Todung Mulya Lubis dan Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tim Hukum AMIN mencatat 30 pelanggaran terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai, tudingan Todung terlalu jauh, ia mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud membuat laporan jika memang menemukan indikasi kecurangan pilpres.
Isu hangat lainnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto ingin menerapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia berkomitmen akan memberantas korupsi jika terpilih pada Pilpres 2024. Ia akan menjatuhkan sanksi berat kepada pejabat negara yang melaporkan LHKPN secara tidak jujur. Prabowo mengusulkan, pejabat Kemenhan yang mengelola dana besar mendapat pangkat jenderal bintang tiga. Berikut isu selengkapnya.
1. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mencium, adanya konspirasi untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Todung menyoroti munculnya rekaman suara yang diduga sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Meski sudah ada klarifikasi dan bantahan dari pejabat daerah tersebut, kata Todung, tetap saja hal itu bisa memengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024. “Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka Masyarakat. Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya,” ujar Todung.
Hal lain yang menjadi sorotan Todung adalah viralnya video yang diduga Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira yang mengajak para kepala sekolah dan guru memilih pasangan Prabowo-Gibran. Para guru tersebut, diiming-imingi akan mendapatkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi yang masih berstatus calon, jika mereka memilih Prabowo-Gibran.
Lalu kasus di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika mereka memilih Prabowo-Gibran. “Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau ini kita biarkan, akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini,” tegas Todung.
Tim Hukum AMIN mencatat 30 pelanggaran terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menjelaskan, catatan itu berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Hukum AMIN di daerah. Pihaknya juga telah mengategorikan jenis-jenis pelanggaran tersebut. “Kami mengategorikan ada namanya pelanggaran pidana, dan juga ada pelanggaran administrasi dan ada namanya pelanggaran etika. Nah, ini kategori dan dikelompokkan,” kata Ari di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta, Rabu (17/1). Ari menyebut pihaknya juga telah mengumpulkan berbagai fakta dan bukti terkait puluhan pelanggaran tersebut. Ia mengimbau seluruh penyelenggara pemilu tetap netral dalam menjalankan tugasnya.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkap soal adanya gerakan rakyat untuk membuka praktik intimidasi yang kini banyak terjadi. Menurut Hasto, gerakan itu penting untuk mengawal pemilu supaya jujur dan adil. “Terungkapnya berbagai bentuk intimidasi yang diam-diam, ada pergerakan rakyat untuk merekam. Ini menunjukkan kekuatan perlawanan akibat intimidasi,” ujar Hasto dalam jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1).
TPN Ganjar-Mahfud, kata Hasto, sangat mengapresiasi masyarakat yang berani mengungkap adanya intimidasi dan kecurangan demi berlangsungnya Pemilu jujur dan adil. Hasto meminta rakyat menjadikan ponselnya sebagai alat perjuangan untuk melawan beragam intimidasi dan kecurangan di Pemilu 2024. Rakyat diminta merekam setiap pergerakan mencurigakan terkait indikasi kecurangan di Pemilu.
2. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai, tudingan Todung terlalu jauh. Ia mempertanyakan dasar dari tuduhan TPN tersebut. “Pikiran Bang Todung (Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud) kok terlalu jauh ya. Apa indikasinya?” ujar Nusron menanggapi Todung, Rabu (17/1). Nusron lantas menyinggung hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di urutan pertama. Dia mengeklaim, capaian itu merupakan kehendak dan kemauan rakyat.
Nusron mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud membuat laporan jika memang menemukan indikasi kecurangan pilpres. Namun, laporan tersebut harus disertai bukti-bukti kuat supaya tak menjadi tudingan menyesatkan. “Kalau ada indikasi kecurangan menurut lawan ya silakan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Asal buktinya-buktinya kuat,” tuturnya. Sebaliknya Nusron justru menduga, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh kepala daerah dari partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran. “Malah penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terbukti ada di daerah-daerah tertentu yang kebetulan kepala daerahnya diusung dari partai yang mengusung paslon lain,” imbuh Nusron.
3. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto ingin menerapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia berkomitmen akan memberantas korupsi jika terpilih pada Pilpres 2024. “Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik, itu perlu ditekan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak,” kata Prabowo usai menghadiri acara Paku Integritas KPK, Rabu (17/1).
Disebutkan, dalam pembuktian terbalik, seseorang harus membuktikan harta yang dimiliki berasal dari sumber yang sah. Apabila tak bisa dibuktikan, maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan korupsi. Prabowo menyebut korupsi merupakan penyakit yang melemahkan bangsa. Korupsi membahayakan masa depan bangsa sehingga harus diberantas.
Ia mengatakan akan menggunakan pendekatan sistemik dalam memberantas korupsi. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum di Indonesia. Prabowo berjanji akan memperkuat KPK dan instrumen penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan. “Instrumen mengawasi kekayaan negara harus kita perkuat, BPK, BPKP semua instrumen-instrumen itu harus kita perkuat,” ujarnya.
Prabowo Subianto menyebut negara-negara yang dinilai gagal karena sebagian besar tak mampu memberantas korupsi. Prabowo menyatakan korupsi merupakan permasalahan yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara. “Negara-negara yang dikatakan gagal, sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan mitigasi ataupun menghilangkan korupsi,” kata Prabowo dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1) malam.
Prabowo menyebut korupsi akan sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Khususnya bagi negara seperti Indonesia yang bergantung kepada kekayaan sumber daya alam. Prabowo berkomitmen mendukung segala tindakan KPK dalam membasmi korupsi di Indonesia. “Manakala saya dan saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin pemberantasn korupsi dengan sungguh-sungguh dan total,” ujarnya.
Prabowo mendukung penjatuhan sanksi berat kepada pejabat negara yang melaporkan LHKPN secara tidak jujur. Ia menyebut para penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh kekayaan yang dimilikinya. “Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur, semua kekayaannya harus dilaporkan,” kata Prabowo.
Prabowo Subianto mengusulkan pejabat Kemenhan yang mengelola dana besar mendapat pangkat jenderal bintang tiga. “Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemenhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus itu,” kata Prabowo. Ia melihat ada perbedaan tanggung jawab yang diemban oleh pejabat di Indonesia. Ia mencontohkan, ada pejabat di Kemenhan yang mengelola dana besar namun tanggung jawabnya sama dengan pejabat yang tak memiliki tanggung jawab sebesar pejabat di Kemenhan.
Menurut Prabowo, setiap pejabat negara yang mengelola anggaran besar, seharusnya kondisi kualitas hidup dan penghasilannya sesuai. Karena itu, ia ingin menaikkan gaji semua pejabat negara. Sebab, besarnya pendapatan seorang pejabat negara tak lain untuk menciptakan sistem sekaligus pendekatan realistis guna menghindari perilaku koruptif. “Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan,” kata Prabowo.
4. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan cara paling gampang memberantas korupsi adalah teladan dari pemimpin itu sendiri. Ganjar menyebutkan dirinya dan Mahfud MD memiliki pengalaman untuk mencegah terjadinya korupsi. “Dalam budaya kita yang paternalis, maka bureaucratic reform (reformasi birokrasi) termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi, yang paling gampang itu adalah teladan dari pemimpin tertinggi,” ujar Ganjar. Ia lantas memberi contoh mengenai keteladanan pemimpin untuk mencegah terjadinya korupsi. Saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengawasi pejabat di Pemprov Jateng. Di antaranya, mereka naik jabatan secara jujur dan melalui tes. Ganjar mengklaim tidak ada jual beli jabatan di Pemprov Jateng di masa kepemimpinannya. “Kalau saya, waktu menjadi gubernur, enggak ada setoran. Jual beli jabatan, enggak ada. Kalau mau naik jabatan, tes. Kita awasin sendiri,” tuturnya.
Ganjar Pranowo berjanji akan memiskinkan koruptor jika dirinya terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Ganjar menilai, Lapas Nusa Kambangan menjadi tempat yang cocok bagi para koruptor. “Lalu, kalau itu tidak jera, deterrent effect adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” ucap Ganjar. Ganjar juga menjanjikan sejumlah cara lain untuk memberi efek jera dan melakukan pencegahan korupsi. Ia juga menjanjikan untuk mendorong RUU Perampasan Aset. Ganjar yang didampingi Mahfud MD juga ingin para penegak hukum mengenakan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Bapak ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” katanya.
Ganjar meminta KPK terus menjaga integritasnya, KPK tidak boleh dipakai kekuasaan atau kepentingan apapun. “KPK harus menjaga integritas dirinya, tidak boleh digunakan oleh kekuasaan atau kepentingan apapun. Harus betul-betul untuk memberantas korupsi,” kata Ganjar. Selain penguatan internal, Ganjar juga ingin menguatkan lembaga dan independensi KPK serta meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum.
5. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan bakal membuat RUU Pendanaan Politik jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik,” kata Anies pada acara Paku Integritas, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1) malam. Anies menilai salah satu masalah utama di bidang politik tidak adanya pendanaan yang cukup dari negara untuk kegiatan kampanye dan kegiatan partai politik lainnya. Hal ini jadi salah satu sumber korupsi.
“Baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik, menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini,” ujarnya. Tak hanya itu, Anies juga berjanji akan memberikan hadiah layak bagi para pemburu koruptor. Ia berharap nantinya pihak yang memburu koruptor bukan hanya KPK, kepolisian, maupun kejaksaan, tetapi juga masyarakat. “Yang ikut melaporkan memburu mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya,” katanya.
Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembalikan KPK supaya memiliki standar etika yang tinggi. “Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK,” kata Anies. Anies menilai, nilai-nilai yang pernah ada di lembaga antirasuah itu harus dikembalikan supaya setiap insan KPK mendapatkan kembali kepercayaan publik yang saat ini luntur. “Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK sehingga bukan saja Undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang sangat tinggi,” ujar Anies.
Anies Baswedan juga akan mengupayakan pemberantasan korupsi terkait peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan perdagangkan pengaruh jika dirinya terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024. “Kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan jadi arus utama dalam pemberantasan korupsi,” kata Anies.Untuk menunjang upaya itu, Anies berjanji akan mengoptimalkan kepatuhan dan evaluasi terkait kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Optimalisasi LHKPN. Bila itu tidak dilaksanakan bisa dilakukan demosi, reposisi atau sanksi yang lain,” ujarnya.
Anies ingin pegawai yang bekerja di KPK adalah orang-orang yang menjalankan tugas untuk memberantas korupsi, bukan orang yang sekadar mencari pekerjaan. “Pegawai KPK itu orang-orang yang secara sadar masuk ke badan ini bukan karena mencari pekerjaan, tapi karena dia tahu dia punya tugas memberantas korupsi,” ujar Anies.
6. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, isu pemakzulan Presiden Jokowi sulit terealisasi, karena mekanisme yang mesti ditempuh cukup panjang dan tak mudah. “Soal pemakzulan sangat jauh panggang dari pada api, karena semua mekanisme (melalui) hak angket. Hak angket itu prosesnya di DPR,” ujar Bamsoet di Resto Parle, Senayan Park, Jakarta, Rabu (17/1). Menurut Bamsoet, mekanisme politik tak mudah untuk mengajukan hak angket. Sebab, ada ketentuan jumlah anggota DPR yang harus dipenuhi. “Harus didukung setidaknya oleh 25 anggota DPR, lebih dari dua fraksi, kemudian harus memberikan argumen yang kuat lalu diputuskan di sidang paripurna. Apakah semua partai setuju? Belum tentu,” kata dia.
Bamsoet mengingatkan, keputusan memakzulkan presiden juga harus diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, ia menilai langkah pemakzulan Jokowi bakal sangat sulit terwujud di sisa waktu pemerintahannya sekarang ini. Apalagi, kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih cukup tinggi. “Survei terakhir kan kesukaan masyarakat pada Jokowi masih tetap di kisaran 80 persen,” ujar Ketum IMI ini. Seperti diketahui, isu pemakzulan Jokowi dimunculkan oleh Petisi 100 setelah mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1) lalu.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi sudah mendengar wacana pemakzulan atau pelengseran dirinya. Ari mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak terlalu terganggu dengan berhembusnya wacana tersebut. “Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini, beliau tetap bekerja seperti biasanya. Karena tugas-tugas pemerintahan semakin berat terutama tahun 2024 ini, banyak hal yang harus diselesaikan oleh Presiden. Jadi sama sekali tidak terganggu,” ujar Ari di Kantor Kemensekneg, kemarin. “Kita akan kembalikan penilaian itu kepada masyarakat. Apalagi, kalau kita lihat dari survei lembaga kredibel, tingkat kepercayaan dan juga tingkat keyakinan, dan juga kepuasan kepada Presiden masih cukup tinggi, di atas 75 persen. Itu menunjukkan, masyarakat menghargai dan juga percaya pada kepemimpinan Presiden,” katanya.
7. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak kaget program bansos dari pemerintah dijadikan alat politik pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ganjar merespons pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta warga penerima bansos berterima kasih ke Presiden Jokowi. “Bansos selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu, apa ruang terbaiknya? Politisasi. Maka yang seperti ini si bansos kemudian direbutkan banyak orang, maka perlu diklirkan, dijelaskan,” kata Ganjar di Kendal, Rabu (17/1).
Ganjar menuturkan, kelompok petahana kerap memanfaatkan segala kebijakan yang dibuat sebagai alat tawar dalam politik. Padahal, kebijakan tersebut merupakan program nasional, bukan dari masing-masing individu yang berkontestasi di pemilu. “Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa itu kebijakan nasional dan bukan individu. Jadi, proses pencerdasan mesti dilakukan supaya rakyat dapat menilai secara obyektif atas bantuan yang selama ini diberikan pemerintah. Saya haqqul yakin publik juga cerdas pada soal ini. Maka soal klaim-klaim dalam politik itu biasa, tapi itu keliru,” kata Ganjar.
Sebelumnya Menko Perekonomian yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bansos di Lombok Tengah, NTB, berterima kasih ke Presiden Jokowi. Permintaan itu Airlangga sampaikan dalam dialog dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Minggu (14/1) lalu. Dalam sesi dialog itu, Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai bansos dari pemerintah yang saat ini dicairkan berupa beras 10 kilogram. “Hari ini kita akan kembali membagikan 10 kilogram beras dan akan diberikan untuk enam bulan ke depan,” kata Airlangga.
8. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, tingginya kasus korupsi di Indonesia karena LHKPN hanya dianggap sebagai persoalan administratif. Apalagi tidak ada sanksi bagi penyelenggara negara yang dalam LHKPN-nya tidak mencantumkan seluruh harta yang dimilikinya. Ironisnya, penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar tetap diangkat sebagai pembantu presiden atau jabatan publik lainnya.
“Untuk itu, KPK minta komitmen nyata dari capres dan cawapres ketika nanti terpilih menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik kepada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan,” ujar Nawawi dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung KPK, Rabu (17/1).
Nawawi Pomolango juga menyoroti ksoal oknum yang menjadi “backing” korupsi di sektor eksplorasi sumber daya alam (SDA) kepada ketiga pasangan capres dan cawapres dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung KPK. Menurut Nawawi, keberadaan oknum itu tidak hanya menjadi beking dari para pelaku korupsi, mereka juga memeras jatah dan meminta proyek.
“Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan SDA, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat,” katanya. Selain itu, KPK masih temukan banyaknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan, dan suap pada sektor perizinan hingga jual beli jabatan.
9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah mengantongi dokumen dari Amerika Serikat (AS) terkait kasus suap perusahaan Jerman SAP SE ke sejumlah pejabat di Indonesia. Dokumen itu didapatkan melalui Direktur Pembinaan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Namun, berkas-berkas menyangkut perkara suap itu sifatnya masih umum. “Misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan itu sudah dapat, kemudian terkait dengan perintah dari SEC (Securities and Exchange Commission),” kata Alex, Rabu (17/1).
Alex mengatakan, kasus suap perusahaan Jerman SAP ke pejabat Indonesia dan sejumlah negara lain tidak hanya ditangani Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Department of Justice (DoJ) atau Kementerian Kehakiman AS. Alex mengatakan, SEC atau Bursa Efek Amerika Serikat juga turut mengusut kecurangan bisnis perusahaan Jerman SAC. “Tadi sudah dapat juga perintah dari SEC terkait dengan SAP, apa yang harus dilakukan, juga dokumen menyangkut ringkasan perkara. Jadi itu dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum,” ujar Alex.
Mantan Hakim Pengadilan Tipikor tersebut mengatakan, FBI akan mengirimkan dokumen-dokumen yang lebih detail menyangkut perkara suap SAP ke pejabat di Indonesia. Dokumen-dokumen dari AS itu, akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan ataupun persidangan. Menurut dia, perkara itu nantinya diusut dengan mekanisme mutual legal assistance (MLA). Adapun MLA merupakan sistem kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. “Kita akan berkoordinasi supaya dokumen-dokumen yang diperoleh pihak FBI atau SEC itu bisa kami gunakan untuk penanganan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di persidangan,” tutur Alex.
Kemensos membantah menerima suap maupun aliran dana dari perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP SE. Kasus dugaan suap SAP SE ke sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Indonesia menjadi sorotan setelah Department of Justice (DoJ) United States atau Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) merilis praktik suap perusahaan itu. Tempus delicti atau peristiwa dugaan pidana itu terjadi pada 2015 sampai 2018. “Saya tegaskan tidak ada dana dari luar atau dari SAP dan semacamnya,” kata Kapusdatin Kemensos, Agus Zainal Arifin dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.
Zainal menyebut, selama tiga tahun terakhir Kemensos tidak melakukan pengadaan barang dan jasa berupa software. “Kita anggarannya sangat sedikit untuk mengatasi kemiskinan untuk dialihkan ke sana,” tutur Agus. Selain itu, pengadaan software seperti dari SAP membuat Kemensos harus memiliki kontrak penuh. Di sisi lain, Kemensos melihat pengembangan software disesuaikan dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan. “Karena kebutuhan kan berubah-ubah terus dan akan makin baik-baik,” tutur Zainal.
10. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai, penurunan atau “takedown” videotron Anies Baswedan di Bekasi, Jawa Barat merupakan pelanggaran jika telah mendapatkan izin. “Itu semua ada aturannya, tidak boleh saling mengganggu. Jadi, selama ada izinnya (penayangan videotron), (takedown) itu adalah pelanggaran,” kata Kalla dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1). Kalla yang sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berharap kasus penurunan videotron itu dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Terlebih, kampanye yang dilakukan oleh kandidat capres-cawapres 2024 telah melalui aturan yang ditetapkan KPU.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara lagi soal penayangan videotron AMIN yang di-takedown di DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Anies mengkritik ketidaknetralan para pihak yang menurunkan videotron yang dipasang secara legal. “Itu artinya kalau ada sikap tidak netral maka pemerintah harus menegur, kalau ada pihak-pihak tidak jarang pemerintah yang melarang pemasangan-pemasangan yang legal yang sudah sesuai dengan ketentuan itu berarti tandanya tidak netral,” kata Anies di Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu (17/1).
Menurut Anies, pemerintah harus mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bisa netral pada Pemilu 2024. Ia menegaskan netralitas ASN, TNI, dan Polri harus diwujudkan. “Jadi saya tegaskan soal netralitas harus diwujudkan betul,” tegasnya.
Tim Hukum AMIN menyebut, pihak berkuasa berupaya menekan agar penayangan iklan videotron calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi diturunkan. “Ini ada pihak-pihak yang punya kekuasaan menekan untuk supaya jangan ada publikasi terhadap 01. Kami melihatnya seperti itu,” kata Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta, Rabu (17/1). Ari tak menjelaskan alasan mengapa tayangan iklan tersebut tiba-tiba diturunkan.
Ia beralasan pihak penyelenggara proyek ini yakni Olpaemmi Project enggan menjelaskan alasan penurunan videotron tersebut kepada Tim Hukum AMIN.
“Tapi mereka bilang bahwa mereka sudah lakukan sesuai prosedur sudah sesuai dengan waktunya tapi tiba-tiba di-takedown,” jelas dia. Lebih lanjut, Ari menjelaskan pihak Olpaemmi Project juga enggan didampingi oleh Tim Hukum AMIN untuk menyelesaikan masalah ini. Ari menyebut pihak Olpaemmi Project tak bersedia didampingi lantaran tak ingin menjadi terafiliasi dengan Timnas AMIN.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berjanji akan memproses laporan penurunan tayangan kampanye melalui videotron jika Timnas AMIN melaporkan peristiwa itu kepada Bawaslu. “Kalau ada laporan pasti kita proses, lanjut atau tidak pasti kita sampaikan,” kata Rahmat Bagja di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Rahmat akan menelaah peristiwa itu apakah memang ada indikasi perbuatan pelanggaran terhadap aturan kampanye atau hal lain.
Kadis Kominfo Kota Bekasi Hudi Wijayanto memastikan tidak ada intervensi apapun yang dilakukan Pemkot Bekasi berkait penghentian tayang videotron iklan kampanye Anies Baswedan di bahu Jalan KH Noer Ali. “Enggak ada (intervensi) itu mah kan masing-masing, misalnya yang punya panggungnya (pemilik videotron atau pengiklan) mau silakan,” ucap Hudi saat dihubungi wartawan, Selasa (16/1) lalu.
Hudi mengatakan, Pemkot Bekasi bukanlah penanggung jawab videotron tersebut. Lima LED yang berada di bahu jalan itu milik swasta. “Kalau punya swasta itu biasanya langsung ke pengelolanya,” ujar Hudi. Pemkot Bekasi tak tahu menahu soal perjanjian, Pemkot hanya menerima pajak dari setiap videotron di Kota Bekasi yang digunakan untuk iklan. “Kalau videotron itu setahu saya Pemkot hanya pajaknya saja, kalau perjanjian tayangnya hanya mereka berdua (penyewa iklan dan pemilik videotron),” katanya.
11. Jubir Timnas AMIN, Billy David mengatakan, kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan akan digaspol dalam debat cawapres kedua pada Minggu (21/1). Bahkan Billy mengatakan, isu kegagalan food estate menjadi senjata andalan Cak Imin dalam debat yang mengusung tema lingkungan hidup tersebut. Cak Imin sendiri sudah disiapkan untuk menjalani debat dengan berkoordinasi lewat tim dewan pakar dan tim materi. ‘’Cak Imin telah mempersiapkan diri lebih baik. Cak Imin lebih siap,’’ ujar Billy di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (17/1) siang.
12. Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengakui, memang ada komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa saat ini pihaknya tetap fokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud MD agar lolos putaran kedua. “Ya sekarang kerja 4 ‘as’. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas sampai 14 Februari dan kerja ikhlas. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sekarang fokus ke tanggal 14 Februari,” ujar Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1). Ia yakin, Ganjar-Mahfud masih memiliki peluang untuk melewati Pilpres 2024 putaran pertama. Maka, yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan untuk mencapai target kemenangan tersebut. Setelah lolos pada putaran pertama pilpres, langkah politik lebih lanjut adalah membangun koalisi dengan kubu yang lain.
13. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap, basis massa partai beringin yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran baru mencapai 65 persen. Angka ini diketahui dari hasil evaluasi dan pemantauan internal Partai Golkar terkini. “Partai Golkar hari ini 65 persen basis Partai Golkar memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam pertemuan malam ini saya akan instruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar bahwa target Partai Golkar adalah 80 persen,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/1). (HPS)
