Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi bantah ikut campur tangan dalam koalisi empat partai politik pendukung Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol. Menurutnya, urusan pilpres menjadi kewenangan para petinggi partai politik. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut, langkah Partai Golkar mendukung Prabowo telah mendapat izin dan restu dari Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara “Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo” secara daring, beberapa hari lalu.
Isu hangat lainnya, arus dukungan terhadap Prabowo Subianto Capres 2024 terus mengalir. Setelah Golkar dan PAN menyatakan dukungan, eks relawan Jokowi dan Ridwan Kamil juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan, Selasa (15/8) hari ini, ratusan relawan pendukung Presiden Jokowi menghadap Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo Presiden, Menteng, Jakarta untuk menyampaikan dukungan. Di sisi lain, eks Relawan Ridwan Kamil, ‘RK 2018’ juga mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Mereka juga dukung Erick Thohir sebagai cawapres.
Polusi udara di Jabodetabek kritis. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, Presiden Jokowi mengalami batuk-batuk selama beberapa waktu terakhir akibat buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek. Sandiaga mengatakan, Jokowi meminta agar segera ada solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi bantah ikut campur tangan dalam koalisi empat partai politik pendukung Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol. Menurutnya, urusan pilpres menjadi kewenangan para petinggi partai politik. “Ndak, ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai, saya presiden,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).
Jokowi juga tidak mau ikut campur urusan PDIP yang masih mendukung Ganjar Pranowo. Dia menyebut hal itu sepenuhnya urusan partai. “Ya itu urusannya partai-partailah,” ujarnya. Sebelumnya, empat partai politik di DPR mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Partai pertama yang mendeklarasikan adalah Partai Gerindra, disusul PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Akhir pekan kemarin, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar juga menyusul mendukung Prabowo.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengklaim Partai Golkar mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Bahkan Hashim menyebut, langkah Partai Golkar ini telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Pernyataan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo” secara daring, beberapa hari lalu.
Mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menghargai keputusan Partai Golkar mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. JK berpendapat, setiap partai memang harus berkoalisi jika ingin maju Pilpres 2024. “Ya setiap partai kan perlu berkoalisi. Ya tentu kita menghargai hal tersebut,” ujar Jusuf Kalla di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8). Menurut JK, Golkar tinggal menjalankan proses selanjutnya usai menyatakan dukungan terhadap Prabowo.
2. PAN membantah dukungannya ke Prabowo Subianto lantaran Menteri BUMN Erick Thohir ditolak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, Erick Thohir tidak mengalami penolakan karena memang belum ada kesempatan untuk membahasnya bersama PDI-P. “Bagaimana ditolak, membahasnya saja belum. Kita belum berkesempatan untuk melakukan dialog yang lebih mendalam lagi,” ujar Eddy, Senin (14/8). Eddy mengatakan, dukungan PAN kepada Prabowo merupakan keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
3. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menilai, koalisi pendukung Prabowo Subianto adalah koalisi tengah. “Ada keyakinan bahwa koalisi Pak Prabowo ini merupakan koalisi tengah, di antara dua kutub koalisi yang berbeda secara tajam, yaitu koalisi PDI-P dan Perubahan,” kata Nusron, Senin (14/8). Golkar berharap Ketua Umum Airlangga Hartarto dipilih jadi cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. “Soal cawapres, harapan kami Pak Airlangga masih menjadi alternatif yang akan dipilih,” kata Nusron.
Ia tidak memungkiri bahwa penetapan cawapres tidak hanya di tangan Golkar. Sebab, selain Golkar, yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo ada Gerindra, PKB, dan PAN. Oleh sebab itu, Nusron menekankan Golkar akan tetap mengupayakan Airlangga menjadi cawapres pendamping Prabowo, tetapi akan menyerahkan hasilnya pada dinamika yang akan berjalan. “Namanya usaha kan wajib dan harus. Soal hasil biar alam dan waktu yang menjawab, sebab juga ada usulan nama-nama lain, seperti Mas Gibran,” ujar Nusron.
4. Arus dukungan terhadap Prabowo Subianto Capres 2024 terus mengalir. Setelah Golkar dan PAN menyatakan dukungan, eks relawan Jokowi dan Ridwan Kamil juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan, Selasa (15/8) hari ini, ratusan relawan pendukung Presiden Jokowi menghadap Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo Presiden, Menteng, Jakarta untuk menyampaikan dukungan. ‘’Ratusan organ relawan Jokowi akan mendukung capres Prabowo Subianto. Deklarasi dan Peresmian Rumah Pemenangan 15 Agustus 2023 akan dihadiri Prabowo,” kata Noel.
Selain Prabowo, kata Noel, deklarasi tersebut juga akan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan para ketua relawan. Ia mengklaim Prabowo sudah ditakdirkan menjadi pemimpin Indonesia pada Pilpres 2024. Itulah, yang membuat dukungan dari pelbagai pihak terus mengalir. “Maka wajar saja kalau hari demi-hari dukungan terhadap Prabowo semakin bertambah dan mengalir terus,” kata Noel.
Di sisi lain, eks Relawan Ridwan Kamil, ‘RK 2018’ juga mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Mereka juga mendukung Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Deklarasi tersebut dipimpin langsung Ketua Eks Relawan RK 2018, Asep S Sonjaya Suparman di Kota Bekasi, kemarin. “Kami atas nama relawan Ridwan Kamil Jawa Barat, dengan ini mendeklarasikan mendukung calon presiden Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” kata Asep dalam keterangannya, Senin (14/8). Asep berkomitmen untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Ia mengaku bakal terjun langsung ke tengah masyarakat untuk memenangkan Prabowo. Ia menegaaskan bahwa ia mengincar suara optimal di Provinsi Jawa Barat.
5. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mempersilakan PPP jika mau mempertimbangkan ulang kerja sama politik dengan PDI-P, bila Sandiaga Uno tak jadi diusung sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Monggo (silakan), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya,” kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Basarah menilai, jika sebuah kerja sama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan maka akan sulit berjalan. Berkaitan soal cawapres, ia menyebutkan, semua nama yang masuk sebagai kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk Sandiaga Uno. “Semua cawapres yang muncul di permukaan publik, mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi,” ujar tokoh GMNI ini.
Jubir PPP Usman M Tokan alias Donnie menegaskan, PPP tetap konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah yang mempersilakan PPP jika ingin mempertimbangkan ulang kerja sama politik dengan PDI-P jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar. “PPP kan sudah membuat statement ya, resmi saya sebagai juru bicara dan juga dari Plt Ketua Umum bahwa kita konsisten mendukung Mas Ganjar,” kata Donnie, Senin (14/8).
Donnie meyakini, jika ada suara-suara yang berbeda terkait dukungan untuk Ganjar, itu merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili partai. Ia yakin Basarah memahami situasi tersebut. “Enggak ada (plan B keluar dari kerja sama politik dengan PDI-P). Kita konsisten. Walaupun hanya cuma berdua, kami tetap konsisten untuk bersama PDIP,” tegasnya. Donnie lantas mengingatkan kebersamaan PPP dan PDI-P sudah terjalin sejak adanya Mega Bintang. Seperti diketahui, Mega Bintang merupakan jargon yang ada di era Orde Baru. Kala itu, Megawati Soekarnoputri menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan Soeharto. Ditegaskan, PPP tetap berikhtiar agar Ganjar bisa berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilpres 2024. Meskipun bukan Sandi yang terpilih, PPP tetap bersama PDI-P.
6. Polusi udara di Jabodetabek kritis. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, Presiden Jokowi mengalami batuk-batuk selama beberapa waktu terakhir akibat buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek. Sandiaga mengatakan, Jokowi meminta agar segera ada solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota. “Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena Presiden sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu beliau belum pernah merasakan seperti ini,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8). “Kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk,” imbuhnya. Menurut Sandiaga, buruknya kualitas udara di Jabodetabek juga berdampak pada kegiatan wisata berbasis olahraga atau sport tourism. Sandiaga mengungkapkan, ada ajang lomba lari maraton internasional yang memberi catatan atas kondisi polusi udara yang terjadi di Jabodetabek.
Presiden Jokowi memerintahkan 4 hal kepada para pembantunya untuk menangani buruknya kualitas udara di Jabodetabek saat memimpin rapat terbatas membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8). Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek.
Apabila diperlukan, pemerintah akan mendorong kantor-kantor di wilayah Jabodetabek lakukan work from home (WFH) ataupun bekerja secara hybrid dari rumah dan kantor. Hal tersebut sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah kualitas udara di Jabodetabek yang buruk. “Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (WFO), work from home (WFH) mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi. Ia juga menegaskan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.
7. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut, penyebab utama polusi udara di Jabodetabek yakni kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung dengan jumlah kendaraan di Jabodetabek sebanyak 24,5 juta. “Penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor,” ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8). “Jadi disebutkan itu tadi. Juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga. Karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri,” ujar Siti Nurbaya. Oleh karena itu, kata Siti, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengadakan aturan untuk industri, salah satunya pengetatan aturan untuk cerobong pabrik.
Menhub Budi Karya Sumadi akan mempertimbangkan penerapan sistem 4 in 1 untuk mengurangi penggunaan mobil di wilayah Jabodetabek. Kebijakan mengisi satu mobil dengan empat orang ini dipertimbangkan untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. “Berkaitan dengan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak menggunakan (mobil untuk) satu orang atau maksimal dua orang. Maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu menjadi 4 in 1. Katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” ,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8). Selain itu, Budi akan memperketat aturan uji emisi bagi kendaraan yang keluar dan masuk wilayah Jabodetabek. Terkait hal itu Kemenhub akan gandeng pemda dan kepolisian dalam penegakan hukum kepada pelanggar aturan uji emisi.
8. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggelar razia uji emisi bagi kendaraan di Jakarta. Pengetatan uji emisi akan dilakukan di titik tertentu. “Tadi oleh Bu Menteri LHK, kami diperintahkan agar mengetatkan uji emisi dan aturan yang sudah ada nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya. Tentunya bekerja sama dengan Kementerian LHK dan Kementerian Perhubungan,” ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8). Heru mengaku sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta, salah satunya menambah jumlah ruang terbuka hijau sejak Oktober 2022. “Sudah menambah 800 lokasi (ruang terbuka hijau) dan berikutnya adalah kami sudah menanam (pohon) sebanyak 216.000 pohon minimal 3 meter,” kata Heru.
Menko PMK Muhadjir Effendy menilai, mobil listrik belum bisa menjadi solusi utama untuk mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta. Masih butuh waktu lama agar mobil listrik bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berkendara. “Sekarang sifatnya baru subtitusi,” kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (14/8). Ia meminta, agar masyarakat Jakarta mengenakan masker untuk menghindari paparan polusi udara Jakarta yang sedang memburuk. Menurut Muhadjir, pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur menjadi solusi atas memburuknya polusi di Ibu Kota saat ini. “Solusinya itu pindah ke IKN itu memang, itu solusi strategis itu nggak ribet lagi,” paparnya.
9. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal capres 2024. Menhan merangkap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2 persen. Disusul Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (35,3 persen) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (18,4 persen). “Sebanyak 8,1 persen menyatakan belum memutuskan, rahasia, tidak tahu atau tidak menjawab,” kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Senin (14/8).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyarankan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bakal calon presiden Anies Baswedan lakukan 3 hal untuk mendongkrak elektabilitasnya jauh tertinggal dari kedua rivalnya. Pertama, menghadirkan cawapres yang mampu melengkapi Anies baik secara personal maupun electoral, Menurut Agung, konvensi bisa menjadi alternatif untuk menarik perhatian publik karena melalui ajang itu kualitas kandidat bakal cawapres Anies akan diuji dengan seperangkat alat ukur. Kedua, Anies harus semakin konkret dan kekinian dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan supaya masyarakat tak ahistoris dengan narasi yang dibawa. Ketiga, gaya kampanye Anies mesti lebih kreatif dan menarik perhatian kelompok milenial dan Generasi Z sebagai pemilik suara mayoritas pada pemilu 2024.
10. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut daftar pencarian orang (DPO) Kirana Kotama alias Thay Ming mendapatkan permanent resident dari pemerintah AS. Ia mengaku tidak mengetahui alasan mengapa Kirana Kotama mendapatkan permanent resident, meskipun menjadi buron pemerintah Indonesia. “Loh, jangan tanya saya, permanent resident kan yang ngasih kan pemerintah Amerika,” ujar Alex di Gedung Juang KPK, Jaksel, Senin (14/8).
Alex menduga, Kirana Kotama sudah lama tinggal di Amerika sehingga mendapatkan status permanent resident. Meski demikian, pemerintah AS hingga Federal Bureau of Investigation (FBI), bersikap kooperatif, membantu kebutuhan KPK dalam mencari DPO maupun penanganan perkara lainnya. Pernyataan Alex ini sekaligus membantah bahwa Kirana Kotama a;ias Thay Ming mendapat perlindungan dari otoritas setempat.
Alex menyebut jumlah DPO KPK tinggal 3 orang dari semua yang sebanyak 21 orang. Pada awal 2023 jumlahnya memang 5 orang. Namun, tim penyidik berhasil menangkap dua DPO sehingga tinggal 3 orang. Tiga DPO tersebut adalah tersangka dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Paulus Tanos, dan Kirana Kotama alias Thay Ming. “Harun Masiku ini teman-teman pasti masih ingat ini perkara di KPU,” ujar Alex.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, penggunaan politik uang pada masa Pemilu terus terjadi tidak lepas dari kondisi 50 persen masyarakat yang miskin atau belum sejahtera. Alex mengatakan, mencegah politik uang tidak mudah karena sudah mengakar di masyarakat. “Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera,” ujar Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8). Selain faktor kemiskinan, lebih dari 50 persen masyarakat tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik.
Padahal, persoalan pendidikan menjadi salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, menurut dia, perhatian tidak bisa hanya ditujukan kepada calon kepala daerah atau legislatif yang berintegritas. “Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas,” tutur Alex. Mantan hakim pengadilan tipikor ini menyebut, salah satu kunci demokrasi yang sehat adalah mendorong masyarakat menolak setiap tawaran politik uang. Persoalan ini bukan hanya tugas KPK melainkan berbagai pihak.
11. Ketua KPK Firli Bahuri menepis tudingan bahwa Pimpinan KPK tidak akan menangkap Harun Masiku, mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurut Firli, pihaknya memburu semua DPO tanpa terkecuali. “KPK ingin memastikan bahwa semua para pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus DPO tidak terkecuali akan dilakukan pencarian dan penangkapan,” ujar Firli di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/8). Firli Bahuri lantas memamerkan 2 DPO yang berhasil ditangkap selama kepemimpinannya. Salah satunya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi.
Firli menyatakan ia bersama pimpinan KPK lainnya tidak akan mengundurkan diri meskipun sejumlah pihak mencap kinerjanya buruk. Firli mengatakan, seluruh pimpinan KPK akan terus menjalankan tugas hingga masa jabatannya habis pada Desember 2024 mendatang. “Kalau lah ada yang mengalamatkan tentang buruknya atau kesannya terhadap pimpinan KPK, kami berlima tidak akan pernah menghindar atau melarikan diri,” kata Firli lagi.
Menurut Firli, dalam upaya pemberantasan korupsi, pihaknya menempuh prosedur penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Selain itu, KPK juga melakukan kerja-kerja monitoring, supervisi, koordinasi, dan bentuk pemberantasan korupsi lain yang menjadi tanggungjawab lima pimpinan KPK. “Kami tetap fokus sampai berakhirnya tugas kami sebagai pimpinan KPK,” ujar Firli. Ia membantah tudingan yang menyebut kepemimpinannya tidak mengusut dugaan korupsi yang menjerat pimpinan parpol. Firli mengatakan pihaknya bekerja secara profesional dan tunduk pada semua aturan hukum dan perundang-undangan.
12. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak PPATK menyerahkan hasil temuannya soal dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 trilun yang mengalir ke parpol kepada aparat penegak hukum. “Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa, karena efeknya luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar segera ditindaklanjuti,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (14/8).
Sahroni tidak ingin uang hasil kejahatan itu menciderai proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas kejahatan tersebut. Menurutnya, menjelang pemilu, aliran dana yang bersumber dari sumber kejahatan banyak yang bermunculan. “PPATK sudah baik bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” pungkas Bendum Partai Nasdem ini.
13. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan Densus 88 Antiteror Polri menyita 18 senjata api (senpi) dalam penangkapan pegawai BUMN berinisial DE, tersangka terorisme di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (14/8) siang. “Masih dihitung, (ada) 18, itu masih campuran ada yang air gun, yang dimodifikasi jadi senpi, ada juga pabrikan juga ada,” kata Karyoto kepada wartawan.
Menurut Karyoto, ada berbagai jenis senpi yang disita oleh Densus. Mulai dari laras panjang, laras pendek, hingga senpi hasil modifikasi. “Ada juga modifikasi dari senjata air gun diubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya,” katanya. Kendati demikian, Karyoto mengaku belum mengetahui soal asal mula senpi tersebut. Kata dia, itu merupakan kewenangan dari Densus untuk melakukan pendalaman. Selain senpi, Karyoto menyebut dalam penangkapan itu Densus 88 juga menyita barang bukti lainnya berupa atribut ISIS. “Kalau saya lihat ini ada bendera ISIS, yang jelas-jelas tadi kelihatan tadi bendera ISIS,” ujarnya.
14. MA didesak segera membacakan putusan uji materi aturan mantan terpidana korupsi bisa maju menjadi calon anggota legislatif. Desakan itu lantaran ada batas waktu memutus permohonan uji materi. “Hingga hari ini belum ada putusan MA atas penyelesaian pengujian PKPU [Peraturan Komisi Pemilihan Umum] Nomor 10 dan 11 Tahun 2023,” ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana selaku pemohon melalui keterangan tertulis, Senin (14/8).
Kurnia menjelaskan berdasarkan Pasal 76 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu, MA harus memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima atau pada tanggal 28 Juli 2023. “Sehingga, permohonan yang diajukan oleh para pemohon seharusnya sudah diputuskan oleh MA,” imbuhnya. (HPS)
