Ketua KPK Firli Bahuri (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua KPK Firli Bahuri bungkam dan berupaya ber sembunyi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11). Firli menyembunyikan wajahnya dengan tangan dan tas warna hitam, namun sejumlah awak media tetap mengikuti laju mobil Firli Bahuri.
Kejagung langsung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen usai terjaring OTT KPK. Kemungkinan pihak Kejagung tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap kedua tersangka korupsi tersebut. Di sisi lain, saat raker dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui masih ada jaksa nakal yang menyalahgunakan jabatannya. Oknum jaksa tersebut menggunakan jabatannya untuk ‘bermain proyek’.
Dua pesawat TNI AU berjenis Super Tucano yang ditumpangi 4 perwira menengah jatuh di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis (16/11). Capres No Urut 3 Ganjar Pranowo akan membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika terpilih pada Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua KPK Firli Bahuri bungkam dan berupaya ber sembunyi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11). Menurut pantauan, Firli keluar dari Mabes Polri sekitar pukul 14.30 WIB. Firli keluar lewat pintu Gedung Rupatama Mabes Polri yang memiliki akses menuju Gedung Bareskrim. Firli memakai batik coklat dengan masker, ia menaiki mobil Hyundai warna hitam berpelat B 1917 TJQ. Di dalam mobil itu, Firli berupaya bersembunyi dari awak media. Sambil bersandar, ia berupaya menyembunyikan badannya dari jendela kaca mobil. Firli terlihat menyembunyikan wajahnya dengan tangan dan tas warna hitam. Sejumlah awak media tetap mengikuti mobil Firli. Namun, mobil tersebut terus berjalan menuju pintu keluar Mabes Polri. Kaki salah seorang fotografer yang sedang mengabadikan momen tersebut sampai-sampai terlindas ketika ingin mengambil foto Firli dari dalam mobil.
Ketua KPK Firli Bahuri telah menjalani pemeriksaan kedua terkait kasus dugaan pemedasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan Firli disodori 15 pertanyaan. Firli tiba di Bareskrim sekitar pukul 09.00 WIB dan terpantau keluar gedung pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WIB. “Setidaknya ada 15 pertanyaan yang diajukan kepada FB selaku Ketua KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan tambahnnya pada hari ini oleh penyidik gabungan subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan dittipidkor Bareskrim Polri,” kata Ade di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11).
2.. Eks penyidik KPK Yudi Purnomo menyayangkan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang sembunyi dari wartawan usai diperiksa di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11). “Ya kalau bersih tidak bersalah ngapain Firli Bahuri seperti itu,” ujar Yudi. Padahal, kata Yudi, dalam konferensi pers di KPK beberapa hari lalu, Firli secara terbuka hadir di hadapan awak media. Dia pun mempertanyakan alasan Firli menghindari wartawan selepas diperiksa di Bareskrim. “Jadi kenapa sekarang malah diperiksa Polda Metro di Bareskrim malah berbalik 180 derajat gitu ya. Ketika dia malah sembunyi-sembunyi ke dalam Bareskrim padahal wartawan nunggu, pas keluar juga begitu sembunyi-sembunyi,” tuturnya. Terlepas dari sikap Firli, ia meminta agar semua pihak tetap fokus terhadap proses penegakan hukum yang tengah dijalani Firli. “Tapi ya okelah, biarlah itu cara-cara yang ditunjukkan Firli ya. Yang penting fokus pada penegakan hukumnya,” ujar Yudi.
3. Polda Metro Jaya menyita dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Ketua KPK Firli Bahuri. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11/2023). “Hari ini juga penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun Surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019 2020 2021 hingga 2022,” kata Ade Safri. Ia mengatakan dokumen tersebut telah diserahkan Firli Bahuri kepada penyidik Polda Metro Jaya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Ketua KPK Firli Bahuri mematuhi proses hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian. Ma’ruf mengingatkan, semua pihak harus mematuhi panggilan polisi saat hendak dimintai keterangan. “Saya kira sebaiknya semua kita itu patuh saja. Bagaimana proses-proses semua harus patuh, ya siapa saja gitu kalau memang patuh hukum lah, itu saja,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Bandung, Kamis (16/11). Ma’ruf mengaku sangat menyayangkan apabila Firli tidak mematuhi proses hukum yang sedang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. “Kita sayangkan kalau sampai tidak ada kepatuhan. Semuanya kita harapkan sebagai warga negara ya kita mengikuti proses-proses yang mestinya memang kita jalani,” ujar Ma’ruf.
4. Kejagung langsung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pencopotan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sembari menunggu putusan hukum untuk memproses pemecatan kedua pelaku. “Untuk memecat seseorang PNS itu harus ada putusan hukum. Jadi untuk sementara kami akan pecat sementara dan copot dari jabatannya, yang bersangkutan tidak diberikan hak-haknya,” ujar Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (16/11).
Ketut menambahkan pihaknya kemungkinan besar juga tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap kedua tersangka korupsi tersebut. “Sampai saat ini kami belum berfikir untuk melakukan pendampingan terhadap oknum. Bahkan mungkin tidak akan melakukan pendampingan,” jelasnya. Ia mengatakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengapresiasi serta mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap keduanya. Karena sejak awal Jaksa Agung telah memerintahkan jajarannya agar tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan tercela. “Kita sikat abis, dalam rangka melakukan bersih-bersih internal kejaksaan. Ketika ada orang lain terlibat melakukan upaya bersih-bersih, kami sangat berterima kasih dan mengharapkan hal tersebut,” ujarnya.
5. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui masih ada jaksa nakal yang menyalahgunakan jabatannya. Pasalnya, oknum jaksa itu menggunakan jabatannya untuk ‘bermain proyek’. Hal tersebut dia sampaikan dalam raker dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11). Mulanya, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menyinggung jaksa di Bali yang bermain proyek. “Kami mohon, Pak, sekarang kita buka-bukaan nanti kalau kita buka-bukaan kan kita juga tahu mainannya yang di Bali kayak gimana, Pak. Oh jaksanya kalau mau dimainkan itu mafia tanah banyak, Pak. Nanti saya tunjukin lagi, Pak, perkara-perkara yang diatensi Kejati Bali,” ujar Arteria.
“Proyek-proyek yang diatensi oleh Kejati Bali, kalau kita mau buka-bukaan, saya hanya mengatakan yuk kita sesama mitra saling menjaga,” sambung Arteria. Burhanuddin mengakui masih ada anak buahnya yang nakal bermain proyek. Dia mengatakan, telah mengancam mereka untuk tidak bermain proyek. “Masih adanya bagi-bagi proyek memang benar, Bapak. Dan kami selalu ingatkan pada mereka, bahkan saya mengancam mereka untuk tidak bermain proyek. Tapi memang masih ada,” ujar Burhanuddin.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin meminta seluruh jajaran Kejaksaan agar tidak berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun kelompok tertentu pada Pemilu 2024. Ia mengingatkan, seluruh jajaran Kejaksaan harus menjaga netralitas agar tidak mencoreng marwah korps Adhyaksa tersebut. “Kepada seluruh insan adhyaksa untuk menjaga netralitas dan tidak mencoreng marwah kejaksaan dengan berpihak kubu pasangan atau kelompok tertentu,” kata Burhanudin dalam raker dengan Komisi III DPR, Kamis (16/11). Ia menekankan, netralitas aparat kejaksaan ini penting demi menjamin Pemilu 2024 terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Sanitiar Burhanudin kembali menegaskan, pihaknya akan menunda pemeriksaan terhadap peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi. Burhanudin mengatakan, penundaan pemeriksaan itu berlaku dalam kasus yang berada di tahap penyelidikan maupun penyidikan. “Kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilihan,” kata Burhanudin.
6. KPK mengungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen diduga yang terjaring OTT menerima suap sebanyak Rp475 juta. Keduanya diduga menerima suap tersebut dari Pengendali CV Wijaya Gemilang Yossy S. Setiawan dan Andhika Imam Wijaya. “Telah terjadi penyerahan uang pada AKDS [Alexander Silaen] dan PJ [Puji Triasmoro] sejumlah total Rp475 juta dan hal ini merupakan bukti permulaan awal untuk segera didalami serta dikembangkan,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11) malam.
Tim KPK mengamankan uang sejumlah sekitar Rp225 juta dalam OTT tersebut. Uang tersebut diserahkan para pihak terkait di ruang kerja Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap sembilan orang. Lima orang lainnya yaitu Staf Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Rizky Wira P; Nisa Rusmita (swasta); PNS Dinas BSBK Pemerintah Kabupaten Bondowoso Mohammad Hasan Afandi.
KPK mengumumkan sejumlah tersangka yang ditetapkan setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Ada empat tersangka yang diumumkan KPK pada Kamis (16/11) malam ini, dua di antaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Silaen. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah YSS selaku pengendali CV WG dan AIW selaku pengendali PT CV WG.
Mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. “Malam hari ini kami umumkan beberapa tersangka,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 di Rutan KPK.
7. Tim penyidik KPK menyita catatan keuangan dan bukti elektronik saat menggeledah ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang, kemarin. Penggeledahan itu terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. “Tim penyidik telah selesai menggeledah salah satu ruangan kerja dari Anggota VI BPK RI. Di tempat tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain terkait dengan berbagai dokumen, catatan keuangan dan bukti elektronik yang diduga kuat erat kaitannya dengan penyidikan perkara ini,” ujar Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (16/11) malam.
“Penyitaan dan analisis masih perlu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” sambungnya. Penggeledahan tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim KPK menyegel ruang kerja Pius. Saat itu, Pius disebut sedang berada di Korea Selatan. Belum diketahui keterkaitan Pius dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut di Sorong. Hanya saja, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya sempat memberi isyarat tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Pius.
8. Dua pesawat TNI AU berjenis Super Tucano yang ditumpangi 4 perwira menengah jatuh di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis (16/11). “Betul, dua (pesawat),” kata KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo melalui pesan tertulis, Kamis kemarin. Salah satu pesawat yang jatuh adalah pesawat tempur ringan Super Tucano. Pesawat yang jatuh tersebut berasal dari Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang. “Benar itu pesawat milik Lanud Abdul Rahman Saleh,” kata Kepala Penerangan Landasan Udara Abdulrachman Saleh Mayor (Sus) Muchibin. Kadispen AU Marsa R Agung Sasongkojati, menjelaskan, kedua pesawat tersebut berasal dari Skadron Udara 21 Malang. “Lost contact pada siang tadi. Kedua pesawat itu dengan TT-3103 dan TT-3111 mengalami lost contact saat latihan formasi. Keduanya take off pukul 10.51 dan lost contact sekitar pukul 11.18 WIB,” tuturnya.
9. Capres No Urut 3 Ganjar Pranowo akan membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika terpilih pada Pilpres 2024. Janji tersebut diucapkannya saat menghadiri pembentukan dan deklarasi dukungan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD), Yogyakarta, Kamis (16/11). “Harapan rakyat juga sama seperti kami, pemerintah harus bersih, anti KKN, dan korupsi harus diberantas. Itu harus jadi komitmen kita,” ucap Ganjar dalam keterangan tertulis.
Ganjar juga bakal membuka lebih banyak lapangan kerja, investasi, menyediakan pendidikan berkualitas, dan menjamin masyarakat hidup sehat. “Hari ini masyarakat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus masuk, izin harus gampang, tidak ada pungli. Investasi masuk, izin harus gampang, dan ada kepastian hukum didalamnya. Maka terciptalah lapangan lebih banyak. Ini menjadi komitmen kami,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo yakin aparat bakal netral di Pilpres 2024 mendatang. Dia mengaku tahu rekam jejak TNI dan Polri selama pemilu dilaksanakan di Indonesia, karena dirinya anak dari seorang polisi. “Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI Polri sudah menyampaikan itu, apalagi saya anak polisi,” kata Ganjar di UGM, Sleman, DIY, Kamis (16/11).
10. Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengungkapkan tidak menunjuk pengusaha sebagai ketua tim pemenangan AMIN. Saat ini, Ketua Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin diduduki oleh mantan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya (Purn) TNI Muhammad Syaugi Alaydrus. “Yang sebelah kan pengusaha, ini semuanya para pengusaha. Berusaha supaya Pak Anies menang,” sindir Sudirman sembari tertawa di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Kamis (16/11). “Kami semua memang betul tidak ada wajah pengusaha yang menonjol,” sambungnya.
Ia menuturkan, pengusaha tak dipilih menjadi pucuk pimpinan tim pemenangan karena dana kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar paling banyak berasal dari relawan. “Karena itu meskipun aliran dana kepada timnas barangkali tidak sebesar yang lain, tetapi sebenarnya yang di lapangan jauh lebih besar dari pada apa-apa yang bisa kita kumpulkan,” papar dia.
Sudirman Said menjelaskan, dana kampanye AMIN paling besar berasal dari relawan. Ia mengklaim, dana tersebut jumlahnya lebih banyak ketimbang sumbangan yang diberikan langsung kepada pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. “Sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres-cawapres, tetapi para relawan yang bekerja secara luar biasa,” ujarnya di Jalan Proklamasi 10, Menteng, Jakarta, Kamis (16/11).
Ia menyebutkan, berbagai atribut dukungan untuk Anies dan Muhaimin tidak dikoordinir dalam satu pintu. Atribut tersebut dibuat oleh masing-masing relawan AMIN secara mandiri. Ia mengibaratkan perjuangan Anies-Muhaimin memenangkan Pilpres 2024 seperti perang gerilya. “Gerilya itu kan tidak ada markas besar, adanya masyarakat yang iuran. Iuran makanan, iuran logistik, dan kami menyampaikan penghargaan, terima kasih itu terus berjalan,” katanya.
11. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto memperingatkan aparat intelijen tidak melakukan intervensi atau melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Didik mengaku mendapat informasi bahwa intelijen di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Saya mohon dijaga dengan baik, jangan sampai inteijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di Kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal-hal yang sama yang sekarang ini viral,” kata Didik dalam rapat kerja dengan Kejaksaa Agung, Kamis (16/11).
Didik menyatakan, Indonesia punnya sejarah kelam di mana aparat di bidang intelijen melibatkan diri dalam politik praktis, meski ia menilai intelijen kejaksaan sudah tidak melakukan itu lagi. Padahal, kata dia, undang-undang terkait intelijen telah mengatur bahwa aparat intelijen harus mengedepankan asas netralitas sehingga tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Jangan sampai terjadi, memalukan kalau terjadi dan ini damage untuk demokrasi kita,” ujar anak buah SBY ini. Didik juga meminta Jaksa Agung untuk menjelaskan upaya yang akan diambil Kejagung jika masyarakat menemukan ada oknum intelijen di tingkat bawah yang melakukan penyimpangan.
12. Bawaslu buka suara soal anggota Bawaslu Kota Medan yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga memeras caleg. Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan perbuatan anggota tersebut telah mencoreng nama baik lembaga. “Peristiwa OTT yang terjadi pada salah satu komisioner Bawaslu Kota Medan telah mencoreng nama baik kelembagaan dan menjadi perhatian serius kami,” kata Lolly kepada wartawan, Kamis (16/11).
Lolly menyebut Bawaslu menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga mendukung agar aparat penegak hukum mengusut tuntas sesuai dengan ketentuan yang ada. “Bawaslu dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh pada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut dan menegakkan proses hukum dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
13. Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara soal status guru besar Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej usai Wamenkumham itu jadi tersangka KPK. Seperti diketahui, Eddy merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UGM. Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan, status kepegawaian Eddy sekarang ini adalah ASN Kemenkumham semenjak yang bersangkutan ditunjuk sebagai wakil menteri di lembaga tersebut. “Prof Eddy itu sekarang kan pindah ke Kemenkumham, ketika beliau di Kemenkumham konteksnya dia bukan lagi pegawai dari Kemendikbudristek di UGM ya. Nah kalau kemudian ada case seperti ini kami di UGM itu harus menunggu putusan yang inkrah,” kata Andi ditemui di UGM, Kamis (16/11).
Andi melanjutkan, ketika kasus yang menjerat Eddy terbukti dan berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya dewan kehormatan UGM akan melakukan pemeriksaan, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada rektor terkait nasib guru besar Eddy. “Dewan kehormatan universitas akan mengeluarkan rekomendasi kepada rektor untuk diajukan ke Menteri. Jadi SK guru besarnya rata-rata semua sekarang kan masih dari menteri, jadi yang bisa mencabut itu hanya menteri,” ujar pakar hukum tata negara itu.
Eddy Hiariej menghadiri acara pengukuhan guru besar di Balai Senat, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Kamis (16/11) pagi. Ia duduk di depan dengan seragam toga dalam acara pengukuhan mantan Wakil Rektor UGM, Paripurna Sugarda, sebagai guru besar. Selesai acara, Eddy bersama rombongan guru besar lain menyalami Paripurna. Ia kemudian masuk ke ruang senat akademik tanpa berbicara apapun. Pada acara itu, terlihat pula calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang hadir selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan Eddy hadir karena masih berstatus sebagai guru besar di UGM. “Pak Eddy hadir, dia duduk di depan. Karena dia statusnya masih guru besar di UGM, ya pakai toga,” kata Andi saat dikonfirmasi. (HPS)
