Maruarar Sirait dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, politisi PDIP, Maruarar Sirait menjadi sorotan publik usai mengumumkan pengunduran diri dari partai yang sudah puluhan tahun membesarkan namanya. Senin malam lalu, ia mengunjungi kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 56, Menteng, Jakarta, untuk berpamitan dengan sejumlah elit PDIP. Kabarnya, pria yang akrab disapa Ara itu akan diplot jadi pendamping Kaesang Pangarep membesarkan PSI.
Isu hangat lainnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut, mundurnya Maruarar Siarait dari PDIP menjadi sinyal kepergian Jokowi dari PDI-P. Menurut dia, pernyataan Maruarar soal “akan mengikuti langkah politik Jokowi” menyiratkan bahwa Presiden tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan perpisahannya dengan partai banteng. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi PDIP, Maruarar Sirait menjadi sorotan publik usai mengumumkan hengkang atau keluar dari partai yang sudah puluhan tahun membesarkan namanya. Maruarar berpamitan keluar dari PDI-P usai mengunjungi kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 56, Menteng, Jakarta, kemarin malam. Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih (organisasi sayap PDI-P, red) mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. “Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan keluarga, orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan,” kata Maruarar.
Ia mengaku, dirinya meninggalkan PDI-P karena ingin mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Namun ia tak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka. “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Maruarar mengajak para kader PDI-P yang lain tetap loyal dan tidak ikut bersamanya. “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal, tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” kata Maruarar. Ia berharap, sepeninggalnya, PDI-P mendapatkan kader yang lebih baik dan lebih loyal daripadanya. “Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Sementara itu sumber di Senayan menyebutkan, Maruarar Sirait digadhang-gadhang jadi pendampung Kaesang Pangarep untuk membesarkan PSI. Pengalamannya berpartai di PDIP bisa dipakai untuk memperkuat dan membesarkan PSI. Ada yang menyebut, Ara akan diplot jadi Sekjen PSI mendampingi Kaesang yang dinilai belum cukup mumpuni dalam dunia politik Tanah Air. Jadi, keluarnya Ara dari PDIP itu selain karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi, juga karena ada faktor lain yang mendorongnya. Rupanya Ara memang juga sudah tidak betah di PDI-P. Ia tidak mau perang bathin terus-terusan tiap hari. Karena itu Ara memilih keluar dari PDIP secara baik-baik dan berpamitan dengan sejumlah elit PDIP, Senin malam kemarin. Maruarar dikenal sebagai sosok pekerja keras, pelobi yang handal, dan santun dalam pergaulan.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengajak Maruarar Sirait yang baru saja keluar dari PDIP bergabung ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. “Barangkali ini cara kami mencintai Indonesia dengan lebih baik lagi dan mudah-mudahan saya berharap sih bergabung bersama kita,” kata Budiman ketika dikonfirmasi, Selasa (16/1).
Budiman berpendapat Ara, sapaan akrab Maruarar akan tetap berpegangan kepada ajaran Presiden pertama RI Sukarno meski telah keluar dari PDIP.
“Kalaupun beliau keluar saya yakin paling hanya masalah administratif saja, beliau tidak menjadi anggota PDIP. Tapi saya pikir hatinya, apalagi dari keluarganya itu pasti Sukarnois, saya bisa pastikan,” ujarnya. Menurutnya, langkah itu juga bukan sesuatu yang mudah bagi Ara. Budiman menjelaskan keluarga Ara sudah sangat lekat dengan PDIP sejak kecil. Ia bercerita ayah Maruarar, Sabam Sirait merupakan tokoh penting partai bahkan semenjak masih bernama PDI pada rezim Suharto. “Sehingga pasti bukan sesuatu yang mudah, sama seperti saya, saya ini sudah ikut kampanye PDI sejak kelas 6 SD dan saya tahu Pak Sabam pas kelas 6 juga tahun ’82 pemilu,” ujarnya.
2. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, alasan hengkangnya Maruarar menjadi sinyal kepergian Jokowi dari PDI-P. Kata dia, pernyataan Maruarar soal “akan mengikuti langkah politik Jokowi” menyiratkan bahwa Presiden tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan perpisahannya dengan partai banteng. “Statement Maruarar ini menyimpan clue atau kode keras akan hengkangnya Jokowi secara formal dari status keanggotaannya di PDI-P,” kata Umam, Selasa (16/1).
Menurut Umam, pernyataan Maruarar itu diperkuat dengan sinyal renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI-P beberapa waktu terakhir, utamanya sejak putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Belakangan, keberpihakan Jokowi ke Prabowo-Gibran semakin vulgar. Misalnya, sebelum debat ketiga pemilu presiden (pilpres) digelar 7 Januari 2024 kemarin, Jokowi maraton bertemu dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju.
Para elite politk itu, mulai dari Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Padahal, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pemilu 2024. “Jokowi memilih untuk tidak tunduk pada keputusan partai. Sehingga kalau masih ada elite PDI-P mengeklaim Jokowi masih berada di kubu mereka, maka klaim itu kini menjadi semakin kurang relevan,” ujar Umam. Sinyal keretakan juga tampak ketika Jokowi tidak hadir di peringatan HUT ke-51 PDI-P, 10 Januari 2024. Bahkan, Kepala Negara tak memberikan ucapan selamat ke partai banteng.
Khoirul Umam menilai, hengkangnya Maruarar Sirait dari PDIP merupakan hantaman telak buat partai banteng. Sebab, selama ini Maruarar bukan saja dikenal sebagai politisi muda PDI-P dan simbol regenerasi partai, tetapi juga putra dari pendiri PDI sebagai cikal bakal PDIP, Sabam Sirait yang loyalis Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Mundurnya Maruarar Sirait menjadi pukulan telak bagi PDI-P,” kata Khoirul Umam, Selasa (16/1). Umam menilai, mundurnya Maruarar mengindikasikan adanya faksi-faksi di internal PDI-P. Dengan karakter kepemimpinan PDI-P yang sentralistik, bisa jadi para politisi muda yang kritis, seperti Maruarar, Budiman Sudjatmiko, dan lain-lain kurang diberi ruang.
Namun menurut Umam, mundurnya Maruarar tak akan menggerus elektabilitas PDI-P secara signifikan. Sebab, belakangan Maruarar tak punya jabatan di internal partai maupun legislatif. Namun, langkah Maruarar ini diyakini akan berdampak psikologis dan moral perjuangan pada kader-kader PDI-P, utamanya dalam menghadapi Pemilu 2024. “Terutama para kader muda PDI-P yang bisa-bisa mengalami penurunan kepercayaan diri setelah berkaca dari nasib Maruarar dan Budiman,” ujar Umam. Ia menduga, Maruarar akan berganti haluan ke tim pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sudah menerima surat pengunduran diri Maruarar Sirait sebagai kader. Maruarar juga telah mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) di hadapan Wakil Sekjen PDI-P Utut Adianto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/1) malam. “DPP Partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto bahwa Pak Ara Sirait (Maruarar) telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA Partai,” kata Hasto dalam keterangannya. Hasto lantas menjelaskan prinsip partainya ketika menerima kader baru ataupun merelakan seseorang meninggalkan partai. Menurut Hasto, dua hal tersebut harus dilakukan atas dasar sukarela. “Menjadi anggota Partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan, demikian halnya untuk tidak menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri,” ujarnya.
Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan mengungkapkan pihaknya berharap mundurnya Maruarar Sirait dari PDI-P akan menambah kekuatan bagi kubu pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Tentu saja kita kaget, tapi sekaligus kita ini merasa apa ya, punya harapan bahwa Pak Prabowo-Mas Gibran ini akan dapat energi tambahan,” kata Arif di markas TKN Fanta HQ, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, Arif enggan mengungkapkan apakah pihaknya membuka pintu maupun mengundang Maruarar merapat untuk mendukung Prabowo-Gibran. Namun menurutnya, pesan yang disampaikan Maruarar merupakan sinyal akan mendukung Prabowo-Gibran. “Itu sih yang aku yakini ya karena beliau (Maruarar) kan bilang akan mengikuti sikap politiknya Pak Jokowi ya,” ujar Arif.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menduga, Maruarar Sirait punya agenda lain sehingga memutuskan untuk meninggalkan partai berlambang banteng tersebut. “Ya, saya kira itu haknya Pak Ara untuk berpindah atau meninggalkan, mungkin beliau sudah punya agenda yang lain,” kata Ganjar di Kantor DPC PDI-P Batang, Selasa (16/1). Ditanya, apakah mundurnya Maruarar dari PDI-P untuk mengembosi PDIP, Ganjar tidak mau berandai-andai. Menurut Ganjar, Maruarar memang dekat dengan Jokowi sehingga bakal mengikuti arah dukungan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Kalau saya menduga mereka mungkin akan mendukung kelompoknya Pak Jokowi, karena waktu debat kemarin anaknya sudah ikut pakai bajunya dan ada di kelompok sebelah,” kata dia.
4. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, pengunduran diri Maruarar Sirait dari PDI-P merupakan sikap pribadinya. Ia meminta hal tersebut todak dihubungkan dengan Presiden Jokowi. “Apapun sikap politik yang diambil Bang Ara (Maruarar) itu adalah sikap pribadi, sikap yang bersangkutan. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan Presiden,” ujar Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (16/1).
Saat disinggung tentang kenapa Maruarar mengunggah fotonya bersama dengan Jokowi, Ari meminta wartawan menanyakan lebih lanjut kepada Maruarar. Begitu pula saat ditanya soal baju yang dipakai Maruarar saat bertemu Jokowi sama dengan yang dikenakannya ketika pamit dari PDI-P, Ari meminta wartawan langsung menanyakan ke Maruarar. Ari pun kembali meminta awak media bertanya langsung kepada Ara. “Itu sikap politik Bang Ara, jadi tanya bang Ara saja. Ya itu sikap politik Bang Ara yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman sudah dengar semua sikap politiknya? Tentang bagaimana sikap Presiden ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan,” tambah Ari.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Meutya Hafid, memastikan bakal menerima Maruarar Sirait bila ingin bergabung ke dalam gerbong pendukung pasangan Prabowo-Gibran. “Pada prinsipnya kita terbuka ya, tapi belum ada komunikasi. Setahu saya belum. Tapi pasti TKN terbuka,” kata Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). Ia menambahkan, Ara merupakan sosok anak muda yang cukup dipandang positif oleh partai politik. Menurutnya, putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu juga dikenal giat membina anak-anak muda di berbagai daerah.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut, hengkangnya Maruarar Sirait dari partai berlambang banteng justru membuat kondisi di internal PDIP makin solid. Sebab, ada dugaan Maruarar hengkang dari partai karena perbedaan sikap dalam dukungan di ajang Pilpres 2024. “Kalau berbeda pilihan politik dengan kita ya silakan (keluar). Karena ini sukarela. Justru ini bikin kita solid, kompak, tambah semangat,” kata Djarot, Selasa (16/1). Djarot menegaskan, saat ini seluruh kader PDI-P solid mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Oleh karena itu, jika ada kader yang mendukung calon lain, maka memang lebih baik mengundurkan diri dari partai. Djarot menambahkan, mundurnya Maruarar juga tidak perlu dipersoalkan PDI-P karena dilakukan secara baik-baik. “Kita menghormati pilihan yang ditempuh Bang Ara ya. Dan itu bagus karena apa, karena datang tampak muka, pergi tampak belakang,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Terakhir, Djarot menyebut mundurnya Maruarar sebagai bagian mempererat konsolidasi PDI-P. Menurut dia, mundurnya kader ketika menjelang kontestasi politik adalah hal biasa dan merupakan bagian dari dinamika partai.
5. Politisi senior PDIP Panda Nababan yakin suara pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang saat ini berada di kubu 02 Prabowo-Gibran akan beralih ke kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Panda, hal itu dipengaruhi banyaknya pendukung Jokowi yang akan kecewa dengan sikap Presiden RI itu. Terutama, soal inkonsistensinya dalam beberapa hal. “Sikap Jokowi ini sangat menguntungkan kami. Sikap Jokowi yang plintat plintut itu menguntungkan kami. Sebentar a, besoknya b. Itu menyadarkan rakyat ‘Oh ternyata Ganjar lah’,” kata Panda dalam Political Show CNN Indonesia TV, kemarin malam.
Oleh sebab itu, kata Panda, PDIP meyakini Pilpres mendatang Ganjar-Mahfud bisa menang, bahkan dalam satu putaran. “Saya yakin satu putaran,” ujarnya. Panda mengklaim dukungan Jokowi terhadap Ganjar-Mahfud kini sudah tak begitu penting lagi. Meskipun, dia mengakui dukungan Jokowi terhadap salah satu paslon turut berpengaruh terhadap suara. Panda mengungkapkan sejumlah desa mendapat instruksi untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Padahal, dalam dua Pemilu terakhir Jokowi meminta para kepala desa untuk mengalahkan Prabowo. “Saya cerita pengalaman di Jateng. ‘Kita 2 kali disuruh mengalahkan Pak Prabowo, memenangkan Pak Jokowi. Sekarang kok dari kepala desa meminta kami memenangkan Prabowo. Bagaimana itu’,” kata Panda membeberkan pertanyaan-pertanyaan yang dia dapat di akar rumput.
6. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengibaratkan, pemimpin seperti sopir bus yang bertanggung jawab membawa penumpangnya selamat sampai tujuan. Hal tersebut disampaikan JK usai makan malam bersama capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/1) malam. Awalnya JK menyebut yang bisa memenangkan pasangan Anies-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah rakyat, bukan dirinya. “Yang memenangkan itu rakyat, bukan saya. Saya ikut saja kebenaran, kebaikan, perubahan itu dapat menyejahterakan dan memajukan masyarakat itu saja,” kata JK.
JK menyambut baik sejumlah dukungan kelompok masyarakat kepada Anies-Cak Imin, termasuk di media sosial. Menurutnya, rakyat sadar bahwa seorang pemimpin itu mengubah masa depan. “Baguslah, tentu itulah yang diharapkan, tentu rakyat menyadari karena pemimpin itu merubah masa depan, tergantung kita kebaikan masa depan tergantung pada pemimpin yang ada. Saya selalu (umpamakan) seperti sopir bus, kalau sopirnya baik, tahu peraturan, tahu jalan, sehat, kita akan baik menuju yang baik. Kalau sopirnya suka marah, emosi bisa tabrakan itu. Jadi itu yang kita harapkan,” kata JK.
7. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, buka suara soal gugatan sejumlah pihak terhadap Presiden Jokowi dan keluarga ke PTUN atas dugaan nepotisme. Hasto menilai, nepotisme bukan lagi dugaan, tetapi sudah dilakukan Presiden Jokowi dan keluarga. “Kalau nepotisme kan bukan dugaan lagi, itu sudah terjadi,” kata Hasto di Bentara Budaya, Jakarta, kemarin. Ketika ditanya apakah PDI-P bakal memberikan bantuan hukum ke Jokowi mengingat orang nomor satu di Indonesia itu masih tercatat sebagai kader partai banteng, Hasto tak menjawab tegas. Dia hanya menyebut, dalam perkara ini, PDI-P memisahkan proses hukum karena gugatan terhadap Jokowi dilayangkan masyarakat sipil.
Menurut Hasto, gugatan sejumlah pihak ini dilandasi oleh semangat reformasi untuk melawan kesewenang-wenangan. “Itu masyarakat sipil yang bergerak itu juga ada para penegak hukum yang memang digerakkan oleh semangat reformasi, digerakkan oleh perasaan bagaimana ketika menghadapi suatu penjajahan model baru,” ujar Hasto. Ia lalu menyinggung situasi politik pada era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto di mana rakyat kerap mengkritik pemerintah. Menurut Hasto, gugatan terhadap Jokowi dan keluarga ini merupakan bagian dari kritik melalui instrumen hukum. “Ini menurut saya masih sebagai instrumen kritik melalui hukum dan ketika itu kemudian dipahami masih ada waktu untuk melakukan koreksi,” tuturnya.
Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara menggugat Presiden Jokowi dan keluarganya ke PTUN Jakarta, Jumat (12/1) lalu. Gugatan TPDI dan Perekat Nusantara yang dilayangkan dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini teregister di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT. Salah satu penggugatnya, Petrus Selestinus menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Presiden Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
“TPDI dan Perekat Nusantara melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat, sehingga telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus, kemarin. “Secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Kepresidenan,” ucapnya.
8. Pohon besar di depan rumah capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, tumbang dan menimpa satu unit mobil Fortuner warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan. Ini tanda-tanda apay a? Pantauan di lokasi, Selasa (16/1), mobil yang ketimpa pohon itu ringsek. Pecahan kaca mobil pun terlihat berserakan di jalan. Beruntung, tidak ada orang di dalam mobil yang tertimpa pohon itu. Seorang saksi mata bernama Andika mengungkapkan, dirinya sedang mengobrol dengan satpam di dekat pohon. Mereka memang melihat pohon tersebut bergoyang ketika tertiup angin. “Enggak terlalu kencang (anginnya). Biasa. Cuma lama-lama itu pohonnya langsung doyong langsung gitu (tumbang) langsung,” ujar Ganjar saat ditemui.
9. Videotron capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang tayang di depan Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat dan Graha Mandiri, Jakarta di-takedown orang tak dikenal meski baru sehari ditayangkan. Videotron tersebut berisi visual dukungan hasil kolaborasi akun X (dulu Twitter) @aniesbubble dan @olpproject. Keberadaan videotron tersebut pertama kali dibagikan oleh akun @aniesbubble pada Senin (15/1) pukul 10.41 WIB. “Anies’s ads by @olpproject x @aniesbubble. Check it out in front of Grand Metropolitan Bekasi! Use #SpotAbahAnies if you spot it!” tulis pengunggah.
Namun, belum genap 24 jam setelah tayang, iklan berisi dukungan terhadap Anies ini dilaporkan telah di-takedown atau berhenti ditampilkan. Penurunan iklan tersebut salah satunya diinformasikan oleh akun X @qnaheim, Senin pukul 15.35 WIB, yang mengunggah penampakan videotron dengan spot kosong. Kondisi ini pun menjadi perbincangan, hingga kalimat “Anies Deserve Better”, “videotron,” serta tagar #PahitManiesAlwaysWithAnies ramai menghiasi lini masa media sosial X. Bahkan, kalimat tersebut menduduki posisi kedua topik paling banyak dibicarakan, dengan 35.000 unggahan per Selasa (16/1) siang.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pihak yang melarang penayangan videotron kampanyenya adalah pihak yang tak siap berdemokrasi. Hal itu dia sampaikan saat kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1). Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda-beda. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, ia sering menemui orang yang datang dan menyatakan pilihan berbeda dalam Pemilu 2024. “Ada yang mendatangi, bilang saya ingin milih calon yang lain, ya di hormati,” ujarnya.
Menurut Anies, ketika ada yang memasang videotron tak seharusnya dihentikan penayangannya karena memuat materi kampanye paslon nomor urut 1. Dia mengatakan, yang menghentikan penayangan videotron kampanye itu adalah sikap tak siap berdemokrasi. “Ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi, justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda, kalau tidak siap menghormati yang berbeda maka dia tidak siap berdemokrasi,” ujar Anies.
Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik menjelaskan persoalan penghentian videotron calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurut mereka, penghentian videotron tersebut merupakan ranah pihak swasta. Adapun iklan videotron Anies yang disetop penayangannya berada Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Jakarta Pusat. “Ini ranah pihak swasta untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah Graha Mandiri atau biro reklame swasta,” ujar mereka, Selasa (16/1). Menurut Sigit, konten yang ditampilkan pada videotron itu bermuatan kampanye. Dengan begitu, Pemprov DKI disebut tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. “Untuk pelaporan, bukan ranah Diskominfotik. Karena terkait konten Pemilu, sebaiknya langsung ke Bawaslu saja,” ucap Sigit lagi.
10. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan akan menyelesaikan kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh Firli Bahuri secepatnya. Ia menolak permintaan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra agar menghentikan kasus pemerasan mantan Ketua KPK tersebut. “Kalau saya prinsipnya, kasus akan segera saya selesaikan,” ujar Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/1).
Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengaku enggan menanggapi permintaan Yusril. Diketahui, Yusril telah diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri. “Sebagai tindaklanjut, penyidik telah melakukan pemanggilan, saksi a de charge (meringankan) atas nama Prof Yusril Ihza Mahendra. Terkait komentar (penghentian kasus), di luar konteks penyidikan. Mohon maaf kami tidak menanggapi dan itu bukan kompetensi yang bersangkutan untuk menanggapi,ujar Ade.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta penyidik menghentikan kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Usul itu dia sampaikan saat dirinya diperiksa sebagai saksi meringankan Firli di Bareskrim Mabes Polri, Senin (15/1). “Ya saya sampaikan (usulan pemberhentian kasus Firli),” kata Yusril di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Ia menganggap bukti yang ada tidak menunjukkan secara jelas pemerasan dilakukan atau tidak. Salah satu bukti, yaitu foto pertemuan Firli dengan Syahrul Yasin di lapangan bulu tangkis misalnya, tidak bisa menerangkan tindak pidana apa pun.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak akan segera melengkapi berkas kasus dugaan pemerasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu untuk memenuhi petunjuk P19 dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Secepatnya kami akan rampungkan seluruh pemenuhan materi petunjuk P19 dari jaksa penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta,” kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/1). Ia mengungkapkan, penyidik gabungan Subdit Tipidkor Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah memenuhi berkas perkara tersebut.
11. Banyak anggota DPR yang membolos dalam sidang paripurna DPR yang digelar, Selasa (16/1) padahal mereka sudah menjalani reses lebih dari sebulan. Akibatnya, ruang rapat yang berlangsung pukul 10.20 WIB itu tampak kosong melompong. Dalam keterangannya, Dasco mengatakan, rapat paripurna kali ini hanya dihadiri oleh 237 orang anggota DPR. Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota. Dari ratusan anggota DPR yang absen itu, hanya 54 anggota yang mengajukan izin.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir 237 orang anggota dan izin 54 anggota dari 575 anggota,” kata Dasco membuka rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasco tak menjelaskan lebih jauh soal banyaknya jumlah anggota DPR yang mangkir di tengah masa kampanye pemilu ini. Dasco hanya mengungkapkan, rapat tetap bisa dilaksanakan karena dihadiri oleh anggota Dewan semua fraksi di DPR.
Ketua DPR Puan Maharani mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab lantaran ratusan anggota DPR bolos dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (16/1). Rapat paripurna pembukaan masa sidang III hari ini hanya dihadiri 237 dari total 575 anggota Dewan. “Ya memang absensi ini menjadi tanggung jawab dari kami untuk bisa terus mendorong teman-teman anggota DPR untuk bisa terus melaksanakannya,” kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa usai rapat.
12. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut, tim penyidik lembaga antirasuah telah mencari keberadaan eks kader PDI-P Harun Masiku hingga ke Filipina. Informasi ini disampaikan Tumpak ketika dimintai tanggapan terkait KPK yang sampai saat ini tak kunjung berhasil menangkap daftar pencarian orang (DPO) tersangka kasus suap tersebut. Tumpak mengatakan, pihaknya telah menanyakan pencarian Haruan Masiku kepada pimpinan KPK. “Semua dilaporkan pada Dewas, mereka juga ada yang berangkat ke Filipina untuk mencari Harun Masiku,” kata Tumpak dalam konferensi pers Laporan Kinerja Dewas KPK Tahun 2023, Senin (15/1). Tumpak mengaku, meskipun tim penyidik telah memburu Harun Masiku sampai ke luar negeri, tersangka kasus suap itu belum juga tertangkap. Tumpak mengungkapkan, Dewas KPK hanya bisa menyampaikan informasi terbatas menyangkut pencarian Harun Masiku
13. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan siap hadir dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas yang diadakan KPK pada Rabu (17/1) hari ini. “Besok saya akan terbang (menghadiri acara) ke Jakarta,” kata Anies saat ditemui di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1). Anies mengatakan, dirinya akan membicarakan rekam jejak dan rencana ke depan terkait antikorupsi dalam acara KPK tersebut. Saat menjadi rektor Universitas Paramadina, Anies mengungkapkan, telah menjadikan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib diambil seluruh mahasiswa. Sebab, dia ingin agar kampus yang dipimpinnya itu bisa mengurangi potensi korupsi di masa depan. Selain itu, Anies akan pamer jabatan Ketua Komite Etik di KPK yang diembannya pada 2013 silam. “Ketika KPK membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan masalahnya, saya siap, waktu itu saya menjadi Ketua Komite Etik di KPK,” ujar Anies.
Sejumlah guru pendidikan anak usia dini (PAUD) asal Kota Batang, Jawa Tengah curhat soal jumlah upah yang mereka terima sebanyak Rp 600.000 per tahun kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat mereka ditemui Ganjar di kawasan Agro Wisata Selopajang Timur di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa (16/1). Mula-mula, perwakilan guru PAUD itu mencurahkan isi hatinya kepada Ganjar.
Di atas panggung, guru itu mengatakan, upah yang diterima hanya Rp 600.000. Awalnya, Ganjar bersyukur mendengar jumlah upah guru paud itu karena mengira upah itu untuk sebulan. Namun, guru yang mengenakan pakaian berwarna coklat itu menambahkan, uang Rp 600.000 itu merupakan upah per tahun. Ganjar pun merasa iba karenanya. Dia berjanji akan memperjuangkan upah guru PAUD jika terpilih menjadi presiden nanti. “Saya minta waktu dari teman-teman untuk merumuskan hal ini,” kata Ganjar.
14. Ketua Sementara KPK Nawawi Pamolango menilai, gagasan penguatan KPK yang disampaikan Mahfud MD seharusnya dilakukan sebelum Mahfud menjadi cawapres. Itulah tanggapan Nawawi terhadap pernyataan Mahfud yang berencana mengganti nama KPK sebagai bentuk penguatan lembaga antirasuah itu. “Untuk Prof Mahfud alangkah lebih baik bila gagasan mengganti nama KPK diucapkan ketika Beliau belum jadi cawapres begitu,” kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1). Nawawi menilai, siapa pun berhak menyampaikan gagasan untuk memberi penguatan terhadap KPK, termasuk mengganti Undang-Undang (UU)-nya.
Adapun Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang saat ini berlaku dinilai sebagian pihak telah melemahkan lembaga antikorupsi itu. “Mengenai pernyataan-penyataan yang mau mengganti nama KPK, upaya mengembalikan lagi UU KPK nomor 32 tahun 2002, sah-sah saja bagi mereka untuk menyampaikan itu,” ucap Nawawi. Sebelumnya cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengusulkan gagasan mengganti nama KPK dengan tujuan memperkuat citra KPK sebagai lembaga penegak hukum. Mahfud menganggap kata “komisi” pada KPK terkesan kurang menguatkan citra sebagai lembaga penegak hukum yang tugas utamanya menghadapi korupsi. “Mungkin namanya seperti diusulkan bisa menjadi badan atau lembaga, atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek. Meskipun tergantung pada maksud pembuatnya ya,” kata Mahfud MD di sela-sela kunjungannya ke Medan, Sumut, kemarin.
15. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta warga NU menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an. Secara spesifik ia meminta warga Nahdliyin tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir. “Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Baasyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga,” kata Gus Ipul, Selasa (16/1).
“Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-iming posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini,” kata dia. Gus Ipul melanjutkan, capres-cawapres yang dipilih masyarakat harus benar-benar mencerminkan cara berpikir dan bermazhab ahlussunah waljamaah. “Pastikan bahwa paslon yang kita pilih itu sesuai dengan cara bermazhab dan berpikirnya NU. Pilih dan pilah semua info yang ada agar kita tidak tersesat karena berita-berita hoaks,” ujarnya.
16. KPK menindaklanjuti informasi perusahaan perangkat lunak asal Jerman (SAP) yang diduga menyuap pejabat RI. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya sudah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait informasi tersebut. “Tadi saya sudah menanyakan langsung kepada Direktur Penyelidikan dan juga saya sudah memintakan kepada Direktur PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat] untuk segera melakukan semacam pulbaket terhadap itu,” ujar Nawawi dalam jumpa pers di gdung KPK, Jakarta, Selasa (16/1). “Sementara jalan, kita tunggu hasil pulbaket seperti apa dan mungkin ke depannya kalau mereka mengajukan semacam Sprin Penyelidikan, yang penting bahwa dari pulbalket itu mereka menemukan hal-hal yang menyangkut SAP,” sambungnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK sudah mendapatkan dokumen umum terkait SAP. “Saya barusan dapat WA dari Direktur PJKAKI, KPK sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum. Misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan, kemudian terkait dengan perintah dari SEC [Komisi Sekuritas dan Bursa]. SEC itu bursa efek Amerika karena di sana kasus SAP tidak hanya disidik oleh FBI [The Federal Bureau of Investigation] atau DoJ [Department of Justice] Amerika, tapi juga SEC melakukan penyidikan,” kata Alex. KPK, terang Alex, sudah mendapat petunjuk dari SEC terkait hal-hal yang harus dilakukan. Teruntuk dokumen detail, lanjut Alex, KPK menunggu respons dari FBI. “FBI akan menyurati kami di KPK dan tentu saja kalau dokumen-dokumen nanti akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atau penyidikan, kami akan menindaklanjuti dengan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA),” ucap Alex.
Alex menjelaskan, pihaknya mulai mengumpulkan informasi mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman (SAP) yang diduga menyuap pejabat RI. KPK sudah membuka komunikasi dengan The Federal Bureau of Investigation (FBI). “Saya tanya ke staf ternyata sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/1). Alex mengaku internal KPK sudah membahas kasus suap lintas negara atau foreign bribery tersebut. KPK juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya, seperti Department of Justice (DoJ) atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui Kedubes AS di Indonesia. “Kerja sama KPK dengan DoJ dan FBI selama ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa perkara yang pernah ditangani bersama antara KPK dengan FBI antara lain e-KTP,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa megatakan, pemerintah tak perlu mencari pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri. Menurutnya, periode kepemimpinan KPK tinggal sebentar lagi, yaitu habis pada Desember 2024. “Mengingat waktu yang tidak terlalu panjang, posisi tersebut bisa dikosongkan. Karena kami menilai sebenarnya pimpinan KPK yang ada saat ini masih bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Supriansa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). Kata dia, jika Presiden Jokowi tetap ingin mencari pengganti di posisi yang ditinggalkan Firli, maka perlu melalui panitia seleksi lagi. Sebab, daftar nama calon pimpinan KPK yang sempat mengikuti seleksi dan tak terpilih pada 2019 telah kedaluwarsa. (HPS)
