Rosan Perkasa Roeslani (net)
Isu menarik pagi ini, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mulai meluncurkan gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Bahkan, kata Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani, seluruh tim kampanye daerah (TKD) se-Indoesia bergerak membagi-bagikan susu dan makan siang gratis, Selasa (28/11) kemarin.
Isu hangat lainnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik pedas, pemerintah terlalu banyak rapat ketimbang bekerja untuk membenahi kemiskinan. Ia mengatakan, sebetulnya banyak dana yang bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan dan membenahi kesehatan ibu dan anak. Imin menyebut, berdasarkan survei internal, elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) sudah seimbang dengan dua paslon lainnya. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeberkan, rekan-rekannya di DPR akan menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya jika Pemilu 2024 tidak jurdil. Berikut isu selengkapnya,
1. Pasangan Capres-cawapres nomor urut 2 baru Jumat (1/12) besok terjun ke lapangan untuk berkampanye, namun Tim Kampanye Nasionalnya mulai meluncurkan gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Bahkan, kata Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani, seluruh tim kampanye daerah (TKD) se-Indoesia bergerak membagi-bagikan susu dan makan siang gratis, Selasa (28/11) kemarin.
“Dengan mengucapkan bismillah, untuk memulai masa kampanye yang riang gembira dan penuh gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat, hari ini kita mulai gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto lakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor padai hari pertama masa kampanye, Selasa (28/11). Pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam. Prabowo tiba di Istana Bogor sekitar pukul 14.36 WIB dan sekitar pukul 17.05 WIB, keluar lewat pintu Istana di Jalan H. Juanda, Bogor. Para Menteri yang ikut rapat dengan Jokowi di Istana Bogor, antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menlku Retno Marsudi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
2. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik pedas, pemerintah terlalu banyak rapat ketimbang bekerja untuk membenahi kemiskinan. Ia mengatakan, sebetulnya banyak dana yang bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan dan membenahi kesehatan ibu dan anak. “Negeri ini kaya untuk penanganan stunting besar, untuk menangani kemiskinan besar. Tapi kebanyakan rapatnya ketimbang penanganannya,” ujar Muhaimin saat kampanye di Gor Wringin Rejo, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (28/11).
Cak Imin lantas mengungkap pernyataan Menpan-RB Azwar Anas awal Januari lalu yang menyebut dana kemiskinan Rp 500 miliar banyak digunakan untuk rapat. “Biaya rapatnya itu, ini yang ngomong menteri, bukan saya. Biaya rapat untuk kemiskinan, rapat saja lho, itu Rp 500 triliun, eh Rp 500 miliar, lah kok rapat saja mahal-mahal,” sindir Muhaimin.
Di depan Jaringan Perempuan Nahdliyin di Mojokerto, Imin yang Ketua Umum PKB itu berjanji jika AMIN terpilih jadi capres-cawapres, bakal menyalurkan dana kemiskinan secara efektif. Terutama, disalurkan untuk ibu hamil. “Insya Allah Amin (Anies-Muhaimin) menang, rapat dibatasi. Anggaran harus langsung digunakan untuk ibu-ibu yang sedang menjadi tanggung jawab negara menyiapkan kehamilan dan menyiapkan kelahiran,” kata Cak Imin.
Cak Imin mengakui, dirinya bersama Anies Baswedan sebagai pasangan capres-cawapres pas-pasan atau minim logistik pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, modal finansialnya kalah dari dua pasangan capres dan cawapres yang lain. “Saya dan Mas Anies calon paling miskin, pasangan yang paling pas-pasan. Logistiknya kalah banyak. Dari dulu Partai NU, PKB dari dulu memang pas-pasan’,” ujar Muhaimin. Namun, Cak Imin merasa situasi seperti itu justru menguntungkan, karena jika memenangi Pilpres 2024 bisa menjalankan pemerintahan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat, bukan pemilik modal. “Justru karena kita pas-pasan, insya Allah kalau menang tidak bisa didikte oleh siapa pun,” kata Cak Imin.
3. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan, berdasarkan survei internal, elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) sudah seimbang dengan dua paslon lainnya. Kenyataan itu membantah hasil sejumlah lembaga survei yang selalu menempatkan AMIN di posisi tiga, di bawah pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud MD. “Survei kami sih sudah fifty fifty (50:50) semua ini,” kata Cak Imin di Taman Bungkul, Surabaya, Selasa (28/11) malam.
Namun demikian, Imin tak keberatan bila sejumlah lembaga survei terus menempatkan AMIN di posisi paling buncit. Hal itu akan dijadikan motivasi agar pihaknya bekerja lebih keras lagi. “Baguslah, sebagai pertimbangan kita untuk motivasinya tinggi, semua survei jangan dijadikan kendala, jadikan motivasi aja. Yang penting kita punya rujukan roadmapnya,” pungkasnya.
4. Capres nomor urut 1, Ganjar Pranowo membeberkan, rekan-rekannya di DPR akan gunakan hak konstitusional yang dimilikinya jika Pemilu 2024 tidak jurdil. Hal itu disampaikannya merespons kabar soal sejumlah dugaan intimidasi yang diterima masyarakat. “Bapak ibu, teman-teman dari relawan, ada kawan-kawan dari DPR yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil,” kata Ganjar di Jakarta, kemarin malam.
Namun mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak menjelaskan hak konstitusi yang dimaksud. Apakah itu hak angket, interpelasi atau hak menyampaikan pendapat. Ketiganya merupakan hak anggota anggota dewan yang diatur dalam UU MD3 terkait penyalahgunaan UU dalam kebijakan eksekutif.
Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkampanye di Papua, kemarin. Ia tiba di Bandara Internasional Mopah, Merauke, Papua Selatan, sekitar pukul 08.20 Waktu Indonesia Timur (WIT). Ganjar didampingi sejumlah pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakni Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Direktur Hukum TPN, Ronny Talapessy, Wakil Ketua TPN Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, Deputi Politik 5.0 Andi Widjajanto. Rombongan Ganjar disambut tari-tarian Papua khas suku Asmat di bandara tersebut. Capres rambut putih itu lantas menyalami sejumlah simpatisan pendukungnya di sana.
Ini jawaban Ganjar Pranowo saat ditanya soal kampanyenya yang dinilai membosankan dibanding pasangan capres dan cawapres yang lain. Capres nomor urut tiga itu menegaskan, dirinya enggan mengikuti cara-cara yang menggiring opini masyarakat hanya dengan jargon tertentu. “Itulah perbedaan saya dengan mereka, karena kami berdiskusi seperti ini antusiasmenya ada. Dan saya tidak mau menggiring anak-anak muda dengan satu jargon, hanya dengan satu gaya,” kata Ganjar di Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11) sore. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengklaim, gaya komunikasinya lebih mendorong pada edukasi, bukan sekedar jargon.
5. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak berani melawan terang-teranagan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa Orde Baru. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid hanya balik bertanya, jika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa Orde Baru, maka siapa penguasa yang dimaksud. Nusron mengingatkan, jika saat ini kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai.
“Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Memudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P,’’ kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11).
Ketua Bappilu Partai Golkar ini mengatakan, Presiden Jokowi diusung PDI-P sejak 2014. “Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P,” ujar Nusron.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini sudah seperti zaman Orde Baru. Ari menyatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Menurutnya, pernyataan Presiden ke-5 RI itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya. “(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi,” kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (28/11). Lebih lanjut, Ari tidak ingin berkomentar lebih jauh. Menurut dia, penilaian itu merupakan hak Megawati. “Itu domain Ibu Mega untuk partai politik,” ungkap Ari.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan meyakini, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto merupakan sosok yang mampu memimpin bangsa ini dengan baik jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres mendatang. “Saya yakin dia akan bisa memimpin negeri ini dengan baik, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi saya berjuang untuk dia,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (28/11). “Dia orang baik, dia orang jujur, ya. Bagi dia, kehidupan dunia ini rasanya kehidupan-kehidupan material, dan bagi dia itu sudah selesai. Prabowoa sudah selesai dengan dirinya,” ujarnya.
6. Sejumlah kader PDIP mulai digarap. KPK mencecar eks Mensos asal PDIP, Juliari Peter Batubara terkait dugaan korupsi distribusi beras Bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Pemeriksaan terhadap Juliari dilakukan di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (23/11) lalu. “Yang bersangkutan (Juliari Peter Batubara) diperiksa dan dikonfirmasi antara lain soal penjelasan proses pengadaan Bansos Beras Kemensos RI 2020,” kata Jubir KPK, Ali Fikri, Selasa (28/11). Selain memeriksa Juliari, penyidik KPK juga memeriksa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Djoko Santoso. Sebagaimana Juliari, Djoko Santoso juga mendekam di Lapas Sukamiskin karena kasus korupsi yang sama.
KPK juga memanggil kader PDIP yang duduk di Komisi IV DPR Vita Ervina. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. “Hari ini (28/11) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Vita Ervita (anggota DPR RI Komisi IV),” kata Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (28/11). Selain Vita, penyidik juga memanggil mantan bawahan SYL di Kementerian Pertanian, yakni Suwandi yang menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan.
7. KPK akan mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy ke Istana dalam waktu dekat. Eddy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang berawal dari laporan Indonesia Police Watch (IPW). Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, surat ke Presiden Jokowi akan dikirimkan dalam waktu yang bersamaan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Eddy. “Surat ke presiden nanti serta merta kita kirimkan, jadi kita kirimkan SPDP-nya, kita akan kirimkan (pemberitahuan ke istana). Seperti itu,” ujar Asep kepada wartawan, Selasa (28/11).
8. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid membantah Prabowo-Gibran sering absen dalam acara dialog terbuka karena ketakutan. Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dalam dialog terbuka. “Takut apa? Enggak ada sesuatu yang menakutkan. Ngapain takut,” ujar Nusron di Cibubur, Jakarta Timur, kemarin malam. Nusron menjelaskan alasan Prabowo-Gibran tidak menghadiri semua undangan debat.
Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. “Begini ya, kalau yang mengadakan KPU pasti kita akan hadiri semua. Kalau semua ide-ide kita keluarkan hari ini, nanti kita enggak ada surprise-nya di acara debat KPU,” tuturnya. Nusron meyakinkan, ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan terlebih dahulu untuk dikeluarkan dalam debat resmi di KPU. Mantan Ketua PB Ansor ini mempertanyakan banyaknya lembaga swasta yang melakukan peran KPU menyelenggarakan debat. “Yang wajib dihadiri iyu debat yang diselenggarakan KPU,” tegas Nusron.
9. KPU akan menerapkan metode pemungutan suara lewat jalur pos untuk pilpres dan pileg 2024 di China, yakni di Hongkong dan Makau. Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan metode pemungutan suara itu dipilih karena pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di sana terkendala izin. Sebab, waktu pemungutan suara bersamaan dengan hari raya Cina. “Pemerintah Tiongkok tidak memberikan rekomendasi untuk mengadakan pemilu pemungutan suara atau pendirian TPS LN [luar negeri] di luar premis KJRI dengan pertimbangan pada tanggal 13 Februari 2024 masih dalam suasana liburan nasional Chinese New Year,” kata Idham, Selasa (28/11).
Idham menyebut pemerintah China hanya mengizinkan pendirian TPS LN di dalam KJRI. Namun, daftar pemilih tetap (DPT) WNI di China terbilang banyak. Berdasarkan catatannya, ada 164.691 DPT di China. Idham menjelaskan ada TPS LN di lokasi gedung KJRI, maka berpotensi akan ada antrian yang panjang mengular ke jalan utama kota Hong Kong.
10. KPU masih terkendala dalam pencetakan surat suara Pileg 2024 di dua daerah pemilihan (dapil). Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat menyebut, surat suara di dua dapil tersebut tidak bisa diproduksi karena masih ada sengketa proses pemilu. “Berikutnya, masih tersisa dua sengketa proses pemilu yang belum dapat kami proses cetak surat suaranya karena belum selesai, yakni untuk pemilu DPD di dapil Sumatera Barat dan untuk pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Utara I,” jelas pria yang akrab disapa Drajat itu dalam jumpa pers, Selasa (28/11). KPU harus menunggu sampai putusan sengketa proses pemilu itu berkekuatan hukum tetap.
KPU akan mengundang pakar dan profesional pada Rabu (29/11) untuk membahas tema debat calon presiden dan wakil presiden. “Rencananya pagi hari akan mengundang sejumlah orang yang kita anggap paham dan tahu tentang mekanisme debat capres-cawapres,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada Selasa (28/11) malam. Menurut Hasyim, pakar tersebut datang dari kalangan akademisi, pemerintah, jurnalis, dan lembaga masyarakat sipil (LSM). “Atau masyarakat sipil,” ujar Hasyim seraya menambahkan, rapat tersebut akan membahas sedikitnya dua hal. Pertama, detail tema debat dari topik-topik umum yang sudah digariskan UU Pemilu. Kedua, mengenai teknis acara debat, mulai dari metode hingga durasi yang dianggap tepat.
11. KPK putuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat yang diikuti pimpinan dan pejabat struktural lembaga antirasuah. “Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya,” ujar Ali dalam konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/11). Ali menjelaskan, dasar hukum keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata alias Alex menyebut laporan dugaan korupsi di Kementan yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah dilaporkan ke KPK sejak 2020. Namun, laporan itu tak ditindaklanjuti penyidik dan dibiarkan mangkrak selama tiga tahun. Alex mengatakan, laporan itu masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 2020. Kemudian, pimpinan sudah terbitkan surat disposisi agar laporan itu diselidiki. “Tapi ternyata juga itu tidak ditindaklanjuti, baru kemarin-kemarin kita perintahkan untuk diperintahkan (terbit) sprinlidik (Surat Perintah Penyelidikan),” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/11).
Alex mengaku kaget ketika menjalani pemeriksaan pelanggaran etik di Dewas KPK dengan terlapor Firli Bahuri yang diduga menemui dan memeras Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat itu, pihaknya betul-betul baru menyadari bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat SYL sudah dilaporkan sejak 2020, namun penyidikannya baru dimulai per 26 September 2023. “Kami betul-betul bleng, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat, dan ternyata pimpinannya juga sudah mendisposisi (untuk) melakukan penyelidikan. Artinya apa dari tahun 2020 sampai 2023, tiga tahun,” ujar Alex lagi.
12. Menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Letjen TNI, Maruli Simanjuntak masuk dalam bursa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru pengganti Jenderal Agus Subiyanto, yang belum lama ini dilantik menjadi Panglima TNI. Presiden Joko Widodo pun turut membenarkan Maruli yang juga merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu merupakan satu dari sejumlah nama jenderal yang masuk dalam bursa KSAD. Namun, ia belum memutuskan satu nama.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menerangkan, Presiden Jokowi akan melantik KSAD baru pengganti Jenderal Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11) pukul 14.00 WIB. Kendati demikian, Ari masih enggan menyebutkan siapa sosok KSAD baru yang ditunjuk Jokowi itu. Ia hanya meminta publik menunggu saat acara pelantikan. (HPS)
