JAKARTA, REPORTER.ID — Isu menarik pagi ini, pihak Istana konfirmasi, Presiden Jokowi akan melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju pada Senin (17/7) pagi ini. Salah satu figur yang dilantik presiden adalah Ketua Umum Projo yang juga Wamen Desa PPDT, Budi Arie Setiadi. Ia akan dilantik jadi Menkominfo menggantikan Djohnny G Plate yang terseret kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Plt Menkominfo Mahfud MD membenarkan, Presiden Jokowi akan melantik Menkominfo dan sejumlah wamen, Senin (17/7). Mahfud mengatakan setelahnya dirinya akan melakukan serah jabatan di kantor Kominfo.
Isu lainnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, gagasan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi belum optimal. Surya menganggap gagasan dan ide Jokowi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. “Tapi, sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam,” tegas Surya Paloh dalam Apel Siaga Perubahan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (16/7). Ia mengeklaim, gerakan perubahan yang kini digaungkan partainya untuk Pemilu 2024 senafas dengan semangat revolusi mental Presiden Jokowi. Surya menjelaskan, isu perubahan yang dia gaungkan senapas, sebangun, dan sejalan dengan revolusi mental Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi akan melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju pada Senin (17/7) pagi ini. Informasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin secara tertulis pada Minggu (16/7. “Untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara,” kata Bey. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada sejumlah nama yang akan dilantik Presiden Jokowi, salah satunya Ketua Umum Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) yang kini menjabat Wamen Desa PPDT Budi Arie Setiadi.
Hal itu juga dibenarkan Budi Arie Setiadi. “Benar. Saya akan dilantik pagi ini,” ujar Budi, Senin (17/7). Namun dirinya masih menunggu pengumuman Presiden. “Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak preogratif Presiden,” ujarnya saat dimintai komentar pada Minggu (16/7) malam. Seperti diketahui, posisi Menkominfo kini dijabat Mahfud MD (Menko Polhukam, red) selaku pelaksana tugas (Plt) Menkominfo.
2. Plt Menkominfo Mahfud MD membenarkan, Presiden Jokowi akan melantik Menkominfo dan sejumlah wamen, Senin (17/7). Mahfud mengatakan setelahnya dirinya akan melakukan serah jabatan di kantor Kominfo. “Benar. Jam 09.00 pelantikan di istana. Jam 11.30 serah terima di Kantor Kominfo,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (16/7). Mahfud belum bisa beberkan nama-nama yang akan dilantik Jokowi.
“Nama pejabat yang akan dilantik besok diumumkan di Istana,” katanya. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga memberikan sinyal soal Menkominfo yang akan dilantik Presiden Jokowi, Senin (17/7) ini. Meutya mengatakan tokoh tersebut pernah datang ke acara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Kabarnya demikian. Kita tunggu esok,” kata Meutya, kemarin.
3. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengaku sudah tak ambil pusing soal bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju. Ia mengatakan, Nasdem sudah menyerahkan semua keputusan soal reshuffle atau perombakan kabinet pada Jokowi. “Ya Nasdem udah enggak pikirin menteri-menterinya, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah. Udah enggak mikirin itu lagi,” ujar Effendi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).
“Yo, sak karep’e (terserah) Jokowi lah. Kan dia selama ini sudah sak karep-karep’e dewe (seenaknya sendiri),” ungkapnya. Meski begitu, Effendi menekankan pihaknya masih akan terus bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, Nasdem telah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir. “Kita ingin menjadi orang baik, partai yang baik. Kalau dia (Jokowi) jahat, kepada kita, dia akan memperoleh balasan dan kami akan memperoleh kebaikan, itu saja,” imbuh Gus Choi.
4. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sepertinya mulai lakukan perlawanan. Ia tak mengundang Presiden Jokowi dalam Apel Siaga Perubahan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (16/7). Surya menilai, gagasan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi belum optimal. Ia menyebutkan, pada 2014, Nasdem mendukung Jokowi untuk menjadi presiden karena yakin bisa membawa perubahan. Namun, ia menganggap gagasan dan ide Jokowi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. “Tapi, sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam,” tegas Surya Paloh dalam pidatonya.
“Kita memberikan dukungan secara totalitas, kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran (Jokowi) yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat, seperti apa yang kita harapkan, tapi saying, harapan itu belum jadi kenyataan,” katanya lagi. Dalam pandangannya, kemajuan Indonesia jelang usia ke-78 tahun belum terjadi secara signifikan. Meski demikian, ia mengakui ada beberapa kinerja pemerintah yang memang dirasakan oleh masyarakat.
Surya Paloh mengeklaim, gerakan perubahan yang kini digaungkan partainya untuk Pemilu 2024 senafas dengan semangat revolusi mental Presiden Jokowi. “Nah ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara bahwasanya pikiran, gerakan perubahan, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita,” kata Surya dalam orasi politiknya. Surya menjelaskan, perubahan senapas, sebangun, dan sejalan dengan revolusi mental. Hingga kini, tegas Surya, semangat Nasdem untuk menghadirkan sosok calon pemimpin bangsa tidak pernah berubah. Menurut dia, sikap Nasdem tak pernah berbeda jika dibandingkan dengan Pilpres 2014, yakni saat Nasdem mengusung Jokowi untuk kali pertama sebagai calon presiden.
5. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendapatkan tekanan setelah memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Hal itu disampaikannya di hadapan ratusan ribu kader Nasdem dalam acara Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7). “Dalam keputusan ini banyak orang yang pastinya tidak terpuaskan. Dalam keputusan ini, ketua umum kita banyak mendapat tekanan-tekanan, tapi kita bangga dengan ketegaran ketua umum kita dalam menjaga keputusannya,” kata Ali.
Sayangnya Ahmad Ali tak menjelaskan lebih jauh soal tekanan yang diterima Surya Paloh setelah mengumumkan Anies sebagai bakal capres. Ia hanya meyakinkan Surya Paloh bahwa seluruh kader Nasdem ada di sampingnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir atas keputusan memilih Anies sebagai bakal capres. “Ketua umum, kehadiran kader Partai Nasdem hari ini kurang lebih sekitar 250 ribu orang yang ada dalam gedung ini maupun yang ada di luar gedung sana, bahkan puluhan juta rakyat Indonesia menyatakan kami tetap berdiri tegak di samping bapak untuk memperjuangkan, mempertahankan, menjadikan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai presiden tahun 2024,” ujar Ali.
Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR ini lantas menganalogikan Surya Paloh sebagai ayah dan seluruh kader Nasdem adalah anak-anaknya. Kata dia, sebagaimana sang anak harus ikut arahan sang Ayah. Oleh sebab itu, para kader Nasdem mendukung keputusan Surya Paloh terkait Pemilu 2024. “Kami adalah anak-anak bapak. Kami sekali lagi akan berada di barisan bapak. Kami tegak lurus di barisan bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan bapak atas keputusan yang sudah diambil. Karena ini adalah kewajiban kami sebagai kader,” kata Ahmad Ali.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui, kondisi Nasdem tidak mudah saat memilih Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, karena Nasdem berada dalam pemerintahan. Di satu sisi, Nasdem harus tetap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Tapi, kewajiban kita untuk menghadirkan pemimpin yang Insya Allah akan mampu memenuhi janji-janji kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa ketika negara ini dimerdekakan,’’ ujarnya.
Karena itu Nasdem memilih Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden. Partai Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan bersama partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dalam Pemilu 2024. “Keputusan telah diambil oleh Ketua Umum, mencalonkan Bapak Anies Rasyid Baswedan jadi calon presiden bersama-sama partai koalisi,’’ kata Ali.
6. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengaku terkesima dengan sambutan dan antusiasme kader Partai Nasdem di acara Apel Siaga Perubahan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7). Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan mengaku mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ia menganggap hal itu sebagai gelora perubahan. “Alhamdulillah, kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini,” kata Anies yang lantas disambut tepuk tangan meriah dari puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Nasdem.
Anies mengatakan, mereka yang hadir di GBK mencapai ratusan ribu orang. Menurut Anies, para kader Nasdem yang hadir tidak datang dengan tangan hampa. Mereka membawa semangat dan mengirimkan pesan ke seluruh negeri tentang perlunya perubahan. “Kami berkumpul di tempat ini, dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia,” ujar Anies . Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menganggap hari itu momen yang istimewa. Ia melihat kehadiran kader Nasdem dari Sabang sampai Merauke sebagai kekuatan dahsyat untuk lakukan perubahan.
Anies Baswedan mengajak seluruh kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) serta para relawan untuk mulai turun ke lapangan demi mendapatkan dukungan masyarakat pada Pilpres mendatang. “Sekarang saatnya kita bergerak ke depan menyongsong semangat perubahan dan menyebarkannya ke seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kadar parpol KPP dan relawan bergerak ke tengah masyarakat supaya mereka mau dan peduli serta terlibat dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Anies menekankan gerakan KPP tidak terpusat pada kelompok atau figur tokoh politik tertentu, melainkan semua demi kemaslahatan generasi selanjutnya. “Turunlah ke lapangan menjangkau semuanya. Ajak bergabung dengan gerakan kita karena gerakan ini bukan tentang satu orang. Gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu, gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari,” ucap Anies.
7. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meng-kick balik bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mengkritik sistem pendidikan di Indonesia terlalu sering mengotak-atik kurikulum dan buku pelajaran. Huda mengungkit kinerja Anies saat menjabat Mendikbud pada 2014-2016. “Kalau kita lihat dari kepemimpinan Mas Anies waktu jadi menteri, belum kelihatan juga lakukan terobosan dari apa yang hari ini menjadi statement-nya Mas Anies,” ujar Huda. Minggu (16/7). Huda mengatakan, kritik mengenai sistem pendidikan di Indonesia dari berbagai pihak memang harus didengar, termasuk dari Anies.
Huda menyebut, kritik Anies bisa menjadi masukan untuk seluruh pihak terkait yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Hanya saja, ia menekankan apa yang dikritisi Anies tersebut sebenarnya sudah disorot sejak dulu. Pihak kampus, para guru besar, pihak sekolah, guru hingga asosiasi guru sudah menyoroti hal itu. “Apa yang disampaikan Mas Anies, sekali lagi ini isu yang menjadi concern semua pihak. Dan ketika Mas Anies menjadi menteri juga relatif kita belum menemukan gebrakan yang cukup signifikan untuk menempatkan guru sebagai tulang punggung pendidikan kita,” katanya.
Sebelumnya Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia terlalu sering mengotak atik buku pelajaran hingga kurikulum di sekolah. Padahal, yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia adalah gurunya. Dia lantas mencontohkan banyaknya siswa yang mencintai suatu mata pelajaran pasti karena guru yang mengajarnya, bukan buku pelajarannya. “Yang kita sering otak-atik itu bukunya, kurikulumnya. Proyek, proyek, proyek. Padahal setiap ditanya, ‘suka pelajaran kenapa?’ Guru,” ujar Anies , Jumat (14/7).
8. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kadernya untuk tidak malu-malu mengakui bahwa dirinya kini berjuang bersama Presiden Jokowi meskipun dalam dua Pilpres selalu berhadap-hadapan. Prabowo dan Jokowi akhirnya bekerja sama usai Pilpres 2019. Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara bertajuk “Konsolidasi Kader Partai Gerindra Dapil 4 Jakarta Timur” di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu (16/7). “Kita tidak usah malu-malu, tidak usah ragu. Bahwa yang benar, Prabowo berjuang bersama Presiden Jokowi. Enggak usah malu-malu untuk rakyat Indonesia,” imbuh Prabowo.
Prabowo mengatakan, apa yang ia lakukan saat ini adalah demi kemajuan bangsa Indonesia. Apabila Prabowo pada akhirnya diizinkan menjadi Presiden, ia tetap yakin tugas berat pasti menanti. “Tapi Insya Allah, bersama-sama kita akan atasi. Kita akan atasi tantangan dan hambatan itu tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa ejek mengejek. Prabowo dibilang hambar tidak masalah, ya kan? Tidak ada masalah,” ujar Prabowo.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo Subianto bertekad kuat untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Prabowo memprioritaskan menyelesaikan masalah kerakyatan apabila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut disampaikan Muzani ketika menghadiri konsolidasi akbar kader Gerindra wilayah Jakarta Pusat di Lapangan Banteng, Minggu (16/7).
“Kekuasaan yang akan diemban Prabowo akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kerakyatan. Kita semua ingin mewujudkan biaya pendidikan terjangkau, ekonomi baik, harga-harga bahan pokok terjangkau, lapangan kerja banyak tersedia, kesehatan rakyat terjaga. Itulah tekad Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah kemiskinan,” ujar Muzani.
9. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyampaikan pidato politik di Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (15/7). Dalam pidatonya, mantan terpidana kasus korupsi Hambalang ini menyinggung soal keadilan. Menurutnya keadilan merupakan mahkota dari hukum. “Kita semua dituntut untuk setia menjadi patriot-patriot Indonesia, patriot-patriot bangsa, patriot-patriot masa depan nusantara yang lebih baik, dan itu mahkotanya adalah keadilan,” ujar Anas. “Kalau di sini ditulis mahkota hukum adalah keadilan itu artinya adalah hukum yang tegak tetapi keadilan roboh maka sesungguhnya hukum itu roboh dengan sendirinya. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan bahkan melecehkan asas keadilan itu adalah hukum yang secara yuridis dan sosial sesat,” jelasnya.
Anas menyampaikan pesan, setiap usaha untuk menegakkan hukum tidak boleh melupakan nilai dasar keadilan. Utamanya untuk Indonesia, keadilan menjadi sangat penting untuk mencapai kemakmuran masyarakat. “Karena mahkota hukum adalah keadilan maka mahkota Indonesia hari ini ke depan dan sampai kapanpun tidak boleh lepas dari nilai keadilan. Karena kalau mahkota Indonesia yang sedang kita bangun bersama dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh seluruh potensi bangsa ini kemudian abai terhadap keadilan maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun Indonesia,” tambahnya.
Mantan narapidana kasus korupsi proyek P3SON Hambalang, Anas Urbaningrum seharusnya menghormati vonis Mahkamah Agung (MA) yang mencabut hak politiknya selama 5 tahun. “Pencabutan hak politik narapidana koruptor merupakan bagian dari ikhtiar bangsa dan negara ini untuk membersihkan kehidupan politik di Indonesia lebih bersih dari praktik kolusi, korupsi dan berbagai bentuk abuse of power lain,” kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Minggu (16/7). “Jadi hal itu harus dihormati dan diapresiasi,” sambung Bawono.
Ia menyindir, jika ada elite politik yang melontarkan pernyataan sikap tidak sepakat dengan aturan pencabutan hak politik bagi napi korupsi maka justru akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat, utamanya terkait komitmen melawan rasuah. “Publik akan dengan mudah memberi penilaian seberapa besar komitmen dia terhadap clean and good government kelak apabila nanti berkuasa,” ucap Bawono. Ketentuan pencabutan hak politik itu diatur di dalam konstitusi. Dalam Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak politik itu dapat dicabut dengan putusan hakim, di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih pada pemilu, serta hak lainnya.
10. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengeklaim, Partai Golkar dan PAN lebih condong ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dimotori Gerindra-PKB ketimbang koalisi lain. Habiburokhman berdoa PAN dan Golkar segera deklarasi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. “Dua-duanya (condong). Kami minta doa saja supaya dimantapkan langkahnya agar kedua partai itu segera mendukung Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (16/7).
Habiburokhman menjelaskan, Gerindra sudah tidak asing lagi dengan PAN dan Golkar karena merupakan kawan lama. Dia yakin, PAN dan Golkar akan mendukung Prabowo menjadi capres. “Pada akhirnya, semua akan ke Prabowo,” kata Habiburokhman. Ia menegaskan, cawapres pendamping Prabowo segera ditentukan. ‘’Cawapres akan ditentukan oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keduanya yang akan menentukan pilihan,’’ ujarnya.
11. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo meminta Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mengeluarkan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Menurutnya, ada dugaan kader senior tersebut tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019 yang mengamanahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024. “Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (16/7).
Firman berpandangan, munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan seluruh kader Partai Golkar. Ia pun mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai, seperti pada saat Pemilu 2004 lalu. “Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. “Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin ingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” tegasnya.
12. Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), optimistis soal wacana dirinya menjadi bacawapres pendampingi Ganjar Pranowo. “Saya ini, urat pesimisnya sudah putus. Selama ini saya selalu optimistis dan realistis pilihan (cawapres) itu oleh partai politik adalah pilihan yang terbaik oleh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Sandiaga di Ponorogo, Minggu (16/7). Sandiaga merupakan salah satu dari tiga nama yang dinilai potensial menjadi cawapres Ganjar. Selain Sandiaga, adalah Mahfud MD dan Erick Thohir.
PPP mendorong Sandiaga, yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi cawapres Ganjar. Sandiaga menjelaskan mendapat rekomendasi dari PPP untuk memperjuangkan agar komunikasi politik bisa mewujudkan pasangan yang sesuai harapan masyarakat. Misi dia saat ini dikatakan memperjuangkan pembangunan yang sudah berjalan untuk terus didorong sehingga optimal.
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo meminta relawannya sabar menanti siapa sosok yang akan menemaninya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Pilpres 2024. “Tunggu, sabar,” kata Ganjar usai menghadiri acara Deklarasi Alumni Perguruan Tinggi di Gelora Pancasila, Surabaya, Minggu (16/7). Sementara itu, dalam orasi kebangsaannya, Ganjar mengingatkan relawan dan simpatisannya bijak saat bermedia sosial saat mengampanyekan dirinya. “Gunakan medsos untuk berkata yang baik, untuk kampanye yang baik,” ujarnya. (HPS)
