. Baru hari ini, rekan-rekan kan sudah tahu semua pada hari ini beliau datang baru pertama kali,” katanya.
5. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta agar suara organisasi kemahasiswaan tidak dibungkam. Menurutnya, mahasiswa semestinya diberi kebebasan untuk berorganisasi. Hal tersebut Anies sampaikan dalam acara Garda Pemuda Nasdem bertajuk ‘Pemuda Bertanya, Anies Menjawab’ di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (14/7). “Saya melihat di dalam masa pendidikan harus diberikan kebebasan untuk berorganisasi. Ditumbuhkan kepemimpinan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan,” ujar Anies. “Dan jangan pernah membungkam organisasi kemahasiswaan,” sambungnya.
Anies berpandangan, organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang untuk melakukan kaderisasi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya partai politik melakukan intervensi terhadap organisasi kemahasiswaan. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta mahasiswa diberi kebebasan untuk berpihak terhadap sosok atau pihak tertentu. Menurutnya, justru akan jauh lebih berbahaya bila mahasiswa tidak berpihak. “Biarkan mahasiswa mengambil posisi yang objektif. Saya ulang ya, objektif, bukan netral,’’ tuturnya.
Anies Baswedan mengkritik cara pandang terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap keliru. Anies menyoroti soal utak-atik terhadap buku dan kurikulum sekolah. Padahal menurut dia, dibanding buku dan kurikulum, pemerintah mestinya fokus pada perbaikan kualitas tenaga pengajar, guru, dan kepala sekolah. “Tapi yang kita sering utak-atik itu bukunya. Kurikulumnya. Proyek. Proyek. Proyek. Padahal setiap ditanya, suka pelajaran kenapa? Guru,” ujarnya.
Anies memandang guru dan kepala sekolah sebagai dua faktor utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Sebab, seorang murid umumnya menyukai suatu mata pelajaran juga karena guru, bukan karena buku atau kurikulum. Menurut Anies, sekolah harusnya menghadirkan guru-guru yang menyenangkan. Jika pelajar merasa senang saat jam pelajaran usai, maka sekolah tersebut bermasalah, begitu pula sebaliknya.
6. Ketum Partai Demokrat AHY merasa Anies Baswedan tak perlu menunggu bacapres lain umumkan pendampingnya. Anies bisa mengumumkan bacawapresnya tanpa melirik langkah calon kompetitornya pada Pilpres 2024, karena tidak akan merubah keadaan. Bagi AHY, tak ada kejutan yang bakal muncul dalam penentuan bacawapres Anies.
Ia menuturkan, hasil dari lembaga survei sebenarnya sudah bisa dipakai rujukan untuk melihat siapa bakal pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Kalau ditanya surprise, akan ada surprise dari mana? Kecuali ada warga negara asing, kita naturalisasi, tiba-tiba di bulan Oktober jadi cawapres itu baru surprise,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (14/7).
AHY mengatakan, dirinya tak mempersoalkan jika tak dipilih menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut AHY, yang harus dipertanyakan adalah bagaimana sikap partai lain di Koalisi Perubahan andai dirinya dipilih menjadi cawapres Anies. Apakah akan ada partai yang mengundurkan diri dari koalisi atau tidak. “Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap, kalau AHY enggak jadi cawapre gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres apakah ada yang ingin pergi?”kata AHY.
7. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, untuk memberantas “serangan fajar” atau politik uang pada saat pemilu, maka harus dilakukan sejak di tingkat hulu, bukan hanya hilir. Hulu yang dimaksud Djarot adalah para pemilik modal atau “bohir”. Sementara hilir yang dimaksud adalah para peyelenggara pemilu dan kader partai politik. “Hulunya siapa, hulunya pemilik modal. Oleh sebab itu kita dorong, KPK untuk bisa untuk melawan politik uang ini bukan dari hanya dari hilirnya saja dari hulunya juga,” kata Djarot menanggapi rilis kampanye “Hajar Serangan Fajar” yang digelar KPK, Jumat (14/7). Menurut dia, Bawaslu mestinya dapat menangkap para pemilik modal termasuk para politisi yang terbukti menggunakan uang untuk membeli dukungan publik. “Para bohir, bohirnya ini ditangkap-tangkapin sama Bawaslu dong,” ujar Djarot.
8. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi usulan penundaan Pilkada 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu RI. Menurut Moeldoko, saat menyampaikan usulan itu Bawaslu dalam konteks mencurahkan isi hati atau curhat saja. Oleh karenanya, belum ada usulan resmi yang diajukan kepada pemerintah. “Belum (pengajuan resmi). Curhat kok resmi,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7). “Ya kalau pemerintah kan konteksnya gak bisa juga mengintervensi. Belum diputuskan,” katanya lagi. Moeldoko mengatakan, dalam konteks pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, yang menyelenggarakan adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah memberikan dukungan seperti anggaran dan keamanan, serta menjamin proses distribusi logistik.
Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sepanjang UU yang mengatur soal Pilkada belum diubah, maka belum ada skenario penundaan dari pemerintah. “Prinsipnya kalau pemerintah ditanya, ya sepanjang UU yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pilkada itu belum diubah, maka belum ada skenario melakukan penundaan (pilkada),” ujar Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7).
9. KPK menyebut keterangan Menhub Budi Karya Sumadi dibutuhkan dalam penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Budi Karya sedianya dijadwalkan menghadap penyidik, Jumat (14/7), terkait dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di sejumlah wilayah. Namun, Budi Karya berhalangan hadir karena sedang dinas di luar kota. “Tetapi, yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini,” kata Jubir KPK, Ali Firki di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/7). Menurut Ali, KPK telah menerima surat dari Budi Karya yang menjelaskan alasannya tidak bisa hadir. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya dalam beberapa waktu mendatang. Namun demikian, Ali belum mengungkap kapan pembantu Presiden Jokowi itu akan kembali diminta menghadap penyidik.
10. Polri membeli pesawat terbang jenis Boeing 737-800 NG. Pengadaan pesawat tersebut merupakan pengadaan barang mendesak yang dianggarkan Polri dalam tahun anggaran 2022. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pesawat tersebut bekas dan dibeli dari Dublin, Irlandia. “Pesawat terbang Boeing 737-800 NG/P7301. Ini adalah pesawat dengan kondisi tidak baru atau bekas yang dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin Irlandia, di mana posisi fisik pesawat tersebut berada di Ostrava, Republik Ceko,” ujar Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7). Pengadaan pesawat itu berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan pengadaan barang Nomor SPBB/259/Mendesak Rojianstra/11LO441/2022 Tanggal 25 November 2022.
Ramadhan menyampaikan, pagu anggaran yang disiapkan untuk pesawat itu sebesar Rp 1 triliun. Dari pagu tersebut, digunakan sebesar Rp 997.689.408.250. Dari jumlah itu, harga fisik pesawatnya senilai Rp 664.385.300.000. Sementara itu, sebanyak Rp 330.964.700.000 digunakan untuk modifikasi kabin atau kargo, sparepart pemeliharaan selama satu tahun, asuransi penerbangan dari bandara asal menuju Indonesia, hingga pelatihan pilot, pramugari, dan teknisi, dan persiapan pendampingan dan pengadaan perlengkapan operasional kru peswat. “Pengadaan basic pesawat terbang Rp 664.385.300.000 dan modifikasi kabin, kargo, spare part, pemeliharaan selama satu tahun Rp 330.964.700.000,” kata dia. (HPS)
