Gedung KPK (net)
Isu menarik pagi ini, KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012. Sumber terpercaya di KPK membenarkan pemanggilan ini. “Dipanggil sebagai saksi Selasa, 5 September 2023,” ujar sumber tersebut, Senin (4/9). Namun Cak Imin meminta KPK menunda jadwal pemeriksaan terhadap dirinya. Pasalnya, Cak Imin harus menghadiri kegiatan yang sudah dijadwalkan sejak lama, yaitu menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (5/9).
Isu lainnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengaku pihaknya sudah move on. Kata dia, Demokrat sudah mulai melangkah ke depan setelah ditinggalkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. AHY juga sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Anies – Cak Imin dan berharap keduanya sukses menghadapi Pilpres 2024. Ia meminta kadernya menerima situasi saat ini dan tidak terjebak dalam kebencian.
Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9). Pembatalan itu, karena perintah dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan. “Kita hendak laporkan, cuma karena perintah Ketum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk melaporkan Pak SBY,” kata Sahroni di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9). Berikut isu selengkapnya.
1. KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012. Sumber terpercaya di KPK membenarkan pemanggilan ini. “Dipanggil sebagai saksi Selasa, 5 September 2023,” ujar sumber tersebut, Senin (4/9).
Jubir KPK Ali Fikri tak membantah informasi soal pemanggilan Cak Imin. “Yang pasti siapa pun bila keterangannya dibutuhkan oleh penyidik KPK ya kooperatif. Kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para pihak yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Ini untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka maka dibutuhkan keterangan saksi,” kata Ali Fikri kepada wartawan, kemarin.
“Kami berharap siapa pun yang dipanggil KPK bisa kooperatif hadir. Besok ditunggu saja,” ujar Ali Fikri saat ditanya soal kepastian rencana pemanggilan ini besok. Ia berharap para pihak yang dipanggil tersebut bisa hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirim.
Jubir KPK Ali Fikri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker tak terkait deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapres Anies Baswedan. Kasus yang diusut KPK terjadi pada 2012 saat kementerian tersebut dipimpin Cak Imin. “Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung,” kata Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Ia mengklaim, pengusutan perkara ini sudah berlangsung cukup lama. Pengusutan kasus ini bahkan naik ke tahap penyidikan pada pekan kedua Agustus 2023 atau sebelum deklarasi Anies-Cak Imin sebagai bacapres-bacawapres 2024. “Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan. Yang itu dilakukan jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,” tegas Ali Fikri.
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Bakal cawapres pendamping Anies Baswedan itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012), pada Selasa (5/9).
Cak Imin meminta KPK menunda jadwal pemeriksaan terhadap dirinya. Pasalnya, Cak Imin harus menghadiri kegiatan yang sudah dijadwalkan sejak lama, yaitu menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (5/9).
“Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jami’atul Quro’ wal Huffadz (JQH) organisasi para hafiz dan qori Quran NU, jadi saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda,” ujar Cak Imin.
Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri atau Gus Choi merespons KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Saat dugaan korupsi itu terjadi, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans periode 2009-2014. “KPK ini mengada-ada saja. KPK ini penegak hukum atau alat politik? Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres, enggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin,” kata Gus Choi di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Gus Choi meminta KPK yang dipimpin Firli Bahuri tak main-main dalam penegakan hukum. “Nah, sekarang tiba-tiba muncul begitu. Ini KPK itu alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-main lah,” ujarnya.
Bacapres Anies Baswedan hanya berkomentar singkat soal rencana KPK memeriksa bacawapresnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawasan TKI di luar negeri tahun 2012. “Insya Allah semua lancar,” kata Anies Baswedan saat menghadiri acara PKS Menyapa Bersama Anies Baswedan di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin. Hanya itu jawaban Anies saat ditanya wartawan soal pemanggilan Cak Imin oleh KPK.
3. Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengaku pihaknya sudah move on. Kata dia, Demokrat sudah mulai melangkah ke depan setelah ditinggalkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. “Hari ini, kami keluarga Partai Demokrat berbesar hati. Dengan kerendahan hati kami menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9).
Dengan suara lantang, AHY juga menyampaikan ucapan selamat kepada Anies – Cak Imin dan berharap keduanya sukses menghadapi Pilpres 2024. AHY meminta kader Demokrat menerima situasi saat ini dan tidak terjebak dalam kebencian. “Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa,” pinta AHY. Putra sulung SBY ini mengaku sudah memaafkan pihak-pihak yang lakukan pengkhianatan politik, namun AHY tidak mungkin melupakan aksi pengkhianatan tersebut.
AHY menyatakan, partainya sudah berdamai dan siap melirik peluang untuk bergabung dengan koalisi parpol lain. Ia menuturkan, kebesaran hati Demokrat dibutuhkan karena masih banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan. Ia mengungkapkan, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk, jika suatu saat kembali bekerja sama dengan pihak-pihak yang saat ini mengkhianati Demokrat. “Dalam perjalanan ke depan kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda besar kebangsaan,” ujar AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, kader Demokrat marah dan kecewa berat atas manuver Anies Baswedan menyetujui Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres 2024. Kemarahan itu, bukan lantara dirinya tak bisa jadi cawapres, melainkan karena pelanggaran kesepakatan. “Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak jadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
AHY mengaku memahami kekecewaan kadernya, namun dia telah meminta pendukungnya bersabar dan ikhlas. Dia mengajak kader partainya tetap tenang dan berpikir jernih, sekalipun Demokrat tak berkompromoi terhadap pengkhianatan politik. “Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk,” ujar AHY.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, partainya tidak memaksakan Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi bakal cawapres. Demokrat tengah mencari koalisi parpol lain setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bacapres dan bacawapres.
“Saya kira tidak kesana (mendorong AHY jadi bacawapres, red). Saya berpikirnya bagaimana menjalin komunikasi dengan partai yang ada, dengan koalisi yang ada,” ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9). Ia mengungkapkan, saat ini Demokrat belum menentukan sikap bakal bergabung dengan koalisi parpol tertentu. Keputusan soal itu akan diambil dan diumumkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. “Dalam waktu berapa pekan ke depan, barangkali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” tuturnya.
4. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said memuji sikap Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang memilih move on usai Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. Menurut Sudirman, AHY telah menunjukkan kedewasaan politik dalam menghadapi situasi yang sulit. “Saya menyimak pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dengan seksama. Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini,” ujar Sudirman.
“Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk ‘move on’ merupakan signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat,” sambungnya. Menurut Sudirman, kesediaan untuk tetap bekerja sama dalam agenda-agenda kebangsaan yang lebih besar adalah sikap terpuji yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subyektif masing-masing pihak. Dia menilai, baik AHY maupun Anies merupakan generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner, dan tetap menjunjung etika dan integritas.
Sudirman Said mengklaim, Anies tidak mengkhianati Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Sudirman menyampaikan hal itu usai Anies memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024. “Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum,” ujar Sudirman, Senin (4/9).
Sudirman mengatakan, baik Anies maupun AHY sama-sama memiliki keterbatasan dalam memutuskan pasangan capres-cawapres yang akan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Apalagi, Anies bukanlah kader partai politik, sehingga tidak punya kuasa untuk memutuskan yang dia inginkan. “Terlebih Mas Anies bukan pengurus atau kader partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya,” tuturnya.
5. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, bukan tidak mungkin Partai Demokrat bergabung dengan koalisi parpol pengusung Ganjar Pranowo, yakni PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura. Sebagai sesama rekan untuk Pemilu 2024, Hanura mengaku tidak masalah jika Demokrat ikut bergabung mengusung Ganjar. “Ya, itu sih mungkin-mungkin saja, semuanya (Demokrat, red) bergabung. Semua kan masih mungkin, ya kan,” kata OSO di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9).
OSO berharap Demokrat segera menyatakan sikap jika sudah memutuskan untuk merapat ke poros PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura. “Saya enggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi, kalau mau bergabung ya segera aja, enggak apa,-apa” ujar OSO. Menurutnya, jika sudah memutuskan sikap, langsung saja Demokrat datang ke Kantor DPP PDI-P atau bertemu partai politik pengusung Ganjar lainnya. OSO tidak ingin deklarasi atau dukungan itu hanya disampaikan melalui sambungan telepon. “Kalau datang dengan sikap seperti teman-teman saya ini, ketua ketua partai ini, ini punya sikap begitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat,” kata OSO.
Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, Partai Demokrat lebih diuntungkan jika bergabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres “Jika dikomparasikan, Demokrat sebaiknya menjalin kolaborasi dengan pengusung Ganjar,” kata Ari Junaedi. Menurut Ari, tidak mustahil menyatukan PDI-P dan Demokrat dalam satu koalisi. Apalagi, kedua partai sempat mesra beberapa waktu lalu. Itu dibuktikan dari pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani beberapa waktu lalu. Bahkan dalam pertemuan itu Puan sempat menyebut nama AHY sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Memang hal itu belum tentu terwujud bila Demokrat merapat ke PDI-P. Namun, setidaknya, AHY punya peluang besar dipilih menjadi menteri jika Ganjar menang pemilu presiden. “Andaikan Ganjar terpilih sebagai presiden, AHY adalah kandidat menteri yang potensial,” ujar Ari. Sebaliknya, lanjut Ari, Demokrat disebut tak akan mendulang banyak keuntungan jika bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto. Apalagi, sejak lama nama Menteri BUMN Erick Thohir digadang-gadang jadi calon pendamping Menteri Pertahanan itu. “Jika Demokrat masuk dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN dan PBB, peran Demokrat akan dinihilkan pula oleh Prabowo atau Golkar serta PAN,” kata Ari.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merespons kabar baik soal upaya mempertemukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. “Kita kan semuanya bertahap, mengadakan pemenangan pemilu,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9). Menurut Hasto, saat ini PDI-P dan partai politik pengusung Ganjar Pranowo sedang fokus menyusun komposisi Tim Pemenangan Nasional (TPN). Ia pun berharap komposisi TPN sudah lengkap pada Rabu (13/9) pekan depan.
“Maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik, itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh dewan pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Di situlah komunikasi secara intents dengan partai politik lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan,” kata Hasto lagi.
Hasto Kristiyanto menegaskan, hingga kini jajaran partainya solid mendukung bakal capres Ganjar Pranowo meskipun ada pihak yang mencoba menerapkan politik pecah belah atau adu domba pada PDI-P. “Loh, kita enggak ada yang pecah, kita solid, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik devide et impera (pecah dan berkuasa) tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9). Ia tak mengungkap lebih jauh soal pihak yang mencoba melakukan politik devide et impera itu.
Hasto meyakinkan, semua kader PDI-P serempak mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Sebab, semua melihat Ganjar cocok memimpin bangsa ke depan. “Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit,” kata Hasto.
6. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, partainya tak menutup pintu koalisi buat Partai Demokrat, usai partai besutan SBY ini hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kata Puan, PDIP terus menjalin komunikasi dengan semua partai politik terkait Pilpres 2024, tak terkecuali Demokrat. “(Komunikasi dengan Demokrat) masih terjalin dan terus terjalin. Tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada,“ kata Puan di Solo, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.
PDI-P membuka pintu bagi Partai Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah saat ditanya apakah ada peluang PDI-P mengajak Demokrat bergabung pasca Anies Baswedan mengajak Muhaimin Iskandar berduet dalam kontestasi Pilpres 2024. “Saya kira (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati Soekarnoputeri sangat membuka diri jika kawan-kawan Partai Demokrat bergabung dengan PDIP,” kata Said. Dia lantas menyebut hubungan PDI-P dan Partai Demokrat belakangan semakin membaik.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya terbuka bila Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY memiliki latar belakang yang sama dengan Prabowo. “Pak Prabowo dan Pak SBY kan tipikalnya sama, termasuk dengan Mas AHY, berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). ‘’Beliau berdua ini kan orang militer yang terjun ke politik dan berhasil membentuk partai politik, partai politiknya jadi ikut di parlemen dan menjadi partai besar. Jadi kayaknya nyambunglah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY, kayaknya sih secara psikologis nyambung,” ujarnya. Meski begitu, kata dia, perlu komunikasi intensif bila memang Demokrat ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo.
7. Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9). Pembatalan itu, kata Sahroni, karena perintah dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan. “Kita hendak laporkan, cuma karena perintah Ketum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk melaporkan Pak SBY,” kata Sahroni di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9).
“Kebetulan tadi Pak Anies juga me-Whatsapp saya untuk meminta juga yang sama (seperti perintah Surya Paloh, tidak melaporkan SBY),” ujarnya menambahkan. Menurut Sahroni, Anies ingin fokus memikirkan soal pemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Pak Anies pengin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan capres 2024,” kataSahroni.
Menurutnya, laporan terhadap SBY dibuat dalam kapasitasnya sebagai individu, tidak mewakili institusi atau jabatannya selaku anggota Partai Nadem maupun Wakil Ketua Komisi III DPR. Kata dia, niat melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat usai manuver Partai Nasdem dan Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden yang dianggap tidak benar.
8. Ahmad Sahroni mengeklaim Anies Baswedan sudah mencoba menghubungi Partai Demokrat sebelum mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Namun, Partai Demorkat mengeklaim tidak dilibatkan dalam proses itu. “Ada-ada. Jadi Pak Anies nelepon, tapi enggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said (Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan), coba komunikasi dengan pihak Demokrat juga enggak diangkat,” kata Sahroni di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9).
Sahroni mengeklaim, sejak awal pihaknya sudah menjajaki komunikasi untuk menjadikan Cak Imin pasangan Anies Baswedan dalam pilpres 2024. Namun, Anies dan Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyerahkan keputusan bakal cawapres kepada partai politik. Pada saat itulah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengambil keputusan menunjuk Cak Imin untuk jadi cawapres pendamping Anies.
9. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan kejadian yang disampaikan Sahroni. Namun, ia menganggap momentumnya sudah terlambat. “(Anies) sempat ingin menelepon (AHY) itu kejadiannya sudah berlangsung. Bahkan, Anies Baswedan sudah mengunjungi orangtuanya Pak Muhaimin Iskandar di Jawa Timur,” ujar Herman.
Ia menampik pernyataan Sahroni yang menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY melakukan kebohongan dengan mengatakan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan awal September. “Ada pembahasan (deklarasi Anies-AHY) awal September, kan digodok di Tim Delapan (KPP). Tim Delapan kan sudah matangkan deklarasi dijalankan awal September. Jadi memang ya peristiwa-peristiwa itu yang disampaikan dalam kronologis peristiwa oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya ya memang itu ada dan Demokrat ya apa adanya,” papar Herman Khaeron.
10. Bakal capres Anies Baswedan mengatakan surat yang ditulis tangan dan berisi kalimat meminta Ketum Demokrat AHY sebagai pasangan pada Pilpres 2024, bukan surat yang untuk dipertontonkan. Anies lalu menjelaskan alasan soal surat itu. Ia mengatakan pada Jumat (25/8), utusannya di Tim 8 mendatanginya dan membicarakan soal rencana Demokrat untuk menarik utusan di tim tersebut.
“Hari Jumat, utusan saya di Tim 8 datang dan menyampaikan bahwa Pak Anies ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana,” kata Anies dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan, Senin (4/9) malam. Anies pun lalu bertanya kepada utusannya itu, apa langkah yang bisa dia lakukan? Saat itu koleganya menjawab, utusan Demokrat di Tim 8 menyebut ingin ada pernyataan langsung dari Anies yang menyatakan bahwa AHY adalah opsi yang tersedia sebagai bakal cawapres.
Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni menganggap surat pribadi Anies Baswedan ke AHY sebagai permintaan menjadi cawapres ambigu. Sahroni tak menampik bahwa Anies memang diberi kewenangan untuk menentukan cawapresnya di Koalisi Perubahan. Kewenangan itu tertuang dalam Piagam Koalisi Perubahan. Namun, surat tersebut juga belum mendapat balasan dari Demokrat.
“Kalau ngeliat bahasanya masih ambigu kecuali sudah dibalas sama Demokrat, AHY menerima permintaan Anies,” kata Sahroni, Senin (4/9). Selain itu, kata dia, surat tersebut juga belum memenuhi syarat lain yakni harus mendapat persetujuan dari tiga ketua umum koalisi yakni PKS, NasDem, dan Demokrat. Menurut Sahroni, proses penentuan cawapres Anies sebelum muncul nama Muhaimin Iskandar, masih dalam proses lobi.
11. Salah satu tokoh sentral PDIP Puan Maharani mengomentari wacana memasangkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Puan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan uji materi ambang batas minimal syarat capres dan cawapres. “Kami masih menunggu keputusan MK. Tetapi kami pertimbangkan semua kader-kader yang punya potensi (diusung bacawapres),” kata Puan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Wonogiri, kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, Puan menganggap Gibran sebagai kader yang memiliki potensi. Hal itu, dibuktikan dengan partai lain yang ingin mengusung putra sulung Presiden Jokowi itu. “Di luar (partai lain) saja dipertimbangkan apalagi di dalam (PDI-P),” kata Puan.
Plt. Ketua Umum PPP Mardiono mengusulkan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo dalam pertemuan tertutup 4 parpol pendukung Ganjar di Kantor PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakpus, Senin (4/9). Keempat parpol yang hadir dalam rapat itu adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Mardiono sendiri. Mardiono mengatakan, PPP mendorong Sandiaga menjadi cawapres sesuai hasil Rapimnas VI PPP. “Itu yang kita terus perjuangkan,” kata Mardiono sembari menambahkan, usulan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selaku partai utama pendukung Ganjar. Menurut Mardiono, usulannya disambut positif oleh Megawati. “Bagus, bagus,” ujarnya.
12. Presiden Jokowi lakukan pertemuan bilateral dengan PM Timor Leste, Xanana Gusmao, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9) membahas soal penyelesaian batas darat sekaligus mengajak pemerintah Timor Leste membentuk kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. “Bapak Presiden menyampaikan harapan, akhir tahun ini batas darat dapat diselesaikan dan kedua pemimpin juga menyepakati kerja sama ekonomi terutama di daerah perbatasan penting untuk ditingkatkan,” kata Menlu RI, Retno Marsudi usai pertemuan sebagaimana diunggah YouTube Sekretariat Presiden.
Pada tempat yang sama, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan PM Kamboja, Hun Manet membahas soal pentingnya penguatan kerja sama dalam perlindungan WNI, terutama yang menjadi korban penipuan daring atau online scam hingga jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) “Bapak Presiden mengatakan dari Januari-Juli tahun ini, 777 kasus ditangani di Kamboja, 515 di antaranya terkait dengan online scam,” ujar Retno Marsudi. “Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya diperkuat kerja sama para penegak hukum,” tambahnya.
Presiden Jokowi menerima audiensi pimpinan tiga organisasi internasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9). Ketiga organisasi itu adalah Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan World Economic Forum. Presiden Bank Dunia Ajay Banga merupakan mendapat giliran pertama untuk bertemu Jokowi. “Senang bertemu Anda,” kata Jokowi saat menerima Ajay. Pertemuan antara Jokowi dan Ajay berlangsung tertutup.
Jokowi juga menerima Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva serta Chairperson World Economic Forum Klaus Schwab dalam pertemuan terpisah. Pertemuan Jokowi dengan Georgieva dan Schwab juga digelar secara tertutup. Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensesneg Pratikno. Seperti diberitakan, para pimpinan organisasi internasional itu tengah berada di Jakarta mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan, Selasa (5/9) hingga Rabu (6/9).
13. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya akan memberikan sanksi kepada pengurus PBNU yang membawa-bawa nama PBNU untuk mendukung capres. Yahya tak masalah jika ada pengurus NU yang mendukung capres atas nama pribadi. Namun jika mengatasnamakan PBNU, akan bertindak. “Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur,” kata Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9).
Gus Yahya juga membantah ada pembahasan tentang politik saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan pertemuan itu ia hanya mengundang Jokowi untuk hadir dalam Munas Alim Ulama NU dan pertemuannya pun hanya berlangsung sebentar. “Enggak ada sama sekali (soal politik). Saya cuma guyon cerita kiai-kiai lucu-lucu agar beliau agak inilah, seharian ini kan capek 13 meeting hari ini dengan berbagai tokoh internasional. Saya cuma guyon-guyon aja tadi,” kata Gus Yahya. (HPS)
